http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/03/opini/1946805.htm

  
Merindukan Teknokrasi? 

Oleh: L WILARDJO 

Harian Kompas, 25/7/2005, menempatkan dua kritik tajam terhadap Susilo Bambang 
Yudhoyono dan pemerintahnya di tengah pentas opini. Ikrar Nusa Bhakti melihat 
lampu sudah menyinarkan cahayanya karena pemerintah kelimpungan menghadapi 
seabrek masalah. Eep Saefulloh Fatah melontarkan kecaman senada. Pemerintah 
dilihatnya lebih mementingkan kemasan kebijakan daripada isinya.

Ikrar menyoroti pejabat-pejabat yang tidak peka terhadap kesulitan rakyat. 
Mereka memamerkan kemewahan dan mengejar kepentingan pribadi. Situasi bak telur 
di ujung tanduk, tetapi keputusannya bersifat dadakan dan tanpa rancangan. Dia 
mengecam kebijakan-kebijakan yang terkesan reaktif, instan, dan impulsif. 
Contohnya tentang tulalit SMS yang terasa menikam secara telak.

Sementara menurut Eep, pemerintah terkesan mengejar popularitas, padahal 
popularitas bisa merupakan tabungan bukti ketakbecusan. Popularitas memang 
perlu, tetapi yang diinginkan bukan popularitas berkat kemicaraan retorika yang 
dibuatkan penulis pidato. Juga bukan popularitas hasil polesan penjaga citra. 
Yang didambakan Eep ada pada SBY dan para pejabat publik ialah apa yang 
disebutnya popularitas teknokratis.

Bahwa SBY dan Kabinet Indonesia Bersatunya populer di mata masyarakat telah 
ditunjukkan oleh jajak pendapat Kompas, 16-17/7/2005. Baik menurut para pemilih 
SBY, maupun menurut mereka yang tidak memilihnya, kinerja pemerintah di bidang 
politik dan keamanan, penegakan hukum, dan kesejahteraan rakyat cukup bagus.

Nisbi terhadap Megawati dan Gus Dur, kemampuan SBY dalam mengatasi persoalan 
polkam, hukum, dan kesra juga dinilai lebih unggul. Maka kalau pencuplikan 
(sampling)-nya tepat dan aras keyakinan jajak pendapat itu sungguh-sungguh 95 
persen, popularitas yang menurut Eep dikejar pemerintah, dan oleh Ikrar 
disiratkan demikian pula, jelas sekali tercapai.

Tetapi, ini bertentangan dengan asumsi Eep Saefulloh tentang rasionalitas 
pemilih (yang adalah rakyat, dalam pemilihan presiden lalu). Rakyat yang 
sejatinya rasional pasti jeli melihat ketakbecusan kendati dikemas sebagai 
kebijakan populis.

Maka mereka mestinya memberi nilai D atau bahkan F pada kinerja SBY dan 
pemerintah yang dipimpinnya. Jika logika Barat berlaku bagi kita, salah satu 
(kesimpulan jajak pendapat Kompas atau asumsi Eep tentang rasionalitas rakyat) 
tentu salah. Itulah asas Larangan Tengah (the Principle of Excluded Middle).

Merisaukan

Kebecusan, menurut Eep, adalah... "kematangan teknokratis". Ia juga berharap 
bahwa SBY, Jusuf Kalla, dan para pejabat publik lainnya membangun "popularitas 
teknokratis". Kegandrungan Eep Saefulloh Fatah terhadap sifat teknokratis ini 
bagi saya merisaukan.

Teknokrasi secara etimologis berasal dari kata-kata techné (teknik) dan kratein 
(memerintah). Teknokrasi ialah pemerintahan yang menekankan pentingnya 
prinsip-prinsip teknologi, seperti efisiensi, kuantifikasi, produktivitas, 
perencanaan, dan penggunaan kiat, serta SOTA (state of the art). Kaum teknokrat 
amat terkesan dengan kehebatan teknologi sehingga menerapkannya dalam menata 
kehidupan masyarakat manusia! Padahal, teknologi memiliki obsesi untuk 
berkembang terus dalam pilin yang kian membesar, seolah- olah sumber daya alam 
dan daya dukung lingkungan hidup akan tersedia terus tanpa batas.

Obsesi teknokrasi cenderung akan memperlakukan manusia sebagai data statistik, 
menguras sumber daya alam serta mencemari lingkungan, dan mengepinggirkan 
mereka yang tidak mampu menunggang gelombang kemajuan teknologi. Mereka itu 
akan menjadi tumbal dalam pembangunan masyarakat teknokratis yang 
kapitalistik-utilitarian dan cenderung otoritarian.

Orde Baru dipimpin para teknokrat. Kaum teknokrat juga disebut ideologiwan 
perencanaan (the ideologists of planning) oleh guru besar Institut Teknologi 
Delft dan Eindhoven, Egbert Schuurman.

Prakarsa kreatif

Tokoh-tokoh pejabat di masa Orba benar-benar ideologiwan perencanaan. Ada 
rencana pembangunan jangka panjang tahap I dan II, yang dipotong-potong dalam 
rangkaian repelita-repelita. Semuanya dijabarkan dari Tap MPR yang berupa GBHN. 
Penjabarannya rinci, sampai juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk 
teknis)-nya segala. Semua sudah disediakan dan "dipatok mati" sehingga tak ada 
lagi ruang bagi prakarsa yang kreatif karena para birokrat takut melanggar 
juklak dan juknis! Takut dicap subversif atau dituding sebagai anggota OTB 
(organisasi tanpa bentuk).

Tetapi, ketaatan pada rencana dan program itu cuma sebatas formalitas, tidak 
sampai ke substansinya. Semua rencana dan program juga disahkan dengan 
"demokrasi" formal belaka. Draf GBHN disodorkan pada DPR/MPR; yang pertama oleh 
Komisi Daryatmo, kemudian oleh Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional 
(Wanhamkamnas).

Kelihatannya, Wanhamkamnas amat demokratis, turba ke daerah, ke 
perguruan-perguruan tinggi untuk menjaring masukan, kemudian menggodoknya dalam 
rakor-rakor. Tetapi, apakah draf GBHN-nya mencerminkan kehendak rakyat? Dan 
tap-tap MPR itu selalu disetujui dengan aklamasi, didukung bulat, tanpa 
lonjong, benjol, atau lekuk sedikit pun!

Apakah popularitas teknokratis seperti yang dinikmati Orba itu yang didambakan 
Eep? Apakah Ikrar Nusa Bhakti sama sekali tidak membuka peluang bagi kearifan 
intuitif yang seolah-olah membersit secara spontan dan seketika?

Menurut Henryk Skolimosky, guru besar Filsafat Teknologi di Universitas 
Michigan, Ann Arbor, "Wisdom consists in the exercise of judgment, based on 
qualitative criteria, usually in conflicting situations". (Kearifan mewujud 
dalam penilaian yang didasarkan pada patokan-patokan kualitatif, biasanya dalam 
situasi yang dilematis).

Meski jumlahnya tak banyak, orang arif itu ada! Pernyataan ini saya kemukakan 
tanpa ada maksud untuk secara tendensius berpretensi bahwa orang itu SBY.

Bertindak cepat

Dalam keadaan darurat, tidak ada waktu untuk menggelar rapat dan berdebat. Yang 
perlu adalah bersikap dan bertindak dengan cepat, seperti wali kota (atau 
gubernur?) Giuiliani dalam peristiwa tragis 9/11 di New York. Tentu saja 
ketepatan tindakan itu harus dipertanggungjawabkan nanti.

Orang cenderung menilai sikap antisipatif dan tindakan preemptif lebih bagus 
daripada tanggapan reaktif. Tetapi cepat tanggap secara reaktif pun, seperti 
dalam kasus flu burung, sudah lumayan daripada terkesiap lalu terpaku gagap.

Dalam kasus lumpuh layuh dan busung lapar, pemerintah memang tampak lamban. 
Mungkinkah itu karena pers terlambat mengekspos pageblug mayangkara itu, dan 
tokoh-tokoh daerah sibuk berpilkada dan ber-KKN ria sehingga tak ada laporan 
yang sampai ke pusat, atau hanya laporan ABS ala patih ketoprak?

Reaksi terhadap krisis energi dengan berhemat tidak jelek, meski itu saja 
memang tidak cukup. Tetapi setidak-tidaknya sudah mulai ada perhatian terhadap 
sisi penggunaan akhir (end use side). Berhemat dan mengatasi kebocoran ada 
baiknya daripada cuma memerhatikan sisi pasokan (supply side) saja, seperti 
yang selama ini kita lakukan.

Di masa sulit seperti sekarang ini, tak ada jeleknya kita menuruti petuah Max 
Weber: bekerja keras, berhemat, dan menunda kenikmatan (hard work, triftiness, 
and deferment of gratification).

L Wilardjo Fisikawan


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
<font face=arial size=-1><a 
href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hh3t4p1/M=362329.6886307.7839373.3022212/D=groups/S=1705329729:TM/Y=YAHOO/EXP=1123019492/A=2894324/R=0/SIG=11hia266k/*http://www.youthnoise.com/page.php?page_id=1998";>1.2
 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery</a>.</font>
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke