http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/29/opini/2322781.htm
Menyoal Badan Kehormatan DPR Rusman Ghazali Terkait dengan praktik percaloan yang dilakukan anggota DPR, Badan Kehormatan DPR telah memberikan sanksi teguran kepada tiga anggota DPR. Demikian diberitakan media beberapa waktu lalu. Publik tidak tahu persis apa dan bagaimana kesalahan mereka, serta siapa para anggota DPR itu. Hasil kerja Badan Kehormatan (BK) DPR hanya sampai di situ, tidak ada klarifikasi ke publik. Tata tertib DPR terkait pelanggaran serius sangat simpel. Padahal, kalau dipikir jernih, sebagai konstituen, publik punya hak politik untuk mengetahui bagaimana cara kerja, cara penentuan kadar kesalahan, dan alasan untuk menentukan hukuman kepada anggota DPR oleh BK. Selain itu, studi banding DPR adalah tradisi klasik yang sering digugat publik. Namun, hingga sekarang juga tidak jelas bagaimana kegiatan itu wajar dilakukan. Misalnya, pimpinan DPR mengeluarkan larangan studi banding, tetapi tetap saja 15 anggota DPR berangkat ke beberapa negara Timur Tengah, 16-20 Desember 2005. Mereka pergi dengan alasannya masing-masing. Jelas sekali tidak ada mekanisme standar bagi kegiatan studi banding DPR. Lebih parah lagi, oleh banyak pihak, ditengarai studi banding DPR itu tak lebih dari wisata alias pelesiran untuk menghabiskan sisa anggaran tahunan. Suatu kecenderungan yang sering dipraktikkan di semua institusi negara untuk mengambil uang negara dengan cara tidak pantas. Tidak heran menjelang pergantian tahun anggaran banyak kegiatan â?asli tapi palsuâ? demi menghabiskan sisa anggaran tahunan. Pentingnya studi banding Mengingat tugas DPR sebagai wakil rakyat, suatu studi banding sebenarnya amat penting untuk praktik bernegara dan berpemerintahan ke arah yang lebih baik. Karena itu, fokusnya lebih kepada kajian kasus untuk praktik pelayanan publik yang berhasil dijalankan di suatu negara. Kalaupun studi banding ada manfaatnya, pasti sangat minim, tidak layak dipublikasikan sebab tidak sesuai besarnya uang negara yang digunakan. Dalam konteks seperti ini, juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas kehormatan lembaga DPR karena produknya tidak jelas. Namun, hingga saat ini belum pernah ada hasil kerja BK DPR mendapat apresiasi publik terkait dengan pelanggaran anggota DPR. Kegiatan BK DPR dalam hal menangani perilaku menyimpang anggota DPR lebih dipersepsi oleh publik sebagai arena atur damai untuk saling menutupi penyelewengan yang dilakukan anggota DPR. Menyelamatkan kepentingan antarpartai lebih utama daripada mengungkap fakta yang benar. Tidak heran jika pelanggaran berat berupa percaloan uang negara hukumannya hanya teguran. DPR perlu BK baru? Berkaca dari India, 23 Desember 2005 lalu, 11 anggota parlemen dipecat dari keanggotaannya oleh mekanisme internal parlemen sebab diduga menerima suap untuk mengajukan pertanyaan dalam sidang yang tidak sesuai dengan aturan parlemen. Suatu praktik etika politik yang tegas untuk menjaga kewibawaan parlemen di hadapan rakyat. Sungguh kita mengharapkan praktik politik seperti itu, demi menjaga kredibilitas lembaga DPR. Namun, mengingat masih carut-marutnya praktik politik partai di DPR, tampaknya untuk beberapa waktu ke depan sulit membayangkan hal itu terwujud. Lihat saja, kontroversi studi banding DPR ke luar negeri justru ditanggapi beragam oleh parpolnya. Ada yang menilai sebagai pelanggaran berat dan ada pula menganggap sebagai hal biasa. Tampaknya BK DPR sekarang tidak cukup kapabel mengingat BK DPR adalah institusi internal DPR dan diisi oleh anggota DPR dari berbagai partai sehingga bertugas tidak efektif dalam menjaga kehormatan lembaga DPR di hadapan publik. Mengingat tiadanya mekanisme kontrol langsung konstituen terhadap perilaku menyimpang anggota DPR, semua berlindung kepada elite partai. Oleh karena itu, ke depan BK DPR perlu dipikirkan sebagai institusi mandiri, anggotanya bukan anggota DPR, tetapi dipilih dari unsur nonpartisan, diusulkan/diangkat pemerintah melalui persetujuan DPR dan punya otoritas membuat rekomendasi pemecatan ke institusi DPR. Mungkin model BK DPR seperti itu yang dapat menjaga kehormatan DPR di hadapan publik. Rusman Ghazali Dosen FISIP Universitas Nasional Jakarta, Mahasiswa S3 UKM Malaysia [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> For $25, 15 Afghan women can learn to read. Your gift can make a difference. http://us.click.yahoo.com/_smZ4B/SdGMAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
