** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **RIAU POS
Membocorkan Tatib DPR
Selasa, 14 Maret 2006
Rasanya baru kemarin rakyat dibikin gusar oleh kenaikan tunjangan DPR
senilai Rp10 juta menjelang Idul Fitri. Kontroversi pun muncul menghiasi
pembahasannya. Maklum, masyarakat saat itu baru merintih dililit tingginya
lonjakan harga-harga bahan pokok akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Sengitnya kontroversi ternyata tak berdampak apa pun. Kenaikan tunjangan Rp10
juta berjalan mulus.
Peristiwa itu masih menyisakan ''luka'' di hati rakyat dan belum terobati
hingga kini. Kondisi traumatis menjelang Idul Fitri itu kini bukan dikurangi
dengan terobosan-terobosan penting dalam memperjuangkan nasib rakyat, tetapi
justru menebar luka dan memperdalam duka lagi. Gaji DPR naik dari Rp7 juta
(anggota biasa) sampai Rp10 juta (pimpinan DPR).
Lagi-lagi, lagu lama muncul. Para anggota DPR memprotes bahwa yang naik
itu bukan gaji melainkan tunjangan. Sebagian bersuara keras menolak disebut
kenaikan gaji, tetapi menerima kalau tunjangan yang naik. Sebagian yang lain
menolak kedua-duanya.
Tetapi, itu hanyalah kembang-kembang saja. Sebab, kenaikan tersebut sudah
masuk dalam APBN tahun lalu dan kini tinggal pencairannya saja. Lalu, apa yang
dikontroversikan?
Tidak Transparan
Hal aneh yang mengiringi riak-riak kenaikan tunjangan ialah adanya
keinginan untuk mengeksploitasi sumber berita yang pertama menyampaikan masalah
itu ke publik. Suryama dari FPKS yang menjadi salah satu anggota Badan Urusan
Rumah Tangga (BURT) DPR dan menyampaikan berita kenaikan tersebut akan
dilaporkan ke Dewan Kehormatan (BK) DPR karena dianggap membocorkan rahasia dan
melanggar tata tertib (tatib) DPR. Sikap seperti itu aneh dan menunjukkan bahwa
DPR sebagai lembaga negara yang sering diposisikan sebagai salah satu pilar
demokrasi ternyata tidak berani melakukan transparansi soal anggaran.
Bukankah anggaran DPR, termasuk di dalamnya anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN), itu menjadi milik publik yang semua orang boleh
mengaksesnya? Jika anggota DPR yang berani menyampaikan ke publik, lalu
dianggap membocorkan rahasia, di mana letak rahasianya?
Masalah anggaran memang selalu aneh dan tidak transparan. Hal itu bukan
hanya terjadi di DPR RI, tetapi di semua tingkatan (DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota). Mendapatkan rincian anggaran daerah sulit kalau tidak bisa
bekerja sama secara baik dengan personal anggota dewan. Padahal, itu milik
publik. Rakyat tidak hanya perlu tahu, tetapi harus ikut berperan serta dalam
pembahasannya. Namun, dalam kenyataannya, transparansi tersebut hanya omong
kosong.
Ketidaktransparanan itu kemudian memunculkan kelicikan. Salah satu
kelicikan DPR terlihat karena lebih suka menaikkan tunjangan dengan jumlah
cukup besar, tetapi tidak mau menaikkan gaji. Taktik tersebut digunakan agar
DPR selalu memiliki dalih bahwa gaji mereka kecil dan tidak naik.
Dengan demikian, jika nanti gaji ketua dan wakil ketua mencapai Rp100
juta pun, itu tidak akan jadi masalah karena realitas yang tertulis gajinya
kecil, yang besar dan selalu naik adalah tunjangan-tunjangan. Lalu, orang
bertanya, bukankah apa pun namanya, semua itu akan menggelembungkan pendapatan
DPR?
Atas Nama Kehormatan
Kenaikan demi kenaikan, apakah itu gaji atau tunjangan DPR, pada dasarnya
sah-sah saja. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan. Sebab, secara
yuridis tidak ada UU atau peraturan yang mengatur atau membatasi
tinggi-rendahnya gaji DPR. Yang ada hanya prinsip dasar bahwa gaji DPR
disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara/daerah. Masalah kemampuan keuangan
itu tentu saja antara satu kelompok dan kelompok lain akan berbeda ukuran dan
sudut pandangnya. Karena itu, atas nama kehormatan DPR, mereka bisa menaikkan
gaji atau tunjangan menurut kemauannya sendiri berdasar ukuran dan sudut
pandangnya. Alasan kenaikan bisa bermacam-macam. Adanya tuntutan dewan yang
harus intensif berkomunikasi dengan konstituen agar DPR tidak dipandang sebelah
mata oleh eksekutif karena ada perbedaan pendapatan, perlunya meningkatkan
profesionalisme demi menunjang kerja staf ahli DPR, dan masih ada lagi segudang
alasan yang bisa dikedepankan. Semua itu demi menjaga kehormatan DPR. Kewi
bawaan DPR tidak boleh dilecehkan siapa pun, termasuk rendahnya pendapatan.
Persoalan bahwa atas nama kehormatan, kenaikan gaji dan tunjangan bisa
dilakukan, tetapi kinerja dan produktivitasnya tak sebanding, itu urusan lain.
Masih menumpuknya RUU yang belum tersentuh, fungsi pengawasan terhadap
eksekutif yang tidak jalan, serta DPR sebagai stempel pemerintah tidak
dijadikan pertimbangan yang penting.
Satu-satunya aturan yang dianggap sering dilanggar anggota DPR ialah
melukai, mencederai, dan menyakiti hati nurani rakyat bila menaikkan gaji serta
tunjangan terlalu tinggi.
Tetapi, perlu diingat bahwa ukuran itu sangat subjektif. Ada yang
berpendapat kenaikan gaji atau tunjangan yang selangit mencerminkan DPR tidak
peka dalam memahami aspirasi dan realitas pihak yang diwakili. DPR tutup mata
terhadap kemiskinan dan pengangguran yang meningkat, busung lapar (gizi buruk),
folio, wabah flu burung, bencana alam, dan berbagai tragedi kemanusiaan
lainnya.
Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa gaji tinggi dan sedikit merampas
uang rakyat tidak masalah asalkan dewan memiliki sifat kedermawanan. DPR yang
baik, tetapi kalau melakukan kunjungan ke daerah tidak pernah memberikan amplop
pada konstituen atau figur-figur yang mendukungnya saat kampanye, akan dinilai
kurang baik.
Sebaliknya, meski suka main serobot uang rakyat, tetapi ketika kunjungan
ke daerah bisa menyebar uang, berbagai proposal permohonan sumbangan bisa
dipenuhi, dia akan disebut dewan yang baik dan peduli. Penilaian terakhir
inilah yang sering menjadi pertimbangan anggota DPR untuk menaikkan gaji atau
tunjangannya. (jpnn)
Jabir Alfaruqi, anggota KP2KKN.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List **
** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi:
** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ **
** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral
scholarship, kunjungi
http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
