BELANDA MINTA TANAH
1947, Belanda Bantai 40 Ribu Rakyat Sulawesi
Rakyat Merdeka, Senin, 10 April 2006, 13:39:47 WIB
Batara R. Hutagalung 
Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda 

WALAUPUN pura-pura mengakui Papua Barat sebagai bagian dari RI, Pemerintah 
Belanda telah menugaskan dan mendanai Prof. Drooglever, seorang pakar sejarah 
yang sangat dikagumi oleh banyak sejarawan Indonesia, untuk membongkar kembali 
Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Papua Barat tahun 1969. Hal ini 
dinyatakan oleh J. van Aartsen, mantan Menlu Belanda sebelum Ben Bot. 

Drooglever melakukan penelitian selama lebih dari 5 tahun(!). Dia berkunjung ke 
Papua dan mendatangkan orang-orang Papua ke Belanda untuk diwawancarai. 
Drooglever menerbitkan hasil penelitiannya dalam buku setebal 740 halaman (!) 
pada bulan November 2005 yang lalu. 

Komentar singkat Drooglever atas PEPERA: “PEPERA ADALAH SUATU KECURANGAN!” Buku 
tersebut tentu menjadi referensi yang sangat berharga bagi orang Papua Barat 
yang ingin memisahkan diri dari RI, karena sebagai kajian ilmiah yang ditulis 
oleh seorang pakar sejarah yang sangat dikagumi oleh banyak sejarawan Indonesia 
sendiri. 

Yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa Pemerintah Belanda setelah lebih dari 
50 tahun, masih tetap ingin memecah belah RI dengan memisahkan Papua Barat dari 
RI? 

Kini Pemerintah Australia memberikan visa perlindungan sementara yang berlaku 
tiga tahun bagi 42 orang Papua Barat yang beragama kristen. Sebelumnya, 
Australia menolak permohonan suaka dari orang-orang Afghanistan dan Irak yang 
beragama Islam. 

Apakah ini bukan konspirasi lagi dari Belanda dan Australia? 

Masih ingat sebelum pemisahan Timtim dari RI? Belanda dan Australia termasuk 
negara-negara yang mengakui Timtim sebagai bagian dari RI, lalu apa yang 
terjadi? Telah kita ketahui bersama. 

Apakah tindakan Pemerintah Belanda dengan membiayai penelitian Prof. Drooglever 
selama lebih dari lima tahun ini dapat dikatakan sebagai tindakan sahabat 
sejati? 

Bangsa Indonesia jangan terlalu na’if menyikapi hal ini! 

Selain itu, PM Balkenende dalam pertemuan dengan Presiden Yudhoyono juga 
mempertanyakan kelanjutan penyidikan matinya seorang wartawan Belanda Sanders 
Thoenes di Timtim tahun 1999. 

Mengapa Presiden Yudhoyono tidak mempertanyakan mengenai pembantaian 40.000 
orang rakyat Sulawesi Selatan yang dibantai oleh tentara Belanda antara 
Desember 1946 – Februari 1947? 

Mengapa tidak dipertanyakan pembantaian 431 penduduk Desa Rawagede yang 
dilakukan oleh tentara Belanda pada 9 Desember 1947? 

Dan juga pembantaian-pembantaian di Indragiri (Riau), Jembatan Tangis Bunda di 
Sumatera Barat, Kereta Maut Bondowoso, dan sebagainya? Tidak satupun kasus 
genosida, kejahatan perang (war crimes), kejahatan atas kemanusiaan (crimes 
against humanity) dan berbagai pelanggaran HAM (seperti perkosaan terhadap 
perempuan Indonesia yang dilakukan oleh perwira dan prajurit Belanda) yang 
dilakukan oleh tentara Belanda di bumi Nusantara dimajukan ke pengadilan 
internasional. 

Sudah seharusnya kasus-kasus tersebut—yang tidak ada kadaluarsanya- dimajukan 
ke International Criminal Court di Den Haag! Seharusnya Presiden Yudhoyono 
dalam pertemuan dengan PM Balkenende juga mempertanyakan, mengapa Pemerintah 
Belanda tetap berkeras kepala tidak mau mengakui kemerdekaan RI adalah 17 
Agustus 1945, dan bukan 27 Desember 1949! 

Sikap Pemerintah Belanda ini jelas juga bukan tindakan sahabat sejati. 

Dengan demikian, bagi Pemerintah Belanda, Republik Indonesia adalah “Anak 
Haram”, yang hanya diterima (Menlu Ben Bot: acceptance) keberadaannya, namun 
tidak diakui (acknowledgment/recognition) secara juridis (de jure). 

Sampai kapan…?



***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke