Persoalannya bukan saja wartawan asing, tetapi apakah media di Indonesia
pernah membuat gambar-gambar dan berita kerusakan alam akibat penambangan
Freeport di Papua?
Benarkah tidak ada laporan? Anda mungkin sebelumnya tidak memperhatikan,
karena Papua itu jauh di mata, dan hanya baru saja sekarang karena ada
hiruk pikur dengan 42 orang papua meninta suaka di Australia. Di Jakarta ada
itu organisasi yang sudah lama melakukan aktivitas dengan nama: "Solidaritas
Nasional Untuk Papua" [SNUP].
Salam,
----- Original Message -----
From: "Mohamad Ikhsan" <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[email protected]>
Sent: Thursday, April 20, 2006 5:26 AM
Subject: [ppiindia] Re: Genosida di Papua?
> Quoted :
>
> "Dalam salah satu tulisannya di The Age, 13/4/2006, wartawan Australia
> John Martinkus menulis pada 2003 saat dirinya berkunjung ke Papua,
> "The intimidation and attacks on human rights workers by the
> Indonesian military and the outrage of the West Papuan leaders."
> Peristiwa itu berkaitan dengan akan diberlakukannya otsus Papua 2001.
>
> Kerusuhan demi kerusuhan sebagai akibat terpecahnya suara rakyat Papua
> mengenai otsus itu mengakibatkan dilarangnya wartawan asing
> mengunjungi Papua. Larangan tersebut juga diberlakukan untuk
> akademisi, LSM, wakil-wakil gereja, pemantau HAM, dan perwakilan Uni
> Eropa setingkat Dubes. Sampai saat ini pun, menurut Martinkus,
> larangan tersebut masih berlaku. "
>
> ---------------
>
> Saya pikir kita mesti lebih fair.
>
> Sebenarnya bukan dilarang. Tapi lebih tepat screening pemberian visa.
> Para jurnalis dan angggota LSM Indonesia kalau mau masuk ke Australia
> apa juga ngak di screening sebelumnya? Toh orang seperti Haidar Baqir,
> republika, samapai sekarang juga dilarang masuk Australia. Tapi apa
> ini berarti pelarangan total?
>
> Bukan. Bukan pelarangan total.
>
> Karena kalau pelarangan total, jelas orang seperti John Martinkus
> tidak bisa masuk. Tapi buktinya dia bisa masuk dan melapor panjang
> lebar, bahkan sampai terakhir, orang seperti Peter Wood juga bisa
> masuk dan melapor kerusuhan kemarin.
>
> Anehnya, yang bersangkutan melapor ada 'genosida', tanpa ada
> bukti-bukti kongkrit sama sekali. Semua hanya berdasarkan 'katanya'
> dan 'konon'. Sementara yang benar-benar "kongkrit", lima nyawa polisi
> dan tentara Indonesia melayang. Sama sekali tidak ada bekas dan laporan.
>
> Salam,
>
>
>
>
>> Ambon <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>> http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=221935
>>
>> Kamis, 20 Apr 2006,
>>
>>
>>
>> Genosida di Papua?
>> Oleh Baiq L.S.W. Wardhani
>>
>>
>> Untuk mempertahankan kebijakan tentang pemberian visa kepada 42
> pencari suaka politik asal Papua, pemerintah Australia mengembuskan
> isu genosida (genocide, pembunuhan masal) atas warga Papua (Jawa Pos,
> 19/4/2006). Seperti diketahui, pemberian izin tinggal selama tiga
> tahun bagi warga Papua tersebut telah memicu perseteruan diplomatik
> antara Indonesia dan Australia yang sampai detik ini masih memanas.
>>
>> Bahkan, dalam perkembangan paling baru ketegangan Jakarta-Canberra,
> PM John Howard menolak meminta maaf karena menganggap tindakannya
> benar secara prosedur hukum maupun standar moral yang berlaku di
> Australia.
>>
>> Menarik untuk ditilik, benarkah terjadi genosida di Papua dan
> mengapa Howard bersikeras mempertahankan kebijakannya tersebut? Warga
> Australia sangat sensitif terhadap isu yang menyangkut keselamatan dan
> nyawa manusia. Apalagi, hal itu terjadi di Papua, salah satu zona
> penyangga pertahanan Australia.
>>
>> Pandangan Warga Australia
>>
>> Keberhasilan diberikannya visa bagi 42 warga Papua itu tidak bisa
> dilepaskan dari keberhasilan lobi Papua yang terdiri atas berbagai
> kelompok masyarakat di Australia. Lobi Papua dengan suksesnya bisa
> meyakinkan para pejabat imigrasi Australia bahwa nyawa mereka terancam
> jika kembali ke Indonesia.
>>
>> Dalam salah satu tulisannya di The Age, 13/4/2006, wartawan
> Australia John Martinkus menulis pada 2003 saat dirinya berkunjung ke
> Papua, "The intimidation and attacks on human rights workers by the
> Indonesian military and the outrage of the West Papuan leaders."
> Peristiwa itu berkaitan dengan akan diberlakukannya otsus Papua 2001.
>>
>> Kerusuhan demi kerusuhan sebagai akibat terpecahnya suara rakyat
> Papua mengenai otsus itu mengakibatkan dilarangnya wartawan asing
> mengunjungi Papua. Larangan tersebut juga diberlakukan untuk
> akademisi, LSM, wakil-wakil gereja, pemantau HAM, dan perwakilan Uni
> Eropa setingkat Dubes. Sampai saat ini pun, menurut Martinkus,
> larangan tersebut masih berlaku.
>>
>> Dan, yang menarik dalam tulisan Martinkus, seperti halnya di Aceh
> dan Maluku, daerah-daerah tersebut sangat rawan karena genosida masih
> terus berlangsung.
>>
>> Hal tersebut, menurut dia, bertolak belakang dengan yang ditulis
> salah seorang diplomat yang menyatakan, di tengah era komunikasi
> global seperti saat ini, hampir tidak mungkin terjadi pembunuhan yang
> tidak tercium media asing.
>>
>> Martinkus menyangkal, bagaimana mungkin wartawan asing mengetahui
> hal yang terjadi di Papua jika wilayah itu tertutup bagi mereka?
> Pertemuan Martinkus dengan Johannes Bonay, direktur ELSHAM di Papua,
> semakin memperkuat keyakinannya bahwa memang terjadi genosida di tanah
> Papua.
>>
>> Sebuah laporan setebal 52 halaman yang ditulis John Wing dan Peter
> King yang diterbitkan pada 2005 oleh West Papua Project dan ELSHAM
> mengungkapkan, selama 50 tahun rakyat Papua terus-menerus hidup dalam
> ancaman keselamatan.
>>
>> Genosida yang dilakukan bervariasi, mulai pembasmian pendukung
> kelompok separatis oleh militer, maraknya HIV/AIDS, sampai buruknya
> gizi. Sedikit demi sedikit semua itu akan menyumbang berkurangnya
> jumlah penduduk asli Papua dan akhirnya rakyat Papua akan menjadi
> minoritas di tanah sendiri.
>>
>> Riset yang dilakukan pada 2003-2005 di beberapa kota di Papua
> seperti Jayapura, Sorong, Timika, Merauke, Wamena, Mulia, dan
> Manokwari juga mengungkapkan, setelah era reformasi pun, rakyat Papua
> belum bisa menikmati perdamaian. Bahkan, kondisinya lebih parah karena
> politik adu domba Jakarta atas sejumlah isu yang menyangkut Papua
> seperti otsus dan pembagian Papua.
>>
>> Demonstrasi damai dilawan tindakan brutal militer dan para
> milisinya. Selain itu, berbagai operasi militer yang digelar untuk
> membasmi para pemberontak separatis selalu diikuti pengungsian warga
> Papua dalam jumlah besar.
>>
>> Tingginya tingkat kematian bayi dan ibu di Papua seolah-olah
> menegasikan peran pemerintah RI yang berjanji akan memberikan
> kemakmuran bagi Papua. Juga, penyakit HIV/AIDS yang merebak di
> berbagai tempat di Papua menghilangkan kesan bahwa pemerintah
> memperhatikan kesehatan penduduk setempat. Laporan tersebut
> mengesankan pemusnahan rakyat Papua adalah tindakan sistematis dan
> direncanakan.
>>
>> Laporan itu menyebutkan bahwa xenophobia (takut pada orang asing)
> telah menjangkiti sebagian besar orang Indonesia yang memandang miring
> penduduk Papua. Karena itu, bukan hanya genosida yang terjadi, bahkan
> etnosida (ethnocide) atau pemusnahan etnis (ethnic cleansing). Laporan
> ini menyimpulkan, sumber penderitaan rakyat dan ketidakstabilan Papua
> adalah militer dengan berbagai bentuk kehadiran serta kegiatannya.
>>
>> Bangsa Rouge?
>>
>> Jika ditilik dari laporan tersebut, kita patut bertanya, benarkah
> Indonesia kini menjadi bangsa rouge? Stigmatisasi rouge diberikan pada
> sekelompok orang yang secara terorganisasi bertindak menyalahi hukum
> dan moral.
>>
>> Terlepas dari sampai kepentingan apa di balik laporan itu, kita
> perlu bertanya, mengapa ada kesan begitu dalam dari para aktivis HAM
> dan orang asing bahwa benar terjadi genosida atas orang Papua?
>>
>> Hal tersebut tentu tidak terlepas dari pengalaman sejarah yang
> dipenuhi bermacam tindakan militer untuk menghabisi pemberontak.
> Pendekatan itu dalam skala yang lebih kecil masih digunakan sampai
> saat ini.
>>
>> Hukum internasional memang membolehkan penggunaan kekerasan oleh
> negara untuk mengatasi masalah separatisme. Bahkan, di negara paling
> demokratis seperti Inggris dan Kanada, praktik itu terjadi. Lalu,
> mengapa Indonesia menjadi sorotan? Jawabannya tentu bisa dianalisis
> dari berbagai pendekatan.
>>
>> Namun, secara sederhana, kita perlu menyadari, masih berlanjutnya
> praktik kekerasan di Papua tidak terlepas dari kompleksitas masalah
> Papua dan hubungan Jakarta-Papua. Proses integrasi nasional, walaupun
> secara hukum telah selesai, secara kultural masih berlangsung. Proses
> ini belum berhenti sampai menemukan bentuk yang diharapkan kedua pihak.
>>
>> Sayangnya, pencarian bentuk itu mengalami kendala yang
> penyelesaiannya sering menggunakan kekerasan serta memakan jiwa
> manusia dan dilakukan alat negara. Kita menjadi bangsa yang sakit
> dengan cara memelihara tradisi kekerasan.
>>
>> Lebih disayangkan, alat negara seolah-olah mengambil kesempatan
> dalam kesempitan dengan cara memelihara konflik tersebut. Militer
> sering terlibat berbagai kegiatan bisnis, legal maupun ilegal, di
> wilayah konflik. Bisnis ilegal menjadi semacam pembenar bagi
> kehadirannya di wilayah konflik. Kondisi tersebut ditunjang kecilnya
> gaji militer. Sehingga, keadaan itu melahirkan keruwetan masalah yang
> sulit dicari penyelesaiannya.
>>
>>
>> Baiq L.S.W. Wardhani, staf pengajar jurusan hubungan internasional
> FISIP Unair, menempuh program pascasarjana di Australia
>>
>>
>> [Non-text portions of this message have been removed]
>>
>>
>>
>>
> ***************************************************************************
>> Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju
> Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
> http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
>>
> ***************************************************************************
>>
> __________________________________________________________________________
>> Mohon Perhatian:
>>
>> 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg
> otokritik)
>> 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
>> 3. Reading only, http://dear.to/ppi
>> 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
>> 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
>> 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
>>
>>
>>
>>
>> ---------------------------------
>> YAHOO! GROUPS LINKS
>>
>>
>> Visit your group "ppiindia" on the web.
>>
>> To unsubscribe from this group, send an email to:
>> [EMAIL PROTECTED]
>>
>> Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
> Service.
>>
>>
>> ---------------------------------
>>
>>
>>
>>
>>
>> [Non-text portions of this message have been removed]
>>
>
>
>
>
>
>
>
> ***************************************************************************
> Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia
> yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
> http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
> ***************************************************************************
> __________________________________________________________________________
> Mohon Perhatian:
>
> 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
> 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
> 3. Reading only, http://dear.to/ppi
> 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
> 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
> 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
>
> Yahoo! Groups Links
>
>
>
>
>
>
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "ppiindia" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
