http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/22/opini/2305277.htm

  
Memetik Pelajaran dari Yahukimo 


Suhardi Suryadi

Bencana kelaparan yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua, telah menyita 
perhatian publik belakangan ini.

Meski dengan cepat direspons dengan penyediaan bantuan bahan pangan-namun 
sebagaimana kasus busung lapar yang melanda sejumlah provinsi beberapa waktu 
lalu-reaksi pemerintah terkesan menyalahkan kondisi alam dan masyarakat, 
menyederhanakan persoalan, dan memberi solusi yang bersifat ad hoc. Kelaparan 
di Yahukimo oleh bupati justru dianggap karena ketidakmampuan masyarakat 
mengantisipasi kegiatan penanaman umbi-umbian sesuai dengan musim. Bahkan, ada 
kesan untuk menutupi masalah kelaparan ini oleh pemerintah, seperti pernyataan 
Menko Kesra yang menyebut bahwa apa yang terjadi di Yahukimo bukanlah peristiwa 
kelaparan besar, melainkan hanya gejala awal kelaparan.

Pernyataan tersebut mengisyaratkan keterbatasan pemerintah di dalam memahami 
dan berusaha memahami realitas sosial yang ada. Ini tampak dari solusi yang 
ditawarkan untuk tidak mengulang terjadinya kelaparan yaitu dengan membangun 
lumbung pangan, memperbaiki cara cocok tanam, maupun introduksi tanaman baru 
yang bernilai ekonomi. Tawaran perubahan sistem pertanian dari konvensional 
menjadi modern belum tentu layak untuk diterapkan sesuai dengan kondisi sosial 
masyarakat setempat.

Hal ini seakan-akan melengkapi ketidakmampuan pemerintah memberikan akses 
pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat miskin pedesaan di wilayah 
tertinggal, terisolir dan terpinggirkan. Kasus Yahukimo juga dapat dibaca 
sebagai penegasan atas problem sosial negara Indonesia yang semakin akut di 
mana masyarakat sangat rentan dan tidak memiliki jaminan sumber daya dalam 
menghadapi setiap bentuk bencana alam dan perkembangan ekonomi yang tidak adil.

Standar kebijakan

Sesungguhnya kelaparan yang dihadapi masyarakat bukan karena faktor kondisi 
alam semata, melainkan bisa juga terjadi karena sistem pembangunan ekonomi yang 
menciptakan ketimpangan. Arus globalisasi dalam aspek kehidupan ekonomi saat 
ini jelas akan memberikan implikasi berupa kompetisi di antara berbagai 
kepentingan yang pada akhirnya dapat merugikan dan memarjinalisasi kelompok 
ekonomi skala kecil yang serba terbatas sumber dayanya. Akumulasi ketidakadilan 
dapat menjadi pemicu dan potensi terjadinya kemiskinan dan kelaparan bagi 
masyarakat lapisan bawah.

Kegagalan memberikan alternatif penyelesaian yang komprehensif dalam 
mengantisipasi ancaman dan potensi kelaparan oleh pemerintah akan menciptakan 
hilangnya potensi negara untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam konteks 
peningkatan kesejahteraannya. Padahal, sesuai dengan kesepakatan masyarakat 
internasional, DPR telah meratifikasi Kovenan tentang hak ekonomi, sosial, dan 
budaya pada bulan September 2005. Dengan meratifikasi ini, negara mempunyai 
kewajiban penuh untuk menyantuni hak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. 
Maka, sangatlah ironis jika ternyata masih dijumpai kasus gizi buruk, busung 
lapar, hingga kelaparan.

Karena itu, masalah pangan haruslah menjadi kebijakan pangan nasional yang 
standar dan dioperasionalkan menurut konteks sosial budaya daerah setempat.

Penerjemah budaya

Sebagaimana di Kabupaten Yahukimo, kurang lebih seperempat penduduk Indonesia 
tinggal dan hidup di daerah terisolir dan pinggiran, terutama di lahan tandus, 
lahan kering, dan pegunungan. Masyarakat ini sangat rentan terhadap kelaparan 
karena kendala kondisi alam dan keterbatasan infrastruktur serta informasi.

Karena itu, dalam mengatasi potensi kelaparan, rawan pangan, dan busung lapar 
adalah bagaimana mendorong komunitas ini dapat memunculkan ide untuk mengatasi 
masalah sosial-ekonominya. Bukan menerapkan sistem baru di bidang pertanian 
yang sesungguhnya asing bagi kehidupannya.

Jadi, yang diperlukan adalah adanya kebijakan, program, dan tenaga yang dapat 
menjembatani kepentingan masyarakat pinggiran dengan menerjemahkan nilai-nilai 
sosial-budayanya ke dalam langkah nyata untuk memperbaiki kehidupannya. Suatu 
harapan yang biasanya sulit dilakukan karena pemerintah sering kali lebih 
menyukai pendekatan yang instan.

Suhardi Suryadi Direktur LP3ES Jakarta


[Non-text portions of this message have been removed]



------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Clean water saves lives.  Help make water safe for our children.
http://us.click.yahoo.com/YNG3nB/VREMAA/E2hLAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke