** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **http://www.suaramerdeka.com/harian/0603/08/opi03.htm
Ideologi Media Vs Gerakan Antikorupsi Oleh Novel Ali DISKUSI seputar kepentingan media massa dan gerakan antikorupsi yang berlangsung di ruang Redaksi Suara Merdeka (27/2), menarik untuk dicermati. Wacana yang berkembang dalam pertemuan tersebut, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi se-Jawa Tengah dengan pers, ditandai kontroversi ideologi media massa berhadapan dengan ideologi gerakan antikorupsi. Pada pertemuan itu, Dwi Saputro SH, koordinator Badan Pekerja Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah mengatakan ada kesan media melakukan tebang pilih dalam memberitakan kasus korupsi. Dwi Saputra dan sejumlah aktivis LSM antikorupsi berharap, pers konsisten dalam mengikuti pengusutan kasus korupsi. Aktivis lainnya berharap, wartawan juga ikut dalam investigasi LSM antikorupsi. Pers diharapkan tidak terjebak dalam ranah politis, ketika mengungkap sebuah kasus korupsi. Itu semua dikemukakan, lantaran aktivis LSM antikorupsi merasa, selama ini sudah terbantu peran pers sehingga masyarakat menjadi semakin berani mengungkap kasus korupsi (SM, 28/2). Terkait dengan 'pengawalan' pers terhadap gerakan antikorupsi, menarik sekali pernyataan Pemimpin Redaksi Suara Merdeka, Sasongko Tedjo. Dia menegaskan, media harus jeli dalam melihat sebuah kasus korupsi. Mana yang betul merugikan negara, dan mana yang berbau politis. Menurutnya, tebang pilih pemberitaan pers atas korupsi, tidak dalam konteks negatif melainkan dalam konteks positif. Menurut dia, yang perlu menghindar dari ranah politik tidak hanya pers namun juga LSM. Ini dapat dimengerti, karena seperti dikatakan Sasongko Tedjo pers memiliki keterbatasan. Misalnya, kemampuan, waktu, dan jumlah personel. Sehingga, wajar sekali kalau LSM antikorupsi perlu senantiasa berupaya membantu pers, dengan memberikan data untuk bahan pemberitaan. Kontroversi Ideologi Tebang pilih pemberitaan pers seputar kasus korupsi, disebabkan perbedaan ideologi media massa dan ideologi gerakan anti korupsi. Kontroversi ideologi keduanya bermuara dari penafsiran yang sangat mungkin berbeda. Khususnya ketika ideologi dimaksud berfungsi sebagai landasan kode etik profesi pers di satu sisi, serta muara moralitas gerakan antikorupsi di sisi lain. Istilah ideologi sendiri pertama kali dilontarkan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754 - 1836), ketika bergejolaknya Revolusi Prancis. De Tracy mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pemikiran manusia, yang mampu menunjukkan arah yang benar menuju masa depan. Namun pemikiran ini mengalami distorsi makna. Napoleon Bonaparte (1769-1821) yang sebelum berkuasa sangat menghormati De Tracy, memanipulasi pengertiannya mengenai ideologi. Setelah Napoleon menjadi kaisar, dia memojokkan De Tracy. Ideologi yang ditafsirkan De Tracy sebagai sebuah konsep yang konkrit, berubah menjadi konsep yang abstrak. Di era kekuasaan Napoleon, ideologi dipandang sebagai konsep yang abstrak, sehingga membuka peluang untuk tidak lagi bisa menjadi definisi yang tunggal pada pergantian generasi. Artinya, setiap generasi menganut definisi yang tidak tunggal tentang ideologi. Pemikiran umat manusia tentang ideologi, yang sebelumnya mengandung nilai-nilai luhur untuk menyongsong hari esok, dimanipulasi hasrat yang tidak lagi luhur. Akibatnya, ideologi diposisikan dan difungsikan sebagai sebuah doktrin, yang memberikan rangsangan bagi berkembangnya inspirasi perorangan atau kelompok manusia mengarah ge-rakan massa. Mulai yang bersifat santun, lembut dan persuasif sampai dalam bentuk perebutan kekuasaan dengan menggunakan kekerasan yang melanggar konstitusi negara. Berbagai paham bermunculan, me-warnai sejumlah penafsiran ideologi setelah De Tracy. Di antaranya demokrasi, liberalisme, nasionalisme, marxisme, komunisme, fasisme, sosialisme, dan anarkhisme. Itu sebabnya, mengapa Daniel Bell menilai perkembangan ideologi pada tahun 1950-an, sebagai bentuk tertinggi dari frustrasi akibat aspirasi rakyat akan kebebasan, serta standar hidup yang layak, sebagai tujuan yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya (Daniel Bell dalam The End of Ideologi, 1960). Konflik Perbedaan penafsiran tentang ideologi diuraikan terdahulu sangat mungkin menjadi 'percik api kecil', yang membuka konflik gerakan antikorupsi dan pers. Tentu tidak wajar bagi siapa pun, untuk mewajibkan aktivis LSM antikorupsi atau mengharuskan pekerja media massa memberikan pengertian yang sama, seputar ideologi masing-masing setelah penafsiran awal De Tracy. Sebab, pers nasional kita sangat mungkin memiliki ideologi yang sama, tetapi juga bisa berbeda atau berlainan sekali dari ideologi gerakan antikorupsi. Persamaannya, tentu keduanya berupaya membangun Indonesia sebagai negara kesejahteraan, melalui kebijakan, sikap dan perilaku khas masing-masing. Namun, persamaan itu tidak lantas harus disertai dengan kesatuan kebijakan, sikap dan tindakan kedua belah pihak, lantaran ketentuan demikian dapat merusak ciri masing-masing. Di samping bisa membuat profesi media massa, atau profesionalisme aktivis LSM antikorupsi, menuju arah yang salah. Perbedaan penafsiran ideologi yang tampak dari penjabarannya di lapangan, terungkap dari kehendak akvitias LSM agar pers terlibat dalam pemberitaan kasus korupsi. Ini terlihat di antaranya dari sikap aktivis LSM antikorupsi yang mengharapkan pers dan aktivis gerakan antikorupsi saling menyatu. Aktivis antikorupsi sadar betul besarnya kekuatan media massa dalam membentuk atensi, serta rancanan kegiatan di sektor pemerintahan dan publik. Belum lagi kekuasaan pers untuk menciptakan serta mengarahkan pendapat umum. Pengalaman aktivis LSM antikorupsi membentuk tuntutan mereka menyediakan sekat pemisah di antara dirinya dan pers. Gerakan antikorupsi diyakini tidak akan menggapai tujuan maksimal, tanpa dibantu media massa. Namun aktivis LSM antikorupsi mencemaskan, kalau-kalau media massa melakukan tebang pilih dalam pemberitaan korupsi. Dorongan batin inilah, yang membuat aktivis LSM antikorupsi seolah tidak mau tahu, perlunya pemberitaan media atas kasus korupsi dipilahkan dari kasus korupsi yang betul-betul merugikan negara, dan mana pula yang berbau poltiis. Padahal, jika media massa tidak ekstra hati-hati dalam kebijakan pemberitaannya, bukan mustahil media yang bersangkutan akan menjadi pers partisan. Posisi pers partisan, terutama dalam konteks korupsi seharusnya dihindari pers nasional kita. Namun, jika aktivis LSM antikorupsi mengharapkan pemberitaan pers boleh santun dalam pengungkapan kasus korupsi, mereka justru mengkhawatirkan kalau-kalau akan terbentuk apologi publik terhadap pelaku korupsi. Peluang konflik gerakan antikorupsi dan pers hanya bisa dipersempit dengan menjembatani perbedaan penafsiran dan konkritisasi ideologi media massa dan gerakan antikorupsi. Yaitu pemahaman bersama bahwa politisasi pemberitaan kasus korupsi oleh pers dapat merusak citra pers menjadi pers partisan. Sebaliknya, manakala aktivis gerakan antikorupsi diwajibkan untuk menghindari kooptasi politik di balik setiap pengusutan kasus korupsi, bukan tidak mungkin gerakan mereka cuma setengah hati. Gerakan sporadis ini, sangat merugikan sistem dan pembentukan jaringan antarseluruh kekuatan sosial mengarah Indonesia tanpa korupsi. Minimal Indonesia dengan sesedikit mungkin korupsi.(14) - Novel Ali, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
