Kita sering salah paham bahwa mutu pendidikan bisa ditingkatkan dalam hitungan tahun. Kenyataannya, kemajuan pendidikan baru bisa dirasakan pada hitungan dekade.
---------------------------------------
Kebijakan Pendidikan Setengah Hati
Oleh I Wayan Artika
PADA suatu masa dunia pendidikan kita pernah dilanda optimisme konyol. Ketika itu, tes pelulusan jenjang studi tertentu hanya formalitas semata. Anak-anak yakin sepenuhnya bahwa mereka pasti lulus, sebodoh dan sejelek apa pun moralnya selama menjadi siswa. Kita bersyukur sejak lima tahun terakhir ini, pandangan tersebut semakin pupus. Kini ujian akhir sepertinya kembali memiliki ''taring''.
----------------------------
Pertanyaan kita, mengapa siswa kita resah dan takut tidak lulus? Mengapa para orangtua kita juga jauh lebih resah dan khawatir jika anak-anak mereka tidak lulus? Dalam proses belajar mengajar, materi tes atau materi ujian diambil dari bahan-bahan pelajaran yang telah diajarkan kepada siswa. Semua itu telah diatur dalam kurikulum. Jika hal ini yang dijadikan pedoman, ketakutan atau kekhawatiran tidak lulus itu sama sekali tidak beralasan. Kenapa ketakutan semacam ini muncul bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir? Jika siswa, sekolah, dan orangtua mau belajar dari pengalaman sebelumnya, seharusnya, ketakutan atau rasa khawatir seperti ini tidak ada. Kuncinya adalah bekerja keras. Hal ini harus menjadi pilihan dan tekad bersama: siswa, sekolah, dan orangtua.
Yang menggembirakan di tengah kekhawatiran dan ketakutan tidak lulus ini adalah semakin berbesar hatinya sekolah-sekolah kita (bukan pasrah), bahwa mereka telah menyadari bahwa apa pun hasilnya itulah kenyataannya. Kegagalan beberapa siswa sama sekali bukan karena faktor sekolah atau hanya ditentukan oleh guru. Hal ini amat bergantung juga kepada siswa bersangkutan dan lingkungan keluarganya. Sebelumnya, memang sekolah yang merasa paling takut dan akan menanggung malu jika di suatu sekolah ada sejumlah siswa yang gagal atau tidak lulus. Untuk terhindar dari rasa malu tersebut, sekolah tega dan sanggup melakukan tindakan curang, sehingga, katanya, yang ujian bukan siswa tetapi guru.
Daya Dukung Lemah
Kita tidak bisa menutup mata terhadap persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat sesungguhnya belum menyadari sepenuhnya arti penting pendidikan. Hal ini tampak pada lemahnya daya dukung keluarga terhadap proses pendidikan anak-anak mereka. Kontribusinya terbatas pada penyediaan dana. Hal itu sesungguhnya belum cukup. Anak-anak ke sekolah dalam rangka rutinitas pagi. Belajar dengan model rutinitas seperti itu tidak memadai dan bahkan merugi. Hal ini terjadi lantaran kita melupakan penanaman sikap belajar yang bagus, bahwa yang paling utama bagi seorang pembelajar adalah memaknai belajar, menyadari makna informasi belajar, tahu menggunakan informasi itu bagi kehidupan nyata yang paling mungkin. Dengan demikian, belajar menjadi penuh arti. Belajar pun menjadi memiliki nilai guna. Jadi, lulus ujian dan dengan ijazah sebagai tanda buktinya, harus dilihat sebagai konsekuensi. Hanya ikutan dan hal itu bukan tujuan.
Kenyataannya, itulah yang melanda masyarakat kita. Mereka ribut dan khawatir jika anak-anak mereka gagal ujian. Hal ini terjadi bukan karena pertimbangan psikologis semata tetapi juga karena pertimbangan ekonomi. Beban atau biaya pendidikan dewasa ini memang terasa sangat tinggi. Jadi, wajar kalau orangtua siswa merasa rugi jika anak-anak mereka dinyatakan tidak lulus. Selebihnya, kondisi ini harus dikembalikan ke awal. Jika orangtua tahu biaya pendidikan sangat mahal, agar tidak merasa rugi atau dirugikan, mengapa tidak membantu anak-anak dalam belajar sehingga mereka lebih percaya diri dan meyakinkan dalam ujian? Orangtua sering kali membebankan tanggung jawab belajar pada diri anak dan sekolah (guru). Orangtua sibuk dengan berbagai alasan.
Sementara itu, pemerintah rupanya sibuk juga dengan standar dan programnya sendiri. Pemerintah boleh saja demikian tetapi harus berani bertindak tegas. Sementara ini, pemerintah terkesan ''takut-takut berani'' atau setengah hati. Akibatnya, kebijakan-kebijakannya selalu akhirnya bisa ditawar. Akhirnya, maksud baik pemerintah kandas dan pemerintah pun ''kalah''. Demikian pula dalam hal penetapan standar pelulusan. Pemerintah selalu menyediakan jalan keluar bagi siswa yang tidak lulus dan akhirnya jalan keluar ini hanya mementahkan kesepakatan sebelumnya. Di sini dibutuhkan sikap kuat pemerintah. Plinplannya pemerintah sama sekali tidak bisa dihubungkan dengan demokrasi. Sepahit apa pun akibat sebuah kebijakan, pemerintah dan masyarakat harus tunduk dan sudi menerimanya. Semua itu memang lebih berorientasi ke masa depan.
Salah satu contoh plinplannya pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, adalah adanya jalan untuk sekadar lulus bagi siswa sekolah menengah yang gagal ujian nasional tahun ini, yakni dengan mengikutsertakan mereka dalam ujian kejar paket. Apa filosofinya? Apakah hal ini strategi semata bagi pemerintah dalam rangka ''menghibur'' masyarakat yang kecewa karena anak-anak mereka tidak lulus? Atau, cara ini dipilih karena murah, paling mungkin, dan cara yang paling instan untuk mengatasi persoalan ketidaklulusan?
Sehubungan dengan kondisi ini, setidaknya menjadi pelajaran bagi semua pihak (anak atau siswa, guru-guru dan pihak sekolah, orangtua, dan pemerintah) dan hal ini dijadikan pedoman bersama guna meningkatkan mutu pendidikan di masa mendatang. Kita sering salah paham bahwa mutu pendidikan bisa ditingkatkan dalam hitungan tahun. Kenyataannya, kemajuan pendidikan baru bisa dirasakan pada hitungan dekade.
Kita juga meminta ketegasan sikap pemerintah. Jika diyakini sebuah kebijakan itu menguntungkan publik dan demi meningkatkan kualitas kehidupan bangsa, jangan ada tarik ulur, jangan ada keraguan, sepahit apa pun konsekuensinya pada masa kini. Seperti saat ini, jika sudah ditetapkan secara nasional bahwa standar kelulusan itu adalah 4,26, ya... ikuti saja dengan konsisten. Perkara tidak lulus adalah urusan lain. Jika pemerintah tidak tegas dalam hal ini maka masyarakat akan dimanjakan dan berakibat fatal pada masa depan bangsa ini. Masyarakat juga mesti mendukung kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan masyarakat, kebijakan pemerintah akan mentok. Berilah pemerintah keyakinan dan kepercayaan sesuai dengan wewenang dan bidangnya. Sebab, itulah tugas pemerintah, mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk pula dalam bidang pendidikan.
Jika pemerintah tegas, tidak ada jalan lain lagi bagi siswa yang tidak lulus. Tidak lulus ya tidak lulus. Kita melihat betapa ragu-ragu Diknas dalam hal ini.
Penulis, dosen IKIP Negeri Singaraja
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
SPONSORED LINKS
| Cultural diversity | Indonesian languages | Indonesian language learn |
| Indonesian language course |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "ppiindia" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
