ANALISA Edisi Rabu, 14 September 2005 Wapres Indikasikan Kenaikan Harga BBM 1 Oktober 2005 DPR Minta Pemerintah Tak Naikkan BBM Sebelum Puasa
Jakarta, (Analisa) Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah kemungkinan menaikkan harga bahan bakar ninyak (BBM) 1 Oktober 2005, atau lima hari menjelang bulan puasa, karena merupakan hari yang terbaik di mana masyarakat banyak mengurangi aktifitasnya. "Pada bulan puasa itulah orang hanya memasak dua kali, dan kita disunahkan untuk berhemat, dan sebagainya," kata Wapres di hadapan anggota DPD saat melakukan silaturahmi makam malam di kediaman Wapres di Jakarta, Selasa. Penjelasan Wapres tersebut kontan membuat anggota DPD tertawa. Namun Wapres menegaskan bahwa hal itu betul-betul terjadi. Pada bulan puasa tersebut, orang disunahkan untuk tidak marah dan bersabar. Penjelasan Wapres tersebut dilakukan untuk menjawab pertanyaan anggota DPD Marwan Batubara yang menyayangkan jika pemerintah justru menaikkan harga BBM pada saat menjelang bulan puasa dan lebaran. Dalam kesempatan tersebut Wapres menjelaskan masalah BBM tak hanya melanda bangsa Indonesia namun mengenai seluruh negara di dunia. Harga minyak dunia yang naik memberikan imbas kepada seluruh negara di dunia. "Solusinya hanya dua yakni menaikkan harga BBM atau menaikkan subsidi," kata Wapres. Menurut Wapres jika harga BBM tak dinaikkan maka subsidi BBM di APBN harus dinaikkan. Tetapi jika subsidi tak dinaikkan maka konsekwensinya harga BBM yang harus dinaikkan. Sementara itu, Meneg Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah memutuskan kelompok masyarakat yang masuk kategori hampir miskin adalah yang memiliki pendapatan Rp175 ribu per orang per bulan. Saat ini, tambah Sri Mulyani yang masuk dalam kategori hampir miskin ini mencapai 15,5 juta kepala keluarga atau sekitar 62 juta orang. "Diharapkan pada 15 September 2005, Badan Pusat Statistik (BPS) akan selesai melakukan pendataan," kata Sri Mulyani. DPR MEMINTA Sementara itu kalangan anggota DPR dari berbagai fraksi menyatakan menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada awal Oktober mendatang atau sebelum bulan puasa karena hal itu dinilai akan menambah beban masyarakat. Hal tersebut antara lain diungkapkan Wakil Ketua DPR dari PDIP Soetardjo Soerjogoeritno, Wakil Ketua Fraksi PKS Zulkiflimansyah, dan anggota Fraksi Partai Golkar Yudi Krisnandi, di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa. Soetardjo mengatakan, pemerintah seharusnya responsif terhadap situasi dan kondisi karena menaikkan harga BBM sebelum puasa hanya akan menambah beban rakyat yang akan menunaikan ibadah puasa. Jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM sebelum puasa, katanya, maka hal itu berarti pemerintah sudah melakukan tindakan yang tidak bijaksana dan meninggalkan tugasnya untuk menyejahterakan rakyat. "Seharusnya pemerintah saat ini lebih fokus pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat menjelang puasa Ramadan, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru," katanya. Senada dengan itu, Wakil Ketua F-PKS DPR Zulkiflimansyah mengatakan, fraksinya menolak rencana pemerintah menaikkan BBM menjelang bulan puasa. F-PKS menilai pemerintah tidak memiliki alasan yang kuat untuk menaikkan BBM karena janji pemerintah untuk memberikan subsidi BBM belum terealisasi dengan baik hingga saat ini. Menurutnya, menaikkan harga BBM menjelang bulan puasa hanya akan membuat harga-harga kebutuhan pokok lainnya ikut naik. "Gejolak eksternal berupa meningkatnya harga minyak mentah dunia tak bisa dijadikan alasan menaikkan harga BBM di dalam negeri karena problem energi di Indonesia adalah efisiensi dari Pertamina," katanya. Dikatakannya, pemerintah perlu memperbaiki manajemen di tubuh Pertamina karena di situlah sebenarnya persoalannya. "Masalahnya bukan gejolak eksternal, karena terbukti hanya Indonesia yang terkena dampak berat, sedangkan negara lainnya tidak. Jadi Pertamina harus diperbaiki," katanya. Sedangkan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Yudi Krisnandi mendesak pemerintah untuk tak segera menaikkan BBM. Bahkan, ia mengimbau partai politik untuk menyampaikan hal itu kepada pemerintah karena tugas parpol adalah memberikan pertimbangan dan mengontrol pemerintah. Yudi meminta agar rencana pemerintah menaikkan harga BBM sebelum bulan puasa agar ditinjau kembali karena hal itu diperkirakan akan menaikkan inflasi barang kebutuhan pokok sehingga akan membebani masyarakat. Menurutnnya, pemerintah sebaiknya segera menindak tegas para penyelundup BBM yang berada di lingkungan Pertamina dan menyelesaikan berbagai persoalan internal di tubuh BUMN tersebut. (Ant) [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> DonorsChoose.org helps at-risk students succeed. Fund a student project today! http://us.click.yahoo.com/O4u7KD/FpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
