http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=153204
DUKUNGAN POLITIK Golkar Hanya Dijadikan "Pemadam Kebakaran" Kamis, 24 Agustus 2006 JAKARTA (Suara Karya): Partai Golkar tidak memperoleh kompensasi politik yang memadai atas dukungan yang mereka berikan terhadap pemerintahan Presiden Yudhoyono. Bahkan Golkar hanya dimanfaatkan pemerintah sebagai "pemadam kebakaran". "Selama dua tahun pemerintahan SBY-JK, posisi Golkar selalu dipinggirkan dan tidak pernah diberi peran atau pun posisi yang layak sebagai partai pendukung pemerintah. Wajar saja kalau kemudian ada ketidakpuasan dan desakan agar Golkar mengevaluasi atau bahkan menarik dukungan terhadap pemerintah," kata pengamat politik J Kristiadi di Jakarta, Rabu kemarin. Menurut Kristiadi, Golkar sudah menempatkan diri sebagai partai pendukung pemerintah -- antara lain diwujudkan dengan sikap Fraksi Partai Golkar di DPR yang selalu mendukung setiap kebijakan pemerintah. Tapi posisi tersebut lebih banyak dimanfaatkan pemerintah. Kristiadi berpendapat, peran dan posisi kuat Golkar di DPR cenderung dimanfaatkan pemerintah sebagai "pemadam kebakaran". Posisi Golkar cenderung dimanfaatkan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan. Padahal bagaimana kebijakan itu muncul, Golkar sebagai institusi partai tidak pernah dilibatkan. "Dengan kondisi seperti itu, secara politik Golkar jelas dirugikan," katanya. Kristiadi melihat desakan agar Golkar mengevaluasi atau bahkan menarik dukungan pada pemerintah pada dasarnya merupakan tekanan agar pemerintah lebih memerhatikan Golkar. "Elite Partai Golkar ingin posisi benar-benar jelas. Apakah Golkar dianggap sebagai 'pemadam kebakaran' atau sebagai aset penguasa? Kalau sebagai aset, tentu elite-elite Partai Golkar harus diberi posisi penting," ujarnya. Desakan agar Golkar menarik dukungan terhadap pemerintah juga mencerminkan kerancuan struktur politik. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, tapi menghadapi praktik-praktik parlementarian. "Wacana ini dijadikan pintu masuk untuk memikirkan struktur pemerintahan," kata Kristiadi. Sementara itu, mantan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta Presiden Yudhoyono agar lebih memperbaiki model kepemimpinannya sebelum memikirkan perombakan (reshuffle) kabinet. "Dilaksanakan atau tidak reshuffle, itu bukan persoalan. Yang terpenting saat ini adalah memperbaiki model kepemimpinan," katanya. Amien menuturkan, Presiden harus bersikap lebih lurus dan berani ambil risiko serta punya semangat. Dia memberikan ilustrasi soal perombakan kabinet dengan gaya kepemimpinan dalam militer. "Tidak ada prajurit yang keliru, tapi komandan yang salah. Artinya, yang harus diperbaiki adalah komandan. Bukan prajurit yang harus diganti," katanya. Dengan begitu, andai Presiden melakukan perombakan kabinet, itu tetap akan tidak berarti jika gaya kepemimpinan Presiden tidak diubah. "Kalau model kepemimpinan masih maju mundur dan hanya sebatas berwacana, pemerintahan tetap tidak akan berjalan," kata Amien. Dia juga mengatakan, kalau ada menteri yang tidak mampu menjalankan tugas, maka tugas-tugas itu seharusnya diambil-alih agar tidak mengganggu pemerintahan secara keseluruhan. Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mempersilakan Presiden mengganti menteri-menteri asal PKS. Selama proses reshuffle tersebut objektif, katanya, PKS tetap siap membantu pemerintah dari dalam maupun luar kabinet. Di lain pihak, Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, evaluasi Presiden terhadap kinerja menteri-menteri tidak hanya dilakukan satu tahun sekali, melainkan bisa dilakukan setiap saat. Itu, katanya, untuk memantau efektivitas kinerja menteri-menteri. (M Kardeni/Novi/Agus ++++ http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=153147 KINERJA PEMERINTAHAN AS Hikam: Menteri KabinetTerpecah di Bawah SBY dan JK Kamis, 24 Agustus 2006 JAKARTA (Suara Karya): Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad AS Hikam berpendapat, kinerja menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) harus dibuat solid dan jangan terpecah. "Saat ini sebagian tim (menteri di) kabinet ada yang berada di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sementara yang lainnya ada di bawah kendali Wapres Jusuf Kalla. Nah, dua tim ini harus disatukan dulu," kata AS Hikam kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Hikam yang juga anggota Komisi I DPR itu melanjutkan, Presiden Yudhoyono merupakan sosok pemimpin yang memiliki tipe mengandalkan kerja sama tim. Dengan demikian, katanya, ia membutuhkan sebuah tim kabinet yang solid. "Persoalannya, sejak awal tim ini sudah terbelah dua," katanya. Hikam mencontohkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin semasa menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu imbas dari manajemen pemerintahan yang kurang tertata baik. Terkait kasus itu Presiden Yudhoyono memerintahkan agar pemeriksaan jalan terus dan berkali-kali menyatakan pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi dan tidak ada tebang pilih. Sementara Wapres justru menyatakan secara terbuka bahwa Hamid tidak bersalah dalam kasus korupsi di KPU. "Publik nasional maupun internasional akan melihat bahwa manajemen pemerintah tidak jalan," kata mantan Menristek di era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut. Hikam menambahkan, jika pemerintah tetap ingin melakukan perombakan menteri di kabinet maka yang dilakukan sebaiknya bukan sekadar aksi ganti orang, melainkan diarahkan pada upaya perampingan kabinet. Hikam usul sejumlah kementerian negara dihilangkan. "Kementerian negara yang tidak ada gunanya dihilangkan saja, seperti Kementerian Negara Daerah Tertinggal dan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga. Sebagai kementerian negara, kementerian itu menyuruh tidak bisa, duit tidak punya. Saya pernah menjadi menteri negara, jadi saya tahu," katanya. Dikatakannya, karena memang tidak jelas perannya maka tidak jelas ukuran keberhasilan atau kegagalannya. Bahkan, Tim Indonesia Bangkit- tim yang terdiri atas para ekonom yang menilai kinerja masing-masing kementerian, sulit menilai kinerja kementerian negara tersebut. Menurut Hikam, setelah kementerian negara dihilangkan, tugas dan fungsinya selanjutnya cukup diserahkan kepada pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen). (Victor AS) [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
