** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **http://www.acehinstitute.org/
Artikel ini dipersembahkan untuk Memperingati hari Perempuan Internasional 8
Maret 2006
ยป
PEREMPUAN ACEH: DARI PERAN DOMESTIK KE RUANG PUBLIK
Oleh: Ridwan H Mukhtar
Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial Budaya, berdomisili di
Banda Aceh
SETIAP 8 Maret, seluruh dunia, terutama perempuan yang bergerak dan
tercerahkan secara sosial dalam ruang publik akan memperingatinya sebagai hari
bersejarah bagi perempuan. Segala penjuru dunia, lintas negara, lintas
generasi, tak terkecuali di Aceh hampir tak ada yang menolak kehadiran hari
tersebut. Hari itu adalah hari perenungan dan solidaritas perempuan yang terus
berjuang menghadapi otoritas agama dan monopoli kekuasaan yang sering
membenturkan kepentingan laki-laki dan perempuan. Kisah sedih dan kabar gembira
perempuan sepanjang sejarah dirayakan disini, bersamaan dengan tuntutan
kesegala penjuru tahta kekuasaan yang didominasi oleh chauvanisme laki-laki.
Tak ada yang salah dan keliru dengan hari itu. Penulis hanya
meresahkan kumparan alam pikiran kaum pragmatis, baik laki-laki maupun
perempuan, yang sering mendorong pemikiran: "hampir semua bermasalah dan hampir
semua tidak bermasalah pada ranah perempuan, tidak pada laki-laki". Bagi kaum
pragmatis ini, setiap perayaan adalah serupa pesta saja tanpa kesedihan dan
dukacita. Parahnya, pragmatisme berpikir menganggap sah-sah saja apa yang
dipercayai sebagai "garis hidup perempuan", yang dimana-mana selalu
dikonotasikan kepada kepentingan dan keinginan agar perempuan keluar dari aras
domestik ke aras publik. Bahkan, perempuan sering diasosiasikan sebagai sumber
malapetaka reproduksi dan sumber sebab-akibat datangnya bencana.
Lalu, sebuah pertanyaan menggelitik mungkin bisa diutarakan: "Siapa
yang pernah berpikir tentang masa depan peradaban perempuan sebagai entitas dan
identitas kebudayaan yang terancam keselamatan hak-haknya sebagai manusia
beradab dan berhak atas ruang publik yang tersedia?"
Tulisan ini mencoba berkontribusi secara umum dengan sejumlah ide
praktis dalam menghadapi gejala global yang semakin menyempitkan ruang gerak
perempuan, khususnya ditengah keinginan pengarusutamaan gender (gender
mainstreaming) berperspektif Islam di Aceh dan hadirnya sejumlah "local genius"
masalah Islam dan Perempuan di negeri Serambi Mekkah ini.
Artinya, penulis percaya perempuan Aceh berpotensi besar dalam
menata keberlanjutan peradaban yang lebih baik di tingkat domestik-rumah tangga
maupun dalam pemanfaatan ruang publik yang setara dan adil pasca konflik
bersenjata dan bencana alam di Aceh.
PEREMPUAN ACEH DAN ENTITAS BUDAYA
Sepanjang sejarah kekuasaan dan kebudayaan Aceh,
kedudukan perempuan tak luput dari pelecehan. Kebenaran sepihak oleh kaum
pragmatis yang bercokol diranah kekuasaan negara, agama, sosial, ekonomi
seringkali meminggirkan perempuan. Politik kekuasaan terlanjur menafikan
perempuan sebagai sebuah entitas budaya yang sejajar dengan laki-laki. Padahal
seharusnya perempuan adalah benteng pertahanan yang pertama dan yang terakhir
bagi kekuasaan yang humanis, agar kemanusiaan tidak punah.
Mendorong faham domestik dan reproduksi saja dan melulu
bagi perempuan (ibu, istri, anak perempuan) adalah malapetaka pertama bagi
kekuasaan laki-laki. Di Aceh, seperti di belahan dunia manapun penyempitan
peran dan pembungkaman suara perempuan akan melahirkan generasi (dari hasil
reproduksi) tanpa keceriaan dan minus kasih sayang serta keindahan dalam
menentukan masa depannya yang lebih baik dan setara. Akibatnya, kekuasaan
laki-laki diragukan keberlanjutannya ketika perempuan dianggap tidak ada.
Sekedar belajar dari gejala dan fenomena empiris yang
sedang dan akan terus berlaku di Aceh, maka perempuan harus berpikir ulang
tentang potensinya. Multikulturalisme dan keberanian individu orang Aceh adalah
isyarat awal bahwa perempuan Aceh adalah pihak pertama yang harus tampil ke
depan. Karena orang-orang Aceh lahir dari Ibu yang mempunyai entitas dan
identitas unik yang bermutu tinggi. Selain asimilasi gen dan budaya yang
alamiah dan politis dari benturan berbagai peradaban sepanjang sejarah,
perempuan Aceh juga sedang terus belajar dari sandingan dan benturan kebudayaan
kontemporer paska konflik dan tsunami.
Maka, keberanian untuk membela hak-hak perempuan tidak melulu harus
dilihat dari perspektif gender dan teori kesepasangan yang teoritis.
Penyederhanaan faham tentang reposisi perempuan tentunya bisa dimulai dari
ruang domestik. Dimana pemenuhan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi dalam
keluarga, misalnya, harus mempunyai visi, menjamin kemandirian dan
produktifitas anak dan keturunan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Juga
tanpa melarang mereka untuk membaca dan mempertanyakan realitas sosialnya.
Entitas budaya akan tumbuh dalam unit terkecil (yang
sebenarnya BESAR) yakni keluarga jika saja kompetisi, demokrasi, nilai serta
filosofi jiwa kesepasangan diajarkan secara bijak dalam keluarga. Tanpa
menafikkan peran negara dan otoritas agama, maka ruang keluarga harus
diselamatkan dari hegomoni budaya hedonistik yang mewujud pada jiwa konsumtif
yang berlebihan tanpa empati .
Modal entitas budaya lokal adalah potensi besar yang
patut didorong dan dikembangkan dalam ruang domestik-rumah tangga. Mulai dari
keterampilan memimpin, kemampuan intelektual, wawasan terhadap gejala dan
kecenderungan globalisasi, kemandirian ekonomi, serta strategi pengambilan
keputusan domestik dengan laki-laki (suami, mertua laki-laki, orangtua
laki-laki, serta anak laki-laki). Proses pendidikan alteranatif dan efektif
dengan prinsip terbuka dalam manajemen keluarga (rumah tangga) adalah modal
pertama demokrasi dan keterbukaan bagi maksud pencapaian kesetaraan dan
keadilan dalam ruang publik (sosial masyarakat, negara, kepemilikan publik).
Karena Aceh pasca konflik dan bencana harus ditata dari titik nol,
maka Aceh Baru harus ada keasadaran berpedoman pada modal utama yaitu keluarga
(tempat interaksi laki-laki dan perempuan). Perspektif diatas menjadi sangat
beralasan ketika relasi manusia ideal pada dasarnya tidak pernah membedakan
antara hak perempuan dan laki-laki dalam kelas manapun.
KEPEMIMPINAN YANG MELAYANI PEREMPUAN
Mungkin sebuah ironi, bahwa sejarah kepemimpinan
perempuan Aceh sering dikonotasikan dan dilatarbelakangi oleh konflik
kekerasan. Seperti peran Ratu Safiatuddinsyah, Raja Aceh yang perempuan, Cut
Nyak Dhien, pemimpin laskar perang Aceh dengan Belanda, Cut Malahayati, Sang
Laksamana yang memimpin perang Aceh dari samudera, Pocut Baren yang dikenal
dengan keahliannya dalam melatih laskar Perempuan Aceh dalam membangun
kontruksi garis pertahanan menghadapi Belanda yang didomonisasi kompeni
laki-laki juga. Malahayati sebagai pelopor merancang benteng pertahanan, rute
gerilya, membuka setapak yang dikenal "dalam" atau tempat titik bertahan dan
menyerang sepanjang Krueng Raya, Aceh Besar hingga ke Laweung, Pidie. Tapi
sebenarnya kepemimpinan perempuan tidak melulu untuk berperang berhadap-hadapan
secara fisik dengan lawan walaupun atasnama melawan agresi penjajahan asing
waktu itu.
Perhatikan juga dalam sejarah hingga akhir abad-19,
ruang dan otoritas para pahlawan perempuan Aceh tersebut harus dihargai dan
dicatat dengan tinta emas dengan tidak melupakan riwayat domestik mereka
sebagai isteri dari suami serta dalam memajukan masyarakat moderen. Walaupun
tidak tertulis secara jelas dalam literatur, semisal Cut Nyak Dhien yang setia
pada Teuku Umar sebelum menggantikan posisi panglima ketika Umar syahid, begitu
pula Safiatuddinsyah yang berperan dalam pemerintahan sipil, justeru tidak
serta merta bertentangan dengan rakyatnya. Dalam sejarah, Safiatuddinsyah
memajukan pendidikan bagi penemuan baru dalam mengembangkan nilai toleransi
agama, ekonomi, pranata adat istiadat serta sosial.
Persinggungan demokrasi dan multikulturalisme telah
terjadi begitu lama dibawah kepemimpinan struktural perempuan Aceh. Dalam
sejarah justeru kemudian mampu memperkuat Aceh hingga menjadi warga dunia yang
diperhitungkan karena entitas dan identitasnya yang kuat sebagai perempuan
Aceh, bukan semata-mata prajurit perang. Sampai kemudian perbenturan koloni
hindia Belanda terhadap wilayah dan kesuburan tanah serta hijaunya hutan di
Aceh dan daerah nusantara lainnya menjadi incaran hingga membuat perang yang
menyita banyak energi pun berlangsung berlarut-larut.
Pasca riuh rendahnya sejarah Aceh hingga usai Perang
Dunia Kedua dalam perspektif Nasional, Perempuan Aceh menjadi bagian integral
dalam objek minus sebagai subjek atas segala sebab akibat kebijakan negara.
Nilai-nilai yang dipraktikkan dalam orde lama, orde baru, hingga dekade
reformasi, perempuan sekali lagi menjadi bagian terbesar yang dijadikan objek
kebijakan yang merasakan dampak paling besar pula.
Melihat kolerasi sejarah kekuasaan politik dengan
konteks kekinian perempuan Aceh, perlu kiranya ditetapkan secara tegas
(semacam manifesto) tentang kebijakan dan keberpihakan kekuasaan kepada entitas
perempuan. Ketegasan ini hanya bisa lahir dari kesadaran realitas dari penguasa
kebijakan serta desakan rasional atas potensi sumber daya perempuan Aceh.
Solusi kepemimpinan yang efektif saatnya ditawarkan
perempuan Aceh dengan menimbang konsep relasi hubungan sosial manusia. Secara
sederhana hubungan sosial yang baik menjadi modal konsep kepemimpinan efektif
di Aceh. Dimana otoritas yang aktif dan sukses dalam memimpin komunitas
perempuan dimanapun akan menghasilkan standar kerja yang tinggi. Selain itu,
kepemimpinan politik dan agama harus mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap
sumber daya perempuan Aceh. Bila perlu, kesadaran ini harus ditegaskan dan
didesakkan oleh kalangan perempuan sendiri lewat contoh-contoh aktual.
Sebagai contoh yang mungkin bisa dimajukan dalam jangka
pendek, namun berperspektif strategis jangka panjang adalah momentum menjelang
pergantian kepemimpinan di Aceh melalui kemungkinan Pemilihan Langsung Daerah (
PILKADA ). Perempuan harus tegas dalam menentukan kontrak sosial dan politik
dengan kandidat (laki-laki dan perempuan) yang akan bertarung memperebutkan
kekuasaan publik disemua distrik (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
Kontrak sosial dan politik dimaksudkan untuk menjaga
hubungan baik serta relasi yang efektif antara laki-laki dan perempuan sebagai
rakyat dengan penguasa dengan hasil akhir terdistribusinya hak dan kewajiban
yang cukup antara negara dan rakyat (baca: perempuan). Ini harus dimulai oleh
komunitas perempuan yang secara statistik jelas lebih besar jumlahnya di banyak
daerah pemilihan. Ini yang saya maksudkan kesadaran akan potensi perempuan:
Dengan membantu laki-laki berperilaku benar dan patut dalam relasi kekuasaan
maka Perempuan telah berbuat benar dan menyelamatkan laki-laki dari
kepemimpinan yang tidak peka terhadap kepentingan perempuan.
Khatimah
Potensi luar biasa perempuan dari segi jumlah (kuantitats) secara
khusus dapat memastikan kepemimpinan yang melayani perempuan. Jika ditambah
dengan potensi kualitas kelompok perempuan, kemungkinan menghadirkan sebuah
Aceh Baru yang adil, sejahtera dan bermartabat bukanlah sebuah impian kosong
lagi. Kelompok perempuan dapat mendiktekan kebijakan yang lebih peka terhadap
kepentingan perempuan, misalnya lewat gender budgeting (anggaran perempuan)
setiap tahun melalui konsep rancang-bongkar Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD).
Untuk itu, secara internal perempuan melalui berbagai
organisasi yang ada harus memastikan adanya tingkat pengetahuan dan
keterampilan yang tinggi, serta perilaku positif yang elegan kalangan perempuan
dalam menuntut kepentingannya. Selain itu berpikir secara positif adalah modal
pasca trauma konflik dan bencana. Pemahaman yang baik terhadap gejala sosial
akan menunjang lahirnya potensi pemimpin dari komunitas perempuan pada unit
terkecil, menengah dan atas (LSM, ORMAS, OKP, Pemerintah dan lain-lain).
Pilar demokrasi melalui kemauan dan pembelajaran kepemimpinan oleh
perempuan sendiri harus terus dimulai dari keluarga sebagai unit paling kecil
dalam masyarakat. Upaya terencana dan sistematis harus menjadi alasan hingga
melahirkan regulasi kebijakan Pemerintah Daerah (PEMDA) terutama unit perempuan
(seperti Dinas/Biro Pemberdayaan Perempuan) di Aceh yang lebih memanusiakan
perempuan Aceh. Ketika hal ini terjadi maka hal tersebut mengisyaratkan
dukungan terukur dan pasti dari kekuasaan itu sendiri. Artinya perjuangan
perempuan dalam memastikan terpenuhi hak dasarnya tidak dilakukan diruang
"sepi" dan "sendiri" semoga.
Wallahu'alam Bisshawab
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
