http://www.indomedia.com/bpost/122005/29/opini/opini1.htm
Ketika Mengimpor Beras Lebih Disukai Oleh: Puspita Charyani Puteri Dahulu negeri kita dikenal sebagai negeri yang aman, makmur, sentosa, sejahtera, gemah ripah loh jenawi toto tentrem kerto raharjo, dan masih banyak lagi istilah lain. Serangkaian kata indah yang demikian panjang itu, dulu selalu melekat pada bangsa Indonesia. Membuat Indonesia seakan sebuah negeri di awan, dalam cerita dongeng. Bahkan kelompok musik legendaris di tanah air, Koes Plus Bersaudara menggambarkan betapa indah dan subur Indonesia melalui lagu 'Kolam Susu'. Tidak heran bila bangsa asing berebut ingin menjajah Indonesia. Di era pemerintahan terdahulu, Indonesia mencapai masa kejayaan di bidang agraris. Sebagai salah satu negara yang berhasil mencanangkan swasembada pangan, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras seluruh warga negaranya. Pada 2004, produksi beras nasional mencapai 54,09 juta ton gabah kering giling (GKG), setara 33 juta ton beras (konversi 0,632). Ini merupakan produksi beras tertinggi selama republik ini berdiri, dengan konsumsi nasional 30,4 juta ton dan surplus 2,6 juta ton. Pada tahun itu, kita mampu berswasembada beras mengulangi keberhasilan 1984. Selain menguntungkan secara ekonomi, swasembada beras memenuhi tuntutan sosial dan politik bernegara yaitu kebanggaan sebagai bangsa yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pada 1984, kita mencapai swasembada melalui kerja keras puluhan tahun dengan pembangunan irigasi, pabrik pupuk, Bimas, KUT, KUD, dan lain-lain. Selain kerja keras, pencapaian swasembada beras adalah membaiknya harga beras di pasar internasional dari 165 dolar AS per ton pada 1998 menjadi 270 dolar AS per ton pada 2005. Pada 2005, produksi beras mencapai 53,984 juta ton GKG dan Indonesia akan surplus beras 2,21 juta ton. Kebijakan di bidang pertanian memang merupakan suatu masalah pelik. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid mengenakan bea masuk beras 25 persen, dan impor berkurang drastis. Pada pemerintahan Presiden Megawati dengan Inpres No 9/2002 yang berlaku sejak Januari 2003, melarang impor beras dilanjutkan hingga satu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Harga beras pun meningkat, petani mendapat untung. Harga gabah kering panen (GKP) naik menjadi Rp1.300 - Rp1.500 per kilogram. Produksi beras pun langsung meningkat. Namun sepertinya, hal itu kini berbalik 180 derajat. Dengan alasan menjamin ketersediaan beras di Indonesia dan harga terjangkau, pemerintah bersikeras tetap memaksakan Indonesia menjadi negara langganan pengimpor beras. Ironisnya, pada 1998-2001 kita menjadi importir beras terbesar di dunia. Sedihnya lagi, setiap kali kebijakaan impor beras itu dilakukan selalu muncul berbagai persoalan. Tidak sedikit kasus pengiriman karung berisi beras ke dalam negeri ini yang terungkap, merupakan tindakan penyelundupan dan menjadi masalah besar. Kini impor beras dari Vietnam pun terlanjur dikeluarkan izinnya sebanyak 70.050 ton, bahkan sudah masuk ndonesia sebanyak 68.900 ton dan langsung dikirim ke delapan pelabuhan tujuan yang merupakan defisit beras. Kepala Perum Bulog Widjanarko Puspoyo menyebutkan, beras dari Vietnam itu masuk Indonesia langsung dikirim ke Dumai (10.800 ton), Belawan (14.150 ton), Lhouksemauwe (6.000 ton), Padang (5.950 ton), Bitung (6.000 ton), Ciwandan (13.900 ton), Balikpapan (6.000 ton) dan Kupang (6.100 ton). Padahal impor beras itu dinilai bertentangan dengan SK Menteri Perdagangan No 442/6/2005 tentang perpanjangan impor beras. Semula Menteri Perdagangan melarang impor beras pada kurun waktu 1 Januari 2005 hingga 30 juni 2005. Berdasarkan SK itu, Menteri Perdagangan memperpanjang larangan dari 1 Januari 2005 hingga 31 Desember 2005. Perpanjangan larangan impor beras itu sesuai hasil Rakor yang dipimpin Wapres Yusuf Kalla, bahwa stok beras nasional aman hingga akhir Desember 2005. Namun Menteri Perdagangan pada 1 November 2005 mengizinkan impor beras sebanyak 70.500 ton dari Vietnam. Pada dasarnya kebijakan impor beras ada aturannya. Antara lain, stok beras nasional kurang dari satu juta ton dan tidak dilakukan pada saat panen raya. Di samping itu, kalau impor diperlukan, harus jelas importir yang ditunjuk. Sebab bukan tidak mungkin, importir itu akan 'diboncengi' importir ilegal untuk mengeruk keuntungan pribadi. Hal ini jelas merugikan petani kita yang semakin terhimpit oleh membanjirnya beras impor di dalam negeri. Adanya izin impor beras ini mengakibatkan harga beras di tingkat petani anjlok. Harga beras impor lebih murah daripada beras lokal, bukan karena petani kita tidak efisien, tetapi karena negara pengimpor beras kelebihan produksi dan perlu dijual sebelum rusak. Sementara harga beras di negerinya sendiri dijaga untuk tetap menguntungkan petaninya. Sedangkan di negara kita, harga satu kilogram beras selalu di bawah harga satu kilogram pupuk sehingga petani harus bersusah payah untuk bertahan dalam kondisi berat ini. Ditambah lagi, petani di negeri kita tidak saja miskin harta tetapi juga miskin informasi. Sebagai contoh, untuk mengetahui harga beras saja mereka masih tergantung pada tengkulak. Mereka belum mampu menetapkan harga jual. Jadi bagaimana mungkin bila mereka tiba-tiba harus bersaing dengan produk impor? Penyelundupan beras yang terjadi di negara kita sepertinya hanya dianggap merupakan bagian kecil dari sebuah wabah penyakit yang besar. Jadi buat apa memusingkan kepala hanya untuk masalah sekecil ini, sedangkan masalah besar lainya saja masih banyak yang belum juga terungkap. Kasus Inkud pada 2003 yang mengimpor 60.000 ton beras, hanya membayar bea masuk 700 ton. Sungguh menunjukkan perbedaan angka yang sangat mencolok. Selain itu, Bulog yang menyatakan mengimpor beras sebanyak dua kapal, ternyata yang masuk malah tiga kapal, yaitu MV Xuan Viet (bermuatan 3.400 ton beras), MV Tay Do 04 (3.700 ton), dan MV Binh phuoc (6.700 ton). Menurut otoritas pelabuhan setempat, kapal itu akan membongkar muatan di Pelabuhan Cigading. Ketiga kapal itu diklaim milik Perum Bulog. Tetapi, dari laporan perjalanan kapal yang dikeluarkan otoritas pelabuhan Saigon, Vietnam, kapal MV Xuan Viet dan MV Tay Do 04 bertujuan Flipina. Parahnya lagi, muatan kedua kapal sesuai harga yang disebutkan Direktur Utama Perum Bulog Widjanarko Puspoyo, yaitu 268 dolar AS per ton (yang kemudian didiskon menjadi 260 dolar AS per ton) merupakan beras berkualitas patahan 15 persen. Padahal, tadinya kapal itu dinyatakan memuat beras patahan 25 persen dengan harga 257 dolar AS per ton. Kejanggalan lain terlihat ketika pada 21 November lalu Perum Bulog menyebutkan terdapat 68.900 ton beras yang sudah masuk pelabuhan Indonesia. Namun, berdasarkan laporan dari otoritas [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help the victims of the Pakistan/India earthquake rebuild their lives. http://us.click.yahoo.com/it0YpD/leGMAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
