07.09.2005 Rupiah Anjlok
Nilai tukar rupiah melemah drastis beberapa minggu yang lalu sempat menuju angka 12.000 per satu dolar AS. Awal pekan-pekan lalu keadaannya cukup mencemaskan. Rupiah dibuka melemah, semakin parah, menembus level 10.800 per dolar AS dalam kurun waktu kurang dari tiga minggu. Para pedagang valuta asing percaya, depresiasi rupiah masih akan terus berlanjut, seiring melangitnya harga minyak dunia. Anjloknya rupiah membuat kondisi makro ekonomi terus tertekan. Pemerintah nombok karena Anggaran Negara-APBN membengkak, sementara industri terkapar karena harga bahan ikut naik. Menteri Perekonomian Aburizal Bakrie mengatakan pemerintah masih mengkaji dua hal utama sebagai dasar kenaikan harga BBM. Salah satunya adalah dikarenakan harga minyak mentah dunia yang terus naik. Jadi besaran kenaikan belum bisa dipastikan. Namun yang pasti persentase kenaikannya akan berjenjang. Aburizal Bakrie: "Yang berikutnya, kita bicarakan mengenai kenaikan BBM. Presiden mengatakan kenaikan BBM itu tidak dilaksanakan pertama, bahwa kompensasi kenaikan BBm telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal." Untuk meredam lonjakan rupiah, Presiden Yudhoyono juga mengajak masyarakat untuk tidak ikut-ikutan memborong dolar AS. Yudhoyono: "Sejak minggu yang lalu yang diborong adalah dolar. Kalau memborong dolar Amerika untuk tujuan yang benar, saya bisa mengerti. Tapi kalau memborong dolar Amerika untuk ikut-ikutan, apalagi ada satu rencana yang tidak sedap, mestinya tidak boleh terjadi. Pertamina membeli dolar banyak karena memang untuk membeli bahan bakar minyak dari luar. Besarnya pengeluaran Pertamina, otomatis dolar menjadi mahal, rupiah menjadi lebih rendah." Bank sentral sebetulnya tidak kalah taktis. Gubernur Bank Indonesia, Burhanudin Abdullah berjanji akan terus memonitor nilai tukar dan bersiap mengintervensi pasar. Burhanudin: "Tabiat dari harga adalah naik dan turun. Kitalah yang harus menyesuaikan, bersiap-siap menjaga volatilitas itu jangan sampai karena naik dan turun itu membuat kita tak bisa berbuat apa-apa. Saya kira itu yang penting bagi pembuat kebijakan." Ada kalangan pengamat, ekonom dan anggota parlemen yang berpendapat, pemerintah gagal menanggulangi depresiasi rupiah. Kuatir terulangnya kolaps seperti terjadi pada tahun 1997, mereka mendesak pemerintah melakukan serangkaian kebijakan sebelum dampak rupiah terlanjur menancap di masyarakat. Usulannya macam-macam, mulai dari mengubah kebijakan repatriasi dolar, memperketat pengawasan transakasi valas, hingga yang belakangan wacananya semakin menguat: reshuffle kabinet. Sebagian kalangan menilai, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika lantaran masih bebasnya orang membeli dolar tanpa adanya batasan. Sistem devisa bebas yang diterapkan pemerintah-lah yang memicu keruntuhan rupiah. Pengamat pasar uang Farial Anwar mengatakan, pemerintah sebaiknya merevisi lagi undang-undang tentang devisa bebas. Farial Anwar: "Kalau Anda ingin membeli dolar, ingin menjual dolar di pasar Jakarta, Anda boleh beli berapapun untuk kepentingan apa saja. Tanpa perlu menjelaskan underline transaction-nya. Misalnya, kalau Anda bilang untuk pembelian import, tak perlu Anda menunjukkan L/C-nya. Kalau Anda ingin membeli untuk kepentingan membayar utang valuta asing, tak perlu menunjukkan loan agreement-nya. Jadi, ini yang tidak terkendali, tidak terkontrol." Di Senayan, Komisi XI DPR mendesak Bank Indonesia untuk memperketat pengawasan transaksi dolar Amerika di pasar valuta asing. Menurut Ketua Komisi XI DPR Paskah Suzetta, Bank Indonesia selama ini baru melakukan pembatasan, belum mempraktikkan pengawasan ketat. Padahal sebagai pemegang otoritas moneter, seharusnya BI mengendalikan semua transaksi valas di perbankan. Menurut Paskah, rencana BI menaikkan suku bunga bank tidak akan efektif untuk mengatasi situasi ini. Tingkat suku bunga yang tinggi, justru dikhawatirkan akan membuat dunia usaha makin terpuruk. Aviliani, Direktur Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF), menuturkan setidaknya tiga posisi menteri harus dialihkan. Yakni, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Aburizal Bakrie, Menteri Keuangan Jusuf Anwar dan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Suryadharma Ali. Menurut Aviliani, ketiga menteri tersebut dinilai tidak bisa menterjemahkan visi dan misi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Aviliani: "Terlalu banyak kepentingan yang masuk dalam menentukan menteri di kabinet. Sehingga sulit untuk menyatukan, karena dalam partai pun visinya beda-beda. Jadi sebaiknya tim ekonomi ini harus melihat apakah mampu atau tidak. Kalau tidak, yah sebaiknya diganti. Kasih kesempatan tiga bulan untuk melakukan program kerja yang konkrit." Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Sofyan Usman dengan tegas menyatakan sepakat dilakukannya perombakan menteri-menteri ekonomi jika memang dianggap sudah tidak mampu lagi. Sofyan Usman: "Ada yang mengatakan, apakah dengan pergantian tim ekonomi ini akan menyelesaikan masalah? Ini kan baru satu tahun, karena masalah ekonomi tidak bisa diselesaikan dengan waktu singkat. Tapi perbaikan itu kan perlu." Apa reaksi pemerintah? Wakil presiden Jusuf Kalla yang ditanya soal ini mengatakan pemerintah belum berencana melakukan evaluasi kinerja kabinet dalam waktu dekat. Anggota Tim Asistensi Menko Perekonomian, Chatib Basri menilai reshuffle merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan presiden. Menurutnya, setiap saat posisi menteri bisa saja diganti sesuai kebutuhan. Chatib Basri: "Sah-sah saja kalau orang meributkan atau mengusulkan reshuffle. Tapi itu hak prerogatif Presiden." Meski demikian Chatib menilai, persoalan ekonomi tidak bisa sekedar diselesaikan dengan mengganti menteri di bidang ekonomi. Sebagai seorang ekonom, Chatib Basri berpendapat, masih ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh untuk memperbaiki kondisi yang ada saat ini. Pertama membuat kebijakan moneter yang lebih ketat dan kedua menaikkan harga BBM untuk menurunkan subsidi. Sebab sebagian besar BBM yang dipasok Pertamina berasal dari luar negeri dan dibeli dengan mata uang dolar Amerika. Walaupun demikian sudah ada jangkar yang cukup kuat dari adanya swap dengan Jepang dan China senilai US $ 7 Milyar, meskipun pemerintah diharapkan lebih serius menjaga rupiah dan kian nyaringnya suara pasar yang menghendaki penyegaran kabinet. Seandainya terjadi perombakan kabinet diharapkan tim tsb jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Sebab untuk apa mengganti kabinet jika hasilnya sama saja atau lebih buruk. Disinilah letak kejelian Presiden didalam menilai sosok seseorang, karena taruhannya ekonomi bangsa. __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 1.2 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery. http://us.click.yahoo.com/X3SVTD/izNLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
