Sebetulnya dgn sistem informasi kependudukan yang memuat data penduduk beserta penghasilannya hal itu bisa diatasi.
--- Ambon <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=203899&kat_id=23 > Sabtu, 02 Juli 2005 21:15:00 > > > Sri Mulyani: Indikator Kemiskinan Harus Segera > Disepakati Secara Nasional > > > Jakarta-RoL-- Menteri Perencanaan Pembangunan > Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan > Nasional (BAPPENAS), Sri Mulyani menyatakan, > indikator kemiskinan yang digunakan pemerintah untuk > mengetahui jumlah penduduk miskin di Indonesia harus > segara disepakati secara nasional. > > "Masalah indikator yang menunjukkan kemiskinan ini > penting, tetapi belum ada kesepakatan tentang mana > yang harus dipakai. Setiap kali kita meluncurkan > program baru pasti harus diawali dengan perdebatan > data mana yang harus digunakan," ujar Mulyani saat > menjadi pembicara dalam seminar "Pemberdayaan > Perempuan dan Keluarga Berencana Dalam Mencapai > Sasaran MDGs" di Jakarta, Sabtu. > > Ia mengakui angka kemiskinan yang dikeluarkan Biro > Pusat Statistik (BPS) memang lebih rendah dari yang > seharusnya ada di lapangan karena indikator yang > digunakan BPS berbeda dengan yang dirujuk secara > internasional. > > BPS menggunakan indikator uang yang dikeluarkan > setiap orang untuk memenuhi kebutuhan pangan > sebanyak 2.100 kalori per harinya sebagai batas > minimum pendapatan keluarga yang dianggap miskin. > Sedangkan secara internasional seperti yang > terdefinisi dalam kategori miskin dalam MDGs adalah > orang yang berpendapatan di bawah satu dolar AS > setiap harinya. > > "Jika dihitung menggunakan indikator BPS maka > kategori miskin adalah orang yang berpenghasilan di > bawah sekitar Rp180.000 per bulan, sedangkan jika > menggunakan indikator internasional maka yang > termasuk miskin adalah orang yang berpenghasilan di > bawah Rp300.000 per bulan. Wajar saja jika data BPS > jadi jauh lebih rendah. Jika kita menganut indikator > internasional maka angka itu pasti akan melonjak," > jelas Mulyani. > > Menurut dia, data kemiskinan BPS pun memiliki > keterbatasan karena menggunakan metode sampling > untuk menentukan jumlah penduduk miskin di setiap > kabupaten. > > "Secara ilmiah, data itu bisa dipercaya. Namun, > kesulitan yang timbul adalah kita tidak dapat tahu > di mana letak penduduk yang miskin itu karena BPS > menggunakan metode sampling," ujarnya. > > Sebaliknya, lembaga lain seperti Badan Koordinasi > Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki angka > kemiskinan yang lebih tinggi dari BPS dan mereka > mengetahui letak penduduk miskin per kabupaten di > Indonesia karena petugasnya turun langsung ke > lapangan. > > Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2004 > menurut BPS adalah 16,6 persen dari jumlah penduduk > sedangkan menurut BKKBN adalah 30 persen dari jumlah > penduduk. > > "Namun, angka yang diperoleh BKKBN melalui > kader-kadernya di lapangan tidak dapat dipergunakan > untuk keperluan lain karena data tersebut spesifik > untuk kebutuhan mereka. Hanya bisa digunakan untuk > 'cross-check'," ujar Mulyani. > > Untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan > yang telah dianggarkan pemerintah pusat, Mulyani > meminta kepada para bupati di Indonesia untuk > bersedia turun langsung ke lapangan guna mengetahui > secara pasti jumlah serta lokasi penduduk miskin > yang berada di masing-masing kabupaten yang > dipimpinnya. > > "Jika masing-masing bupati memiliki angka kemiskinan > yang akurat, akan berguna sekali untuk menentukkan > anggaran program penganggulangan kemiskinan yang > harus dikucurkan pemerintah pusat kepada daerah," > ujarnya. > > Untuk mendapatkan angka kemiskinan yang lebih riil > dan bisa disepakati secara nasional, Mulyani telah > berbicara kepada Kepala BPS. > > "Saya sudah menanyakan masalah ini kepada Kepala BPS > dan telah meminta agar segera dilakukan sensus > kemiskinan berdasar indikator kemiskinan yang lebih > jelas. Saya minta berapa angka riilnya dan untuk > alasan apa mereka dikatakan miskin. Saat ini yang > datanya bagus hanya Jawa Timur," katanya. > > Meski telah mengetahui angka kemiskinan dari BPS > lebih rendah dari kondisi riil, Mulyani mengatakan > pemerintah tetap menyusun kebijakan berdasarkan > angka tersebut, karena saat berkampanye presiden > menggunakan angka BPS dalam visi dan misinya untuk > mengurangi kemiskinan. > > "Ini masalah tanggungjawab dan konsistensi. Kalau > angka kemiskinan dengan indikator internasional yang > kita gunakan, nanti presiden kaget karena jumlah > orang miskin akan melonjak. Kalau janji menggunakan > mangga, harus dipenuhi dengan mangga, jangan diganti > dengan apel," ujar Mulyani. ant/abi > > ++++ > > http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=203898&kat_id=23 > > Sabtu, 02 Juli 2005 > 21:10:00 > Indonesia Berusaha Kurangi > Setengah Penduduk Miskin > > > Jakarta-RoL-- Untuk memenuhi > target Millenium Development Goals (MDGs) > berkuranganya setengah jumlah penduduk miskin pada > 2015, Indonesia berupaya mengurangi angka kemiskinan > dari 16,6 persen dari jumlah penduduk pada 2004 > menjadi hanya 8,2 persen pada 2009. > > Menteri Perencanaan > Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan > Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Sri Mulyani yang > berbicara pada seminar "Pemberdayaan Perempuan dan > Keluarga Berencana Dalam Mencapai Sasaran MDGs" di > Jakarta, Sabtu, mengatakan, Indonesia berambisi > mencapai target MDGs dalam jangka waktu empat tahun > padahal waktu yang disepakati secara internasional > untuk mengurangi setengah jumlah penduduk miskin > adalah sepuluh tahun. > > MDGs adalah sasaran > pembangunan global yang disepakati oleh > negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa > (PBB). > > "Untuk itu, semua target > MDGs tercakup dalam rencana pembangunan jangka > menengah pemerintah untuk periode 2004-2009. Yang > menjadi prioritas pemerintah untuk mengurangi > kemiskinan adalah peningkatan pelayanan penididikan, > kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang > mendukung terciptanya produktivitas masyarakat," > ujarnya. > > Selain mengurangi angka > kemiskinan, pemerintah juga menargetkan berkurangnya > kesenjangan pembangunan dan pendapatan antar daerah. > > Dalam Rencana Pembangunan > Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009, kata Mulyani, > pemerintah menyiapkan program-program penanggulangan > kemiskinan seperti peningkatan kecukupan pangan, > pemberian pelayanan kesehatan dan pendidikan serta > pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha. > > Program-program tersebut, > lanjutnya, dilaksanakan secara bertahap dengan > mengupayakan terjadinya koordinasi antar sektor > serta antara pemerintah pusat dan daerah agar > terwujud sinkronisasi dan keterpaduan tujuan > pembangunan secara nasional. > > Ia juga menekankan > pentingnya iklim keseimbangan peran antara > pemerintah, masyarakat serta harmonisasi peran donor > dan lembaga internasional. "Selain itu, juga > dilakukan monitoring dan evaluasi melalui mekanisme > yang konsisten antara input-proses-output, serta > outcome dan dampaknya," ujarnya. > > Mulyani yang baru tiba Sabtu > siang di Jakarta seusai mengikuti pertemuan tingkat > menteri di New York untuk membahas lima tahun > pelaksanaan MDGs, mengatakan bahwa secara > internasional disepakati pelaksanaan MDGs menekankan > kemampuan lokal masing-masing negara dalam mengelola > dan menyusun kebijakan. > > "Telah disepakati bahwa > pemenuhan target MDGs dilakukan berdasarkan > kemampuan dan penyusunan kebijakan yang dilakukan > sendiri oleh masing-masing negara. Hanya negara yang > benar-benar miskin dan menanggung beban hutang besar > yang akan mendapatkan bantuan internasional," > jelasnya. > > Bagi negara seperti > Indonesia === message truncated === Bacalah artikel tentang Islam di: http://www.nizami.org __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
