mari kita hilangkan/kikis prinsip: 'klaim dan seolah-olah'..
mau yang nasionalis kek, mau yang 'agamis' kek..
Yang penting, jangan pilih yang 'nipu' publik/rakyat.. :-P
Mari belajar konsisten, jujur, mencerdaskan dan membangun kemandirian
bangsa.. Mari.. :-)
CMIIW..
Wassalam,
Irwan.K
========
From: budi satria
Date: May 11, 2006 2:50 PM
Subject: Re: Hasta Prasetya PDIP, Megawati dan Neo Liberalisme
Setuju bulat Bung Guntoro!
Opini anda sangat faktual dan fresh. bravo.
Ini akibatnya kalo salah pilih presiden dan jika presiden ingkar janji.
fight KKN!
ibud
guntoro soewarno wrote:
Hasta Prasetya PDIP, Megawati dan Neoliberalisme
Pantaskah kita gerah dengan langkah PDIP yang memanggil semua kadernya di
Surabaya untuk berikrar setia kepada partai. Mestinya tidak. Kita juga tidak
perlu risau dengan langkah amoral PDIP ini. Karena pemimpin-pemimpin kita
juga telah memberi contoh buruk bagi rakyatnya untuk kasus-kasus serupa.
Yang dilakukan PDIP sebenarnya pelanggaran etika politik dan moral
birokrasi. Ketika, libido kekuasaan bermata gelap dan menggunakan
jalur-jalur birokrasi untuk kepentingan politiknya.
Apa yang dilakukan PDIP sebenarnya sama saja dengan ketika JK sebagai ketua
Partai Golkar dengan berbagai cara menggunakan kekuasaan untuk kepentingan
popularitas diri dan partainya.
Apa yang dilakukan PDIP juga masih cukup sopan jika dibandingkan dengan
sepak terjang SBY yang mengumbar nafsu untuk berkuasa kembali pada 2009
dengan mengangkat adik iparnya, kakak iparnya, dan keponakannya untuk duduk
di posisi-posisi strategis di TNI dan Bank-Bank BUMN. Bahkan sekarang sedang
antri 10 calon direksi BUMN yang hampir dipastikan bakal menduduki jabatan
penting di BUMN-BUMN strategis. Melalui kaki tangannya, SBY berhasil
menguasai aset-aset strategis di ketentaraan dan sumber-sumber keuangan.
Intinya, baik Mega, SBY dan JK sama-sama konsentrasi untuk merebut kekuasaan
kembali pada 2009 mendatang. Yang tidak etis, ketiganya menggunakan
jalur-jalur birokrasi kekuasaan, yang sejak awal reformasi sangat
diharamkan.
Kita juga tidak perlu kebakaran jenggot dengan ISI janji setia PDIP. Yang
intinya, PDIP ingin menancapkan program-program populis berbasis ekonomi
rakyat.
Kita tidak perlu cemas karena saat Megawati menjadi presiden,
program-program pro rakyat dihapus dari kebijakan pemerintahannya. Saat itu
bahkan Mega langsung menggandeng Frans Seda sebagai penasehat ekonominya.
Kita tahu, Seda adalah mbahnya mafia Barkeley, ekonomi orde baru yang jejak
recordnya berujung pada kehancuran ekonomi bangsa.
Pada jaman Mega juga terjadi penjualan aset-aset strategis melalui langkah
privatisasi brutal. Indonsat sebagai mesin uang negara dijual dengan cara
culas dan penuh skandal yang menjijikan. Di jaman Mega, semua subsidi
dipangkas habis demi kepentingan tuan IMF.
Kalau Soekarno, bapaknya dulu menasionalisasi aset-aset asing, di tangan
Mega terjadi asingisasi aset-aset nasional.
Ketika arus kuat menentang penjualan habis-habisan BUMN, Frans Seda sebagai
penasehat senior ekonominya menyatakan,''Kalau bisa semua BUNM
diprivatisasi.'' Sehari setelah itu, di Bali Mega bahkan menantang para
penentangnya dengan mengatakan,''Saya siap tidak populer dengan mengeluarkan
kebijakan tidak populis.''
Jejak Mega jelas. Ketika berjuang ia menjual isu-isu populis atas nama
rakyat. Dan PDI P menjadi icon sebagai partainya wong cilik. Tapi ketika ia
berkuasa, langsung balik kanan dan menghamba ke ekonomi pasar. Ia menjadi
Partai wong 'Licik.'
Makanya, tidak usah gelisah dan geram. Jejak Mega dan PDIP adalah jejak
penghamba neo liberalisme yang anti kemandirian bangsa dan mengabaikan
prinsip-prinsip penting kemartabatan bangsa. Bagi Mega lebih menjual
menjual 'martabat' bangsa dari pada menjual 'bartabak' ketan. jadi
sesungguhnya Kita tidaklah perlu risau karena rakyat makin pintar dan
cerdas.
=======
On 5/11/06, K. Prawira <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> *Catatan** Membaca Berita Hari Ini (11 Mei 2006)*
>
> Hari Kamis, tanggal 11 Mei 2006, di harian Kompas, terpampang dua beritayang
> menarik perhatian kita. Sebenarnya kedua berita tersebut bukan saja
> menarik perhatian, tetapi juga sangat mengusik rasa keadilan kita sebagai
> bangsa Indonesia.
>
> Berita pertama berjudul "Pengadilan Suharto Dihentikan", isinya sbb: "
> Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (10/5) malam, menyatakan
> pemerintah tidak akan melanjutkan perkara mantan Presiden Soeharto di
> pengadilan, ..Keputusan itu dihasilkan setelah presiden menggelar rapat
> konsultasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Mahkamah Agung Bagir
> Manan, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua DPR Agung Laksono dan Ketua DPD
> Ginandjar Kartasasmita. Presiden didampingi oleh Menko Polkam, Widodo AS,
> Mensekneg Yusril Ihza Mahendra, MenhunHAM Hamid Awaluddin, Jaksa Agung
> Abdul Rahman Saleh, Kepala Polri Jend. Sutanto, Panglima TNI MArsekal
> Djoko Suyanto serta Ketua BPK Anwar Nasution." Selanjutnya dikatakan
> bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan pemberian "amnesti, abolisi,
> deponir (membekukan perkara) atau penghentian perkara." Segera timbul
> pertanyaan pertanyaan bagaimana bisa pemerintah mengambil kebijakan
> tersebut dengan mengabaikan TAP MPR hasil perjuangan reformasi No.
> XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas KKN yang
> memerintahkan dilakukannya proses pengadilan terhadap mantan presiden
> Soeharto ? Keputusan ini tidak bisa diartikan lain dari pada :
> penghapuskan hasil-hasil yang telah dicapai oleh gerakan reformasiIndonesia
>
>
> Pemerintahan Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto bukan saja telah
> menumbuhkembangkan KKN dalam penyelenggaraan negara. Tetapi lebih jauh
> lagi telah menyebabkan Indonesia terjerat hutang luarnegeri kepada
> kekuatan kapital finasial global. Sehingga membuat pemerintah Indonesia
> terpaksa tunduk kepada arahan kebijakan kaum kapital finansial global yang
> mereka lakukan melalui lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank
> Dunia, ADB dllnya. Semua ini membuat Indonesia menjadi negara tak
> berdaulat, negara yang tunduk kepada arahan negara-negara kreditor
> sebagaimana sebuah perusahaan bangkrut yang tunduk kepada arahan bank
> pemberi kredit. Semua hasil perjuangan sebelumnya yang dilakukan para
> pejuang dan para pahlawan bangsa kita dalam mencapai kemerdekaan baik
> politik maupun ekonomi dan kebudayaan disapu bersih oleh pemerintah Orde
> Baru pimpinan Jenderal Besar Suharto.
>
> Berita kedua berjudul "Bung Karno Ditelantarkan" yang ditulis oleh mantan
> Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Dr. Kartono Muhamad. Ia berusaha
> mengumpulkan beberapa catatatan medis yang masih tersisa dan cerita dari
> beberapa dokter yang merawat presiden Sokarno ketika itu tentang pelayanan
> kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada presiden Soekarno. Kartono
> Muhamad menulis "....setelah peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret 1966,
> kepemimpinan negara beralih kepada Pejabat Presiden, yaitu Jenderal
> Soeharto... Bung Karno .. diasingkan, atau lebih tepat ditahan di Wisma
> Yasso. Beliau tidak boleh berkomunikasi dengan rakyat..... konon untuk
> berjalan-jalan di depan Wisma Yasso pun tidak diperkenankan. Untuk
> mengawasi kesehatannya ditugasi tiga perawat.... Selama dalam tahanan
> tidak sekali pun Bung Karno diperiksa oleh dokter spesialis. Makanan pun
> tidak diatur sebagai makanan pasien penderita gangguan ginjal.
>
> Seluruh bangsa Indonesia mengetahui bahwa Bung Karno adalah pemimpin utama
> perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialis Belanda hingga berhasil
> mencapai kemerdekaan dan salah seorang proklamator RI. Setelah menjadi
> presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno telah berhasil menegakkan
> kedaulatan pemerintah RI sejajar dengan pemerintah manapun di dunia.
> Keberhasilan Konperensi Asia Afrika yang salah satu pemrakarsanya adalahBung
> Karno telah mendapat sambutan luarbiasa dari negeri-negeri Asia-Afrika,
> terutama negeri-negeri yang sedang berjuang mencapai kemerdekaannya.
> Dibidang ekonomi, dibawah pimpinan Bung Karno, RI sedikit demi sedikit
> berhasil melepaskan diri dari ketergantungan kepada kekuatan ekonomi asing
> . Demikian juga dibidang kebudayaan. Trisakti Bung Karno (berdaulat
> dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang
> kebudayaan) telah menerangi perjuangan kita bangsa Indonesia mencapai
> kemerdekaan penuh baik politik, ekonomi maupun kebudayaan. Lampu penerang
> perjuangan bangsa Indonesia tersebutlah yang secara paksa dipadamkan oleh
> pimpinan orde baru. Bahkan pemimpin bangsa, presiden pertama RI Bung
> Karnopun mereka "telantarkan" hingga menemui ajal dalam keadaan yang tidak
> pantas sebagai mantan presiden RI.. Tulis Dr. Kartono Muhamad : "Dari
> catatan-catatan itu, saya berkesimpulan bahwa Bung Karno memang dengan
> sengaja, entah atas perintah siapa, ditelantarkan dan tidak memperoleh
> perawatan medis sebagaimana layaknya seorang Presiden (waktu itu Bung
> Karno masih Presiden sah)." Mana ada pejabat negara yang berani berbuat
> lancang kepada presiden Soekarno ketika itu, selain pimpinan orde baru ! Dan
> anehnya hingga saat ini persoalan perlakuan pimpinan orde baru kepada
> presiden RI yang sah inipun tak pernah dipersoalkan pemerintah SBY-Kalla.
> Tahu-tahu TAP MPR No. XI/MPR/1998 hendak diabaikan begitu saja.
>
> Keadilan dan kemanusiaankah yang membimbing kebijakan pemerintah SBY-Kalla
> dalam hal ini ? Silakan pembaca menilainya sendiri !
>
> Burhan A
> Korwil PDI-Perjuangan Negeri Belanda
>
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
SPONSORED LINKS
| Cultural diversity | Indonesian languages | Indonesian language learn |
| Indonesian language course |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "ppiindia" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
