http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/17/opi3.htm
Tragedi Kelaparan Yahukimo Oleh Toto Subandriyo BEBERAPA hari terakhir ini nurani kita kembali disentakkan oleh kabar yang banyak dilansir media massa cetak maupun elektronik, soal kelaparan yang melanda Kabupaten Yahukimo, Papua. Kasus yang terjadi sejak pertengahan November 2005 lalu itu telah merenggut nyawa 55 orang dan 112 orang lainnya dalam keadaan kritis. Saat ini nyaris tak ada lagi air mata tersisa di Republik ini, semuanya sudah terkuras. Bencana demi bencana datang silih berganti hampir tanpa jeda. Negeri yang penuh legenda ini sepertinya telah berubah menjadi negeri bencana. Duka amat dahsyat terjadi akibat gempa bumi dan tsunami, banjir bandang, tanah longsor, kecelakaan pesawat, tabrakan kereta api, kekeringan, penyakit demam berdarah dengue (DBD), wabah polio, lumpuh layuh, busung lapar, marasmus, serta virus flu burung. Berita kelaparan di Papua itu menjadi sangat menarik, namun sekaligus juga sangat ironis. Saat ini beberapa elemen masyarakat di Pulau Jawa sedang gencar melakukan unjuk rasa menentang kebijakan impor beras. Menurut data Angka Ramalan III BPS, produksi padi tahun ini mencapai hampir 54 juta ton gabah kering giling (GKG). Pada tingkat produksi sebesar itu, menurut perhitungan di atas kertas, negeri ini surplus beras tidak kurang dari 1,6 juta ton. Menurut mereka, kebijakan pemerintah untuk membuka kran impor beras secara logika tidak dapat diterima. Namun, tentunya kita semua tahu, hampir 70 persen produksi beras nasional terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi, surplus persediaan bahan pangan hanya terjadi di Pulau Jawa, sedang daerah di luar Pulau Jawa mengalami permasalahan pangan. Barangkali inilah fenomena yang pernah digambarkan oleh Rudolf H Strahm, ahli ekonomi politik Swiss, sebagai situasi yang berlimpah dan yang merana (uber entwicklung, unter entwicklung). Akses Kenyataan seperti ini sekali lagi menjadi bukti tak terbantahkan terhadap tesis yang pernah disampaikan oleh Amartya Sen, penerima penghargaan Nobel Bidang Ekonomi tahun 1998. Tragedi kelaparan di suatu negara bukan saja disebabkan oleh kurangnya ketersediaan bahan makanan, tetapi juga karena tiadanya ak-ses untuk memperoleh bahan pangan tersebut. Fenomena kelaparan yang terjadi di NTT, NTB, dan Papua memberikan sinyal kepada kita akan arti penting kebijakan pangan dan pertanian yang tidak lagi terpusat. Kebijakan pangan harus bertumpu pada spesifik daerah. Argumentasi cukup sederhana, permasalahan pangan dan pertanian di satu daerah tidak sama dengan daerah lainnya. Selama ini, kalau berbicara masalah pangan sumber karbohidrat, kiblat masyarakat selalu pada beras. Sumber pangan karbohidrat lain yang sangat banyak variannya di Indonesia ditempatkan pada posisi inferior. Akibatnya, tekanan terhadap produksi beras menjadi sangat berat. Berbagai permasalahan yang melingkupi produksi beras selalu saja bergulir bagaikan lingkaran setan yang tak pernah terpecahkan dari musim ke musim, dari tahun ke tahun. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan, maka kita tidak hanya berhenti pada masalah kuantitas penyediaan bahan pangan semata, namun juga masalah distribusi dan konsumsi. Dari segi kuantitas, ketersediaan pangan mungkin memenuhi kebutuhan nasional, namun dari segi distribusi terjadi disparitas di berbagai daerah. Timbulnya masalah pangan seperti fenomena busung lapar di NTB dan NTT, serta kelaparan di Yahukimo, Papua, tidak terlepas dari lemahnya upaya pencegahan masalah pangan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam PP Nomor 68/2002, pasal 10, butir (2), pencegahan masalah pangan antara lain dilakukan dengan memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan, serta mengevaluasi faktor yang memengaruhi ketersediaan pangan. Bencana kelaparan yang terjadi di suatu daerah tidak berlangsung secara tiba-tiba. Ada tenggang waktu cukup lama ketika tanda-tanda kelaparan mulai melanda hingga jatuhnya korban jiwa. Tragedi kelaparan Yahukimo ini menujukkan lemahnya antisimasi pemerintah daerah setempat, termasuk keterlambatannya meminta bantuan pangan dari pemerintah pusat. Kelemahan ini antara lain dipicu oleh lemahnya akses data dan informasi yang menyangkut masalah pangan. Pemetaan masalah pangan, yang meliputi lokasi serta jumlah rumah tangga yang mengalami masalah pangan, belum semuanya tersedia secara lengkap dan akurat di semua daerah. Kondisi ini lebih diperparah dengan sulitnya medan untuk dijangkau karena kurangnya infrastruktur untuk mencapai lokasi bermasalah. Apa yang terjadi di Kabupaten Yahukimo menjadi contoh premis ini. Akses ke daerah ini, menurut informasi, hanya dapat dijangkau dengan pesawat terbang. Tidak Linier Sebenarnya sinyal tentang disparitas ketersediaan dan konsumsi pangan sudah lama ada. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (WNPG VIII) yang berlangsung bulan Mei 2004 di Jakarta telah menemukan fenomena ini. Terjadi kurang gizi pada masyarakat miskin, dan gizi lebih pada masyarakat golongan kaya. Ketersediaan energi pada tahun 2003 lalu sebesar 3.076 kilokalori (kkal), atau 120,6 persen dari standar kecukupan gizi energi sebesar 2.200 kkal/kapita/hari. Namun rata-rata konsumsi energi masyarakat tahun tersebut hanya 1.986 kkal/kapita/hari, atau 90,4 persen dari standar kecukupan. Pada tahun tersebut terdapat sekitar 127,9 juta jiwa penduduk atau 60 persen dari jumlah penduduk Indonesia mengonsumsi energi antara 1.322 hingga 1.998 kkal/kapita/hari. Dari angka-angka tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun pertumbuhan produksi sektor pertanian telah berhasil keluar dari perangkap spiral pertumbuhan rendah, namun bukan menjadi jaminan peningkatan kualitas gizi masyarakat secara keseluruhan. Dengan lain perkataan, pertumbuhan yang menggembirakan di sektor pangan dan pertanian tidak diikuti secara linier oleh peningkatan akses pangan masyarakat. Tragedi kelaparan di Kabupaten Yahukimo menjadi bukti betapa rapuh ketahanan pangan masyarakat. Tidak ada kalimat lain untuk mengatasi bencana ini, selain pemerintah harus segera mencurahkan seluruh energi yang ada guna membantu mereka. Termasuk mengantisipasi agar kasus ini tidak di blow up menjadi benih-benih disintegrasi bangsa. Kejadian ini tentunya juga sangat mengusik hati nurani seluruh warga bangsa. Mengulurkan tangan bagi saudara-saudara yang mengalami musibah sudah menjadi panggilan luhur bangsa ini. (24) -Toto Subandriyo, Kabid Pertanian & Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital. http://us.click.yahoo.com/f4eSOB/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
