http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/032006/23/0901.htm
Dari Freeport ke Blok Cepu
Oleh AGUS SANTOSO
SUNGGUH satu ironi yang nyata telah diperagakan para petinggi negeri ini. Kasus
"meledaknya bom waktu" PT Freeport McMoran Copper & Gold Inc. sama sekali tidak
dijadikan pelajaran berharga bagi penentuan arah kebijakan berikutnya. Ketika
gelombang protes dan demonstrasi rakyat Papua bergejolak, hingga menumpahkan
darah dan jiwa, pemerintah mengeluarkan kebijakan hampir serupa, dengan
menyerahkan kepemimpinan operatorship Blok Cepu kepada (lagi-lagi) perusahaan
AS, ExxonMobile Oil.
Eksistensi Freeport
Tentu kita semua tahu bahwa PT Freeport adalah perusahaan tambang emas terbesar
di Indonesia. Sejak tahun 1967 perusahaan ini telah beroperasi melakukan
eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang di Pegunungan "surga dunia" Grassberg,
Timika. Semula, hanya ditemukan bijih tembaga, namun sejak tahun 1988,
ditemukan deposit emas yang diperkirakan mencapai 2,8 miliar metrik ton bijih.
Belakangan, diakui sebagai kandungan emas terbesar di dunia. Hingga kini
perusahaan yang bermarkas di New Orleans, AS itu mampu memproduksi 200.000 ribu
ton bijih emas setiap harinya ("PR", 18/3).
Nama Freeport pun kian melambung, hingga pernah menjadi salah satu perusahaan
yang dibanggakan. Hingga tahun 2005, Freeport masih berada di posisi 12 besar
perusahaan terfavorit (Survei: Warta Ekonomi). Alasannya, salary yang sangat
menggiurkan! Bahkan penghasilan para big boss-nya sangat luar biasa fantastis!
Sebagaimana dilansir "PR", berdasarkan laporan Reuters (1/3), setiap bulannya,
empat big boss Freeport paling tidak menerima salary sebesar Rp 126,3 miliar
lebih!
Sementara pendapatan perusahaan pada tahun 2005, sebagaimana dilansir The
Australian News, dipastikan mengeruk keuntungan sebesar 1,2 miliar dolar dari
total pendapatan 4,2 miliar dolar.
Tak mengherankan jika kemudian perusahaan McMoran ini menjadi pembayar pajak
nomor wahid. Itu pun setelah dikritik oleh mantan Ketua MPR Amien Rais karena
sebelumnya hanya menempati peringkat sembilan. Jauh di bawah perusahaan rokok.
Memang, sosok Amien Rais merupakan salah satu tokoh nasional yang sangat
concern dan gencar menyoroti "kejanggalan" Freeport. Tampaknya ia sangat
geregetan terhadap pemerintah pusat, hingga tiba-tiba saja ia ber-statement
bahwa ia akan mencalonkan Jenderal Polisi Sutanto sebagai calon presiden 2008.
Padahal bursa capres belum dimulai. Jika ditelusuri, bukan tidak mungkin
statement itu merupakan sindiran atau ungkapan kekesalan terhadap sikap dan
kebijakan SBY-Kalla.
Selama tahun 2005, total penghasilan langsung pemerintah Indonesia dari
Freeport diklaim sekitar 880 juta dolar. Secara persentase, tentunya angka itu
sangat kecil. Kondisi terakhir, Indonesia hanya memiliki 9, 36 % saham!
Audit lima tahunan yang dilakukan pemerintah seolah hanya formalitas yang tetap
meng-cover transparansi laporan keuangan dan operasional produksi. Bahkan
setelah PT Freeport membuat saluran pipa raksasa yang menghubungkan area
penambangan dengan laut, semakin banyak muncul spekulasi penyimpangan di tubuh
sumur emas itu.
Alih-alih rakyat Papua yang mengais rezeki, justru malah para petinggi negara
dan militer yang turut ketiban "rejeki nomplok". Disinyalir, mereka menerima
imbalan besar hingga jutaan dolar. Faktor-faktor inilah yang menjadi bagian
dari tetap kukuhnya eksistensi Freeport di Indonesia.
Sosio-geografis Timika
Permasalahan krusial lainnya berkenaan dengan unsur sosio-geografis. Warga
Papua yang nota bene sebagai "pemilik wilayah", selama lebih dari 30 tahun
hanya bisa menjadi penonton. "Keberkahan" tambang emas itu hampir tak menyentuh
mereka. Otomatis gejala ini menjadi tombol pemicu bom waktu. Bermula dari
kecemburuan sosial, hingga makin menggelinding menjadi aksi anarkis yang tak
terbendung lagi.
Warga yang berharap mendapatkan cipratan rezeki dari lahan tambang, ternyata
hanya bisa bermimpi panjang. Penjagaan ekstra ketat terhadap area penambangan,
seolah-olah tak memberikan ruang dan peluang sedikit pun bagi mereka.
Jika dihitung, jatah untuk rakyat Papua dari royalti hanya sebesar 1,56% dari
total penghasilan Freeport atau sekitar 7,45% dari total penghasilan pemerintah
pusat. Dari angka itu dibagi lagi dengan rincian 32% untuk Kab. Timika, 32%
untuk seluruh kabupaten di Papua dan 11% untuk pemerintah daerah.
Eksploitasi yang dilakukan PT Freeport juga telah menimbulkan kerusakan
lingkungan yang cukup signifikan. Salah satunya, aliran sungai Ajkwa yang
mengalir di area itu telah berubah sama sekali menjadi aliran limbah tambang
(tailing).
Sudah saatnya bagi pemerintah pusat untuk melakukan beberapa langkah strategis,
diantaranya:
Pertama, melakukan revisi kontrak karya yang tengah menjalani tahap II,
sehingga lebih mengakomodasi kepentingan warga Papua yang sebenarnya mereka
tidak terlalu neko-neko. Selain itu juga lebih mengarah pada perusahaan yang
berwawasan lingkungan.
Kedua, dari segi keuangan, pemerintah juga harus segera melakukan audit,
terutama berkenaan dengan penyaluran dana community development, sudah sejauh
mana dana itu diterima pemerintah daerah, di mana letak kendalanya selama ini,
sehingga masyarakat setempat bisa membangun dan meningkatkan taraf hidupnya.
Quo vadis Blok Cepu?
Belum lagi usai kisruh Freeport, kini mencuat cikal bakal bom waktu berikutnya,
yakni 'suksesnya' ExxonMobile Oil memboyong gelar panglima operasi Blok Cepu.
Exxon yang telah mengambil alih kepemilikan saham PT Humpuss sejak tahun 2000
tetap memegang kendali operasi terhadap eksploitasi kilang minyak yang
diperkirakan mengandung cadangan sekitar 11 miliar barel itu. Ironis! Ibarat
menyerahkan posisi kepala keluarga kepada tamu yang bukan penghuni rumah!
Penulis sependapat dengan statement Sdr. Moh. Syamsul Arifin (PR, 20/3) yang
me nyatakan ada state di balik Blok Cepu. Memang, se pak terjang AS tidak
terlalu sulit dibaca. Penentuan operator Blok Cepu tidak terlepas dari muatan
politis. Secara langsung atau tidak, Indonesia tengah berada dalam posisi under
pressure. Kepentingan global AS terhadap lahan-lahan strategis di berbagai
belahan dunia, semakin menggiring arah kebijakan negara adikuasa ini pada
neoimperialisme.
Satu hal yang perlu digarisbawahi, AS memiliki SPR (Strategic Petroleum
Reserve), yakni semacam sumur minyak buatan berisi cadangan minyak mentah yang
disimpan di bawah tanah perut bumi. Minyak itu dibeli dari luar, jumlahnya
mencapai 1 miliar barel! Sumur minyak ini bisa dijadikan alat kekuasaan
bilamana diperlukan.
Mengenai Blok Cepu, Revrisond Baswir, seorang pengamat Ekonomi UGM, berharap
SBY bisa bersikap seperti Presiden Venezuela, Hugo Chavez, yang berani
menentang tekanan AS, hingga ia memutuskan untuk mengelola sendiri cadangan
minyaknya. Dari segi modal, peralatan, dan SDM sebenarnya kita mampu. Justru
inilah saatnya untuk mendongkrak Pertamina sebagai perusahaan pribumi ke kancah
internasional.
Memang, fenomena ini merupakan satu keprihatinan bagi kita, sebagai bangsa yang
tengah merangkak menghadapi berbagai krisis. Bangsa yang ternyata tak kunjung
meraih kepercayaan dirinya untuk mencoba mandiri dan berdiri tegak mengukir
prestasi. Sudah saatnya bagi kita untuk melepaskan diri dari cengkeraman
bangsa-bangsa yang haus kekuasaan.
Baik Freeport maupun Blok Cepu adalah bagian dari anugerah Yang Mahakuasa
kepada bangsa ini yang perlu dikelola dengan baik, sehingga bisa menjadi sumber
bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil tanpa ada yang
terzalimi.***
Penulis, pemerhati sosial politik, alumnus Universitas Padjadjaran
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
