Bupati Bolmong Tolak Fatwa MUI Wilayah Bolmong yang luasnya 54 persen dari luas wilayah Sulut kerap disebut Indonesia Mini. Pasalnya, 400 ribu penduduknya memiliki beragam agama, suku dan budaya, bahkan boleh dibilang semua suku dan agama di republik ini dapat ditemukan di Bumi Totabuan. Karena itu, sosok pemimpin pun harus bisa diterima oleh semua umat.
Nah, terkait fatwa MUI tentang pengharaman doa bersama, di mana umat Muslim diharamkan mengikuti acara natalan atau kegiatan keagamaan lainnya dari non-Muslim, Bupati Bolmong Dra Hj Marlina Moha Siahaan (MMS) tentu saja menolak, apalagi bila fatwa dipaksakan untuk diberlakukan di Bolmong. Adapun alasan utama MMS, bahwa dirinya adalah pemimpin seluruh rakyat Bolmong, bukan hanya memimpin satu agama atau golongan tertentu. Di mana dia selalu dituntut untuk bisa berkomunikasi langsung dengan rakyat yang dipimpinnya, bukan melulu diwakilkan saja. Bupati adalah milik semua rakyat Bolmong tanpa pandang bulu, agama, golongan maupun suku mana pun. Sehubungan dengan fatwa MUI tersebut, sepertinya belum tepat untuk diterapkan di Bolmong. Intinya, bupati tetap sah kalau menghadiri dan turut mengikuti acara-acara keagamaan dari non-Muslim, kata MMS sebagaimana dikutip juru bicaranya Ir Yudha Rantung,kemarin siang (09/08). Lagi pula, MMS memang selalu diundang oleh rakyatnya dari non-Muslim untuk menghadiri seremoni-seremoni keagamaan, di mana pada kesempatan itu MMS selalu pula didaulat untuk menyampaikan kata-kata sambutan. Sehingga bisa dibayangkan betapa besar kekecewaan rakyat, ketika menyadari kalau kata-kata sambutan MMS selaku bupati hanya diwakilkan saja kepada bawahan. Selama ini ibu bupati selalu menghadiri dan mengikuti acara-acara seremonial keagamaan dari non-Muslim, misalnya natalan. Beliau diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata-kata sambutan. Kalau pun pada saat acara itu dilangsungkan ibadah, bukannya bupati kita langsung beranjak dari kursinya, melainkan tetap di tempat namun bersikap pasif selama ibadah berlangsung. Itu kan sikap positif MMS untuk menghormati umat dari agama lain, tambah Rantung lagi. Di sisi lain, gaung penolakan terhadap fatwa MUI yang mengharamkan umat Islam menghadiri natalan atau kegiatan keagamaan dari non-Muslim, disampaikan beramai-ramai oleh sejumlah tokoh Bol-mong. Mereka menilai, pada hakikatnya negara ini bukan negara agama, bukan milik satu agama saja, melainkan milik dari seluruh rakyat yang diketahui memiliki keanekaragaman agama, suku dan budaya. Ketua Fraksi PAN, Drs Jemmy Lantong bersama anggotanya Rusli Tungkagi, berikut Ketua F-PDIP Christofel Popo Buhang bersama rekannya Herman Kembuan, serta Ketua F-PG Mansyur Sugeha menyampaikan hal itu dalam perbincangan serius di kantor dewan kemarin siang, usai membaca headline yang terpampang di etalase harian ini, edisi Selasa kemarin. Presiden kan bukan pemimpin satu agama saja, tapi memimpin semua rakyatIndonesia yang memiliki agama, suku maupun budaya yang berbeda. Jadi kalau MUI mengeluarkan fatwa haram bagi presiden maupun seluruh umat Islam untuk menghadiri acara keagaman umat lain, itu sama saja dengan pemasungan terhadap umat Muslim sendiri dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Jadi saya sendiri sebagai orang Islam tidak bisa menerima fatwa itu, sembur Herman Kembuan, langsung diaminkan teman-temannya. Kita harus menyadari bahwa negara masih memegang asas Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi kami sarankan sebaiknya MUI tidak terburu-buru me-ngeluarkan fatwa haram tersebut, sambung Popo. Senada dikatakan juga oleh Hi Mansyur Sugeha BSc, yang lebih memfokuskan penilaiannya pada kerukunan antarumat beragama dan kerukunan antarumat yang berbeda agama. Ketika datang lebaran, kata Ketua F-PG ini yang juga dikenal sebagai sesepuh rakyat Bolmong, umat non-Muslim baik dari Kristen, Hindu dan Budha berkenan turun merayakan dan mengucapkan selamat atas hari kemenangan umat Islam itu, bahkan mereka juga tidak segan-segan datang bertamu ke rumah kita. Sebaliknya, kalau mereka juga merayakan hari besar, seperti natal, lalu apa salahnya kita mengucapkan selamat atau menghadiri acara perayaan mereka, semata-mata demi membangun kerukunan antar-satu agama dan agama lainnya di Bolmong, ucapnya.(tus) PMII Manado Tolak Fatwa MUI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Manado dengan tegas menyatakan sikap penolakannya terhadap fatwa haram MUI yang terkait dengan akumulasi kontroversi keberadaan kelompok Aliran Ahmadiyah. Pasalnya, Indonesia adalah bangsa yang heterogen dan plural dan sangat menghargai kebebasan beragama.Dalam press release yang dikirim ke harian ini, Minggu (07/08) kemarin,Ketua Umum PMII Manado Zulkifli Golonggom SPdI dan sekretaris Amran Maulana mengungkapkan, sangat diharamkan jika ada kelompok agama termasuk agama Islam yang menghalalkan kekerasan dalam beragama. Negara kita bukan Negara Islam, dan harus diingat bahwa selain Ahmadiyah di Indonesia berkembang juga Islam secara local seperti Sasak di Lombok, Islam Kajang di Sulawesi Selatan, Islam Tua di Tahuna dan kelompok-kelompok minoritas Islam lainnya, ungkap keduanya.Selain itu, lanjutnya, PMII juga menolak Fatwa kontroversial lainnya seperti larangan pluralisme, sekularisme dan liberalisme karena dapat mematikan entitas Indonesia sebagai bangsa yang beragam suku, agama dan aliran kepercayaan. Kondisi ini bila berlanjut maka akan menimbulkan konflik horizontal lintas agama dan riak-riak social lainnya, tegasnya.Karena itu, lanjut keduanya, PMII Manado dengan tegas menolak Fatwa MUI ini dan menyerukan kepada PP MUI untuk meninjau kembali sebelas fawa tersebut dan melakukan sosialisasi dalam bentuk dialog seluruh kelompok agama yang berbeda-beda.Kami juga mengharapkan agar MUI dan lembaga agama lainnya seharusnya lebih mengedepankan persoalan sosial kemasyarakatan seperti Perpres No 36 Tahun 205, UU no 7 ahun 2004 dan UU No 19 Tahun 2004, ujar keduanya.Dan kepada aparatur negara, lanjut keduanya,diharapkan agar agama sebagai alat politik kekuasaan. Kepada masyarakat kota Manado dan Sulut pada umumnya untuk tidak cepat mengambil sikap reaksioner tapi sebaliknya mengedepankan dialog agama yang selama ini telah terbina dengan baik, tandas keduanya. (imo) -------- KH Assegaf: Agama Islam Tidak Seperti Itu Larangan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak boleh menghadiri setiap upacara keagamaan yang terungkap dalam fatwa MUI ditanggapi tokoh agama Sulut. Menurut KH Arifin Assegaf, presiden adalah pemimpin masyarakat dari semua agama yang ada di Indonesia, karenanya tidak dibenarkan jika kemudian ada larangan seperti itu. Kepada harian ini, Selasa (09/08) kemarin, Assegaf mengungkapkan, larangan bagi presiden untuk tidak menghadiri kegiatan keagamaan hanyalah paham dari kelompok tertentu, dan bukannya agama Islam. Pasalnya, pada prinsipnya agama Islam tidak pernah mengeluarkan larangan seperti itu. Itu paham dari kelompok tertentu saja. Agama Islam tidak seperti itu, tegasnya. Ia menjelaskan, presiden adalah pimpinan yang terdiri dari berbagai agama yang diakui di Indonesia dan mengayomi seluruh umat beragama di Indonesia. Karena sebagai pemimpin bagi semua golongan agama dan bukan hanya Islam, maka wajar kalau SBY diharuskan menghadiri ibadah keagamaan semua agama di Indonesia dan bukan hanya ibadah keagamaan umat Islam. Jadi bagi saya silakan presiden mengikuti kegiatan ke-agamaan dari agama non-Islam, tegasnya. Karenanya, lanjut Assegaf, tidak ada masalah jika seorang presiden seperti SBY menghadiri seluruh kegiatan keagamaan dari agama non-Islam. Karena mengikuti ibadah bukan berarti mengakui dan kemudian pindah ke agama lain. Perlu saya garis bawahi, mengikuti ibadah bukan berarti presiden atau siapa pun orang dari agama lain kemudian pindah agama. Siapa pun orang yang diundang mengikuti kegiatan agama yang tidak sesuai agamanya silakan mengikutinya, apalagi seorang presiden yang menjadi milik semua agama yang ada. Sekali lagi agama Islam tidak pernah melarang seperti itu, jelasnya. Sementara itu, Uskup Manado Mgr Yoseph Suwatan MSC dan ketika dikonfirmasi enggan memberikan komentarnya terhadap larangan tersebut. Kita kira itu paham dari golongan tertentu, jadi kita tidak mau mengomentarinya. Tapi saya kira Presiden SBY cukup bijaksana dalam menyikapi persoalan seperti ini. Kita serahkan masalah ini kepada presiden untuk menyikapinya, paparnya. Senada dengan itu juga dikemukakan Sekretaris Umum Sinode GMIM Pdt Decky Lolowang MTh. Menurutnya, masalah ini perlu dibicarakan bersama dalam rapat sinode baru diambil sebuah sikap resmi. Saya belum berkomentar karena masalah ini masih dibicarakan dalam rapat. Jadi mohon dimaklumilah, tukasnya. Sementara itu, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Propinsi Sulut, Ir Suryono meski sebelumnya menyatakan enggan berkomentar namun kemudian mengungkapkan setiap kebijakan yang menyangkut masyarakat umum harus berorientasi pada aspek pluralitas yang menjadi ciri khas Indonesia. Presiden adalah pemimpin untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda golongan agama dan secara konstitusional kemerdekaan beragama dijamin dalam Pancasila dan UU 1945. Karena itu sangat penting di sini adalah agama yang satu mengakui keberadaan dan aktivitas agama lain, katanya. Senada dengan itu juga dikemukakan Ketua Umum Sangha Walubi Sulut dan Indonesia Timur Bhiksu, Dr Dharma Surya Mahasthavira MA MSi. Menurutnya, larangan bagi Presiden SBY untuk tidak menghadiri kegiatan keagamaan non-Islam melanggar prinsip pluralisme yang menjiwai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, karenanya apa yang dikemukakan dalam fatwa MUI tersebut tentunya bertolak belakang dan melanggar prinsip pluralisme. Dan karena presiden adalah pilihan seluruh rakyat Indonesia dan dipercayakan memimpin seluruh masyarakat Indonesia apa pun agamanya, maka sewajarnyalah Presiden SBY menghadiri setiap perayaan dari masing-masing agama yang ada di Indonesia, kuncinya.(imo) Sumber: http://www.hariankomentar.com *********************************************************************************** It is wrong to think that misfortunes come from the east or from the west; they originate within one's own mind. Therefore, it is foolish to guard against misfortunes from the external world and leave the inner mind uncontrolled. Sidharta Gautama --------------------------------- Gesendet von Yahoo! Mail - Jetzt mit 1GB kostenlosem Speicher [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> <font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h6iu9mr/M=323294.6903899.7846637.3022212/D=groups/S=1705329729:TM/Y=YAHOO/EXP=1123757952/A=2896125/R=0/SIG=11llkm9tk/*http://www.donorschoose.org/index.php?lc=yahooemail";>Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site for anyone who cares about public education</a>!</font> --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
