http://www.gatra.com/artikel.php?id=90402
Perwakilan RI Bancakan Keringat Pahlawan BAU apek ini mulai merebak, akhir Oktober lalu. Ketika itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan mencium adanya transfer dana dalam jumlah tidak wajar dari seorang pegawai berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Penang, Malaysia. Dengan berbekal laporan itu, Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri (Deplu), Slamet Santoso Mustafa, beserta timnya, terbang ke Penang untuk melakukan pemeriksaan. Ternyata laporan itu cukup akurat. Ada aliran dana dari Penang ke Jakarta dalam jumlah cukup mencurigakan. ''Untuk ukuran PNS, meski bekerja di luar negeri, jumlah itu tidak masuk akal," kata Slamet saat ditemui Gatra, Kamis pekan lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap bahwa uang itu hasil pendapatan negara bukan pajak yang tak disetorkan. Ditemukan penyelewengan sebesar Rp 13,8 milyar. Dana tersebut berasal dari bagian imigrasi. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda lantas juga memerintahkan inspektur jenderal memeriksa seluruh perwakilan Indonesia yang berada di negeri jiran itu. Rupanya, permainan tak cuma terjadi di Penang, juga di Kuala Lumpur. Peredaran uang panas di kantor Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kuala Lumpur jumlahnya pun mencengangkan. Irjen Deplu menemukan bukti penyelewengan sebesar Rp 27,8 milyar di intansi yang berada di Jalan Tun Razak Nomor 233, Kuala Lumpur, ini. "Saya yang pernah dinas di luar negeri pun sampai nggak percaya," tutur Slamet, yang telah dilantik menjadi Duta Besar untuk Spanyol, November lalu. Modus yang dilakukan oknum perwakilan RI itu sama. Mereka menarik pungutan berlebihan terhadap warga Indonesia yang ingin memperleh pelayanan keimigrasian. Tentu, korbannya sebagian besar adalah tenaga kerja Indonesia (TKI). ''Padahal, sudah ada PP (peraturan pemerintah) mengenai biaya pengurusan itu," kata Slamet. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda sendiri, tutur Slamet, telah memerintahkan agar segala macam pungutan yang tak jelas juntrungannya itu dihapus, akhir Januari 2005. Tapi surat keputusan (SK) kepala perwakilan yang diperbarui setelah ultimatum Menteri Luar Negeri itu beredar malah dibuat tak jelas. Dalam surat itu tak dirinci mengenai jasa-jasa keimigrasian yang dipungut biaya. ''Terlihat sumir, hingga ada celah-celah yang bisa dipermainkan dalam SK tersebut," katanya. Atase imigrasi KBRI Kuala Lumpur dan staf teknis imigrasi Konjen Penang harus menanggung akibatnya. Kedua orang yang berasal dari Departemen Hukum dan HAM (Dephuk HAM) ini tidak bisa memperpanjang masa tugasnya setelah mendapat kawat panggilan untuk kembali ke Indonesia. ''Ini hasil koordinasi Deplu dan Dephuk HAM,'' ujar Sekjen Deplu, Sudjadnan Parnohadiningrat. Kepala perwakilan yang diberi tanggung jawab menyusun SK pugutan ikut menjadi sorotan. Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Rusdihardjo, dikabarkan ikut kecipratan uang pungutan yang sebagian besar disumbang dari TKI, sang pahlawan devisa itu. Slamet menolak menyebut angka yang masuk ke kantong pribadi Rusdi. Namun, apa iya Rusdihardjo menerima uang haram itu? "Ya, kalau itu firm," Slamet menegaskan. Tak hanya Rusdi, Bendahara KBRI pun terbukti ikut "bancakan" hasil keringat TKI itu. Rusdihardjo, yang dihubungi Gatra lewat sambungan internasional, menyangkal hal tersebut. "Nggak, nggak ada itu," kata mantan Kapolri ini. Menurut Rusdi, uang itu larinya ke orang-orang yang berurusan dengan keimigrasian. Pengelolaan uang itu menjadi tanggung jawab bagian imigrasi. "Yang mungut dia, yang mengumpulkan dia, yang eksekusi juga dia, kok," katanya. Sebagian, menurut Rusdi, disetorkan ke kas negara. Sedangkan yang tidak disetorkan, Rusdi mengaku tak tahu-menahu. Pemeriksaan oleh Deplu belum sepenuhnya rampung. Sekiranya hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa duta besar harus bertanggung jawab, Rusdi menyatakan siap menghadapinya. ''Tapi, jangan lupa juga, saya sudah berusaha membangun dan memperbaiki kantor KBRI ini," kata Rusdi, yang mulai menjadi duta besar pada awal 2004. Menjadi pejabat di kantor perwakilan RI, diakui Slamet, sebenarnya mendapat penghasilan cukup layak. Seperti dikatakan seorang duta besar RI di sebuah negara Pasifik kepada Gatra, sebenarnya mereka telah menikmati banyak kelebihan, keberuntungan, dan hak istimewa yang tak dimiliki bagian terbesar rakyat kita yang miskin ini. "Seharusnya mereka bersyukur, nggak perlu rakus...," katanya. Bernadetta Febriana [Nasional, Gatra Nomor 4 Beredar Senin, 5 Desember 2005] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help Sudanese refugees rebuild their lives through GlobalGiving. http://us.click.yahoo.com/BrzMLB/EbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
