** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **SUARA KARYA
BENTROKAN DI PAPUA Jangan Jadi Propaganda Kemerdekaan Sabtu, 18 Maret 2006 JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah pusat perlu mengambil langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisasi kemungkinan kasus bentrokan di Abepura, Papua, dijadikan isu internasional masalah Papua. Selain itu, perlu menjaga agar kasus bentrokan itu tidak dijadikan pembenaran atau propaganda untuk menyerukan kemerdekaan Papua. Demikian pandangan kalangan DPR menanggapi bentrokan berdarah antara massa pengunjuk rasa dan aparat keamanan di di Abepura, Papua. Mereka antara lain, Ketua DPR HR Agung Laksono, Wakil Ketua DPR Soetardjo Soeryogoeritno, Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga, dan anggota Komisi II DPR Tony Wardoyo. Ketua DPR HR Agung Laksono meminta kepada aparat keamanan agar secepatnya bisa mengendalikan situasi dan semaksimal mungkin menjaga jangan sampai timbul korban baru. Dia menyesalkan terjadinya bentrokan yang menewaskan tiga personel polisi dan seorang anggota TNI itu. "Perlu ada langkah tegas, tetapi jangan sampai jatuh korban," katanya, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (17/3). Mengenai aksi yang menuntut penutupan PT Freeport, Agung berpandangan, PT Freeport harus tetap beroperasi. Sebab, apabila terhenti dikhawatirkan akan terjadi dampak negatif, baik di bidang politik maupun ekonomi. Semua pihak, demikian Agung, harus duduk bersama untuk membahas langkah berikutnya guna mengakomodasi aspirasi rakyat Papua. "Saya sepakat jika alokasi royalti untuk rakyat Papua dibahas kembali," ujarnya. Agung juga meminta pemerintah memperhatikan aspek lingkungan akibat penambangan PT Freeport. Persoalan ini harus dibicarakan dengan PT Freeport. "Semua pihak harus menahan diri dan duduk bersama," ujarnya. Menanggapi hal yang sama, Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno berpendapat, bentrokan itu terjadi akibat pemerintah lamban dalam mengambil tindakan. Karena, aksi unjuk rasa itu telah terjadi sejak dua pekan lalu. "Tidak cukup jika pemerintah hanya memberi janji-janji semata, tetapi harus ada tindakan nyata," katanya. Menurut Soetardjo, aksi-aksi yang terjadi di Papua jika tidak segera diantisipasi akan meluas kepada isu-isu lain. Pemerintah, jangan menyalahkan para elite politik karena yang terjadi di Papua adalah aspirasi rakyat Papua sendiri yang menuntut keadilan. Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga meminta agar masalah yang terjadi di Abepura tidak dicampur-adukan dengan kepentingan lain. Dia khawatir pascabentrokan yang terjadi di Papua dua hari yang lalu itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan Papua merdeka yang selama ini tidak mendapat perhatian dari masyarakat Papua. "Persoalan ini jangan sampai tercampur aduk, harus tetap mengacu pada persoalan pokoknya, yakni penyelesaian gugatan ketidakadilan di Papua akibat operasi pertambangan Freeport," kata Theo di Jakarta, semalam. Untuk itu, menurut Theo, pemerintah harus mendengar aspirasi rakyat Papua. "Pemerintah harus mendengar aspirasi mereka. Sebab, masalah ini sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik-baik," ujarnya. Menanggapi aksi yang menuntut penutupan PT Freeport, menurut Theo, jika itu dilakukan, sedikit banyak hal itu akan berpengaruh pada pemberdayaan pada masyarakat Papua itu sendiri. "Kalau ini ditutup pasti akan ada implikasi hilangnya pendapatan negara dan daerah. Tapi, ini 'kan masih bisa dibicarakan," katanya. Sementara itu, pemerintah diminta membuat langkah antisipatif dengan membentuk Tim Khusus untuk menangani persoalan yang terjadi di Papua pasca bentrokan, dikhawatirkan implikasi dari munculnya bentrokan ini akan menimbulkan gerakan-gerakan yang bisa merugikan Indonesia, termasuk kemungkinan internasionalisasi masalah Papua. "Presiden SBY jangan ragu ambil sikap dan pimpin langsung tim tersebut," kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Tony Wardoyo. Lebih jauh, ujar Toni, harus ada langkah yang cepat dari pemerintah. Soal tuntutan penutupan Freeport, dia melihat, hal itu tidak mungking dilakukan. "Harus ada jalan keluar dan jangan selalu menyalahkan bahwa rakyat Papua telah ditunggangi," ujarnya. Semua ini, lanjut Toni, karena ketidakadilan hak yang diterima rakyat Papua sedangkan Freeport bisa mengambil kekayaan alam di Papua sebanyak-banyaknya. "Ada beberapa substansi dalam kontrak kerja antara pemerintah dengan Freeport yang harus dikaji ulang seperti pemberian royalti kepada rakyat Papua yang hanya sebesar satu persen," jelasnya. (M Kardeni) [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ ** Forum Nasional Indonesia PPI India Mailing List ** ** Untuk bergabung dg Milis Nasional kunjungi: ** Situs Milis: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ ** ** Beasiswa dalam negeri dan luar negeri S1 S2 S3 dan post-doctoral scholarship, kunjungi http://informasi-beasiswa.blogspot.com **
