Apakabarnya Bung Bismo, semoga Anda sekeluarga sehat dan sejahtera.
Kita tidak bisa membandingkan situasi & kondisi negara yang satu dengan di
negara lain. Jangankan dengan negara Eropa dengan sesama negara Asia saja
sudah jauh beda.
Ambil Filipina misalnya, walaupun beberapa kali mengalami pertikaian
politik, bahkan upaya kudeta kelompok militer yang dipimpin oleh Kol. Gringo
Honasan, namun aksi oposisi apakah itu dari kalangan militer atau peoples
power tidak pernah berdarah-darah dan biasanya selalu berakhir "happy
ending".
Berbeda dengan pertentangan politik dinegara kita, dimana konflik sejarah
selalu berlanjut menjadi bentrok massa berkepanjangan dan habis-habisan.
Sejak beberapa tahun trakhir sering terjadi pertikaian massa, antar kampung
atau RW, hanya karena urusan sepele bisa berkembang menjadi bakar-bakaran
rumah.
Akhir-akhir ini, "hawa" disini sedang panas. Semangat superior suku,
kelompok dan agama sudah ditingkat yang sangat extrim sekali, menjurus ke
fundamentalisme radikal.
Ditambah lagi dengan faktor krisis sosial-ekonomi dan law enforcement yang
lemah, kelompok masyarakat mudah ikut turun kejalan untuk maksud dan tujuan
yang berbeda.
Saya kira semua pihak sudah bisa mengkalkulasi risk faktor dan collateral
damage, apabila terjadi khaos.
Saya yakin, pada saat ini untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan,
bukanlah dengan cara peoples power, class action atau aksi massa turun
kejalan.
Tapi ini semua cuma pendapat pribadi sebagai orang awam, mari kita tunggu
saja dan lihat perkembangan selanjutnya.
Wassalam, yhg.
-------------------
----- Original Message -----
From: BDG Kusumo
To: [EMAIL PROTECTED] ; HKSIS-Group ; Post MediaCare ; Post
PPIIndia ; Posting Hankam ; Posting IndoUsaMil ; Posting Marinir TNI/AL ;
Posting Tionghoa-net ; Posting Wahana-news ; Posting X-PPI '77-'87
Cc: [EMAIL PROTECTED]
Sent: Tuesday, May 09, 2006 4:47 PM
Subject: [Marinir] Re: [nasional-list] Re:YapHG ==> Rekomendasi KTTTripartit
Nasional, 19 Jan '06
Sebelumnya mohon maaf untuk nimbrung diantara dua pendekar "langitan" di
jagad maya yang perbincangannya selalu bersifat inspiratif.
Menurut saya pertemuan Tripartite memang telah macet, details nya saya tidak
tahu, karena kurang info. Terimakasih untuk Bung YHG untuk Rekomendasi yg
dilampirkannya, namun menurut saya rekomendasi itu sangat umum sifatnya. Dan
terasa memihak pada kelompok majikan dan juga pemerintah, sebagai wakil
negara yang seharusnya netral dalam mengatur ranah yang pelik ini.
Kepemihakan itu mencuat di ad 2 dlm formulasi "menolak keterlibatan
pihak-pihak yang tidak terkait". Sebagai bukan pakar ketenagakerjaan, saya
belum lama ini di Eropa mau tak mau mengikuti demo jutaan mahasiswa, buruh
dan massa partai-partai kiri, terutama sosialis dibanyak kota besar Prancis.
Pasalnya, pemerintah terkini yang kanan, dlm kaitan Eropa terutama yang
pro-majikan dan konservatif, berulah untuk mengubah UU terkait dengan
ketentuan bahwa karyawan muda yang mulai bekerja
dapat di PHK segera tanpa tenggang waktu yg biasa. Ini menurunkan jutaan
(dlm satu hari pernah berjumlah 5 juta, menurut media). Sangat banyak
melihat pendudukk Prancis yg "hanya" 80 juta, dibanding dengan Indonesia.
Akhirnya pemerintah MUNDUR dari usulnya tsb, PM nya "linglung" karena pemilu
sudah tidak jauh lagi.
Demikian juga di Rep Ceko, tahun yang lalu sebuah "gebrakan" kelompok
majikan bersama partai-partai kanan supaya karyawan, jadi bukan hanya buruh,
dapat di PHK tanpa disebut alasannya, dapat digagalkan RUU nya di DPR oleh
aliansi partai-partai kiri, terutama sosialis. Pemerintah, yg telah 8 thn
dipimpim oleh Partai Sosdem, dalam tripartite tentu harus netral.
Singkatnya, dalam level nasional industrial relations adalah "politicum" par
exellence, urusan politik 100%, karena ini menyangkut penyelenggaraan negara
dalam ranah urusan-urusan umum (publik) dimana hubungan kerja sangat penting
supaya negara dan rakyatnya itu bisa hidup nyaman. Memisahkan industrial
relations dari politik sangat tidak bijaksana, dan kontra-produktif. Sangat
mungkin setelah dapat melalui DPR dibuat UU Kerja yang modern, adil dan
mutually beneficial, dan tentu berlaku untuk seluruh negara, lalu di
masing-masing perusahan industrial relations itu dapat bersifat 100% urusan
terkait. Tetapi kalau terjadi sengketa, ini dapat merembet juga ketingkat
nasional dengan segala dampaknya.
Saya setuju dengan pendapat Dr. Arief Budiman bahwa dua hal itu memang
saling terkait, dan betul juga bahwa seharusnya sudah ada parpol di DPR yang
langsung menyatakan komitmennya untuk berpihak pada kaum buruh dalam arti
membereskan secara adil UU dan segala peraturan yang diperlukan. Masalah
besar sekarang ialah kenyataan "kooptasi" DPR oleh pemerintah, sehingga
jalur demokrasi pun macet, prinsip dalam sistem check and balance dihapus,
lalu industrial relations, dan mungkin banyak masalah lagi, akan harus
"turun kejalan" untuk mencari solusinya.
Situasi begini dapat menjurus seperti yang baru terjadi di Thailand, sampai
PM nya mundur, atau seperti dulu Marcos di Filipina harus lengser juga.
Sekian dulu, dengan salam tabik,
Bismo DG
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
SPONSORED LINKS
| Cultural diversity | Indonesian languages | Indonesian language learn |
| Indonesian language course |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "ppiindia" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
