Soal Geothermal, Pusat Dinilai masih Arogan
Jakarta (Bali Post) -
Pemerintah pusat dinilai masih arogan menyikapi penolakan masyarakat Bali atas beroperasinya geothermal di Bedugul. Pusat lebih membela kepentingan asing dibandingkan kepentingan rakyat sendiri, terutama yang di daerah. Penilaian ini diungkapkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Chalid Muhammad kepada Bali Post di sela-sela hearing public nasional di Jakarta, akhir pekan lalu.
Walhi sedang mengadakan serasehan konsultasi publik secara nasional mengenai lingkungan hidup. Publik diharapkan bisa berpartisipasi memberikan informasi dan dukungan demi menjaga kelestarian alam, yang merupakan titipan anak-cucu bangsa ini dan bukan warisan nenek moyang.
''Menurut saya, pusat masih tetap bersikap arogan. Pusat selalu melihat daerah itu sebagai subordinasi. Padahal, di pusat sendiri, pengambilan kebijakannya (diambil, diintervensi oleh) komprador, yang merupakan perpanjangan dari modal,'' tegas Chalid menjelaskan.
Penentangan daerah justru membuat pemilik modal itu makin ngotot memperjuangkan kepentingannya. Bila perlu, perusahaan asing itu akan memakai pemerintahannya untuk menekan pemerintah Indonesia. Ironisnya, pemerintah Indonesia justru mau dan tunduk terhadap tekanan dan intervensi pemilik modal tersebut. Lantas, pusat justru lebih galak kepada daerah dengan tetap ngotot mengoperasikan pembangunan yang ditolak oleh daerah. Makin keras ditolak, pusat makin ngotot mengoperasikan.
''Kalau ditentang oleh daerah, mereka akan ngotot, membela kepentingan pemodal. Bukan membela kepentingan rakyat,'' tandas penerus Emmy Hafild ini.
Logika sederhana saja, kata Chalid memberi contoh. Pemerintah membangun PLTP Bedugul sejatinya untuk kepentingan masyarakat di Bali, yakni kepentingan energi. ''Kalau rakyat bilang enggak suka, kenapa dipaksakan. Katanya membangun untuk rakyat. Wong rakyat enggak mau dibangun ya... sudah dong. Kalau begitu pembangunannya untuk siapa, wong rakyatnya enggak mau,'' terangnya.
Kesalahan utama proyek geothermal adalah pemaksaan kehendak oleh pemerintah pusat kepada daerah. Cahlid membuka kedok bahwa Bali Energi -- perusahaan yang membangun PLTP itu -- merupakan kepanjangan tangan pemerintah AS. Pemaksaan itu sudah melanggar prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak-hak penduduk setempat terhadap pembangunan. (kmb7
--
----------------------------------------
I am using the free version of SPAMfighter for private users.
It has removed 307 spam emails to date.
Paying users do not have this message in their emails.
Try www.SPAMfighter.com for free now!
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "ppiindia" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
