http://www.suarapembaruan.com/News/2005/08/19/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY -------------------------------------------------------------------------------- Peningkatan Anggaran Pendidikan Harus Diikuti Efisiensi JAKARTA- Peningkatan anggaran pendidikan harus diikuti dengan kebijakan pemerintah tentang efisiensi operasional pendidikan. Tanpa adanya aturan tentang hal ini, biaya yang dianggarkan tidak akan pernah cukup dan sekolah akan terus melakukan pungutan kepada siswa. Instrumen kebijakan efisiensi ini juga akan memperkuat transparansi operasional sekolah, serta menutup kemungkinan adanya pungutan-pungutan lain yang dilakukan sekolah, sehingga sekolah gratis bisa benar-benar terwujud. Hal tersebut dikemukakan Darmaningtyas dari Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan di sela-sela acara diskusi "Strategi Aksi dan Advokasi Komersialisasi Pendidikan" di Jakarta, Kamis (18/8). "Saat ini pemerintah tidak tegas dalam masalah pungutan di sekolah. Peraturan yang ada masih mengambang karena masih memperbolehkan sekolah mengambil pungutan dari orangtua untuk keperluan yang lainnya," ujarnya. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN memang masih dilakukan secara bertahap hingga tahun 2009 nanti, sehingga masih ada pos-pos pengeluaran dalam operasional sekolah yang dibebankan kepada peserta didik. Namun kebijakan efisiensi operasional pendidikan tetap harus dilakukan mulai sekarang. "Biaya operasional pendidikan di masing-masing sekolah sebenarnya hanya setengah dari biaya yang dianggarkan sekolah, sisanya untuk keperluan lain seperti study tour, acara perpisahan, akreditasi, dan sebagainya. Ini yang menjadi beban bagi peserta didik," ujarnya. Dia juga menilai pemerintah tidak tegas dalam pelarangan pungutan karena adanya keanekaragaman mutu sekolah. Setiap sekolah dibebaskan mengembangkan kualitas sekolahnya yang membutuhkan dana tambahan, tetapi dana tersebut tidak disediakan pemerintah dan sekolah diperkenankan memungutnya dari peserta didik. Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah harus mengatur pungutan-pungutan, terutama di sekolah-sekolah milik pemerintah. Langkah itu dilakukan untuk melindungi siswa-siswa yang kondisi ekonominya kurang. "Komite Sekolah masih belum efektif karena lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai badan kontrol, ternyata tidak menjalani tugasnya, sehingga perlu ada mekanisme kontrol yang lebih efektif lagi, seperti kebijakan dari pemerintah," ujarnya. Selain perlunya kebijakan dalam efisiensi operasional pendidikan, Darmaningtyas juga meminta semua pihak untuk menyoroti alokasi penggunaan dana yang sudah dianggarkan dalam APBN-P 2005 dan RAPBN 2006. Kapitalisme Pendidikan Sementara itu dalam diskusi, sejumlah peserta menyoroti kapitalisme pendidikan yang semakin berkembang luas. Para peserta meresahkan sejumlah institusi pendidikan yang melihat pendidikan sebagai lahan bisnis yang menggiurkan, padahal masih banyak rakyat Indonesia yang belum mendapatkan hak pendidikannya. Jayadi Damanik dari Komnas HAM menyatakan negara harus tetap bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan, seperti yang dicita-citakan dalam dasar negara. Menurutnya model manajemen berbasis sekolah (MBS) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) adalah salah satu bentuk pelemparan tanggung jawab pemerintah dalam pendanaan penyelenggaraan pendidikan, karena pada akhirnya masyarakat terbebani biaya pendidikan yang seharusnya ditanggung negara. Selain itu, para peserta juga mencermati masalah privatisasi dan liberalisasi pendidikan. Kondisi tersebut mengakibatkan semakin mahalnya biaya pendidikan. Masuknya manajemen sekolah dari luar negeri juga memberikan efek domino kepada sekolah-sekolah lain untuk menaikkan biaya pendidikan. (K-11) Last modified: 19/8/05 ++++ http://www.suarapembaruan.com/News/2005/08/19/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Baru 30 Persen SMP dan SMA Laksanakan UKS JAKARTA - Sampai saat ini, baru sekitar 30 persen SMP dan SMA di Indonesia yang melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Sementara di tingkat SD sudah mencapai 70 persen. Banyak faktor yang menyebabkan UKS belum optimal, di antaranya guru belum memiliki komitmen dan kepedulian untuk melaksanakan program tersebut, serta peran pemerintah daerah yang belum optimal. Demikian diutarakan Sekretaris Tim Pembina UKS Pusat dr Widaninggar dan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Sjafii Ahmad seusai bertemu para pemenang lomba Sekolah Sehat, Selasa (16/8) di Jakarta. Menurut Widaninggar, UKS merupakan program yang wajib dilaksanakan di sekolah, namun belum semua sekolah melaksanakan dengan baik. Pelaksanaan UKS terbentur pada persoalan tenaga guru yang belum dilatih untuk melaksanakan kegiatan tersebut. UKS, katanya, bukan mata pelajaran, melainkan program yang mencakup pendidikan kesehatan (intrakurikuler dan ekstrakurikuler), pelayanan kesehatan di sekolah, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Wujud dari program itu, antara lain dokter kecil, kader kesehatan remaja. Sedangkan pendidikan kesehatan tercakup dalam mata pelajaran IPA dan Biologi. Menurut Sjafii, UKS merupakan program bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Agama. Keberadaan UKS di setiap sekolah diharapkan membuat perubahan perilaku pada siswa, seperti perilaku hidup bersih sehat. Hidup Sehat Diharapkan para siswa menyebarkan perilaku hidup bersih sehat kepada orang-orang di sekitarnya. Misalnya, siswa melaksanakan pemantauan jentik di rumahnya untuk mencegah demam berdarah dengue (DBD). "Program UKS sudah lama, tetapi ada pasang-surutnya. UKS belum optimal karena faktor sarana-prasarana yang terbatas dan tenaga UKS masih belum terlatih. Jika anak sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA memantau jentik di rumahnya, maka akan ada sukarelawan pemantau jentik. Tidak perlu lagi mengangkat juru pemantau jentik. UKS merupakan upaya strategis kalau dilaksanakan optimal. UKS mempunyai daya ungkit yang tinggi," kata Sjafii. Lebih jauh dikatakan, saat ini pemerintah menggiatkan kembali kelembagaan kesehatan di tingkat primer, termasuk UKS, posyandu, puskesmas pembantu, dan puskesmas. UKS dibina oleh dokter puskesmas, sedangkan pelaksanaannya menjadi tugas para guru. Seorang dokter puskesmas, kata Sjafii, jangan hanya terpusat di sekitar puskesmas, tetapi juga harus menjalin kerja sama dengan pihak di luar puskesmas. Misalnya, dengan para guru untuk melaksanakan UKS. Sebenarnya, kelembagaan UKS memiliki tim pembina mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat pusat. Tetapi tidak semua tim berjalan. "Setiap minggu dokter puskesmas harus keliling di wilayah binaan puskesmas. Dokter kecil di sekolah dibina, kemudian dia busa membina teman-temannya yang lain. UKS harus direvitalisasi. Kegiatan puskesmas harus lebih banyak di luar gedung, jangan hanya kegiatan di dalam gedung," tambah Sjafii. (N-4) -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 19/8/05 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> <font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h0r3vge/M=323294.6903899.7846637.3022212/D=groups/S=1705329729:TM/Y=YAHOO/EXP=1124458955/A=2896130/R=0/SIG=11llkm9tk/*http://www.donorschoose.org/index.php?lc=yahooemail";>Give underprivileged students the materials they need to learn. Bring education to life by funding a specific classroom project </a>.</font> --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
