http://www.suarapembaruan.com/News/2005/07/26/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Melangkah Bersama sang Naga DOK PEMBARUAN HUBUNGAN RI-CINA - Menko Perekonomian Aburizal Bakrie (kiri) saat memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Cina Bo Xi Lai (kanan), di Beijing, Cina, Senin (27/6). Pada pertemuan yang membahas peningkatan hubungan investasi dan perdagangan antarkedua negara itu, Aburizal Bakrie didampingi Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu (kedua dari kiri), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M Lutfi, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, MS Hidayat. MENURUT rencana, pekan ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melawat ke Cina, setelah tertunda beberapa pekan akibat kesibukan mengatasi krisis bahan bakar minyak di dalam negeri. Dapat dipastikan, salah satu agenda penting pada setiap lawatan kepala negara adalah menjajaki kerja sama bidang ekonomi. Berbicara soal Cina, sudah layak dan sepantasnya apabila Indonesia kini menempatkan Negeri Tirai Bambu itu sebagai prioritas untuk terjalinnya sebuah kemitraan ekonomi. Hal itu mengingat performa perekonomian Cina yang sangat mengesankan banyak negeri, hingga menempatkannya sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan di kancah perekonomian global. Sekadar membuka catatan sejarah, hubungan RI - Cina telah melalui jalan berliku. Hubungan diplomatik kedua negara sempat dibekukan pada 1966 akibat tuduhan keterlibatan Cina dalam gerakan politik di Indonesia, dan sikap tertutup Cina di bawah rezim komunis yang kuat saat itu. Setelah melalui fase ketertutupan, Cina baru membuka diri terhadap pergaulan internasional pada 1980-an. Sejalan dengan itu, hubungan RI - Cina terajut kembali. Untuk pertama kalinya delegasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengunjungi Cina pada 1985, dan tahap selanjutnya disepakati untuk menjajaki kemitraan di bidang ekonomi. Di lingkungan internasional, liberalisasi ekonomi Cina tampaknya menjadi daya pikat bagi masuknya investasi dari luar. Apalagi setelah Pemerintah Cina menerapkan kebijakan yang memberi banyak kemudahan bagi investor asing. Kota-kota kecil di Cina, telah berubah dari gaya tradisional, kini menampakkan wajah kota industri maju. Beijing menetapkan beberapa wilayah tertentu menjadi kawasan pengembangan ekonomi nasional (National Economic Development Zone/NEDZ). Mereka juga memberi kebebasan kepada pemerintah daerahnya untuk membuat semacam peraturan daerah, yang bisa menunjang pengembangan wilayah masing-masing. Sejak 1988, ada 14 wilayah yang dipilih sebagai NEDZ, di antaranya Shanghai, Guangzhou, Dalian, Tianjin, Yantai, Fuzhou, dan Zhanjiang. Melihat tingginya antusiasme investor asing, pada 1994 Beijing menambah 18 wilayah lagi menjadi NEDZ. Sejak itu, Cina mulai dikenal sebagai lokasi bisnis strategis, sekaligus tempat yang prospektif bagi investasi di Asia. Tak berhenti di situ, menjelang masuk menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) 17 kota lagi ditetapkan sebagai NEDZ. Dengan demikian hingga saat ini Cina telah memiliki 49 NEDZ, dan berkembang menjadi kota industri dan investasi. Revolusi ekonomi Cina juga menyentuh pada birokrasi. Jika sebelumnya semua transaksi perdagangan luar negeri berada di bawah kontrol Departemen Perdagangan Luar Negeri, sejak liberalisasi ekonomi, wewenang itu dilimpahkan ke organisasi perdagangan lokal atau pemerintah daerah. Tanda-tanda kemajuan ekonomi Cina tampak dari rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan yang mencapai 9,5 persen. Pencapaian yang fantastis itu terus berlanjut, bahkan sepanjang semester I tahun 2005, Cina kembali mencatat pertumbuhan 9,5 persen dibanding enam bulan pertama 2004. Hal itu pada akhirnya mampu memperbaiki nasib 400 juta warga miskinnya. Pada tahun 1997, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Cina mencapai 901 miliar dolar AS, dengan nilai ekspor 182,7 miliar dolar AS. Bandingkan dengan Indonesia yang saat itu baru mencapai pertumbuhan PDB menjadi 204 miliar dolar AS, dengan nilai ekspor 56 miliar dolar AS. Selanjutnya sepanjang semester I tahun 2005, Cina mencatat PDB 811 miliar dolar AS. Melihat kenyataan tersebut, Pemerintah Cina menargetkan PDB pada tahun 2020 bisa mencapai 4 triliun dolar AS, atau empat kali lipat dibanding yang dicapai pada tahun 2000. Sementara pendapatan per kapita diharapkan menjadi 3.000 dolar AS. Dari sisi investasi asing, Cina mencatat pertumbuhan pesat. Jika pada awal 1990 investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) yang masuk senilai 3,5 miliar dolar AS, atau 17,5 persen dari total FDI ke Asia Timur, pada 1997 nilai FDI ke Cina melesat menjadi 43 miliar dolar AS, atau setara 50 persen FDI ke Asia Timur. Coba kita bandingkan dengan Indonesia yang pada awal 1990-an menikmati FDI senilai 1,1 miliar dolar AS, dan hanya meningkat lima kali lipat pada 1997 menjadi 5,7 miliar dolar AS. Lonjakan yang terjadi di sisi investasi mencerminkan betapa Cina yang dulunya tertutup akibat kekangan rezim komunis, menjadi negara yang sangat terbuka. Tak mengherankan bila pada 2004 Cina menggaet FDI senilai 53,5 miliar dolar AS. Daya tarik investasi di Cina, telah mendorong investor asing untuk merelokasi industrinya ke Cina. Sebut saja raksasa otomotif General Motors menginvestasikan dananya hingga 3 miliar dolar AS. Demikian juga Volkswagen Jerman yang menggelontorkan 900 juta dolar AS untuk membuka lini industrinya di Cina. RI - Cina Melihat statistik yang mengesankan tersebut, bagaimana potret hubungan ekonomi Indonesia dan Cina saat ini. Dari tahun ke tahun hubungan dagang kedua negara terus meningkat. Pada kurun 1991-1997, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Cina naik dari 580 juta dolar AS (1991) menjadi 1,320 miliar dolar AS (1997). Pada periode yang sama, impor Indonesia dari Cina juga naik dari 800 juta dolar AS menjadi 1,270 miliar dolar AS. Angka tersebut sempat turun akibat krisis ekonomi, hingga nilai ekspor ke Cina hanya tercatat 980 juta dolar AS pada 1998. Namun penurunan itu hanya berlangsung dua tahun. Pada semester I tahun 2005 total perdagangan 3,76 miliar dolar AS, atau naik 39,7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam hubungan perdagangan tersebut, Cina sebenarnya mengalami defisit, karena impor mereka lebih tinggi, hingga defisitnya mencapai 18,6 juta dolar AS. Kondisi tersebut disebabkan Cina banyak membutuhkan bahan baku, terutama migas, dari Indonesia, guna memenuhi lonjakan kebutuhan energi seiring dengan pesatnya industrialisasi di negara itu. Tak mengherankan impor migas dari Indonesia terus naik. Hingga semester I tahun 2005 nilai impor migas naik 67 persen, dari 323,4 juta dolar AS menjadi 542,55 miliar dolar AS. Sebagaimana sikap banyak negara lainnya, Indonesia tidak bisa menampik bahwa Cina telah menjadi kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan. Oleh karenanya peluang menarik investasi dari Cina sudah harus direalisasikan sejak sekarang. Dalam kajian Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie, potensi investasi Cina ke Indonesia dalam lima tahun ke depan mencapai 10 miliar dolar hingga 20 miliar dolar AS. Demikian pula di bidang perdagangan, nilainya bisa ditingkatkan menjadi 30 miliar dolar dari saat ini 13,5 miliar dolar AS. Menyangkut investasi dan perdagangan, kawasan-kawasan ekonomi di Cina sangat potensial untuk dijalin kerja sama. Misalnya, Provinsi Guangdong (dulu bernama Kanton), merupakan salah satu wilayah pengembangan ekonomi yang terkemuka di Cina. Potensi kerja sama itu setidaknya telah dilirik oleh konsorsium Artha Graha dan Sampoerna, hingga mampu menggaet investasi 3 miliar dolar AS (Rp 29 triliun) dari BUMD milik Pemerintah Provinsi Guangdong, yakni Guangdong Foreign Trade Group Ltd, untuk jangka tiga tahun ke depan. Investasi yang akan dilakukan meliputi bidang, antara lain agribisnis, perikanan dan kelautan, kerajinan, furnitur, pertambangan umum dan migas, keuangan, serta infrastruktur. Sebagai wilayah industri, sudah barang tentu Guangdong membutuhkan banyak bahan baku, seperti kayu, batu bara, rotan, minyak kelapa sawit, hasil perikanan dan pertanian. Provinsi Guangdong memiliki peran strategis dalam perekonomian Cina. Tingkat pertumbuhan PDB mencapai 111,7 persen dari keseluruhan ekonomi Cina. Demikian pula nilai ekspornya mencapai 32,3 persen dari total ekspor Cina. Tidak salah bila provinsi ini dibidik sebagai mitra yang potensial bagi pengusaha-pengusaha Indonesia. Bahkan pada Juni-Juli 2005 telah dilangsungkan pertemuan bisnis antara pengusaha Guangdong dengan pengusaha nasional, sebagai realisasi nota kesepahaman mengenai kerja sama bidang ekonomi yang telah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Hu Jintao. Guangdong hanyalah satu dari sekian banyak wilayah di Cina yang berpotensi untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kebijakan Pemerintah Cina mengenai kemudahan investasi dan pemberian kebebasan kepada pemerintah lokal setempat untuk mengambil kebijakan khusus di bidang ekonomi, merupakan nilai tambah yang memperlebar peluang kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Jadi tak ada salahnya kita tumbuh bersama Sang Naga.* -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 26/7/05 [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
