Sehubungan dengan kutipan fakta-fakta sejarah yang ditulis oleh teman lama saya
Tossi Abu Prajitno, saya sampaikan beberapa catatan terutama mengenai BKR/TKR
dan Re-Ra, yang antara lain saya peroleh dari almarhum ayah saya, Letkol TNI
(Purn.) dr. W. Hutagalung (10.03.1910 - 29.04.2002). Jabatan beliau terakhir
pada Januari 1950, ketika mengundurkan diri dari TNI adalah Kepala Staf "Q" TNI
("Kwartiermeestergeneraal Staf "Q"). Beliau adalah salah satu wakil Kementerian
Pertahanan RI dalam Panitia Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) TNI tahun
1948.
Mengenai masuknya tentara Belanda kembali ke Indonesia, saya kutip a.l. dari
J.A. de Moor, "Westerlings Oorlog", Willy Meelhuijsen, "Revolutie in Soerabaja.
17 Agustus - 1 December 1945", Laurens van der Post, "The Admiral's Bab" dan
beberapa sumber lain.
Semoga catatan ini bermanfaat dalam diskusi ini.
Salam hangat,
Batara R. Hutagalung
--------------------------------------------------------------------
> 1) Kutipan sebagian dari tulisan tsb:
>
> "Di Indonesia tahun 1950an juga terjadi krisis menyusul rencana Wakil
> Presiden Mohammad
> Hatta untuk merasionalisasi BKR, tentara pejuang kemerdekaan Indonesia."
>
Catatan Batara Hutagalung:
Pada 22 Agustus 1945, dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan Penolong
Keluarga Korban Perang (BPKKP), dan di dalam tubuh BPKKP dibentuk organisasi
yang dipersenjatai, yang dinamakan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Memang sesuatu
yang unik, yaitu organisasi bersenjata berada di dalam tubuh suatu organisasi
sosial. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik dengan Tentara Sekutu yang
akan melucuti tentara Jepang, bahwa Republik Indonesia yang baru
diproklamasikan, telah membentuk Angkatan Bersenjata.
Pada 5 Oktober 1945, Presiden Sukarno mengumumkan berdirinya TKR (Tentara
Keamanan Rakyat) sebagai kelanjutan dari BKR. Nama Tentara Keamanan Rakyat
tanggal 7 Januari 1946 berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, kemudian
tanggal 26 Januari 1946 diganti lagi menjadi TRI (Tentara Rakyat Indonesia) dan
akhirnya tanggal 3 Juli 1947 menjadi TNI -Tentara Nasional Indonesia. Setelah
penyerahan kedaulatan (soevereniteitsoverdracht) dari Pemerintah Belanda
kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) di Palais op de Dam,
Amsterdam pada 27 Desember 1949, TNI yang menjadi inti tentara RIS dinamakan
Angkatan Perang RIS (APRIS), di mana mantan tentara KNIL diterima ke dalamnya.
Setelah RIS dibubarkan pada 16 Agustus 1950, maka APRIS berubah menjadi TNI
kembali. Di masa Orde Baru, TNI menjadi ABRI, dan setelah Suharto lengser, maka
ABRI berubah lagi menjadi TNI. Entah sampai kapan
Selain dibentuk BKR/TKR, juga berbagai kelompok pemuda dan elemen masyarakat
membentuk laskar, barisan dan mempersenjatai diri dengan senjata hasil rampasan
dari tentara Jepang. Dalam perebutan senjata di Surabaya dan sekitarnya
tercatat korban di pihak Jepang: 240 tewas terbunuh, 18 orang hilang dan 36
orang luka-luka. Korban di pihak Indonesia juga sangat besar, beberapa sumber
menyebutkan, diperkirakan sekitar 500 orang Indonesia tewas dalam perebutan
senjata di Surabaya dan sekitarnya. Namun hasilnya, seluruh persenjataan yang
dimiliki tentara Jepang jatuh ke tangan rakyat Indonesia di Surabaya dan
sekitarnya.
Pada bulan Oktober 1945 di Surabaya dan sekitarnya, selain BKR/TKR yang
menjadi cikalbakal TNI, juga tercatat sekitar 60 pasukan dan laskar yang
didirikan oleh para pemuda atau karyawan berbagai profesi, seperti Pasukan
Pelajar (TRIP), Pasukan BKR Kereta Api, Pasukan BKR Pekerjaan Umum, Pasukan
Buruh Laut, Barisan Hizbullah, Lasykar Minyak, Pasukan Jarot Subiantoro,
Pasukan Magenda Bondowoso, bahkan ada juga Pasukan Narapidana Kalisosok
(penjara di Surabaya), dll. Kelompok pemuda yang berasal dari suku tertentu
membentuk pasukan sendiri, seperti Pasukan KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia
Sulawesi), Pasukan Pemuda Kalimantan, Pemuda Ponorogo, dan juga ada Pasukan
Sriwijaya, yang sebagian terbesar terdiri dari pemuda mantan Gyugun (sebutan
Heiho di Sumatera) dari Batak dan ada juga yang dari Aceh. Pasukan Sriwijaya
ini telah mempunyai pengalaman bertempur melawan tentara Sekutu di Morotai,
Halmahera Utara, dan setelah Perang Dunia II selesai, dalam perjalanan pulang ke
Sumatera Utara mereka terdampar di Surabaya.
Mereka yang memiliki anak buah, menentukan pangkatnya sendiri; bahkan tidak
tanggung-tanggung, banyak yang mengangkat dirinya langsung menjadi Mayor
Jenderal atau Laksamana. Pengangkatan seseorang untuk menjadi perwira, tidak
memerlukan prosedur panjang lebar, dan kadang-kadang hanya dalam hitungan
menit, seseorang dapat menjadi perwira, dan bahkan 10 menit kemudian langsung
naik pangkat.
Untuk mendapat gambaran mengenai pengangkatan perwira dan kepangkatan di
tahun 1945, ada beberapa ceritera yang menarik, antara lain dari Ruslan
Abdulgani, Kol. TNI (Purn.) Alex Evert Kawilarang dan Letkol TNI (Purn) dr. W.
Hutagalung.
Ruslan Abdulgani menuturkan, setelah selesai pertempuran dahsyat tanggal 28
30 Oktober 1945 di Surabaya, sebagai hasil perundingan Presiden Sukarno dengan
Mayor Jenderal Hawthorn, disepakati untuk membentuk suatu joint committee
(komisi bersama) yang terdiri dari wakil-wakil tentara Republik dan tentara
Sekutu. Ruslan Abdulgani ditunjuk sebagai salah seorang yang mewakili Republik
di badan tersebut. Karena counterpartnya adalah seorang Kapten, Ruslan
Abdulgani menuturkan bagaimana lahirnya seorang Kapten di pihak RI (hal ini
disampaikan dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Komite
Pembela Hak Asasi Rakyat Surabaya Korban Pemboman November 45 di LEMHANNAS RI,
dengan judul The Battle of Surabaya November 1945. Back Ground and
Consequences):
Akhirnya, sebelum pulang diadakan satu pembicaraan dan satu persetujuan,
bahwa sekarang ada truce agreement dan bahwa di dalam truce agreement itu akan
diadakan satu joint committee dan di dalam joint committee dari Inggris adalah
Brigadir Jenderal Mallaby, Kolonel Pugh, Mayor Hudson, Kapten Shaw, Wing
Commander Groom. Dari pihak Indonesia adalah Residen Sudirman, Dul Arnowo,
Atmaji, Muhamad, Sungkono, Suyono, Kusnandar, Ruslan Abdulgani, Kundan. Saya
sekretaris, sana Kapten Shaw. Kapten, sekretaris juga. Des Alwi sama lain lain
itu masuk:
Eh, Cak (panggilan khas etnis Madura pen.), kamu itu berunding dengan
siapa?,
Itu Kapten Shaw,
Lha pangkatmu opo?, (pangkatmu apa?)
Ndak duwé opo-opo, (Nggak punya apa-apa)
Ayo jadi Kapten. Because Shaw is a Captain, I should also be a Captain.
Terus lapor nanggoné Mustopo. [karena Shaw adalah Kapten, saya harus jadi
Kapten juga. Terus melapor ke tempat Mustopo (drg. Musotpo, waktu itu
berpangkat Mayor Jenderal, setelah Re-Ra turun menjadi Kolonel pen.)]
Mus!,
Opo!, (apa)
Ruslan dadékno kapten!, (Ruslan kamu jadikan kapten!)
Kenopo!, (mengapa)
Ngadepi Kapten!, (menghadapi kapten!)
Dadékno kono! (jadikan sana!)
Terus pergi ke Sungkono (Mayor Jenderal, setelah Re-Ra turun menjadi Kolonel.
Kemudian menjadi Panglima Divisi Jawa Timur menggantikan Mayor Jenderal Jono
Sewoyo pen.) saya dapat pakaian dengan bintang tiga. Baru saya ngerti kalau
kapten itu bintang tiga.
Terus dibisiki: Cak, engko né ono letnan, kon ojo ngéné (maksudnya
hormat-red), letnané kudu ngéné, [Cak, nanti kalau ada letnan, kamu jangan
gini (beri hormat- pen.), letnannya yang harus begini]
Oh, ya
Itu nék kolonel kon sing ngéné, (itu kalau kolonel, kamu yang harus gini)
Nék podo kapten?, (kalau sama-sama kapten?)
Menengo waé! (Ya diam saja!)
Maafkan saudara, a Captain is born. (seorang kapten telah lahir)
Demikian tutur Ruslan Abdulgani.
Ceritera lain yang juga unik mengenai kepangkatan disampaikan oleh Alex
Evert Kawilarang, yang sebagai orang sipil langsung mendapat pangkat kapten,
dan 10 menit kemudian naik pangkat menjadi mayor. Pada bulan November 1945,
Kawilarang dan Akhmad Yunus Mokoginta serta Kusno Utomo telah bertugas di
lingkungan ketentaraan, namun belum mempunyai pangkat. Pada suatu hari, ketika
mereka menghadap Mayor Jenderal Didi Kartasasmita, mereka dibawa ke Menteri
Pertahanan Mr. Amir Syarifuddin Harahap. Dalam Otobiografinya Kawilarang
menuturkan (lihat: Alex Evert Kawilarang, Untuk Sang Merah Putih, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, 1988, hlm. 56 58):
Sudah waktunya you dapat pangkat, Kapten, kata Jenderal Didi tiba-tiba.
Lalu beliau mengetuk pintu kamar kerja Menteri Amir Syarifuddin dan
membukanya.
Minister, kata Jenderal Didi memulai pembicaraan. Seperti biasa, percakapan
dilakukan dalam bahasa Belanda. Vindt U goed dat ik hem Kapitein maak? Hij
heeft nog geen rang. (Apakah Anda setuju saya jadikan dia Kapten? Ia belum
mempunyai pangkat.)
O zeker, zeker, (O, tentu saja, tentu saja) kata Menteri Amir. Beliau cuma
manggut-manggut saja. Tak sedikit pun mengangkatkan dagunya. Apalagi melihat
kepada sayapun, tidak.
Wel gefeliciteerd! (Selamat!) katanya. Lalu meneruskan dengan tugasnya:
membaca apa yang dipegangnya, sehelai kertas, entah apa isinya.
Panggil Mokoginta dan Kusno Utomo, kata Jenderal Didi kemudian, di luar
kamar kerja Menteri.
Saya pergi, menyeberangi jalan dan menyampaikan panggilan Jenderal Didi.
Mokoginta dan Kusno Utomo kelihatan kaget.
Apakah Pak Didi masih marah? tanya salah seorang di antara mereka.
Tidak, jawab saya. Saya rasa, kalian akan diberi pangkat.
Ternyata memang benar begitu. Pak Didi mengantarkan mereka ke kamar Menteri
dan masuk.
Minister, vindt U goed dat ik hen beiden Kapitein maak? (Bapak Menteri,
apakah Anda setuju saya jadikan mereka berdua Kapten?)
Menteri menjawab lagi, Zeker-zeker, wel gefeliciteerd. (Tentu, tentu,
selamat).
Mereka lalu keluar dari kamar kerja Menteri. Lalu Jenderal Didi berkata,
Dulu, kalian bertiga satu kelas di KMA (KMA = Koninklijke Militaire Academie
-Akademi Militer Kerajaan).atau di CORO (CORO = Corps Opleiding Reserve
Officieren (Korps Pendidikan Perwira Cadangan)?
Bukan, jawab Mokoginta dan Kusno Utomo hampir berbarengan. Kusno di CORO,
Mokoginta di KMA. Dan Kawilarang satu kelas lebih tinggi di KMA.
Kalau begitu, panggil lagi Kawilarang! kata Jenderal Didi.
Saya, yang sudah tidak di gedung itu, dipanggilnya lagi.
Waktu sudah ada di depan Jenderal Didi, saya harus mendengarkan Jenderal itu
berkata, Jij was een klas hoger. Je wordt majoor. Kom mee naar de Menteri!
(Kamu dulu satu kelas lebih tinggi. Kamu jadi Mayor. Mari ikut saya ke Menteri).
Maka saya dibawa lagi ke kamar kerja Menteri Amir. Jenderal Didi mengetuk
pintu kamar kerja Menteri dan kami masuk.
Minister, hij was een klas hoger. Vindt U goed dat ik hem majoor maak?
(Bapak Menteri, dia ini dulu satu kelas lebih tinggi. Apakah Anda setuju saya
jadikan dia mayor?).
Menteri Amir menjawab:Zeker, zeker. Wel gefeliciteerd! (Tentu, tentu.
Selamat!).
Sesudah sepuluh menit berpangkat kapten, saya dipromosikan atau diubah
pangkat saya menjadi mayor. Memang begitulah di zaman revolusi
Demikian penuturan Kawilarang.
Di Surabaya para tokoh masyarakat dan kaum intelektual Indonesia ikut
berperan dalam pembentukan BKR pada bulan September 1945. Salah satunya adalah
dr. Wiliater Hutagalung, yang langsung diberi pangkat Kolonel (setelah Re-Ra,
turun menjadi Letkol). Kol. Hutagalung ditugaskan membentuk BKR/TKR di Gresik,
Jombang, Mojokerto dan Sidoarjo. BKR/TKR ini menjadi cikalbakal Divisi
Brawijaya. Karena seorang Kolonel harus mempunyai ajudan, maka diangkatlah
seorang pemuda berusia 17 tahun bernama Wijoyo Suyono menjadi ajudannya, dengan
pangkat Kapten. Sang ajudan tersebut di kemudian hari menjadi Jenderal bintang
empat, sedangkan Hutagalung sendiri pada Januari 1950, ketika menjabat sebagai
Kepala Staf Q (Kwartiermeestergeneraal Staf Q), mengundurkan diri dari TNI
sebagai protes atas pembentukan RIS dan diterimanya ex KNIL ke tubuh TNI.
Rivalitas antara mantan perwira KNIL dan mantan perwira Peta, telah terlihat
sejak awal pembentukan TKR, terutama dalam pemilihan komandan dan pimpinan.
Walaupun jumlah keseluruhan mantan perwira KNIL jauh di bawah mantan perwira
Peta, namun dalam jabatan pimpinan, jumlah mantan tentara KNIL yang kemudian
menjadi pimpinan di tubuh TNI cukup menonjol. Tanggal 12 November 1945 di
Yogyakarta, diadakan rapat pimpinan tertinggi militer, yang dihadiri oleh
hampir seluruh komandan Divisi, kecuali pimpinan militer dari Jawa Timur, yang
sedang bertempur melawan tentara Inggris. Secara demokratis yang pertama dan
terakhir- diadakan pemilihan Panglima Besar Angkatan Perang. Kolonel Sudirman,
Komandan Divisi V (Kedu-Banyumas, mantan Daidancho (komandan batalyon) Peta di
Kroya, menang suara tipis atas Urip Sumoharjo, pensiunan Mayor KNIL. Dengan
demikian Sudirman menjadi Panglima Besar Angkatan Perang RI yang pertama.
Sudirman, waktu itu berumur 30 tahun dan pangkatnya menjadi Letnan
Jenderal, sedangkan Urip Sumoharjo diangkat menjadi Kepala Staf dengan pangkat
Mayor Jenderal.
Setelah perundingan Renville (delegasi Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL
Raden Abdulkadir Wijoyoatmojo) dan krisis di kabinet Mr. Amir Syarifuddin
Harahap, pada 29 Januari 1948 Wakil Presiden Hatta dilantik sebagai Perdana
Menteri, menggantikan Amir Syarifuddin. Hatta juga merangkap sebagai Menteri
Pertahanan. Hatta melaksanakan Re-Ra (Rasionalisasi dan Reorganisasi) di
kekuatan bersenjata RI, yang telah dirancang di masa kabinet Amir Syarifuddin.
Pada waktu itu di wilayah kekuasaan Republik Indonesia yang de facto diakui
oleh Belanda, yaitu Sumatera dan Jawa, terdapat banyak laskar rakyat/pemuda dan
berbagai barisan serta kelompok bersenjata yang tidak terorganisir dengan baik,
dan bahkan liar. Juga banyak kelompok bersenjata tujuannya hanya merampok dan
membunuh penduduk desa. Banyak pasukan yang hanya memiliki sedikit senjata.
Diperkirakan, pada waktu itu terdapat sekitar 500.000 orang yang tergabung
dalam berbagai kekuatan/kelompok bersenjata, termasuk TNI, sedangkan jumlah
persenjataan yang dimiliki, diperkirakan tidak mencapai 100.000 pucuk, itupun
semuanya yang ditinggalkan atau direbut dari tentara Jepang.
Kol. dr. W. Hutagalung ditunjuk sebagai salah satu wakil dari kementerian
pertahanan untuk duduk di panitia Re-Ra.
Tujuan utama Re-Ra sebenarnya adalah:
Melebur seluruh laskar dan kelompok bersenjata ke dalam TNI, sehingga semua
kekuatan bersenjata Republik Indonesia berada di bawah satu komando, yaitu TNI.
Menyusun struktur dan hirarki di tubuh TNI setelah peleburan semua kelompok
bersenjata ke dalam TNI.
Menyesuaikan kepangkatan dengan jabatan, sehingga semua pangkat turun paling
sedikit satu tingkat, dan bahkan ada yang turun sampai tiga tingkat.
Ratio senjata-prajurit ditetapkan 1 berbanding 4, artinya satu senjata untuk
4 prajurit.
Menyusun struktur komando dan wilayah pertahanan (Wehrkreise) di Jawa dan
Sumatera, dalam bentuk dan susunan yang efektif, karena sudah diperkirakan,
Belanda akan segera melancarkan agresi militer kedua, yang terbukti dilancarkan
oleh Belanda pada 19 Desember 1948.
Mereka yang tidak dapat ditampung di TNI, harus kembali menjadi warga sipil.
Namun, dalam pelaksanaannya banyak kalangan yang tidak puas dan menuduh Hatta
menggunakan kesempatan untuk menyingkirkan perwira-perwira yang berafiliasi
kepada lawan-lawan politiknya. Konflik internal di kalangan Republik baik
politik maupun militer- yang telah berlangsung sejak tahun 1945, mencapai
puncaknya pada September 1948, yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Madiun
(Madiun Affairs), dan waktu itu tidak disebut sebagai Pemberontakan PKI.
Perang Dingin antara kubu kapitalis dipimpin oleh Amerika Serikat dengan kubu
komunis dipimpin oleh Uni sovyet telah dimulai sejak pertengahan tahun 1947,
dan perebutan pengaruh dan kekuasaan kedua kubu tersebut juga terjadi di
Indonesia. Kelompok kiri di Indonesia yang berafiliasi ke Moskow, dihancurkan
oleh kelompok nasionalis dan kelompok kanan lain yang didukung oleh Amerika
Serikat. Di masa Orde baru, Peristiwa Madiun disebut sebagai Pemberontakan
PKI.
Pelaksanaan Re-Ra sempat terhalang selama agresi militer Belanda antara 19
Desember 1948 Agustus 1949. Setelah Jenderal Sudirman meninggal pada 29
Januari 1950, TNI, yang sebelum Re-Ra memiliki sekitar 60-an perwira tinggi
dengan pangkat Jenderal/Laksamana AL, tidak memiliki seorangpun perwira dengan
pangkat Jenderal/Laksamana. Pangkat tertinggi adalah Kolonel. Kepala Staf AP
Kolonel T.B. Simatupang. Kepala Staf AD Kolonel A.H. Nasution. Para panglima
Divisi juga berpangkat Kolonel.
Pada waktu itu, TNI mengikuti sistim kepangkatan Belanda, yang tidak mengenal
pangkat brigadir jenderal. Setelah TNI mengadopsi sistim kepangkatan Inggris,
baru ada pangkat brigadir jenderal.
Yang disebut sebagai "Peristiwa 17 Oktober 1952", bukanlah kudeta terhadap
pemerintahan Sukarno, melainkan ketidak senangan pimpinan TNI terhadap
intervensi yang kuat dari politisi, terutama dari parlemen peninggalan dari
Republik Indonesia Serikat (RIS), yang masih dikuasai oleh wakil-wakil dari 14
negara bagian bentukan van Mook. TNI menuntut pembubaran parlemen yang dinilai
ingin memecahbelah TNI, dan mengembalikan kekuasaan mantan perwira KNIL yang
telah diterima TNI, sebagai hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB).
Beberapa mantan tentara KNIL yang hingga akhir tahun 1949 masih bertempur di
pihak Belanda melawan Republik Indonesia dan TNI, di tahun 70-an telah menjadi
perwira tinggi TNI.
-------------------------------------------------------------------------
> 2) Kutipan sebagian dari tulisan tsb:
>
> "Sama seperti rakyat Indonesia traumatik dengan kedatangan tentara
> Belanda tahun 47, . . "
>
Catatan Batara R. Hutagalung:
Tahun 1942 jumlah tentara Belanda termasuk pribumi yang menjadi serdadu KNIL
seperti Raden Abdul Kadir Wijoyoatmojo- yang berhasil melarikan diri ke
Australia hanya sekitar 1000 orang. Mereka kemudian dapat merekrut orang dari
Suriname dan Curacao untuk menjadi tentara, sehingga saat Jepang menyerah pada
bulan Agustus 1945, jumlah tentara Belanda yang berada di Australia sudah
mencapai sekitar 5000 orang.
Tanggal 27 Agustus 1945, Letnan C.A.M. Brondgeest dari Angkatan Laut Kerajaan
Belanda memimpin 11 orang yang diterjunkan di Pangkalanbrandan, Sumatera Utara.
Brondgeest ditugaskan untuk mengkoordinasi pemulihan tawanan serta interniran
Sekutu yang berada di Sumatera Utara. Pada 6 September 1945 Brondgeest mulai
merekrut semua orang mantan tentara KNIL yang berada di kota Medan dan
sekitarnya. Dalam waktu singkat dia dapat mengumpulkan ratusan orang dan untuk
mengelabui pihak Republik Indonesia, mereka direkrut menjadi polisi yang
membantu Brondgeest.
Pada 1 September 1945, van Mook bersama van der Plas menemui Mountbatten di
Kandy, Ceylon (Sri Lanka), untuk menindak-lanjuti hasil perundingan CAA (Civil
Affairs Agreement) 24 Agustus 1945 di Chequers dekat London, antara Belanda dan
Inggris, serta tindaklanjut hasil keputusan konferensi Yalta dan Deklarasi
Potsdam. Nampaknya, misi van Mook dan van der Plas berhasil, karena setelah
pertemuan tersebut, Mountbatten mengeluarkan perintah tertanggal 2 September
1945 kepada pada komandan Divisi, termasuk komandan Divisi 5, dengan kalimat
yang kemudian berakibat fatal bagi rakyat Indonesia, terutama di Surabaya:
Headquarters, S.E.Asia Command
2 Sept. 1945.
From : Supreme Commander S.E.Asia
To : G.O.C. Imperial Forces.
Re. Directive ASD4743S.
You are instructed to proceed with all speed to the island of
Java in the East Indies to accept the surrender of Japanese Imperial Forces on
that island, and to release Allied prisoners of war and civilian internees.
In keeping with the provisions of the Yalta Conference you will
re-establish civilians rule and return the colony to the Dutch Administration,
when it is in a position to maintain services.
The main landing will be by the British Indian Army 5th Division,
who have shown themselves to be most reliable since the battle of El Alamein.
Intelligence reports indicate that the landing should be at
Surabaya, a location which affords a deep anchorage and repair facilities.
As you are no doubt aware, the local natives have declared a
Republic, but we are bound to maintain the status quo which existed before the
Japanese Invasion.
I wish you God speed and a sucessful campaign.
(signed)
Mountbatten
Vice Admiral.
Supreme Commander S.E.Asia.
Pada 14 September 1945, Letnan II (Cadangan) Raymond Paul Pierre Westerling
dengan pesawat udara mendarat di Medan memimpin rombongan dengan nama sandi
Status Blue, yang terdiri dari Sersan B. de Leeuw, Sersan J. Quinten, Liaison
Officer Inggris Kapten Turkhaud dan Prajurit Sariwating asal Ambon. Westerling
membawa seragam dan persenjataan untuk 175 orang. Mereka diperbantukan kepada
Brondgeest.
Westerling, yang dijuluki si Turki karena lahir di Istambul, Turki, pada 31
Agustus 1919 adalah anak kedua dari Paul Westerling dan Sophia Moutzou, yang
berasal dari Yunani. Dia masuk dinas militer pada 26 Agustus 1941 di Kanada.
Pada 27 Desember 1941 dia tiba di Inggris dan bertugas di Brigade Prinses Irene
di Wolferhampton, dekat Birmingham. Westerling termasuk 48 orang Belanda
sebagai angkatan pertama yang memperoleh latihan khusus di Commando Basic
Training Centre di Achnacarry, di Pantai Skotlandia yang tandus, dingin dan tak
berpenghuni.
Tanggal 25 Juni 1945 dia masuk ke dinas KNIL dengan pangkat (reserve) tweede
luitenant (Letnan II Cadangan) dan ditugaskan di Sri Lanka pada Anglo-Dutch
Country Section yang di kalangan Belanda disebut Korps Insulinde (KI).
Sejak kedatangannya di Indonesia pada bulan Desember 1945, Kapten KNIL W.J.
Schneepens mengembangkan gagasan untuk membentuk suatu speciaale troepen
(pasukan khusus) dalam KNIL (Ayahnya, Lekol W.B.J.A. Scheepens adalah perwira
Korps Marechaussee marsose- yang bertugas di Aceh, dan tewas tahun 1913
akibat tusukan rencong). Gagasan ini kemudian mendapat persetujuan pimpinannya.
Pada 15 Juni 1946 dia mendirikan pusat pelatihan yang dinamakan Depot Speciale
Troepen DST (Depot Pasukan Khusus) yang ditempatkan langsung di bawah
Directoraat Centrale Opleidingen - DCO (Direktorat Pusat Pelatihan) yang
dipimpin oleh Mayor Jenderal KNIL E. Engles. Direktorat ini baru dibentuk
setelah Perang Dunia II untuk menangani pelatihan pasukan yang akan dibentuk di
India Belanda. Kamp dan pelatihan DST pertama ditempatkan di Polonia, Jakarta
Timur.
Pada 20 Juli 1946, Westerling diangkat menjadi Komandan pasukan khusus ini.
Awalnya, penunjukkan Westerling memimpin DST ini hanya untuk sementara sampai
diperoleh komandan yang lebih tepat, dan pangkatnya pun tidak dinaikkan, tetap
Letnan II (Cadangan). Namun dia berhasil meningkatkan mutu pasukan menjelang
penugasan ke Sulawesi Selatan, dan setelah berhasil menumpas perlawanan
rakyat pendukung Republik di Sulawesi Selatan, dia dianggap sebagai pahlawan
namanya membumbung tinggi dan pangkatnya naik menjadi kapten.
Salah satu butir perjanjian CAA adalah, tentara Inggris dibantu oleh 2
Divisi tentara Australia- membersihkan kekuatan bersenjata pendukung Republik
Indonesia, dan wilayah yang telah dibersihkan, diserahkan kepada NICA
(Netherlands-Indies Civil Administration), yang tak lain adalah KNIL.
Sejak September 1945, secara diam-diam pasukan-pasukan Belanda masuk ke
Indonesia, sebagian dengan kedok NICA dan petugas RAPWI (Recovery of Allied
Prisoners of War and Internees - Pemulihan Tahanan Perang dan Interniran
Sekutu).
3 Divisi tentara Inggris di bawah Letnan Jenderal Philip Christison
membersihkan kekuatan bersenjata RI di Jawa dan Sumatera, dan 2 Divisi
tentara Australia di bawah Letnan Jenderal Leslie Ming the Merciless
Morshead, membersihkan pendukung bersenjata RI di wilayah Indonesia timur.
Ternyata Jenderal Ming the Merciless (Ming tokoh kejam dalam fiksi Flash
Gordon- yang Tak Kenal Ampun) bekerja lebih cepat dari Christison, dan awal
Juli 1946, berhasil membersihkan kekuatan bersenjata pendukung RI di wilayah
Indonesia timur, dan pada 13 Juli 1946, secara resmi seluruh wilayah Indonesia
timur diserahkan kepada NICA. Pada 15 Juli 1946, van Mook menggelar
Konferensi Malino, dekat Makassar, untuk meletekkan dasar pembentukan Negara
Indonesia Timur.
Pada 3 Maret 1946, 60 orang serdadu Belanda tiba di Indonesia dan langsung
dibawa ke Bandung, di mana mereka memperoleh pelatihan dari mantan perwira
Belanda mantan anggota Korps Insulinde. Setelah itu, realisasi untuk
pembentukan pasukan parasutis berjalan dengan cepat. Pada 12 Maret 1946, Letnan
KNIL Jhr. M.W.C. de Jonge, Letnan KNIL Sisselaar dan Letnan KNIL A.L. Cox (dari
Angkatan Udara) ditugaskan ke Eropa untuk melakukan penelitian serta meminta
bantuan dari unit parasutis Inggris dan melakukan segala sesuatu yang
memungkinkan pelatihan parasutis di Hindia Belanda.
Pada 13 Maret 1946, Letnan de Koning dan Letnan van Beek, dua perwira Belanda
yang pernah bertugas di Korps Insulinde, dipanggil dari Sri Lanka ke Jakarta
untuk menjadi pelatih calon pasukan para. Pada 15 Maret 1946 secara resmi
School voor Opleiding van Parachutisten SOP (Sekolah Pelatihan Parasutis)
didirikan dan Kapten C. Sisselaar menjadi komandan pertamanya. Pasukan jebolan
SOP inilah yang kemudian digunakan dalam agresi militer Belanda kedua pada 19
Desember 1948 untuk menduduki Yogyakarta, Ibukota Republik Indonesia waktu itu.
Agar supaya tidak dapat diketahui oleh pihak Republik, kamp pelatihan dipilih
sangat jauh, yaitu di Papua Barat. Semula dipilih Biak, di mana terdapat bekas
pangkalan udara tentara Amerika yang masih utuh. Kemudian pada bulan April
tempat pelatihan dipindahkan ke Hollandia, juga di Papua Barat, yang arealnya
dinilai lebih tepat untuk dijadikan kamp pelatihan.
Yang dapat diterima menjadi anggota pasukan para tidak boleh melebihi tinggi
1,85 m dan berat badan tidak lebih dari 86 kg. Selain tentara yang berasal dari
Belanda, orang Eropa dan Indo-Eropa juga pribumi yang menjadi tentara KNIL ikut
dilatih di sini. Mereka berasal dari suku Jawa, Sunda, Ambon, Menado, Timor,
Melayu, Toraja, Aceh dan beberapa orang Cina. Pelatihan yang dimulai sejak
bulan April 1946 sangat keras, sehingga banyak yang tidak lulus pelatihan
tersebut. Sekitar 40% pribumi, 20% orang Eropa dan 15% orang Indo-Eropa
dinyatakan tidak lulus menjalani pelatihan.
Pada 1 Mei 1947 telah terbentuk Pasukan Para I (1e para-compagnie) yang
beranggota 240 orang di bawah pimpinan C. Sisselaar, yang pangkatnya naik
menjadi Kapten. Pada 1 Juni 1947, pasukan para tersebut dibawa ke lapangan
udara militer Belanda, Andir (sekarang bandara Hussein Sastranegara), di
Bandung. Dengan demikian pasukan ini berada tidak jauh dari kamp pelatihan
tentara KNIL di Cimahi.
Spoor, yang lahir di Amsterdam pada 12 Januari 1902 mencatat karir yang
sangat pesat. Tahun 1945 dia berpangkat Kolonel, dan kemudian tahun 1946 dia
menggantikan Letnan Jenderal van Oyen menjadi Panglima Tertinggi Tentara
Belanda di Indonesia.
Akhir November 1946, seluruh pasukan 15th British Army Corps, yang merupakan
tentara Sekutu, ditarik dari Indonesia, dan secara resmi, posisinya diambil
alih oleh KNIL (Koninklijke Nederlands Indische Leger - AD Kerajaan
India-Belanda) dan KL (Koninklijke Landmacht - Angkatan Darat Kerajaan). Hampir
seluruh persenjataan tentara sekutu, terutama senjata beratnya, diwariskan
kepada KNIL dan KL, yang pada saat itu telah berbekuatan sekitar 80.000
personal.
Kekejaman tentara Belanda pada waktu itu telah diketahui oleh pihak sekutu,
sebagaimana digambarkan oleh Gilbert MacKereth, The British Minister in
Indonesia. Di akhir masa tugasnya di Indonesia dia membuat laporan kepada
Pemerinrah Inggris, di mana dia memberikan catatan, bahwa keganasan perilaku
Belanda dan para serdadunya terhadap rakyat Indonesia telah membuat syok
serdadu Inggris. Mengenai laporan Mackereth, van der Post menulis (lihat:
Laurens van der Post, The Admirals Baby, hlm. 173):
Gilberth MacKereth, in his own report to the Secretary of State at the end
of his mission, was to remark how the brutal behaviour of the Dutch and their
soldiery towards the Indonesians had schocked the ordinary British soldiers.
Dengan demikian, tentara Belanda masuk kembali ke Indonesia bukan tahun 1947,
melainkan sudah mulai 27 Agustus 1945. Selain itu, setelah Jepang menyatakan
menyerah pada 15 Agustus 1945, ribuan tentara Belanda yang diinternir oleh
Jepang, dibebaskan kembali, dan sebagian dari mereka -yang kondisi kesehatannya
memungkinkan- direkrut kembali, mula-mula dengan kedok sebagai polisi, kemudian
resmi menjadi anggota KNIL.
=====================================================
"I. Bramijn" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> IBRAHIM ISA dari BIJLMER
> --------------------------------------
> 08 Juni 2006.
>
> MENGUTIP FAKTA-FAKTA SEJARAH ---- USAHAKAN SEKOREK MUNGKIN.
> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
>
>
>
> Belum lama Radio Nederland > 2006> menyiarkan sebuah tulisan berjudul "Krisis
> Timor Leste . . ."
> Yang menganalisa situasi Timor Leste dewasa ini, khususnya sehubungan
> dengan pergolakan dan konflik intern di negeri tsb.
>
> Tulisan tsb informatif dan berusaha analitis.
> Namun, ada dikemukakan fakta-fakta sejarah yang menurut catatan yang
> diketahui selama ini, tidak sesuai dengan kenyataan.
> Maka Penulis (I.I.) berusaha memberikan gambaran yang lebih sesuai.
>
> * * *
>
> Di bawah ini dikutip bagian-bagian tertentu yang relevan dari tulisan
> Radio Nederland tsb., kemudian dikomentari seperlunya:
>
> 1) Kutipan sebagian dari tulisan tsb:
>
> "Di Indonesia tahun 1950an juga terjadi krisis menyusul rencana Wakil
> Presiden Mohammad
> Hatta untuk merasionalisasi BKR, tentara pejuang kemerdekaan Indonesia."
>
> Komentar:
> Di Indonesia akhir tahun 1950-an tak ada krisis yang menyangkut suatu
> rencana merasionalisasi BKR, Badan Keamanan Rakyat. Satu kenyataan:
> Pada akhir tahun 1950-an BKR sudah lama tak ada, sudah
> berkembang/berubah/dilebur menjadi, TKR, lalu TRI, selanjutnya TNI,
> menjadi APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesi Serikat, lalu
> ABRI/TNI lagi.
> Kenyataan lainnya, pada akhir tahun 1950-an, Wapres Hatta tak lagi
> duduk dalam lembaga eksekutif langsung.
>
> Yang dimaksudkan dengan "krisis dalam tentara nasional Indonesia" pada
> periode pemerintahan Moh. Hatta tsb , kiranya adalah konsep
> "rasionalisasi" Wapres / PM Moh Hatta yang dilaksanakannya sebagai
> kepala pemerintahan presidensil, setelah jatuhnya kabinet Amir
> Syarifuddin (Pertengahan 1948). Salah satu kelanjutan dari
> "rasionalisasi" Hatta, adalah meletusnya "Peristiwa Madiun".
> Mr. Amir Syarifuddin adalah tokoh pimpinan PKI, pernah menjabat
> Menteri Pertahanan RI, kemudian Perdana Menteri RI. Setelah Peristiwa
> Madiun (1948) tanpa proses pengadilan yang wajar kemudian dieksekusi
> di desa Ngalihan, Jawa Tengah oleh kekuasaan militer TNI di bawah
> Gubernur Militer Gatot Subroto, yang berada di bawah pemerintahan
> presidensil Wapres Moh. Hatta..
>
> Mr Amir Syaifuddin terlibat dalam pembangunan dan pembentukan tentara
> nasional Indonesia sejak Revolusi Agustus 1945. Tidak heran, bahwa di
> dalam tentara nasional Indonesia tidak sedikit terdapat
> pengaruh PKI dan Kiri. Selain itu sejak revolusi 1945 terbentuk
> kekuatan Kiri bersenjata yang merupakan bagian dari Pesindo
> Sosialis Indonesia>.
>
> Mengenai BKR (Badan Keamanan Rakyat).: -- BKR adalah badan kekuatan
> bersenjata utama yang terbentuk sejak permulaan Revolusi Agustu 1945.
> Kekuatan bersenjata ini, termasuk kekuatan-kekuatan bersenjata dan
> lasykar-lasykar lainnya, kemudian berkembang menjadi
> Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lalu menjadi Tentara Republik Indonesia
> (TRI). Selanjutnya berkembang menjadi TNI. Perubahan dan perkembangan
> itu berlangsung selagi parpol PKI dan kekuatan Kiri lainnya masih
> punya pengaruh penting di dalam kekuatan bersenjata revolusi. Amir
> Syarifuddin sebagai salah seorang Menteri Pertahanan RI punya peranan
> dalam pembentukan dan pembangunan Tentara Republik Indonesia sejak BKR
> (Badan Keamanan Rakyat) didirikan dalam tahun 1945. Dengan demikian,
> yang dirasionalisasi oleh Hatta bukan BKR tetapi TRI/TNI.
>
> * * *
>
> 2) Kutipan sebagian dari tulisan tsb:
>
> "Sama seperti rakyat Indonesia traumatik dengan kedatangan tentara
> Belanda tahun 47, . . "
>
> Komentar :
> Tentara Belanda datang di Indonesia sudah sejak 1945/46. Membonceng di
> belakang tentara Sekutu/Inggris, Australia. Kedatangan tentara
> Belanda, bukan baru terjadi dalam tahun 1947. Tahun 1947 kekuatan
> militer Belanda sudah siap untuk berperang, maka secara
> terang-terangan melakukan dua kali agresi terhadap Republik Indonesia
> (1947 kemudian 1948). Agresi Belanda itu dilakukan atas nama "aksi
> kepolisian".
>
> Sekadar kutipan dari Ensiklopedia WIKIPEDIA:
>
> "De Eerste Divisie "7 December" werd in 1946 als expeditionaire macht
> (EM) naar de Oost gezonden om in Indië, 'rust, orde en veiligheid' te
> herstellen. Nederland was van plan om Indië langs geleidelijke weg een
> grotere zelfstandigheid te geven, echter het uitroepen van de
> onafhankelijke Republiek Indonesia twee dagen na de Japanse
> capitulatie versnelde deze gebeurtenissen."
>
> * * *
>
> 3) Kutipan sebagian dari tulisan tsb:
>
> "Impunitas bagi anggota TNI dalam bertugas menjaga negara kesatuanNKRI
> merupakan doktrin negara warisan Orde Baru yang dipelihara rapi oleh
> negara pasça-Soeharto bahkan, ironisnya, juga oleh sebagian oposisi
> kiri dan kanan di dalam dan di luar negeri."
>
> Komentar:
> Sulit mencari contoh: -- Dalam kesempatan apa, dimana dan kapan bisa
> disaksikan bahwa oposisi Kiri di dalam dan luar negeri, yang membela
> "impunitas bagi TNI" sebagai doktrin negara. Kekuatan Kiri di luar
> maupun di dalam negeri jelas diketahui adalah korban impunitas TNI.
> PRD, Partai Rakyat Demokratik (Indonesia) yang di dalam negeri adalah
> suatu parpol Kiri. Sebagai kekuatan Kiri juga dengan tegas mengutuk
> "impunitas" TNI baik secara umum maupun dalam hubungannya dengan
> kebijakan pemulihan keamanan di Aceh.
>
> Di dalam dan luarnegeri, identitas kaum Kiri Indonesia yang penting
> a.l. adalah melakukan oposisi dan protes terhadap impunitas TNI, tidak
> perduli demi apapun doktrin tsb diberlakukan.
>
> Lain halnya dengan kasus pemberontakan bersenjata kaum separatis
> melawan Republik Indonesia. Tidak perduli apakah itu DI, TII, Angkatan
> Perang Ratu Adil di bahwah Kapten (KNIL) Westerling,
> pemberontakan PRRI/Permesta, RMS, OPM maupun GAM, ----- oposisi Kiri
> pada pokoknya menentangnya dan membela keutuhan wilayah dan kedaulatan
> Republik Indonesia, sesuai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17
> Agustus 1945.
>
> "Impunitas" TNI, "ketiadan hukum" bagi TNI, adalah suatu pelanggaran
> besar terhadap HAM, yang menurut catatan yang dikenal, dilakukan oleh
> ABRI di bawah Orba, juga hingga kini. Oleh karena itu selalu ditentang
> dan dilawan oleh kaum oposisi Kiri di dalam maupun di luar negeri.
>
> Komentar selesai.
>
> * * * *
>
>
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
You can search right from your browser? It's easy and it's free. See how.
http://us.click.yahoo.com/_7bhrC/NGxNAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
