--- 

New York Times  
Orang Papua Berkata, Tanah Ini dan Batuan Bijihnya Adalah Milik 
Kami  
Oleh JANE PERLEZ  
Diterbitkan: 5 April  2006  
JAKARTA, Indonesia, 2 April  
— Titus Natkime, 31 tahun, putra seorang kepala suku yang pertama 
kali bertemu dengan orang-orang Amerika yang menjelajah hutan 
belantara hampir 50 tahun yang lalu, jelas sangat kecewa terhadap 
majikannya, sebuah perusahaan pertambangan Amerika, Freeport-
McMoRan.   Selama bergenerasi-generasi, klan Natime mengklaim 
pemilikan atas lahan di Papua yang sementara ditambang oleh 
Freeport – lahan yang mengandung salah satu cadangan tembaga dan 
emas terbesar di dunia.  Sekarang saatnya mereka membayar kami, 
demikian Titus Natkime.    Ia menunjukkan sebuah konsep dokumen yang 
berisi tawaran Freeport: 250.000 dolar Amerika Serikat untuk 
mendirikan sebuah yayasan bagi klan tersebut, ditambah pembayaran 
sebesar 100.000 dolar setiap tahun – suatu jumlah yang lumayan besar 
bagi provinsi paling terpencil dan yang penduduknya
 paling miskin di Indonesia ini.    "Kenapa saya harus menerima 
tawaran itu?", tanya Natkime.  Natkime adalah karyawan Departemen 
Hubungan Pemerintah (Government Relations) perusahaan tersebut, 
walaupun ia sebenarnya bukanlah seorang yang senang bekerja di 
tempat itu.  "Ini penghinaan."  Kalau dibandingkan, menurutnya, 
Freeport meraup keuntungan berpuluh-puluh juta dolar setiap hari.  
Akhirnya keluarga Natkime menerima uang tersebut, demikian katanya, 
tetapi ia berencana untuk menggugat ke pengadilan dan menuntut untuk 
memperoleh royalti dari keuntungan perusahaan.  `Pemberontakan' 
seperti itu menggejala di Papua yang terus bergelojak, di mana empat 
orang tewas baru-baru ini dalam suatu rangkaian protes terhadap 
Freeport.  Dan, hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan sudah tidak 
sama lagi seperti dahulu ketika perusahaan-perusahaan multinasional 
dan pemerintah bersepakat atas konsesi-konsesi di daerah terpencil 
dengan mengabaikan hak-hak masyarakat setempat.    Pada bulan
 Maret, Citigroup mengangkat soal ini, dengan menyatakan dalam suatu 
laporan bahwa perusahaan-perusahaan seperti itu tidak bisa lagi 
mengabaikan isu-isu lingkungan dan sosial.  "Dalam beberapa tahun 
belakangan ini, opini publik yang meluas telah mengakibatkan 
pembangunan berkelanjutan sebagai suatu pertimbangan bisnis bagi 
para investor," demikian ditulis laporan tersebut.  Mark Logsdon, 
seorang ahli geokimia, yang telah berkunjung ke kawasan pertambangan 
Freeport setuju dengan hal tersebut.  Perusahaan-perusahaan 
pertambangan harus menemukan dan benar-benar serius dengan "ada 
tidaknya persetujuan dari mereka yang didampaki," demikian 
Logsdon.  "Tidak peduli itu di Indonesia, Amerika Latin, atau di 
Afrika – meningkatnya kemampuan untuk berkomunikasi berarti bahwa 
mengisolasi `koloni-koloni sumberdaya' adalah bagian dari masa 
lalu."  Protes di Papua memberikan suatu contoh tentang apa yang 
bisa terjadi kalau suatu perusahaan sumberdaya, yang ditopang oleh 
pemerintah pusat
 yang tidak populer dan militer yang menggunakan tangan besi, gagal 
memberikan perhatikan yang serius kepada masyarakat setempat – yang 
hidupnya telah begitu diganggu, dan yang merasa bahwa kekayaan yang 
di dalam tanah adalah milik mereka, dan bukan milik orang-orang 
asing.  Ada suatu ketika, sulit menemukan suatu tempat seterpencil 
Papua, di mana para penjelajah Freeport yang pertama bertemu dengan 
orang-orang Papua yang bersenjatakan busur dan anak panah dan 
mengenakan koteka – cara hidup yang masih ada sampai saat ini.  
Tetapi, upaya pemerintah untuk terus mengisolasikan permasalahan 
itu – dalam dua tahun belakangan ini pemerintah Indonesia melarang 
wartawan asing untuk mengunjungi provinsi Papua, dan hanya 
memberikan izin bagi sejumlah asing wartawan saja – jelas tidak 
mungkin.    Pada bulan Maret, ketegangan yang bergejolak lama itu 
meletus ketika polisi anti huru-hara dan beberapa ratus pemrotes 
Papua bentrok di Jayapura, ibukota provinsi itu, yang berakibat tiga
 orang polisi dan seorang perwira Angkatan Udara tewas.    
Keuntungan Freeport terus membumbung akibat harga emas mencapai 
titik tertinggi dalam 25 tahun terakhir, melebih nilai 550 dolar per 
ons.  Perusahaan ini, yang markas besarnya berkedudukan di New 
Orleans, dan bermitra dengan grup Rio Tinto di Australia dalam 
menambang di Papua, adalah salah satu pembayar pajak terbesar 
Indonesia, dan status itu sudah lama digenggamnya.    Tetapi, orang-
orang Papua mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima bagian 
yang adil dari manfaat langsung dan tidak langsung sebesar 33 miliar 
dolar Amerika yang diklaim oleh perusahaan itu telah diberikan 
kepada Indonesia dari tahun 1992 sampai 2004.    Kami telah berkali-
kali berusaha untuk menghubungi juru bicara perusahaan, Siddharta 
Moersjid, tetapi tidak berhasil.    Sebagai bukti dari pengabaian 
itu, orang-orang Papua, yang adalah orang-orang asli Melanesia 
dengan postur yang tegap dan berambut keriting, yang berbeda dengan 
kebanyakan
 orang-orang Indonesia keturunan Melayu, menunjuk pada kemajuan 
kesejahteraan mereka yang relatif lebih lambat dibandingkan bagian-
bagian Indonesia yang lain.  Dalam situasi yang memburuk sekarang 
ini, masyarakat setempat yang bermukim di sekitar pertambangan 
mencemooh klaim Freeport bahwa perusahaan itu telah menghabiskan 
lebih dari 150 juta dolar dalam program-program pengembangan 
masyarakat.    Sebaliknya, mereka marah karena telah kehilangan 
harta yang paling berharga: tanah mereka; sistem sungai mereka, yang 
digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah; dan hutan sagu mereka, 
yang lenyap ditelan 90 mil-persegi sampah tambang, yang terakumulasi 
dari jumlah sekitar 700,000 ton per hari.  Ketidaksenangan 
masyarakat itu diperburuk oleh kehadiran militer Inodnesia, yang 
hampir semuanya adalah orang-orang non-Papua, yang seringkali maksud 
utamanya adalah untuk merebut jatah mereka dari sumberdaya di 
provinsi itu, yang tidak hanya berasal dari emas dan tembaga tetapi 
juga
 kayu.  "Freeport disandera oleh hubungannya dengan angkatan 
bersenjata dan polisi," demikian Agus Sumule, dosen pertanian di 
Universitas Cenderawasih (sic), perguruan tinggi utama di provinsi 
itu.  "Tidak mungkin Freeport dapat beroperasi tanpa angkatan 
bersenjata, dan itu terjadi karena hubungan perusahaan itu yang 
buruk dengan masyarakat setempat."  Cengkeraman yang kuat oleh 
militer ini mengakibatkan tuntutan kemerdekaan di mana-mana, yang 
membuat para penguasa Indonesia ketakutan, kata Sumule.  Pemerintah 
Indonesia menyadari bahwa mereka sekarang berada dalam posisi yang 
sulit.  Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, membenarkan pada bulan 
Februari tentang adanya pelarangan terhadap para wartawan asing.  
Menurut Sudarsono, para wartawan asing itu menggunakan standar-
standar HAM yang tidak mesti bisa diterapkan di Papua.  "Papua 
adalah isu yang sangat sensitif bagi kami," kata Sudarsono.  Sejak 
awal, hal tersebut juga sensitif bagi Freeport.  Contohnya adalah 
kasus
 keluarga Natkime itu.  Freeport sudah membayar perjalanan Titus 
Natkime keliling Amerika Serikat, membiayai kursus bahasa Inggrisnya 
di New Zealand, dan memberikannya sebuah rumah di Jakarta.  Dan, 
untuk lebih membuat Titus membatalkan klaim keluarga besarnya, 
Freeport memberikan pekerjaan bagi Titus di departemen hubungan 
pemerintah.    Tetapi Titus menuntut lebih banyak, bukan bagi 
dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang Papua.  Hal ini sangat 
berbeda dengan cara yang digunakan perusahaan itu untuk menyogok 
Tuarek Natkime, ayah Titus, pada tahun 1967.  Balfour Darnell, 
seorang pekerja yang membangun base-camp Freeport yang pertama, 
menenangkan kecurigaan Tuarek Natkime terhadap orang-orang luar 
dengan memberikan kepadanya sebuah alat sederhana yang setengahnya 
berfungsi sebagai palu, dan setengahnya lagi untuk mencabut 
paku.    "Wah, alat itu membuatnya betul-betul senang," demikian 
Darnell mengomentari Tuarek yang tampak begitu puas, seperti yang 
dituturkan dalam buku
 "Grasberg" karya George A. Mealey, seorang mantan petinggi 
Freeport.  "Alat itu membuatnya seperti di langit ketujuh."  Dengan 
janji akan memperoleh beberapa bungkus garam, Tuarek, kepala suku 
itu, mengatakan bahwa ia akan membuka lokasi untuk tempat pendaratan 
helikopter perusahaan.  "Jadi, kami bubar, dan itulah akhir 
pertemuan itu," kata Darnell dengan puas.  "Kami aman."  Sekarang, 
ketika anak Tuarek Natkime telah lebih berpendidikan, dan lebih 
mengetahui dunia ini, menjadi tidak jelas seberapa jauh Freeport 
masih aman.  

--- End 






***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke