Refleksi: Kalau terus diperintah oleh tukang copet dan garong terang saja tetap miskin!
http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=208376&kat_id=23 Sabtu, 06 Agustus 2005 12:44:00 Rakyat Indonesia tidak Pantas Miskin Laporan: ant/mim Kendari-RoL--Bagi Negara Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar semestinya tidak pantas membuat rakyatnya miskin, kalau potensi kekayaan alam itu bisa dikelola dengan baik untuk kemaslahatan umat. Tapi kenyataan itu agaknya sulit terwujud karena potensi sumber daya alam yang dikelola selama ini belum bisa membuat rakyat sejahtera karena kebijakan pemerintah yang salah semakin membuat rakyat miskin," kata aktivitas Muslim Indonesia, Dr Egi Sujana pada acara diskusi tidak resmi di Kendari, Jumat malam.Diskusi informal yang berlangsung di kediaman Wakil Ketua DPD RI, Dr La Ode Ida juga hadir anggota DPRD Sultra, Hermanto, SH, Mhum dan Hasid Pedansa, beberapa tokoh intelektual dan sejumlah aktifis lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal. Egi yang juga pengacara PT Antam Pomala Tbk ini mengatakan, kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan kemiskinan terstruktural sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang keliru, baik di tingkat pusat sampai daerah."Banyak kebijakan yang dibuat pemimpin bangsa dan daerah di negeri ini tidak berpihak kepada rakyat, akibatnya rakyat miskin secara struktural. Dengan produk undang-undang yang dibuat para pemimpin kita justru semakin membebankan banyak rakyat," ujarnya. Akibatnya, katanya, rakyat Indonesia tidak bisa mengolah dan menikmati sumber daya alam di negerinya sendiri karena dibatasi oleh berbagai produk peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga yang terjadi adalah tingkat pengangguran di Indonesia semakin banyak."Negara kita kaya dengan potensi minyak bumi, tambang emas, hutan, laut, tetapi semua itu belum memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia karena adanya kebijakan yang memang tidak berpihak kepada rakyat, bahkan rakyat kita hanya sebagai penonton di negeri sendiri penyaksikan SDA kita diolah oleh negara asing," ujarnya. Ia memberi contoh penambangan emas oleh PT Freeport dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan investor dari Amerika Serikat itu mengolah tambang emas di Papua, tetapi negara Indonesia hanya mendapatkan pembagian hasil 10 persen saja. "Ini kebijakan pemerintah yang salah, mestinya Indonesia harus mendapatkan bagi hasil 90 persen dan dengan dana itu bisa dimanfaatkan untuk peningkataan kesejahteraan rakyat," ujarnya. Egi yang juga penggagas pembentukan Badan Penanggulangan Pengangguran ini juga menyoroti kebijakan pemerintah di bidang perburuhan yang cenderung pada koridor politik dan keamanan."Akibat kebijakan itu, sehingga kaum buruh yang melakukan demonstrasi menuntut kesejahteraannya, selalu harus berhadapan dengan petugas keamanan," ujarnya. Di negara-negara maju, kebijakan di bidang perburuhan selalu berlandaskan pada koridor ekonomi, sehingga kaum buruh di sana tingkat kesejahteraan mereka sangat memadai. Untuk mengatasi terjadinya kemiskinan struktural di Indoensia, kata Egi, sudah saatnya perlu dilakukan reformasi pada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada banyak rakyat. "Hal ini bisa terlaksana, kalau ada komitmen yang kuat dari elit-elit yang didukung oleh rakyat untuk melakukan gerakan perubahan ke arah kebijakan yang bermuara pada kepentingan rakyat," ujarnya. Egi juga mengatakan, Departemen Tenaga Kerja yang ada saat ini perlu direformasi dengan menggabungkan usaha kecil menengah (UKM), sehingga Depnaker sekarang tidak saja "bertugas" mencatat jumlah pengangguran, tetapi juga langsung melakukan aksi dengan menanggulangi tenaga kerja pengangguran itu. Ia mengatakan, saat ini pihaknya sedang menggagas terbentuknya Badan Penanggulangan Pengangguran sebagai salah satu lembaga yang bertugas menangani masalah ketenagakerjaan, khususnya pengangguran dengan menfasilitasi untuk memberdayakannya sebagai aset sumberdaya bangsa."Kami berharap Badan penanggulangan pengangguran ini bisa terbentuk dan bernaung di bawah Keppres, begitu pula di daerah bisa dibentuk dan memiliki kekuatan untuk mengatur masalah ketenagakerjaan, sehingga tingkat pengangguran di negeri ini bisa secara bertahap diatasi," ujarnya. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> <font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hht73e3/M=362343.6886681.7839642.3022212/D=groups/S=1705329729:TM/Y=YAHOO/EXP=1123330212/A=2894354/R=0/SIG=11qvf79s7/*http://http://www.globalgiving.com/cb/cidi/c_darfur.html";>Help Sudanese refugees rebuild their lives through GlobalGiving</a>.</font> --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
