Assalamu `alaikum Hitung-hitung bantu pemerintah. Gratis sekalian belajar propaganda! Ngak ada IMF, ngak ada World Bank, ngak ada Neo-Liberal di belakang saya. Cuman muak saja dengan kebodohan yang semakin membabi buta dan menjerumuskan.
Salam, Ikhsan Modjo http://mimodjo.blogspot.com (Artikel ini juga boleh dimuat dan di forward ke mana saja, on-line, offline, secara cuma-cuma - saya tidak takut tidak populer :P) -------------- Subsidi harus dihapus dan dihapus sekarang juga. Cukup sudah anggaran negara terbebani dengan meningkatnya harga komoditi ini. Diakhiri saja cerita sedih ketidakadilan yang seolah-olah kerakyatan ini. BBM memang adalah komoditi strategis. Tapi bukan berarti harus disubsidi. Banyak komoditi lain lebih strategis tapi tidak disubsidi. Air putih yang lebih vital untuk kehidupan pun tidak disubsidi. Guru dan dokter bisa berjalan kaki atau sepeda ke tempat kerja. Mereka tidak perlu BBM, tapi tidak air putih. Hidup butuh air. Memasak Indomie butuh air putih, makan Ubi pun tidak enak rasanya kalau tidak berair. Mengapa BBM yang harus disubsidi? Penyelarasan harga bukan penyesuaian pola konsumsi standar internasional. Tapi penghindaran alokasi tidak tepat dan pemborosan. Harga adalah insentif. Harga adalah sinyal. Melalui insentif dan sinyal berupa harga komoditi dialokasikan. Jika harga terdistorsi, maka pemborosan terjadi. Komoditi dialokasikan bukan pada prioritas tapi pada kesewenang-wenangan. Tidak mengherankan kalau dikatakan Indonesia termasuk empat besar terboros soal BBM di dunia. Dengan subsidi penghematan hanya sebatas wacana tanpa aksi. BBM bukan untuk orang miskin. Sebagian besar konsumen BBM adalah menengah ke atas. Bukan orang miskin. Tidak percaya data, tidak percaya angka. Coba lihat saja pameran mobil mewah di pompa-pompa bensin ketika komoditi ini langka. Mereka yang memakan subsidi. Para tuan dan nyonya yang per tahunnya minimal telan subsidi empat juta rupiah. Mereka makan uang hasil jerih payah kita. Uang pajak hasil peras keringat, banting tulang saya, anda dan semua pegawai Indonesia, bahkan yang kadang bau bensin pun tidak tercium. Bagi saya adalah jelas. Pajak yang setiap bulan saya bayarkan dari gaji pas-pasan dibawah upah minimum, dunia akhirat, TIDAK saya relakan untuk digunakan membayar subsidi BBM. Mengapa pula BBM selalu langka ketika harga minyak dunia naik? Sebab penimbunan dan penyelundupan meningkat. Distributor, penjual dan konsumen yang rasional akan menimbun dan menahan komoditi ini atau mengalokasikan pada pasar (gelap atau luar negeri) yang membayar lebih mahal. Selama BBM masih disubsidi, selama itu pula BBM akan langka dan hilang dari peredaran ketika harga minyak naik. Dan lagi-lagi rakyat yang jelata yang akan menerima akibatnya. Dengan subsidi, defisit APBN membengkak. Pengeluaran negara otomatis meningkat seiring fluktuasi harga internasional. Belanja meningkat maka inflasi pun membengkak. Ini penyakit struktural ekonomi yang tiap tahun terus melekat selama ada subsidi. Sekarang juga ada depresiasi. Ini pun lagi-lagi karena subsidi. Jadi lebih baik potong sekarang, dan lupakan inflasi serta depresiasi struktural itu. Lebih baik menderita satu kali ketimbang berulang kali akibat kebodohan yang sama. Teori dan praksis semua menunjuk pada subsidi langsung, bukan komoditi. Subsidi langsung bukan muskil. Subsidi langsung bukan mustahil. Lupakah kita pada keberhasilan IDT, JPS atau PPK Bappenas? Yang sampai saat inipun masih ada, hidup dan berjalan. Lebih jauh kebelakang, ke era orde baru, lupakah kita dengan keberhasilan berbagai proyek inpres/ banpres yang mendapat banyak pujian internasional. Ada revolusi pertanian, ada swasembada pangan, ada penurunan ketimpangan, ada pemberantasan kemiskinan. Sekarang semua mati dan sekarat tinggal menjadi subsidi. Kita tahu caranya. Kita punya infrastrukturnya. Yang kita hanya butuh kesadaran dan akal sehat. Hapus subsidi berantas kemiskinan. Rakyat butuh pangan, kesehatan dan pendidikan. Bukan subsidi BBM. Subsidi hanya untuk para tuan dan nyonya kaya, yang anaknya sering ngebut sembarangan di jalan dekat rumah, dan membahayakan anak-anak kita. Pajak progresif juga bukan solusi bijaksana. Sebab bukankah Mirlees, sang peraih nobel ekonomi itu, sudah menulis di master piecenya pada tahun 1971 bahwa pajak progresif justru menurunkan pendapatan dan kaburnya modal ke luar negeri. Sudah uang habis dihamburkan untuk subsidi, penerimaan negara pun menurun. Apa betul ini yang diinginkan? STOP omong kerakyaratan kalau masih setuju SUBSIDI BBM. --- In [email protected], "Yopie Peranginangin" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Clear DayPenghapusan (lagi) Subsidi Minyak > > Farid Gaban | Pena Indonesia > > (Note: Artikel ini boleh dimuat di mana saja, online atau offline, > secara cuma-cuma] > > Melalui Menteri Negara Pembangunan dan Kepala Bappenas Sri Mulyani, > pemerintah mengatakan sedang menimbang penghapusan lagi subsidi bahan > bakar minyak. Salah satu argumennya adalah naiknya harga minyak di > pasaran internasional, yang membuat nilai subsidi membengkak. > > Sekilas nampak logis menghapus subsidi dengan dalih naiknya harga > minyak di pasaran internasional. Padahal, ini argumen absurd. > > Bahan bakar adalah komoditas strategis. Bahan bakar merupakan komponen > hampir setiap barang yang kita konsumsi dan setiap jasa yang kita > nikmati. Layanan pendidikan atau kesehatan dasar, misalnya, mengandung > unsur guru atau dokter, yang membutuhkan makan dan transportasi untuk > berangkat kerja. Makanan harus dimasak. Pabrik mie instan pun perlu > bahan bakar untuk memprosesnya, bahkan ubi pun harus dimasak. > > Mendasarkan penghapusan subsidi kepada harga minyak di pasaran > internasional sama saja dengan menyandarkan pola konsumsi kita pada > standar internasional. Pemerintah memaksa rakyat Indonesia, yang > rata-rata miskin, menjangkau harga produk dan jasa yang setara dengan > orang di Amerika atau Eropa. Dan jelas mereka takkan mampu. > > Penghapusan subsidi memangkas daya beli rakyat terhadap produk dan > jasa. Makin tinggi harga minyak pasaran internasional, dan makin > sedikit subsidi, makin rendah daya beli masyarakat. Makin sulit mereka > memperoleh produk dan layanan, bahkan yang kualitasnya sangat rendah > pun, jauh lebih rendah dari standar internasional. Dan coba bayangkan > jika harga minyak di pasaran internasional mencapai US$ 100 per barel > seperti diramalkan oleh sejumlah pakar. Haruskah rakyat miskin > Indonesia membeli semua produk dan jasa yang terikat pada minyak tanpa > subsidi? > > Subsidi adalah keharusan. Dan salah satu tugas pemerintah yang hakiki > memang memberi kemudahan kepada rakyatnya, yang salah satunya > mengambil bentuk pemberian subsidi. > > Dalam kebijakan publik kita mengenal ada dua bentuk subsidi: subsidi > langsung dan subsidi tidak langsung. Subsidi bahan bakar minyak selama > ini adalah subsidi tidak langsung, pemerintah tidak membagi-bagikan > minyak secara langsung kepada rakyat, tapi menopang harga minyak agar > tetap murah. Dan dengan harga minyak yang relatif murah, rakyat bisa > mendapatkan produk dan layanan yang murah pula. > > Subsidi tak langsung seperti itu memang ada kelemahannya, karena bisa > secara tidak proporsional dinikmati orang kaya, pemilik mobil pribadi, > pemakai barang-bawang mewah yang boros energi. Ini memang tidak adil. > > Pemerintah selama ini mencoba membuat koreksi terhadap kemungkinan > ketidakadilan tadi, yakni dengan menyisihkan dana kompensasi. Dana > ini, dalam teori, diberikan secara langsung: beras, beasiswa, dan obat > untuk orang miskin. Tapi, kompensasi seperti itu tidak mungkin > efektif, seperti sudah dikeluhkan selama ini. > > Dana kompensasi pada dasarnya merupakan bentuk subsidi langsung, yakni > langsung kepada orang miskin. Ini membutuhkan data yang akurat tentang > siapa orang miskin dan bagaimana subsidi itu bisa disalurkan kepada > mereka secara "door to door". Distribusi dari pintu ke pintu adalah > esensi subsidi langsung. > > Ada 100 juta lebih orang miskin di Indonesia dengan standar pendapatan > di bawah US$ 2 per hari. Ada problem untuk mendistribusikan kompensasi > kepada seratus juta orang tadi. Pekerjaan raksasa yang muskil, belum > lagi memperhitungkan kebocoran dan korupsi di sepanjang jalur distribusi. > > Namun, ada problem yang lebih serius. Pemerintah sendiri, seperti > diakui Kepala Bappenas Sri Mulyani, tak punya data akurat tentang > orang miskin di Indonesia. Sandard yang dipakai Biro Pusat Statistik, > berbeda dengan standar badan pemerintah lain, seperti BKKBN, misalnya. > Pemerintah sendiri bingung mana data yang mau dipakai. > > Lebih dari itu, data perkiraan orang miskin didapat lewat metode > random sampling, bukan lewat sensus dari pintu ke pintu. Pemerintah > tak punya alamat orang miskin yang mau diberi kompensasi. > > Subsidi tidak langsung, seperti subsidi bahan bakar yang diterapkan > pemerintah di masa lalu, sudah benar dan tak terhindarkan. Memang > harus ada mekanisme koreksi agar subsidi tidak dilahap sebagian besar > oleh orang kaya. Ada banyak mekanisme koreksi sebenarnya. Salah > satunya dengan pajak progresif untuk barang mewah. > > Penghapusan subsidi minyak bukanlah keputusan bijaksana, bahkan jika > harga minyak di pasar internasional mencapai US$ 100 per barel, karena > dampaknya sangat luas dan mendalam bagi rakyat miskin. Mekanisme > penerapan pajak progresif lebih bijaksana, karena dampaknya cenderung > hanya dirasakan orang kaya. > > Dengan cara ini, pemerintah juga tak perlu berteriak-teriak menghimbau > agar rakyat menghemat energi. Dengan penerapan pajak progresif, orang > kaya yang selama ini melahap konsumsi energi lebih banyak, akan > berpikir sendiri untuk berhemat. Dan jika mereka merasa terlalu kaya > untuk tidak berhemat, pemerintah akan memperoleh pendapatan lebih > besar dari pajak.* > > Best Regards > > Jopi Peranginangin > > > > [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
