http://www.padangekspres.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1512
Mengurai Kejahatan Terorganisasi
Oleh Priyo Atmojo
By adminpadek
Rabu, 14-September-2005, 02:04:33
Terbongkarnya skandal penyelundupan minyak mentah (light crude) di
SBM (single buoy mooring) atau ponton di Perairan Lawe-Lawe, Balikpapan,
baru-baru ini semakin menegaskan bahwa ada permasalahan akut pada pengelolaan
sistem di semua level birokrasi di negara ini.
Betapa tidak, untuk kasus Lawe-Lawe tersebut, penyelundupan yang
dilakukan pegawai Pertamina itu sudah berlangsung setahun sejak 2004.
Pertanyaannya, bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan Pertamina terhadap
aset-aset yang dimiliki selama ini, sehingga begitu mudah terjadi
penyelundupan?
Penyelundupan tersebut dilakukan sangat rapi dan melibatkan sindikat atau
jaringan terselubung pebisnis minyak ilegal. Hal itu sangat mungkin terjadi
karena sistem birokrasi yang terbangun di negeri ini amat tertutup dari
bentuk-bentuk pengawasan. Sehingga, elite-elite yang menjalankan sistem
tersebut bebas beraktivitas. Bahkan, itu di luar kewenangan yang dimiliki,
tanpa ada kontrol dari masyarakat.
Hal tersebut juga diperparah oleh tumbuh suburnya mental penjual di
kalangan pejabat kita. Bagi pejabat dengan karakter seperti itu, antara aset
negara dan aset pribadi tidak lagi diberi batas yang jelas, baik dari sisi
kepemilikan maupun pengelolaannya. Mereka mengelola aset negara dengan
serampangan tanpa lagi menghiraukan kondisi negara yang sedang kolaps seperti
saat ini.
Jadi, tidak mengherankan, kekayaan negara sering diberitakan raib tanpa
ada akuntabilitas yang jelas. Tentu, yang menanggung beban terberat malapraktik
birokrasi tersebut adalah rakyat yang awam seluk-beluk pengelolaan negara.
Penyelundupan minyak mentah di Lawe-Lawe itu semakin memperdalam luka
yang diderita rakyat akibat kebijakan naiknya harga BBM baru-baru ini.
Penyelundupan itu terbongkar saat masih belum terurainya benang kusut
penyaluran dana kompensasi kenaikan harga BBM bagi masyarakat yang berhak.
Karena itu, pemerintah tidak selayaknya lagi terus beretorika menanggapi
penilaian masyarakat tentang kegagalan menangani masalah peningkatan
kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus segera melakukan langkah konkret guna
menghindari kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan warganya.
White Collar Crime
Kejahatan kerah putih adalah sebutan kejahatan yang dilakukan pejabat
yang memiliki kewenangan tinggi. Pada kasus penyelundupan minyak di Lawe-Lawe,
kasus itu tergolong kejahatan tingkat tinggi. Sebab, hal tersebut dilakukan
sangat rapi oleh oknum yang memanfaatkan lemahnya kontrol birokrasi dengan
melibatkan pemilik modal dari luar negeri yang bersedia menawar dengan harga
tinggi.
Kemudian, terjadilah perselingkuhan antara birokrasi dan pemodal yang
ujungnya adalah pengerukan keuntungan oleh segelintir orang yang terlibat.
Model kejahatan seperti itu sangat sulit diberantas karena terjadi di
dalam sistem dan memanfaatkan birokrasi sebagai sebuah mekanisme pertahanan
atas ancaman dari luar.
Karena itu, pemerintah beserta aparat yang berwenang harus berani -tidak
sekadar political will, tetapi juga langkah politik nyata- memberantas jaringan
kerja sama haram tersebut. Meski, harus menelanjangi borok-borok birokrasi yang
selama ini justru menghambat pemerintah dalam membuat kebijakan yang memihak
kepentingan rakyat.
Menurut saya, yang harus segera dilakukan adalah mengurai birokrasi di
Pertamina secara menyeluruh guna menemukan pelakunya.
Tidak hanya pejabat di level bawah, tetapi juga sampai pada level atas
yang mengetahui skandal tersebut dan membiarkan atau bahkan ikut menikmati
hasil kerja sindikat kejahatan terorganisasi itu.
Apabila pemerintah berhasil membongkar borok tersebut, otomatis hal itu
akan memberikan efek jera (deterrent effect) dan preseden positif bagi
pengelolaan birokrasi yang lebih baik.
Keberanian pemerintah membongkar kasus tersebut akan memberikan sinyal
positif untuk menjadikan birokrasi pemerintah lebih terbuka terhadap pengawasan
publik.
Hal itu merupakan syarat mutlak bagi sehatnya suatu pemerintahan.
Sehatnya suatu pemerintahan tidak hanya diukur dari kuat dan solidnya kerja
sistem birokrasi, tetapi juga bagaimana sebuah sistem itu mampu memberikan
ruang akan munculnya feedback dari pihak di luar sistem sebagai respons atas
kebijakan yang telah diambil dan diimplementasikan.
* Priyo Atmojo, mahasiswa Hubungan Internasional FISIP, Universitas
Jember
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital.
http://us.click.yahoo.com/ons1pC/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
