REPUBLIKA Krisis BBM dan Gerakan Hemat Energi Oleh Agus Sjafari
Jumat, 15 Juli 2005 Pemandangan yang sangat menyedihkan terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini terkait adanya antrean panjang masyarakat untuk mendapatkan BBM (bahan bakar minyak). Pemandangan seperti ini sebelumnya tidak pernah terjadi, kecuali menjelang pengumuman pemerintah tentang kenaikan harga BBM. Namun untuk saat ini pemandangan tentang antrean BBM akan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Artinya, saat ini Indonesia sedang dilanda krisis BBM yang sangat serius. Pertanyaan yang mengemuka, apakah krisis BBM yang terjadi merupakan sebab atau akibat dari sebuah kebijakan negara? Jawabannya, dua-duanya. Krisis BBM merupakan sebab, sebuah variabel independen (mandiri) yang memengaruhi aspek-aspek lainnya. Namun di sisi lain, krisis BBM juga merupakan akibat, sebuah variabel dependen yang dipengaruhi oleh aspek-aspek lain yang dominan. Krisis BBM dikatakan sebagai "sebab" karena saat ini Indonesia benar-benar sedang mengalami krisis produksi minyak bumi. Hal ini dibuktikan dengan terus merosotnya produksi minyak dalam negeri, sedangkan tingkat konsumsi bahan bakar baik di level rumah tangga maupun industri sangat besar. Krisis produksi minyak bumi diklaim oleh sebagian kalangan disebabkan oleh kebijakan pembangunan kita yang terlalu eksploitatif terhadap sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbaharui. Sebagaimana diketahui, sekitar tahun 1970-1980-an, negara kita mengalami booming minyak bumi. Negara kita pada saat itu pernah menjadi negara terbesar kelima di dunia sebagai negara pengekspor minyak. Namun ketika masa booming tersebut kita tidak mampu memenej penggunaan dan distribusi minyak bumi secara baik. Di sisi lain, kita terlalu mempercayakan pengelolaan minyak bumi kepada investor asing yang menjadi pengelola proyek eksploitasi minyak bumi. Akibatnya, sebagian besar "nilai keuntungan" proyek eksploitasi tersebut justru diberikan kepada pihak investor asing sebagai bagian dari kompensasi. Sedangkan rakyat Indonesia sendiri tidak terlalu menikmati keuntungan tersebut. Di sisi lain, krisis BBM dikategorikan sebagai akibat, karena terjadinya dipengaruhi oleh kompleksitas permasalahan yang terjadi pada aspek-aspek lain yang dominan. Aspek yang paling dominan memengaruhi terjadinya krisis BBM terkait dengan merosotnya nilai tukar rupiah atas mata uang dolar. Hal ini disebabkan nilai transaksi perdagangan Indonesia terhadap pasar industri di AS merosot tajam. Aspek lainnya yang turut memengaruhi terjadinya krisis BBM adalah melonjaknya harga minyak dunia di pasaran dunia, dari 40 ribu dollar AS per barel menjadi 60 ribu dolar AS per barel, tanpa dapat diprediksikan sebelumnya. Secara ekonomi makro, kemampuan anggaran belanja negara saat ini tidak mampu untuk memenuhi melonjaknya harga tersebut. Artinya, pemerintah tidak sanggup untuk mensubsidi minyak kepada warganya. BBM bagi warga masyarakat kita, saat ini dapat dikategorikan sebagai kebutuhan yang sangat vital karena ketersediaannya akan berpengaruh terhadap pemenuhan hidup lainnya bagi masyarakat, seperti untuk kebutuhan rumah tangga, transportasi, kebutuhan industri dan sebagainya. Krisis BBM jelas sangat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Tentunya fenomena krisis BBM merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi semua kalangan, khususnya para elitee politik dan pemerintahan, pengelola Pertamina dan tentunya masyarakat industri (swasta). Pertama, kalangan elite politik dan pemerintahan. Pihak inilah yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas krisis BBM berkepenjangan yang menimpa negeri ini. Terdapat beberapa alasan berkaitan dengan kelemahan yang dilakukan oleh pihak elite politik dan pemerintahan. Khususnya terkait dengan ketidakcermatan mereka ketika memrediksi harga minyak di pasaran dunia. Dalam perhitungan RAPBN, pemerintah mematok harga 40 ribu dolar AS per barel. Sedangkan di pasaran internasional harganya kini sudah mencapai 60 ribu dolar AS per barel. Di sisi lain, pemerintahan selama ini dalam kebijakan makro ekonomi terlalu fokus kepada sektor keuangan dan perbankan, sedangkan sektor riil dan produksi menjadi terbengkalai. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin merosotnya produksi BBM serta tidak bergairahnya transaksi perdagangan nasional di pasar internasional. Celakanya lagi, yang paling memilukan, di antara mereka masih terlalu mengutamakan kepentingan "egosektoral" politiknya tanpa memperhatikan persoalan serius yang melanda rakyat, seperti tingginya angka kemiskinan, kasus busung lapar, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Euforia politik elitee khususnya dalam pesta demokrasi lokal (pilkada) dan maraknya konflik internal partai-partai semakin menenggelamkan dan menjauhkan perhatian para politisi yang duduk dalam pemerintahan terhadap masalah-masalah besar yang dihadapi rakyat. Kedua, pihak Pertamina selaku pengelola Bagi perusahaan Pertamina, krisis BBM yang terjadi selama ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan Pertamina yang masih rendah. Artinya, Pertamina perlu melakukan efisiensi yang tinggi dalam hal penggunaan biaya produksi. Di sisi lain, sudah saatnya Pertamina melakukan restrukturisasi organisasi untuk menjamin kinerja perusahaan yang sehat. Masih gemuknya struktur organisasi di perusahaan ini mengakibatkan tingginya beban biaya yang harus ditanggung oleh negara. Hal yang paling penting sebagai sebuah pelajaran berharga adalah bahwa Pertamina perlu memberikan kepastian penggunaan dan kecukupan kebutuhan bagi masyarakat selama kurun waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Pola seperti ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya social shock (kegelisahan sosial) bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, masyarakat dan sektor industri yang paling terkena dampak krisis BBM. Terdapat beberapa dampak yang akan ditanggung kalangan ini, antara lain 1) terhambatnya sektor industri akibat kurangnya pasokan bahan bakar, 2) terjadinya rasionalisasi tenaga kerja akibat menurunnya produksi, 3) terhambatnya mobilitas perdagangan karena keterbatasan bahan bakar, dan 4) kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Karena imbas krisis BBM yang begitu besar, maka kalangan masyarakat dan industri perlu melakukan pengetatan serta penghematan terhadap penggunaan bahan bakar. Ada baiknya warga masyarakat perlu melakukan penghematan-penghematan energi. Sementara sektor industri perlu menahan diri untuk tidak melakukan over production yang hanya akan memakan penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Dalam kondisi yang sangat terjepit, tidak ada jalan lain, kita semua perlu mendukung program penghematan energi secara nasional. *** Penulis peneliti di Lembaga Studi Kebijakan, dosen Untag Jakarta.Oleh Agus Sjafari Jumat, 15 Juli 2005 Pemandangan yang sangat menyedihkan terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini terkait adanya antrean panjang masyarakat untuk mendapatkan BBM (bahan bakar minyak). Pemandangan seperti ini sebelumnya tidak pernah terjadi, kecuali menjelang pengumuman pemerintah tentang kenaikan harga BBM. Namun untuk saat ini pemandangan tentang antrean BBM akan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Artinya, saat ini Indonesia sedang dilanda krisis BBM yang sangat serius. Pertanyaan yang mengemuka, apakah krisis BBM yang terjadi merupakan sebab atau akibat dari sebuah kebijakan negara? Jawabannya, dua-duanya. Krisis BBM merupakan sebab, sebuah variabel independen (mandiri) yang memengaruhi aspek-aspek lainnya. Namun di sisi lain, krisis BBM juga merupakan akibat, sebuah variabel dependen yang dipengaruhi oleh aspek-aspek lain yang dominan. Krisis BBM dikatakan sebagai "sebab" karena saat ini Indonesia benar-benar sedang mengalami krisis produksi minyak bumi. Hal ini dibuktikan dengan terus merosotnya produksi minyak dalam negeri, sedangkan tingkat konsumsi bahan bakar baik di level rumah tangga maupun industri sangat besar. Krisis produksi minyak bumi diklaim oleh sebagian kalangan disebabkan oleh kebijakan pembangunan kita yang terlalu eksploitatif terhadap sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbaharui. Sebagaimana diketahui, sekitar tahun 1970-1980-an, negara kita mengalami booming minyak bumi. Negara kita pada saat itu pernah menjadi negara terbesar kelima di dunia sebagai negara pengekspor minyak. Namun ketika masa booming tersebut kita tidak mampu memenej penggunaan dan distribusi minyak bumi secara baik. Di sisi lain, kita terlalu mempercayakan pengelolaan minyak bumi kepada investor asing yang menjadi pengelola proyek eksploitasi minyak bumi. Akibatnya, sebagian besar "nilai keuntungan" proyek eksploitasi tersebut justru diberikan kepada pihak investor asing sebagai bagian dari kompensasi. Sedangkan rakyat Indonesia sendiri tidak terlalu menikmati keuntungan tersebut. Di sisi lain, krisis BBM dikategorikan sebagai akibat, karena terjadinya dipengaruhi oleh kompleksitas permasalahan yang terjadi pada aspek-aspek lain yang dominan. Aspek yang paling dominan memengaruhi terjadinya krisis BBM terkait dengan merosotnya nilai tukar rupiah atas mata uang dolar. Hal ini disebabkan nilai transaksi perdagangan Indonesia terhadap pasar industri di AS merosot tajam. Aspek lainnya yang turut memengaruhi terjadinya krisis BBM adalah melonjaknya harga minyak dunia di pasaran dunia, dari 40 ribu dollar AS per barel menjadi 60 ribu dolar AS per barel, tanpa dapat diprediksikan sebelumnya. Secara ekonomi makro, kemampuan anggaran belanja negara saat ini tidak mampu untuk memenuhi melonjaknya harga tersebut. Artinya, pemerintah tidak sanggup untuk mensubsidi minyak kepada warganya. BBM bagi warga masyarakat kita, saat ini dapat dikategorikan sebagai kebutuhan yang sangat vital karena ketersediaannya akan berpengaruh terhadap pemenuhan hidup lainnya bagi masyarakat, seperti untuk kebutuhan rumah tangga, transportasi, kebutuhan industri dan sebagainya. Krisis BBM jelas sangat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Tentunya fenomena krisis BBM merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi semua kalangan, khususnya para elitee politik dan pemerintahan, pengelola Pertamina dan tentunya masyarakat industri (swasta). Pertama, kalangan elite politik dan pemerintahan. Pihak inilah yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas krisis BBM berkepenjangan yang menimpa negeri ini. Terdapat beberapa alasan berkaitan dengan kelemahan yang dilakukan oleh pihak elite politik dan pemerintahan. Khususnya terkait dengan ketidakcermatan mereka ketika memrediksi harga minyak di pasaran dunia. Dalam perhitungan RAPBN, pemerintah mematok harga 40 ribu dolar AS per barel. Sedangkan di pasaran internasional harganya kini sudah mencapai 60 ribu dolar AS per barel. Di sisi lain, pemerintahan selama ini dalam kebijakan makro ekonomi terlalu fokus kepada sektor keuangan dan perbankan, sedangkan sektor riil dan produksi menjadi terbengkalai. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin merosotnya produksi BBM serta tidak bergairahnya transaksi perdagangan nasional di pasar internasional. Celakanya lagi, yang paling memilukan, di antara mereka masih terlalu mengutamakan kepentingan "egosektoral" politiknya tanpa memperhatikan persoalan serius yang melanda rakyat, seperti tingginya angka kemiskinan, kasus busung lapar, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Euforia politik elitee khususnya dalam pesta demokrasi lokal (pilkada) dan maraknya konflik internal partai-partai semakin menenggelamkan dan menjauhkan perhatian para politisi yang duduk dalam pemerintahan terhadap masalah-masalah besar yang dihadapi rakyat. Kedua, pihak Pertamina selaku pengelola Bagi perusahaan Pertamina, krisis BBM yang terjadi selama ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan Pertamina yang masih rendah. Artinya, Pertamina perlu melakukan efisiensi yang tinggi dalam hal penggunaan biaya produksi. Di sisi lain, sudah saatnya Pertamina melakukan restrukturisasi organisasi untuk menjamin kinerja perusahaan yang sehat. Masih gemuknya struktur organisasi di perusahaan ini mengakibatkan tingginya beban biaya yang harus ditanggung oleh negara. Hal yang paling penting sebagai sebuah pelajaran berharga adalah bahwa Pertamina perlu memberikan kepastian penggunaan dan kecukupan kebutuhan bagi masyarakat selama kurun waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Pola seperti ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya social shock (kegelisahan sosial) bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, masyarakat dan sektor industri yang paling terkena dampak krisis BBM. Terdapat beberapa dampak yang akan ditanggung kalangan ini, antara lain 1) terhambatnya sektor industri akibat kurangnya pasokan bahan bakar, 2) terjadinya rasionalisasi tenaga kerja akibat menurunnya produksi, 3) terhambatnya mobilitas perdagangan karena keterbatasan bahan bakar, dan 4) kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Karena imbas krisis BBM yang begitu besar, maka kalangan masyarakat dan industri perlu melakukan pengetatan serta penghematan terhadap penggunaan bahan bakar. Ada baiknya warga masyarakat perlu melakukan penghematan-penghematan energi. Sementara sektor industri perlu menahan diri untuk tidak melakukan over production yang hanya akan memakan penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Dalam kondisi yang sangat terjepit, tidak ada jalan lain, kita semua perlu mendukung program penghematan energi secara nasional. *** Penulis peneliti di Lembaga Studi Kebijakan, dosen Untag Jakarta. [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
