** Mailing List Nasional Indonesia http://www.ppi-india.org ** ** Situs milis nasional: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia ** ** Info Beasiswa Indonesia http://informasi-beasiswa.blogspot.com ** GALAMEDIA 26/09/2005
Tim Ekonomi SBY-JK Tidak Mengabdi kepada Kepentingan Rakyat (2) Oleh: TIM INDONESIA BANGKIT MENAIKKAN harga bahan bakar minyak (BBM) dengan sangat tinggi sebelum menyiapkan skema dana kompensasi. Pencabutan subsidi BBM yang sangat besar pada 1 Maret 2005, telah membebani masyarakat. Pengalihan beban subsidi kepada rakyat tanpa menyiapkan skema kompensasi merupakan pilihan kebijakan yang tidak adil bagi rakyat kecil. Tidak hanya dampak langsungnya, tetapi yang lebih membebani justru dampak tidak langsung kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, skema dana kompensasi BBM yang belum siap dan bahkan masih memerlukan pembahasan yang panjang dengan DPR semakin menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan oleh tim ekonomi sangat tidak memedulikan kepentingan rakyat kecil. Tidak berusaha meredam dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM. Keputusan kenaikan harga BBM tanpa menyiapkan langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok menunjukkan bahwa tim ekonomi tidak memedulikan beban rakyat. Setelah menaikkan harga BBM, seperti dilakukan pemerintah-pemerintah sebelumnya, tim ekonomi semestinya segera mencari instrumen kebijakan dan melakukan persuasi langsung kepada kelompok produsen kebutuhan pokok untuk mengantisipasi kenaikan harga. Tapi, ternyata mereka sibuk melakukan analisis dan bahkan mencoba mengelabui masyarakat dengan mengatakan bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap harga kebutuhan pokok sangat kecil. Tidak mampu dan tidak mau mencari alternatif penerimaan untuk mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN). Tim ekonomi pemerintah selama ini telah terbukti tidak mampu mencari alternatif kebijakan untuk mengurangi beban APBN. Akibatnya, tim ekonomi seringkali mengambil jalan pintas dengan mencabut berbagai jenis subsidi, seperti subsidi BBM, subsidi pupuk, dll., yang akhirnya sangat membebani rakyat. Sedangkan subsidi bunga obligasi rekap yang dinikmati oleh segelintir konglomerat dan bankir nakal sama sekali tidak pernah dibahas. Semestinya, pemerintah juga memiliki alternatif untuk mengurangi beban APBN dengan melakukan negosiasi cicilan bunga dan pokok utang luar negeri. Namun, alternatif tersebut justru diabaikan oleh tim ekonomi. Meneg PPN/Ka. Bappenas bahkan secara tegas menolak alternatif tersebut dengan mengatakan, "Kreditor akan tertawa jika Indonesia meminta restrukturisasi utang". Alternatif lain yang masih dapat dilakukan sangat banyak seperti meningkatkan penerimaan pajak, mengefisienkan Pertamina, dll. Namun sayangnya, tim ekonomi seperti menutup mata terhadap semua alternatif tersebut dan lebih memilih mengambil jalan pintas seperti menaikkan harga pupuk dan BBM yang sangat membebani rakyat. Tim ekonomi justru terus menambah utang baru yang saat ini telah mencapai lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Hal tersebut membuktikan tim ekonomi tidak memiliki keinginan untuk mengurangi beban rakyat. Tidak memiliki itikad untuk menegosiasikan moratorium utang bencana yang menimpa Aceh akhir tahun 2004 yang telah menyita perhatian seluruh dunia. Rakyat Indonesia dan masyarakat dunia menyatakan empati yang sangat besar terhadap bencana tersebut, di antaranya dengan mengirimkan bantuan uang, obat-obatan, dan tenaga sukarelawan ke Aceh. Sejumlah negara bahkan berinisiatif memberikan moratorium utang dan juga pemotongan utang (debt relief) kepada pemerintah Indonesia agar anggaran dapat digunakan untuk merehabilitasi Aceh. Namun, niat baik negara kreditor itu tidak ditanggapi tim ekonomi dengan menyiapkan amunisi dan strategi. Tim ekonomi malah sibuk menyebarkan isu-isu negatif tentang bahaya moratorium. Padahal, isu-isu tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta dan lebih merupakan kebohongan publik. Isu yang disebarkan bahwa peringkat utang Indoneseia akan turun dengan adanya moratorium, dibantah sendiri oleh S&P's dan Moody's. Isu bahwa moratorium akan mengakibatkan Indonesia kembali terjerat dengan program IMF, dibantah langsung oleh Direktur IMF. Demikian juga dengan isu bahwa Jepang tidak akan mengakomodasi moratorium, dibantah langsung oleh PM Junichiro Koizumi. Meskipun pemerintah Indonesia akhirnya hadir dalam forum negosiasi Paris Club, namun delegasi Indonesia datang dengan tangan kosong dan tidak disertai dengan perkiraan kerusakan (damage assessment) dari bencana Aceh. Tidak heran jika delegasi Indonesia kembali dengan hasil yang sangat minim dan keputusan moratorium akhirnya terpaksa ditunda. Padahal, empati dari masyarakat internasional pada saat itu dapat dijadikan momentum untuk memperoleh moratorium dan pemotongan utang yang sangat besar. Jika pemerintah mampu memanfaatkan momentum tersebut, persoalan anggaran akan sangat terbantu dan pemerintah tidak harus terburu-buru menaikkan harga BBM yang sangat tinggi dan membebani rakyat. Menurunkan tarif impor bus dari China. Keputusan menurunkan tarif impor bus dari China dari 40% menjadi hanya 5%, jelas menunjukkan visi tim ekonomi yang tidak berpihak terhadap kepentingan nasional dan industri dalam negeri. Kebijakan tersebut berpotensi mematikan perkembangan sejumlah industri karoseri dalam negeri yang baru mencapai tahap awal pertumbuhan. Menghapus Pajak PPnBm minuman ringan Kebijakan menghapus PPnBM produk minuman ringan (soft drink) merupakan salah satu bukti pengabdian tim ekonomi terhadap kepentingan kelompok bisnis tertentu. Permintaan kelompok bisnis minuman ringan pada awal masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) untuk membebaskan PPnBM dari produk minuman ringan, diterima dengan mudah oleh tim ekonomi tanpa upaya untuk melakukan perhitungan yang benar tentang konsekuensi penurunan pajak. Tim ekonomi bahkan aktif mencari berbagai justifikasi untuk mendukung permintaan tersebut, seperti menggunakan studi LPEM dan sebagainya. Padahal, minuman ringan merupakan kebutuhan sekunder dan hanya dikonsumsi oleh kelompok menengah ke atas. Elastisitas permintaan terhadap produk tersebut pun sangat rendah. Artinya, dengan menghapus PPnBM minuman ringan, pemerintah sama halnya dengan melakukan transfer penerimaan negara kepada kelompok bisnis minuman ringan. Pendapatan kelompok bisnis minuman ringan justru meningkat, sedangkan pemerintah harus menderita kerugian berupa penurunan penerimaan pajak. Kebijakan tersebut jelas sangat bertolak belakang dengan persoalan anggaran yang sedang dikeluhkan pemerintah SBY-JK. Ironisnya lagi, dalam penelitian yang dilakukan Dirjen Bea Cukai pada pemerintahan sebelumnya, direkomendasikan agar produk minuman ringan dikenakan cukai seperti yang dilakukan di 60 negara lainnya. Namun, tim ekonomi pemerintah SBY-JK justru mengambil langkah sebaliknya dan membebaskan PPnBM minuman ringan. Hal tersebut menunjukkan visi tim ekonomi yang lebih mementingkan kelompok bisnis tertentu, sedangkan rakyat seringkali dipaksa menanggung beban anggaran seperti kenaikan harga BBM, kenaikan harga pupuk, dan sebagainya. Tamat [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital. http://us.click.yahoo.com/ons1pC/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://www.ppi-india.org *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Website resmi http://www.ppi-india.org ** ** Beasiswa Indonesia, http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
