Secara sederhana, penelitian tersebut hanya memberi secuil gambaran bagaimana
respon dari sebagian penduduk tentang perda-perda yang bernuansa syariah Islam.
Kalau saya, kalau pengin melihat orientasi politik warga negara indonesia ke
depan ya melihat dari hasil pemilihan umum kemarin. Terlepas dari adanya
manipulasi data, mobilisasi atau lainnya yang masih dapat diperdebatkan,
hasilnya sebagian besar warga negara masih memilih partai-partai yang mengusung
nasionalisme,kerakyatan, demokratisasi dibumbui dengan kharisma ketokohan
seseorang dan bukan partai yang mendasarkan pada nilai-nilai agama tertentu.
Fenomena perda-perda yang bernuansa agama tertentu, khan itu fenomena
interpretasi yang terlalu luas terhadap undang-undang pemerintahan daerah,
seolah-olah Bupati/walikota bisa dengan mudah membuat peraturan daerah
seenaknya sendiri tanpa ditunjang dengan pengetahuan yang cukup tentang hukum
perundang-undangan apalagi realitas yang ada misalnya tentang kemiskinan,
pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.
Sebenarnya kalau kita mengamati perda-perda -apapun perdanya, bukan hanya
yang bernuansa syariah-yang dibuat oleh pemkab/pemkot, kita bisa mengamati dari
dua hal :
1. Prosesnya, apakah prosesnya sudah memenuhi peraturan perundangan yang
berlaku atau belum
2. Substansinya, apakah substansi dari perda-perda tersebut sudah benar dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.
Kalau dua hal tersebut sudah benar, tinggal sekarang menentukan apakah itu
menjadi prioritas utama daerah tersebut atau belum. apakah mau ngurus masalah
moral, ahlak, etika dari penduduk itu (masih jadi pertanyaan juga, apakah
masalah agama itu juga suatu yang menjadi ranah publik/negara atau bukan ) atau
mau ngurus sekolah yang rusak, jembatan rusak, kematian ibu melahirkan, anak
yang kena penyakit dulu atau nggak. tapi rata-rata kalau orang ditanya, akan
menjawab kedua-duanya dikerjakan secara bareng..:) itulah tipikal kita, sudah
menentukan skala prioritas, tapi pelaksanaannya beda..
alat yang bisa dipakai untuk mengukur itu sederhana, APBD, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah. apakah alokasi anggaran sudah sesuai
dengan perencanaan atau belum..
oh ya mbak, pengalaman saya kalau bupati ditanya tentang angka kemiskinan,
jumlah anak sekolah dll, dia tidak bisa menjawab secara pasti, karena dia tidak
menguasai dan yang kedua tidak tahu pentingnya data untuk apa.
Wong SBY yang presiden aja bisa salah, apalagi bupati he..he..(bukan
merendahkan, tapi realitas)
tabik
aris solikhah <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Postingan yang menarik... Saya teringat dengan perkataan Bupati Bulukumba yang
pernah berdialog dengan Musdah Mulia di sebuah teve dan sebuah diskusi tentang
hasil prestasinya dalam perda syariah yang sekarang dilanjutkan bupati baru.
Bupati itu mengatakan, sejak Perda syariah diterapkan maka nilai kriminalitas
menurun. Para laki-laki tak perlu lagi tidur di luar rumah dan menunggui
sapinya agar tak dicuri. Hal itu di dukung warga yang non muslim, kata beliau,
kehidupan keluarga makin harmonis karena suaminya setiap malam sering tidur di
rumah ^_^.Pencurian menurun pesat.
Beliau juga mengisahkan waktu dandan istrinya yang salon dan menghabiskan
banyak uang yang diikuti para istri bawahannya. Sejak pakai kerudung, (yang
hanya lima menit) semua serba efektif dan menurunkan uang pergi ke salon.
Walhasil para suami juga tak perlu tertekan mencari uang tambahan untuk biaya
menomboki performa sang istri (baca cari sambilan uang apalagi korupsi) ^_^.
Dan terakhir anak-anak muslim tak malu-malu lagi pergi sekolah karena alasan
dia tak memakai anting-anting . iya lah dipakaikan kerudung.
Saat Ibu Musdah mengkritisi bukankah banyak hal lain yang perlu dipikirkan
dibandingkan Perda syariah yaitu misalnya kemiskinan di Bulukumba yang menurut
data bu Musdah sangat banyak. Lagi, lagi data statistik. Bupati itu bertanya :
" Berapa? Berapa? Berapa? Mana datanya? Lha saya lebih tahu kondisi daerah saya
di banding Anda yang tinggal di Jakarta"
Saya Berpikir, akan lebih bermanfaat LSI menggunakan kemampuannya untuk
membantu BPPS memberikan infomasi akurat data kemiskinan dan pengangguran yang
dalam Pidato Presiden dikatakan menurun. Atau data dari BPPS itu berasal dari
bantuan LSI juga?
salam,
aris
Nugroho Dewanto wrote:
>From: "R. Husna Mulya"
>
>www.kompas.com
>Kamis, 24 Agustus 2006 - 12:01 wib
>
>LSI: Mayoritas Publik Idealkan Pancasila
>
>
>JAKARTA, KAMIS--Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan
>mayoritas publik Indonesia dari Sabang sampai Merauke tetap
>mengidealkan Indonesia mengembangkan sistem kenegaraan berdasarkan
>Pancasila dan hanya sebagian kecil yang menginginkan Indonesia
>seperti negara demokrasi di Barat maupun negara Islam di Timur Tengah.
>
>Menurut Direktur Eksekutif LSI, Denny JA, saat memaparkan hasil
>survei LSI tentang "Respon Publik atas Perda Bernuansa Syariat
>Islam" di Jakarta, Kamis (24/8), mayoritas publik juga setuju
>penerapan hukum nasional yang menjamin keberagaman, dan bukan hukum
>Islam. LSI melakukan survei di 33 provinsi mulai 28 Juli - 3 Agustus
>2006 dengan responden sebanyak 700 orang. Metode yang digunakan
>adalah multistage random sampling dan wawancara tatap muka dengan
>"margin of error" sekitar 3,8 persen.
>
>Berdasarkan survei itu, 69,6 persen publik tetap kokoh mengidealkan
>Indonesia mengembangkan sistem kenegaraan berdasarkan Pancasila, dan
>hanya 3,5 persen yang menginginkan Indonesia seperti negara
>demokrasi Barat, dan 11,5 persen menginginkan seperti negara Islam
>di Timur Tengah.
>
>Idealisme sistem kenegaraan Pancasila, bukan demokrasi ala Barat
>atau ala Timur Tengah, ternyata menyebar rata di mayoritas rakyat
>Indonesia. Bahkan 67,4 persen publik yang beragama Islam
>berpandangan yang sama tentang sistem kenegaraan berdasarkan
>Pancasila, walau tidak sebesar rakyat yang beragama Kristen (81,7
>persen) dan agama lainnya (90,9 persen).
>
>Persepsi yang mengidealkan Pancasila ternyata juga merata di
>berbagai latar belakang politik, termasuk di kalangan pemilih partai
>yang berbasiskan Islam seperti PPP (55,2 persen), walau tidak
>sebesar di parpol yang berbasiskan kebangsaan seperti PDIP (79
>persen), Golkar (74,1 persen) dan Partai Demokrat (71,4 persen).
>
>Mayoritas publik mengidealkan sistem kenegaraan Pancasila karena
>66,7 persen publik merasa bahwa Pancasila adalah ideologi simbolik
>yang lebih cocok dengan keberagaman yang ada, baik dari suku, agama,
>adat, ras maupun golongan.
>"Idealisme terhadap Pancasila bisa pula dianggap pilihan mayoritas
>rakyat Indonesia agar negara kita mengembangkan sistem yang berakar
>dari kultur, tradisi, dan sejarah Indonesia sendiri," kata Denny.
>
>Survei LSI itu juga menunjukkan 64,3 persen publik menyetujui
>penerapan hukum nasional yang menjamin keberagaman, dan bukan
>penerapan hukum Islam. Mayoritas publik yang beragama Islam (61,7
>persen) lebih memilih hukum nasional yang menjamin keberagaman
>dibandingkan hukum Islam. Mayoritas publik yang beragama Kristen
>(78,5 persen) maupun agama lainnya (90,9 persen) juga mendukung
>penerapan hukum nasional.
>
>Perjudian dan pelacuran
>
>Survei LSI itu juga menunjukkan mayoritas publik setuju
>diterapkannya UU Anti Kemaksiatan. Lebih dari 80 persen publik
>setuju diterapkannya aturan yang melarang peredaran minuman keras,
>perjudian, dan pelacuran. Namun, mayoritas (53 persen) setuju agar
>aturan maksiat itu diatur dalam KUHP, sehingga tidak perlu dibuat
>perda. Sebanyak 61 persen publik setuju bahwa kesusilaan dan moral
>ditegakkan melalui penerapan hukum yang konsisten, dan bukan dengan
>perda yang bernuansa syariat Islam.
>
>Publik memberikan respon berbeda atas 3 jenis hukum Islam, yakni
>perdata, pidana, dan tata negara. Mayoritas setuju atas hukum
>perdata Islam, seperti warisan (58,5 persen), perwakafan (59,5
>persen), dan aturan haji sebanyak 75,5 persen. Mayoritas publik
>tidak setuju atas penerapan hukum pidana Islam, seperti menghukum
>yang tidak mengenakan busana muslim (tidak setuju 77,3 persen),
>potong tangan untuk pencuri ( tidak setuju 77,3 persen), hukum
>cambuk untuk pemabuk ( tidak setuju 56,4 persen), rajam untuk orang
>berzinah (tidak setuju 63,3 persen), dan hukum mati untuk murtad (
>tidak setuju 71,2 persen). Selain itu, mayoritas muslim (54,9
>persen) tidak setuju dengan penerapan hukum tata negara Islam.
>
>Survei itu juga menunjukkan bahwa 61,4 persen publik Indonesia
>mengkhawatirkan perda bernuansa syariat Islam akan mendorong
>perpecahan. Kekhawatiran itu bahkan menjadi mayoritas (59,7 persen)
>di kalangan warga Indonesia beragama Islam. Menurut Denny, hasil
>survei LSI itu memperkuat dugaan bahwa mayoritas muslim disini
>memang moderat, dan berbeda dengan mayoritas muslim di Timur Tengah.
>"Sejak Bung Karno hingga era Susilo Bambang Yudhoyono, mereka
>dipimpin oleh Presiden yang memiliki komitmen kuat sekali dengan
>keberagaman yang disimbolkan oleh Pancasila. Bahkan Abdurrahman
>Wahid adalah penggagas keberagaman itu," katanya.
>
>
>Sumber: Antara
>Penulis: Nik
>_______________________________________________________________________
>www.detik.com
>Kamis, 24/08/2006 15:26 WIB
>
>Survei LSI:
>Masyarakat Tolak Perda Syariat
>Ramdhan Muhaimin - detikcom
>
>
>Jakarta - Secara umum masyarakat Indonesia tidak setuju penerapan
>perda bernuansa syariat Islam. Sebab hal itu akan mendorong
>disintegrasi bangsa.
>
>Demikian hasil survei yang dilakukan lembaga Lingkaran Survei
>Indonesia (LSI) yang dipaparkan oleh Direktur LSI Denny JA dalam
>jumpa pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta, Kamis
>(24/8/2006).
>
>Survei tersebut dilakukan terhadap 700 responden di 33 provinsi.
>Survei dilakukan pada 28 Juli hingga 3 Agustus 2006 dengan metode
>multistage random sampling. Teknik pencarian data wawancara tatap
>muka dengan menggunakan kuesioner. Margin of error survei ini 3,8 persen.
>
>Sebanyak 61,4 persen responden menyatakan sangat khawatir penerapan
>perda bernuansa syariat Islam akan memicu konflik di masyarakat,
>tidak khawatir 17 persen dan yang tidak tahu sebesar 21 persen.
>
>Responden terdiri dari berbagai unsur agama, yakni Islam, Kristen
>dan lain-lain. Untuk agama Islam sebesar 86,5 persen, Kristen 11,8
>persen, dan lain 1,7 persen.
>
>Untuk yang beragama Islam, 59,7 persen responden khawatir terhadap
>penerapan perda bernuansa syariat Islam. Sebanyak 19,8 persen
>responden tidak khawatir, dan 20,5 persen responden mengaku tidak tahu-menahu.
>
>Sedangkan untuk responden yang beragama Kristen, sebanyak 69,5
>persen responden mengaku khawatir, 2,4 persen tidak khawatir dan
>28,1 persen tidak tahu-menahu.
>
>"Hasil survei ini mencerminkan apresiasi secara umum masyarakat
>Indonesia terhadap pemberlakuan perda bernuansa syariat Islam," kata Denny.
>
>Responden juga setuju jika peraturan mengenai minuman keras, judi,
>dan pelacuran tidak dibuat dalam bentuk peraturan daerah. Sebab hal
>itu sudah terwakili dalam KUHP. Rinciannya 53 persen setuju, 24
>persen tidak setuju, dan 22,7 persen tidak tahu.
>
>LSI juga melakukan survei tentang sistem politik yang ideal bagi
>Indonesia terhadap responden yang sama. Hasilnya, 69,6 responden
>setuju Pancasila sebagai sistem politik yang ideal bagi Indonesia.
>
>Hanya 11,5 persen responden yang melihat negara Islam Timur Tengah
>sebagai bentuk ideal bagi Indonesia. Selebihnya, 3,5 persen melihat
>Barat sebagai sistem ideal. Sisanya, yakni 13,3 persen mengaku tidak tahu.
>
>"Survei ini menunjukkan fenomena masyarakat muslim Indonesia yang
>moderat. Sekaligus menunjukkan realitas politik Indonesia yang juga
>moderat," tutur Denny. (djo)
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
The great job makes a great man
pustaka tani
nuraulia
---------------------------------
All-new Yahoo! Mail - Fire up a more powerful email and get things done faster.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
Beka Ulung Hapsara
Jln Pati No 16 Menteng
Jakarta 10310
Telp : (62-21)3151362
Hp : 0811853543
---------------------------------
Get your own web address for just $1.99/1st yr. We'll help. Yahoo! Small
Business.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
