http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0905/13/0104.htm
Pertamina - Polri Siapkan Satgas BBM
JAKARTA, (PR).-
Markas Besar (Mabes) Polri dan PT Pertamina (Persero) sepakat membentuk satuan
tugas (satgas) yang akan menangani segala bentuk kejahatan penyalahgunaan bahan
bakar minyak (BBM). Kesepakatan itu merupakan hasil rapat koordinasi Polri dan
Pertamina yang dilakukan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (12/9).
DENGAN jeriken di tangan, Aminah (86) warga Kubang Sari Kelurahan Lebak
Gede Kecamatan Coblong Bandung, berjongkok sambil melamun, saat antre di
pangkalan minyak tanah di Jalan Kubang Selatan Sekeloa Bandung, Senin (12/9).
Menurut warga, antrean untuk mendapatkan minyak tanah telah terjadi sejak
sebulan lalu sehingga setiap kiriman minyak tanah sebanyak 5.000 liter 3 kali
seminggu selalu habis. Harga eceran di pedagang keliling mencapai Rp 1.500,00
per liter, sedangkan di pangkalan sekira Rp 1.000,00 per liter.*DUDI
SUGANDI/"PR"
Dirut PT Pertamina Widya Purnama mengatakan, satgas tersebut juga akan
mengikutsertakan aparat TNI AL dan Ditjen Bea dan Cukai Depkeu, sehingga
hasilnya nanti bisa menyeluruh. "Satgas tersebut diharapkan mampu menangani
semua penyimpangan. Nanti, akan dibuat surat keputusan bersamanya," katanya.
Ia mencontohkan, melalui satgas tersebut maka aparat kepolisian akan mengetahui
seluruh jadwal impor minyak mentah oleh Pertamina. "Jadi, polisi akan tahu
kapan kapalnya datang, berapa jumlah impornya, dan di pelabuhan mana. Mereka
akan tahu," ujarnya.
Selain itu, satgas juga akan mengawasi pengalokasian delivery order (DO) BBM.
Widya juga menjelaskan, adanya perbedaan harga BBM antara subsidi dan pasar
yang begitu tinggi membuat orang cenderung berlomba-lomba membeli BBM di
stasiun pengisian bahan bakar minyak umum (SPBU).
"Saya mendapat laporan kalau di Samarinda, Pontianak, Jambi, Bangka Belitung,
dan Kupang, para sopir angkot tidak lagi mencari penumpang. Mereka masuk ke
SPBU, isi BBM dan menjualnya kepada penadah. Mereka (melakukan) begitu, karena
disparitas harga subsidi dan pasar cukup jauh," katanya.
Praktik-praktik seperti itu, menurut dia, yang membuat terjadinya kelangkaan
BBM di sejumlah daerah. "Padahal, secara stok, saat ini sudah mencapai 22,7
hari atau tertinggi selama saya menjadi dirut," katanya.
Ia menambahkan, Pertamina juga telah meminta kepada Kapolri agar mengungkap
dalang atau aktor intelektual penyelundupan minyak mentah dari terminal
Lawe-lawe, Kaltim tersebut. Secara internal, menurut dia, pihaknya akan
melakukan penyempurnaan-penyempurnaan sistem agar tidak terjadi lagi
penyalahgunaan BBM.
Sementara Kota Tangerang dijadikan pilot project (proyek percontohan)
pemberantasan penyelundupan BBM. "Dari mulai depo masuk ke agen, kemudian ke
pangkalan, dan sampai pada pengecer akan kita lakukan dulu di Tangerang. Jadi
learning by doing-lah," kata Kabareskrim Komjen Pol. Makbul Padmanagara usai
pertemuan antara Pertamina dengan Kapolri Jenderal Pol Sutanto di Mabes Polri.
Aparat kepolisian, kata Makbul, akan mencoba melihat dari segi pengawasan kasus
ini dan akan menindak siapa pun agen atau pangkalan BBM yang melakukan
penyelewengan.
"Sebenarnya yang melakukan pengawasan tetap ada pada Pertamina. Namun
melibatkan Polri. Jadi Babin Kamtibmas yang ada di kewilayahan tersebut ikut
mengawasi pendistribusian minyak subsidi yang disalurkan," paparnya.
Makbul mengungkapkan, dipilihnya Kota Tangerang sebagai pilot project didasari
adanya indikasi penyelewengan antara rasio kebutuhan dengan penggunaan bahan
bakar yang tidak sinkron di wilayah ini.
Selain itu, banyak pula industri-industri atau pun pabrik-pabrik di Tangerang
yang dinilai cukup rawan dalam penyalahgunaan BBM. "Kemungkinan
penyelewengannya banyak sekali di sini," kata Makbul.
Menurut Dirut Pertamina, dirinya telah menonaktifkan Kepala Cabang Batam
berinisial M yang membawahi Batam, Riau hingga ke Kepulauan Natuna, karena
diindikasikan terlibat dalam kejahatan BBM.
Selain itu, sekira 40 pegawai Pertamina lainnya juga sudah dipecat. Sebelumnya,
dalam kasus penyelundupan dari terminal Lawe-lawe, Pertamina telah memecat 12
karyawannya.
Hadir pada rapat yang juga merupakan tindak lanjut penanganan kasus
penyelundupan minyak mentah di Kalimantan Timur, Kapolri Jenderal Pol. Sutanto,
Kabareskrim Komjen Pol. Makbul Padmanegara dan Kababinkam Komjen Pol. Ismerda
Lebang. Sementara dari jajaran Pertamina, hadir Dirut Widya Purnama, Direktur
Pemasaran dan Niaga Ari Sumarno dan Direktur Pengolahan Suroso.
Gelar perkara Batam
Sementara Kepala Pertamina Depo Batam Nono Asmanu mengatakan, dirinya pasrah
mengenai hasil gelar perkara yang dilakukan pihak kepolisian, Selasa (13/9),
berkaitan pemeriksaannya dalam kasus penjualan 120 ton minyak secara ilegal ke
luar negeri.
"Yang jelas tidak ada niat saya untuk melakukan KKN dengan mereka (tiga
pengusaha minyak yang telah jadi tersangka, red.). Tapi, apapun hasilnya saya
telah siap," kata Nono Asmanu di Batam, Senin (12/9).
Nono Asmanu diperiksa secara maraton sejak Kamis (8/9), menyusul ditangkapnya
tiga pengusaha minyak di kota itu, yaitu Terek Adnan, Frenky, dan Atik, dalam
kasus penyelundupan minyak.
Dia mengatakan, jika hasil pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Mabes Polri
tersebut menyatakan dirinya ditetapkan sebagai tersangka, itu bukan berarti dia
terlibat dalam penyelundupan bahan bakar minyak (BBM).
"Untuk menentukan orang itu salah atau tidak dari mata hukum merupakan hasil
keputusan dari pengadilan," katanya.
Menurut Nono, dirinya menjalani pemeriksaan untuk memberikan kesaksian di dua
tempat, yaitu Poltabes Barelang dan Polres Karimun merupakan suatu itikad baik,
dan secara pribadi ia turut membantu proses pemeriksaan kepolisian terhadap
tiga tersangka tersebut.
"Tidak etis saya menjelaskan hasil pemeriksaan polisi terhadap diri saya.
Sebaiknya Anda tanyakan langsung pada polisi," katanya.
Nono mengatakan, isu yang berkembang di masyarakat yang menyatakan dirinya
terlibat dalam penyelundupan BBM ke luar negeri tidaklah benar, karena selama
menjabat sebagai Kepala Pertamina Depo Batam selalu menjalankan tugas sesuai
dengan aturan yang ada. "Saya bagai dalam akuarium. Dan, saya menjalankan tugas
sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.
Penyaluran BBM
Guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran distribusi bahan bakar minyak (BBM),
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama dengan PT Pertamina setempat
lebih mengotimalkan tim gabungan untuk melakukan pemantauan penyaluran. Bahkan,
Polda DIY juga secara ofensif telah mengirimkan surat kepada pimpinan Pertamina
DIY, untuk melaporkan semua distribusi yang dialirkan lewat Yogyakarta.
"Menindaklanjuti perintah Kapolri, berkenaan dengan distribusi BBM di
Indonesia, Polda DIY telah ofensif minta kepada kepala Pertamina DIY agar
melaporkan distribusi BBM yang dialirkan lewat Yogyakarta. Berapa yang untuk
pangkalan, berapa untuk industri, dan berapa untuk SPBU. Kita minta
laporannya," tutur Kapolda DIY Brigjen Pol. Bambang Aris Sampurnodjati, kepada
wartawan di Kantor Lingkungan Hidup, DIY, Senin (12/9).
Hasil pemantauan dan data-data yang didapat dari Pertamina, tambahnya,
dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan penyaluran. Misalnya,
jangan sampai BBM yang seharusnya dialokasikan untuk pangkalan dijual ke
industri.
Demikian pula jangan sampai terjadi BBM untuk rakyat dijual ke industri.
Bambang juga mengungkapkan, tengah memeriksa salah satu pangkalan di wilayah
Kabupaten Bantul, milik oknum pegawai pertamina. Sampai saat ini, lanjutnya,
petugas tengah melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat maupun transaksi dari
pangkalan tersebut. "Apakah nantinya ada penyalahgunaan wewenang atau nggak,
sedang kita cek. Untuk menindak, tentunya kita juga harus memiliki bukti-bukti.
Saat ini, memang naluri bisnis tengah jalan, begitu adanya informasi kenaikan
harga BBM. Mereka itu, akan berlomba menimbun. Padahal kan sudah ada ketentuan
pangkalan dibatasi. Jangan sampai warga Yogyakarta kekurangan BBM," tambah
Kapolda DIY.
Menjawab pertanyaan berapa orang yang telah diminta keterangannya terkait
masalah BBM, dia mengatakan sudah ada beberapa pangkalan yang diminta
keterangannya. "Termasuk oknum TNI AU yang menimbun BBM," ungkapnya.
Secara terpisah, Kepala Unit Pemasaran IV Yogyakarta Imam Hidayat Chalik,
menegaskan Pertamina akan menjamin ketersediaan stok BBM untuk wilayah
Yogyakarta, Karesidenan Surakarta dan Semarang bagian selatan. Untuk itu
pihaknya minta agar masyarakat tetap bertindak sewajarnya, dengan tidak
melakukan aksi borong.
"Saya tegaskan, stok BBM untuk Yogyakarta, Karesidenan Surakarta dan Semarang
bagian selatan, tetap aman. Kita terus mendapat pasokan dari Depo Rewulu, yang
dikirim dari Cilacap. Sekali lagi, kita minta masyarakat agar arif, melakukan
penghematan BBM," tuturnya.(A-83/A-101/A-109/dtc)***
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org!
http://us.click.yahoo.com/Ryu7JD/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
