http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=121158
Kenaikan Gaji Elite dan Nasib Rakyat Oleh Marwanto Selasa, 13 September 2005 Kenaikan gaji pejabat negara untuk kondisi saat ini memang tidak tepat. Namun, pernyataan bahwa "usulan kenaikan anggaran DPR guna mendukung optimalisasi fungsi dewan perlu dipahami", seperti pernah diungkapkan di media massa, baru-baru ini, semakin memperjelas bahwa memang ada niatan yang begitu besar dari anggota dewan untuk menaikkan pendapatannya. Meski itu dengan berbagai dalih, tetap saja akal sehat kita merasa risih melihat fakta adanya kebijakan kenaikan gaji pejabat negara di tengah krisis. Hal ini juga mengingatkan kita pada kata-kata Fredrich Wilhelm Nietzsche, duaratus tahun lampau. Filsuf aliran eksistensialisme itu pernah berteriak lantang, "Demokrasi adalah pemerintahan kaum dagang semata!" Mungkin banyak orang terkesiap mendengar ungkapan yang bernada meledek tersebut. Namun ucapan Nietzsche yang dikutip oleh Prof Fuad Hassan dalam buku Berkenalan dengan Eksistensialisme (Pustaka Jaya, 1993: 43) itu ternyata bukan omong kosong belaka. Paling tidak, ada dua alasan mengapa kita "harus menerima" ledekan dari Nietzsche di atas. Pertama, akhir-akhir ini proses politik tak bisa lepas dari logika bisnis (dagang). Bahkan terdapat kecenderungan kian hari logika daganglah yang menjadi muara proses politik di Tanah Air. Dampak dari kecenderungan ini di antaranya adalah perilaku korupsi yang merajalela, nasib rakyat (konstituen) yang terbengkelai, dan para politikus tak lagi peka terhadap kondisi bangsa Kedua, semakin berhamburannya kaum dagang yang merambah ke panggung politik. Di pusat maupun di daerah, nama-nama saudagar yang terjun ke politik maupun politikus yang kemudian menekuni dunia bisnis (dagang) begitu banyak kita jumpai. Setting penghidupan mereka yang mengharuskan menggunakan nalar (logika) dagang jelas akan sangat mewarnai pemikiran dan aktivitas politik masing-masing. Dua alasan itulah yang menyebabkan demokrasi yang berkembang dari proses politik di Tanah Air menjadi khas nalar kaum dagang. Pendek kata, ketika seorang menetapkan pilihannya terjun ke dunia politik, salah satu motifnya adalah ia ingin mengembalikan modal yang digunakan dalam berkiprah di politik. Maka fenomena para anggota dewan yang minta pendapatannya (take home pay) dinaikkan (untuk ketua menjadi Rp 82,1 juta, wakil ketua Rp 67,7 juta, dan anggota sekitar Rp 51,8 juta), dengan tanpa memedulikan bahwa di negara kita masih banyak balita yang bergizi buruk, krisis energi kian menjadi-jadi, dan perekonomian nasional terancam bangkrut akibat nilai tukar rupiah terus melemah, adalah wujud nyata dari nalar dagang mereka. Mengapa mereka minta imbalan (gaji) yang begitu besar? Jelas bukan semata karena kenaikan biaya hidup. Sebab, biaya hidup itu sesuatu yang debatable. Tapi, lebih karena biaya politik di negeri kita yang amat mahal. Mahalnya biaya politik di Tanah Air salah satunya disebabkan oleh faktor money politics (politik uang) yang gagal disikapi dengan tegas dan melembaga oleh semua elemen bangsa. Dua kali pemilu digelar di alam reformasi dan ratusan pilkada dilaksanakan di seluruh penjuru Tanah Air, namun politik uang selalu menjadi isu utama. Maka, tak mengherankan jika uang seakan menjadi dimensi tunggal yang menentukan proses politik di Tanah Air. Salahkan kondisi demikian? Dunia politik adalah dunia realitas. Realitas yang terus bergerak, mengikuti perubahan yang terjadi pada umat manusia. Dan, perubahan itu kini menyeret manusia menjadi makhluk yang punya ketergantungan pada materi (uang) semata. Persis yang diramalkan Karl Marx dalam Das Kapital (terbit pertama tahun 1867): bahwa kapitalisme akan menjadi fenomena sentral kehidupan modern. Bagi Marx, kapitalisme dapat dicermati dari bekerjanya uang, modal, dan komoditas. Uang dan modal adalah penggerak ke arah mana komoditas mesti bergerak. Tapi dalam perjalanan waktu, karena wujudnya yang fleksibel, uang menjadi faktor utama yang menentukan arah kerja kapitalisme. Alhasil, membicarakan kapitalisme adalah membicarakan uang. Terlebih menurut analisis Herbert Marcuse (dalam bukunya One Dimensional Man) dalam masyarakat kapitalis, mau tak mau, orang menjadi berpikiran sempit alias memandang gejala dari satu dimensi saja. Pada praktik politik contohnya, money politics tidak saja telah menyita aktivitas pelaku politik tapi juga pemerhati dan masyarakat luas. Dalam hal ini, seakan uang menjadi dimensi tunggal dalam menentukan proses politik. Lobi, yang dulu dimaknai "penggunaan retorika dan persuasi untuk memengaruhi keputusan politik", sekarang tak jauh dari praktik dagang sapi yang berorientasi tunggal: keuntungan materi (uang atau jabatan). Dalam setting kehidupan sosial seperti itu, di manakah letak fatsun dan moralitas politik? Akankah ia hanya kita dibiarkan tertulis indah di sela-sela halaman buku atau sekadar malang-melintang dalam kancah wacana kaum cerdik cendekia? Tentu tak bisa demikian. Ketika ada statemen "politik berhak mengurusi realitas", maka sah pula jika ada statemen "moralitas berhak mewarnai realitas". Sebetulnya, mewarnai realitas (politik) dengan moralitas ini tugas dari semua orang, terutama para politikus. Namun ketika moralitas para politikus lebih digerakkan oleh kalkulasi untung rugi secara materiil, maka tak bisa dielakkan lagi para cerdik cendekia (intelektual)-lah yang seharusnya terus memberi warna moralitas pada realitas politik kita. Tapi, bukankah itu sudah dilakukan oleh kaum intelektual kita sejak ada reformasi 1998? Benar, sejak reformasi bergulir di negeri ini, banyak sudah kaum cerdik cendekia terjun ke panggung politik. Mantan aktivis yang turut melengserkan kekuasaan Orde Baru pun kini sudah ada yang jadi anggota dewan. Namun jumlah mereka tak banyak, jadi tak kuasa mengubah sistem. Bahkan di antara mereka tak sedikit yang berhenti sebagai kaum intelektual. Mereka melepas "baju" intelektualnya dan berganti dengan "baju" kaum politikus yang bernalar dagang. Semestinya, ketika para intelektual terjun ke politik ia tetap seorang intelektual, yang (seperti kata almarhum Kuntowijoyo), bagaikan ikan asin: hidup di laut tapi tubuhnya tak asin. Kesadaran untuk "kembali menjadi intelektual" dari para politikus (di DPR) yang mantan aktivis kampus itu semoga mampu mewarnai moralitas politik kita dari mainstream nalar dagang yang kini mendarah daging dalam kehidupan politik di Indonesia. Semoga. *** Penulis peneliti pada Institute for Culture and Humanity Studies (Ichus), Yogyakarta. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Give at-risk students the materials they need to succeed at DonorsChoose.org! http://us.click.yahoo.com/Ryu7JD/LpQLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
