http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=188913
Selasa, 13 Sept 2005, Mengurai Kejahatan Terorganisasi Oleh Priyo Atmojo * Terbongkarnya skandal penyelundupan minyak mentah (light crude) di SBM (single buoy mooring) atau ponton di Perairan Lawe-Lawe, Balikpapan, baru-baru ini (Jawa Pos, 09/09/05) semakin menegaskan bahwa ada permasalahan akut pada pengelolaan sistem di semua level birokrasi di negara ini. Betapa tidak, untuk kasus Lawe-Lawe tersebut, penyelundupan yang dilakukan pegawai Pertamina itu sudah berlangsung setahun sejak 2004. Pertanyaannya, bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan Pertamina terhadap aset-aset yang dimiliki selama ini, sehingga begitu mudah terjadi penyelundupan? Penyelundupan tersebut dilakukan sangat rapi dan melibatkan sindikat atau jaringan terselubung pebisnis minyak ilegal. Hal itu sangat mungkin terjadi karena sistem birokrasi yang terbangun di negeri ini amat tertutup dari bentuk-bentuk pengawasan. Sehingga, elite-elite yang menjalankan sistem tersebut bebas beraktivitas. Bahkan, itu di luar kewenangan yang dimiliki, tanpa ada kontrol dari masyarakat. Hal tersebut juga diperparah oleh tumbuh suburnya mental penjual di kalangan pejabat kita. Bagi pejabat dengan karakter seperti itu, antara aset negara dan aset pribadi tidak lagi diberi batas yang jelas, baik dari sisi kepemilikan maupun pengelolaannya. Mereka mengelola aset negara dengan serampangan tanpa lagi menghiraukan kondisi negara yang sedang kolaps seperti saat ini. Jadi, tidak mengherankan, kekayaan negara sering diberitakan raib tanpa ada akuntabilitas yang jelas. Tentu, yang menanggung beban terberat malapraktik birokrasi tersebut adalah rakyat yang awam seluk-beluk pengelolaan negara. Penyelundupan minyak mentah di Lawe-Lawe itu semakin memperdalam luka yang diderita rakyat akibat kebijakan naiknya harga BBM baru-baru ini. Penyelundupan itu terbongkar saat masih belum terurainya benang kusut penyaluran dana kompensasi kenaikan harga BBM bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, pemerintah tidak selayaknya lagi terus beretorika menanggapi penilaian masyarakat tentang kegagalan menangani masalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus segera melakukan langkah konkret guna menghindari kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. White Collar Crime Kejahatan kerah putih adalah sebutan kejahatan yang dilakukan pejabat yang memiliki kewenangan tinggi. Pada kasus penyelundupan minyak di Lawe-Lawe, kasus itu tergolong kejahatan tingkat tinggi. Sebab, hal tersebut dilakukan sangat rapi oleh oknum yang memanfaatkan lemahnya kontrol birokrasi dengan melibatkan pemilik modal dari luar negeri yang bersedia menawar dengan harga tinggi. Kemudian, terjadilah perselingkuhan antara birokrasi dan pemodal yang ujungnya adalah pengerukan keuntungan oleh segelintir orang yang terlibat. Model kejahatan seperti itu sangat sulit diberantas karena terjadi di dalam sistem dan memanfaatkan birokrasi sebagai sebuah mekanisme pertahanan atas ancaman dari luar. Karena itu, pemerintah beserta aparat yang berwenang harus berani -tidak sekadar political will, tetapi juga langkah politik nyata- memberantas jaringan kerja sama haram tersebut. Meski, harus menelanjangi borok-borok birokrasi yang selama ini justru menghambat pemerintah dalam membuat kebijakan yang memihak kepentingan rakyat. Menurut saya, yang harus segera dilakukan adalah mengurai birokrasi di Pertamina secara menyeluruh guna menemukan pelakunya. Tidak hanya pejabat di level bawah, tetapi juga sampai pada level atas yang mengetahui skandal tersebut dan membiarkan atau bahkan ikut menikmati hasil kerja sindikat kejahatan terorganisasi itu. Apabila pemerintah berhasil membongkar borok tersebut, otomatis hal itu akan memberikan efek jera (deterrent effect) dan preseden positif bagi pengelolaan birokrasi yang lebih baik. Keberanian pemerintah membongkar kasus tersebut akan memberikan sinyal positif untuk menjadikan birokrasi pemerintah lebih terbuka terhadap pengawasan publik. Hal itu merupakan syarat mutlak bagi sehatnya suatu pemerintahan. Sehatnya suatu pemerintahan tidak hanya diukur dari kuat dan solidnya kerja sistem birokrasi, tetapi juga bagaimana sebuah sistem itu mampu memberikan ruang akan munculnya feedback dari pihak di luar sistem sebagai respons atas kebijakan yang telah diambil dan diimplementasikan. * Priyo Atmojo, mahasiswa Hubungan Internasional FISIP, Universitas Jember; peneliti di Departemen Politik dan Perubahan Sosial The Mastrip Circle, Jember [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 1.2 million kids a year are victims of human trafficking. Stop slavery. http://us.click.yahoo.com/X3SVTD/izNLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
