** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **Mari kita simak bagian yang sangat 
signifikant dari ulasan ini:


"Dalam konteks ini, simplifikasi khilafah sebagai sistem 
pemerintahan yang terbaik menjadi sangat ahistoris. Dengan melihat 
struktur sosial di atas,khilafah sama sekali bukan sistem Islam. Ia 
adalah produk zaman, di mana sistem kenegaraan didasarkan tribe atau 
puak sangat mendominasi. Lahirnya sistem khilafah adalah evolusi 
dari sistem dan mekanisme yang berkembang dalam tradisi masyarakat 
Arab pra-Islam. Karena itu, dia mengandung unsur-unsur 
partikularistik yang tidak bisa diadopsi begitu saja dalam
konteks masyarakat yang memiliki sistem sosial yang berbeda...."

DAN

"Karena itu, jika khilafah diklaim sebagai sistem pemerintahan Islam 
yang universal, sesungguhnya akan mudah saja bagi kita menemukan 
sistem itu dipraktikkan di seantero Arab yang memiliki hubungan 
genealogis erat dengan sejarah kelahiran khilafah. Tapi yang terjadi 
adalah, hampir tidak ada negara-negara Timur Tengah yang mengadopsi 
sistem khilafah sebagai sistem negara modern. Tidak sedikit yang 
justru beralih mengadopsi sistem republik atau republik demokratis. 
Ini menunjukkan bahwa sistem bernegara adalah sesuatu yang bersifat 
evolutif dan merupakan human construction atau konstruksi manusia 
yang tidak terlalu jauh melibatkan Tuhan...."



Memang, mas, dan teman teman, kalau kita kaji sejarah ilmu sosial 
politik, kita akan lihat, banyak konsep konsep yang sangat utopis, 
lalu kandas. Seringkali setelah menelan jutaan jiwa manusia.
Contohnya adalah Marxisme-Leninisme. Sytem yang ideenya sangat 
humanis: melindungi kaum papa melawan bangsawan dan kapitalis. 
Rusia, dan negara negara komunis rontok.

RRT sanggup menyelamatkan kehancuran komunisme pure, karena pimpinan 
negara buru buru belok haluan, dan mengadopt elemen elemen non-
sosialis. Mixed system.

Sebaliknya, idee kapitalisme murni juga utopis, dan selalu gagal, 
karena wajahnya yang bengis dan a-manusiawi. Juga Neo-Liberalisme 
murni akan hancur karena perlawanan manusia.

Saya juga mengimpikan sebuah negara yang jaya, seperti Majapahit 
diatas bumi Indonesia, yang berbudaya Asia timur murni (Buddhisme), 
bukan budaya dari region lain (Semit atau Eropa). Tetapi, kondisi 
yang terjadi kala itu, ratusan tahun, tak lagi match dalam peta 
sospol Nusantara yang sekarang. Kalaupun kita paksakan, akan terjadi 
hal yang ahistoris. Buyut semua anggauta milis disini (kecuali yang 
Indo atau mixed blood), adalah penganut Buddha.

Tak usah jauh jauh, Austria yang kini hanya negara kecil berpenduduk 
7 juta (tetapi makmur dan tentram), pernah merupakan kerajaan 
adijaya yang membentang dari laut Adria sampai laut Utara, 
berpenduduk puluhan juta manusia dengan Angkatan Perang yang sangat 
digjaya. Ini berlangsung DUA ribu tahun (sampai 1918). Tetapi, 
adalah mimpi, kalau rakyat Austria kini ingin membalikkan roda 
sejarah. Kondisinya dan situasinya tak lagi menunjang.

Juga negara negara Islam diwilayah Arabia, yang menggunakan bahasa 
Arab dan menjalankan budaya Arab setiap hari, mewarisi agama secara 
murni dari nabi Muhammad, tak mampu mendirikan sebuah negara syariah 
yang mencakup semua bangsa bangsa Islam disana. Padahal mereka tidak 
bhineka tidak tunggal ika. Bagaimana mbak Trulysoul?

Kebhinekaan kitalah yang tak lagi memungkinkan membuat negara dengan 
basis SATU agama atau SATU budaya (Jawa misalnya). Jadi, marilah 
kita nilai sendiri ke-utopis-an idee idee agung masa lalu.

Salam

danardono







--- In [email protected], Nugroho Dewanto <[EMAIL PROTECTED]> 
wrote:
>
> 
> 
> Utopisme dan Irasionalitas Sistem Khilafah
> 
> Oleh Pradana Boy ZTF
> 23/05/2005
> 
> Proliferasi gerakan Islam berideologi kanan di Indonesia beberapa 
tahun 
> belakangan, membuka kembali perdebatan tentang khilafah Islam. Ini 
terjadi 
> karena Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), salah satu eksponen gerakan 
Islam 
> ideologis di Indonesia, mengusung gagasan perlunya kembali ke 
sistem 
> khilafah sebagai solusi semua problem yang dihadapi bangsa-bangsa 
dunia, 
> termasuk Indonesia. Tulisan ini bermaksud mengkaji utopisme dan 
> irasionalitas adopsi sistem khilafah Islam dalam konteks 
modernitas.
> 
> Irasionalitas mengadopsi sistem khilafah dalam konteks masa kini, 
> sebenarnya bisa diidentifikasi melalui pelacakan setting dan 
struktur 
> sosial suatu masyarakat. Kajian tentang sejarah pembentukan dan 
evolusi 
> bentuk-bentuk pemerintahan di negara-negara Arab yang dilakukan 
Nazih 
> al-Ayubi (1995) dalam Overstating Arab States, bisa dijadikan 
salah satu 
> contoh. Al-Ayubi menggunakan kerangka teori Marxisme tentang mode 
of 
> production untuk menganalisis evolusi sistem kenegaraan di dunia 
Arab. Tapi 
> yang terjadi ketika menggunakan kerangka teori tersebut? Kegagalan 
dalam 
> menjelaskan fenomena yang terjadi di Arab sana. Kerangka teori 
Marxisme 
> mengidentifikasi bahwa suprastuktur negara sangat ditentukan oleh 
basis 
> masyarakat. Oleh Marx, basis itu tidak lain adalah mode of 
production dan 
> relasi antar para pemilik sarana-sarana produksi.
> 
> Di masyarakat Barat di mana Marx menelurkan gagasannya, sarana 
produksi 
> lebih bersifat modern. Tapi dalam masyarakat Arab pra-Islam, mode 
of 
> production seperti yang diandaikan Marx tidaklah ada. Yang 
berlangsung 
> adalah apa yang disebut dengan Asiatic mode of production atau 
model 
> produksi Asia, di mana pemilik unsur-unsur produksi adalah tribe 
(suku). 
> Yang dimiliki tidak lain adalah tanah. Penguasaan unsur produksi 
pada 
> akhirnya ditentukan oleh pemilikan atas tanah.
> 
> Untuk membuktikan bahwa basis menentukan suprastruktur, pendekatan 
Marxian 
> bisa diterapkan di sini. Karena dominasi pemilikan tanah ada di 
tangan 
> suku, maka proses penentuan suprastruktur negara sangat ditentukan 
oleh 
> ikatan-ikatan primordial yang kemudian dikenalkan oleh Ibn Khaldun 
dengan 
> nama ashabiyah (fanatisme). Dalam konteks inilah, Ibn Khaldun 
kemudian 
> mengintrodusir gagasan bahwa satu-satunya jalan untuk mengontrol 
negara 
> adalah dengan peperangan, sehingga terjadi pergeseran pola 
produksi dari 
> Asiatic mode of production kepada tributary, military atau 
conquest mode of 
> production. Lahirnya imperium Islam, sebenarnya tidak bisa 
dilepaskan dari 
> mode produksi seperti ini. Jika dilihat secara kasar, tributary 
mode of 
> production ini sebenarnya terjadi dalam satu sistem pemerintahan 
bernama 
> khilafah.
> 
> Dalam konteks ini, simplifikasi khilafah sebagai sistem 
pemerintahan yang 
> terbaik menjadi sangat ahistoris. Dengan melihat struktur sosial 
di atas, 
> khilafah sama sekali bukan sistem Islam. Ia adalah produk zaman, 
di mana 
> sistem kenegaraan didasarkan tribe atau puak sangat mendominasi. 
Lahirnya 
> sistem khilafah adalah evolusi dari sistem dan mekanisme yang 
berkembang 
> dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Karena itu, dia 
mengandung 
> unsur-unsur partikularistik yang tidak bisa diadopsi begitu saja 
dalam 
> konteks masyarakat yang memiliki sistem sosial yang berbeda.
> 
> Karena itu, jika khilafah diklaim sebagai sistem pemerintahan 
Islam yang 
> universal, sesungguhnya akan mudah saja bagi kita menemukan sistem 
itu 
> dipraktikkan di seantero Arab yang memiliki hubungan genealogis 
erat dengan 
> sejarah kelahiran khilafah. Tapi yang terjadi adalah, hampir tidak 
ada 
> negara-negara Timur Tengah yang mengadopsi sistem khilafah sebagai 
sistem 
> negara modern. Tidak sedikit yang justru beralih mengadopsi sistem 
republik 
> atau republik demokratis. Ini menunjukkan bahwa sistem bernegara 
adalah 
> sesuatu yang bersifat evolutif dan merupakan human construction 
atau 
> konstruksi manusia yang tidak terlalu jauh melibatkan Tuhan.
> 
> Dengan menjadikan negara-negara Arab sebagai objek pengamatan, Ibn 
Khaldun 
> juga sampai pada kesimpulan bahwa terdapat lima tahapan 
perkembangan dan 
> keruntuhan suatu negara: konsolidasi, tirani, eksploitasi hak-hak 
istimewa, 
> perdamaian serta desolusi, dan pembusukan (Fakhry, 2003: 342). 
Pada tahapan 
> yang terakhir ini, kekuasaan akan mengalami pembusukan, karena 
menurut Ibn 
> Khaldun, telah terjadi penyalahgunaan hak milik publik untuk 
kesenangan 
> penguasa (monarch).
> Apa yang diidentifikasi Khaldun ini tentu terjadi dalam sebuah 
konteks di 
> mana khilafah menjadi sistem dominan bagi bangsa-bangsa Arab di 
masa 
> lampau. Karena besarnya potensi penyimpangan yang luar biasa pada 
sistem 
> khilafah itulah, menjadi maklum kalau negara-negara Arab 
belakangan ini 
> mulai melirik demokrasi sebagai sistem alternatif (Richard N. 
Hass, 2003).
> 
> Tentu demokrasi tidak sepenuhnya baik. Tapi sampai hari ini, 
demokrasi 
> selalu dirujuk sebagai sistem pemerintahan terbaik. Di banding 
sistem 
> pemerintahan lainnya, demokrasi termasuk yang paling reliable atau 
andal. 
> Dan dalam demokrasi sendiri, terdapat varian-varian yang cukup 
beragam. 
> Tapi keragaman varian itu sah saja sepanjang nilai-nilai dasar 
demokrasi 
> tetap diberlakukan.
> Tapi sementara kelompok menolak demokrasi atas dasar keyakinan 
bahwa hukum 
> Tuhan adalah hukum terbaik. Gagasan ini sangat utopis dan 
terlampau 
> abstrak. Bagaimana hukum Tuhan yang abstrak itu akan diberlakukan 
untuk 
> menangani persoalan-persoalan kemanusiaan, kalau tidak juga 
melewati campur 
> tangan manusia. Sementara pada awal pewahyuan saja hukum-hukum 
Tuhan itu 
> masih memerlukan penjelasan teoretik dan praksis dari Nabi, apatah 
lagi di 
> masa kita yang hidup di alam yang jauh dari Nabi. Penafsiran hukum-
hukum 
> Tuhan tidak pernah bisa dielakkan. Dalam konteks itu, demokrasi 
juga dapat 
> disebut sebagai kreasi manusia untuk mengaktualisasi hukum Tuhan 
dalam 
> konteks profanitas kehidupan manusia. Demokrasi tidak bermakna 
hilangnya 
> suara Tuhan.
> 
> Bahwa Islam punya banyak sistem dalam mengatur kehidupan, tentu 
bisa 
> dibenarkan. Tapi klaim bahwa Islam punya sistem bernegara yang 
lebih baik 
> juga kesimpulan yang terburu-buru. Namun demikian, Islam punya hak 
dan 
> potensi untuk mengadopsi nilai-nilai demokrasi yang tidak 
destruktif. Di 
> luar soal dari mana demokrasi berasal, nilai-nilai demokrasi 
sebenarnya 
> sangat kompatibel dengan Islam. Karena itu, yang diperlukan bukan 
> semata-mata mengadopsi demokrasi ala Barat itu, melainkan 
melakukan 
> "ekstraksi" sehingga nilai-nilai demokrasi yang sudah universal 
pada 
> dasarnya itu bisa bertemu dengan gagasan Islam yang rahmatan lil 
`alamin.
> 
> Para filosof muslim telah memberikan teladan, bagaimana melakukan 
> akselerasi warisan filsafat Yunani dengan nilai-nilai genuine 
Islam, 
> sehingga lahirlah filsafat Islam yang kaya dan sarat dengan nilai-
nilai 
> Islam. Tapi meski begitu, mereka juga tidak menafikan perujukan 
terhadap 
> filsafat Yunani sebagai inspirasi. Pilihan untuk meninggalkan 
sistem 
> khilafah dan menggantinya dengan demokrasi justru menunjukkan 
kekayaan 
> Islam dan fleksibilitas agama ini dalam melakukan akselerasi 
dengan perubahan.
> 
> Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=820
> 
> 
> 
> [Non-text portions of this message have been removed]
>






***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: 
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral 
scholarship, kunjungi 
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **

Kirim email ke