Broer Ambon, Aturan dimaksud lebih diutamakan untuk regulasi pemanenan (harvesting) migratory and pelagic fish spt tuna dan keluarganya. Tuna ini memang 'nyebelin'. Dia ditelurkan, menetas dan kecilnya di samudra Hindia sampai selatan Australia (untuk yg di dekatdekat kita) dan sebelum dewasa dia bermigrasi ke pasifik utara dan laut Jepang, dan mencapai dewasa disana sebelum kemudian migrasi balik ke samudra hindia.
Jepang, pengonsumsi ikan terbesar itu sebetulnya bisa memenuhi kebutuhannya dari wilayah lautnya sendiri, tetapi ada market segment di Jepang yg sedang tumbuh, yaitu peminat ikan exotic, dimana ikan sebangsa napoleon, kerapu termasuk di dalamnya. Sementara napoleon, kerapu itu tidak bisa dikategorikan pelagic shg tidak bisa ditangkap berdasarkan aturan spt yg Ambon fwdkan. Selain itu, Jepang yg notorius sbg penjarah potensi laut negara lain tidak memiliki akses ke lokasi ikanikan itu. Disinilah asal masalahnya. Nelayan China, Vietnam, Taiwan, dll itu sebetulnya mencari akses ke sumberdaya laut kita dengan motivasi untuk memenuhi pasar Jepang akan ikan exotic, melalui perjanjian penangkapan ikan pelagic. Tinggallah kita gigit jari. Jadi, usulan paetua Freddy Numbery itu sudah benar, akan lebih bener lagi kalau nelayan sekaligus diajari / dididik untuk bisa memenuhi tuntutan pasar Jepang akan ikan exotic secara langsung, tanpa perantara. Tergantung industrynya, pembangunan fasilitas pengolahan ikan belum tentu jawab yg tepat. Humpuss pernah punya 2 perusahaan pengalengan ikan, di Biak dan Manokwari, skrg duaduanya sdh bangkrut hancur karena masalah pasokan bahan baku dan pasar. Adalah kenyataan bahwa laut kita punya banyak ragam ikan, tapi tidak subur. Pembangunan (apapun) selalu 'path dependent' sehingga 'lompatan' dalam pembangunan selalu membawa konsekuensi mismatch. Habibie gagal dengan lompatannya. Freddy Numberi juga sangat bisa gagal kalau dia mengabaikan 'path dependency' itu. Salam, yk On 8/31/06, Ambon <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > REFLEKSI: Kerjasama bagus, cuma saja kerja samanya bagaimana dan > bagaimana pula pembagian hasilnya. Benar atau tidak, tetapi ada cerita bahwa > salah satu negeri di Afkrika Barat [A] mengadakan perjanjian perikanan > dengan salah satu negeri [B] di Europa. Dalam perjanjian itu dinyatakan > bahwa nelayan dari negeri A bisa menangkap ikan di perairan negeri B, dan > sebaliknya. Kalau dilihat sepintas lau perjanjian ini memang bagus sekali, > tetapi kalau mau dipikir dan ditinjau sejenak bagi pikiran sehat akan timbul > pertanyaan apakah mungkin nelayan dari negeri A yang memakai perahu dayun > atau motor gantung mampu datang ke perairan negara B untuk menangkap ikan? > Jadi barangkali masalahnya tak berbeda bagi kemampuan nelayan rakyat > teristimewa bagi nelayan Sulawesi Utara, Maluku atau Papua untuk pergi > menangkap ikan di perarian Teluk Siam atau Laut Tiongkok Selatan. > > Perjanjian-perjanjian yang merugikan kehidupan rakyat terdapat di semua > bidang. Dikatakan bahwa kekuasaan politik dan ekonomi adalah tak terpisahkan > bagi negara merdeka, tetapi kalau dilihat pada negara Indonesia yang baru > saja merayakan hari proklamasi kemerdekaannya ke 61, gambar yang diperoleh > sangat bertentangan dengan prinsip tsb., salah satu contoh sederhana ialah > dengan perikanan ini. Yang pasti hasil dari politik dan ekonomi yang > dijalankan selama ini memberi kenikmatan bagi kaum elit sipil mau pun > militer. > > http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=244326 > > Kamis, 31 Agt 2006, > > Stop Kerja Sama dengan Thailand-Tiongkok > Setelah RI Rugi Rp 30 Triliun Per Tahun di Bidang Kelautan > > SURABAYA - Kerja sama Indonesia dengan Thailand dan Tiongkok di bidang > kelautan bakal terhenti. Pemerintah Indonesia akan mengakhiri hubungan kerja > sama lisensi dalam bidang kelautan itu. Alasannya, kerja sama sejak 30 tahun > lalu ternyata tak menguntungkan Indonesia, tetapi justru merugikan rakyat. > > Hal itu diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi usai > berceramah pada Seminar Nasional Upaya Penanggulangan Illegal Fishing di > Universitas Surabaya (Ubaya) kemarin. > > Freddy menuturkan, setiap tahun Indonesia rugi Rp 30 triliun. Hal itu > disebabkan hasil laut Indonesia lebih banyak dikelola industri di negara > lain. > > "Indonesia tidak tabu dengan kerja sama asing, tetapi harus menguntungkan > rakyat. Kalau tidak, buat apa kerja sama. Rakyat makan, susah. Apa rela > rakyat kita miskin?" katanya. > > Mantan gubernur Papua itu menjelaskan, selama ini Indonesia punya kerja > sama kelautan dengan tiga negara, yaitu Filipina, Thailand, dan Tiongkok. > Kerja sama itu berbentuk lisensi. Dalam hal ini, kapal-kapal perusahaan dari > tiga negara itu diberi izin menangkap ikan di seluruh perairan Indonesia. > > Freddy menyebutkan, setelah puluhan tahun, Indonesia ternyata tidak > diuntungkan dengan kerja sama itu. Sebab, seluruh hasil laut Indonesia > dikelola di Filipina, Thailand, dan Tiongkok. "Hampir 30 tahun semua hasil > tangkapan itu dibawa ke sana. Industri mereka tumbuh pesat. Industri kita > tumbuh lamban atau jalan di tempat," ujarnya. > > Dia memaparkan, kerja sama dengan Filipina berakhir pada 5 Desember 2005. > Saat itu Indonesia mengakhiri kerja sama lisensi dengan negeri Presiden > Gloria Macapagal Arroyo tersebut. > > Tahun ini, lanjut Freddy, kerja sama dengan Thailand juga berakhir. > "Izinnya berakhir pada 15 September nanti dan tidak diperpanjang," tutur > purnawirawan TNI-AL berpangkat laksamana madya tersebut. > > Sedangkan kerja sama dengan Tiongkok berakhir pada Desember 2007. Saat itu > kapal-kapal Tiongkok tidak bisa lagi menangkap ikan di perairan Indonesia. > > "Jika mereka tetap masuk Indonesia, sanksi yang dikenakan bukan hanya > illegal fishing, tetapi juga illegal entry. Jadi, memasuki negara tanpa > izin," ujarnya. > > Lantas, bagaimana jika Thailand dan Tiongkok ingin meneruskan kerja sama > dengan Indonesia? Dia menetapkan syarat bahwa Thailand dan Tiongkok harus > membuat kerja sama baru dalam bidang investasi. "Jadi, bukan hanya lisensi > seperti selama ini," katanya. > > Dengan pola investasi, kata Freddy, Thailand dan Tiongkok harus membangun > industri kelautan di Indonesia. Mereka tidak lagi mengolah hasil laut > Indonesia di negaranya. "Mereka harus membantu pemerintah membuka industri > dan lapangan kerja. Jadi, kita bisa mengentas kemiskinan dan mendorong > kemajuan ekonomi," terangnya. > > Filipina bakal memulai kerja sama investasi dengan membangun tiga industri > di tiga lokasi. Yakni, Bitung, Papua, dan Aru. "Saat ini masih dalam > proses," jelasnya. (fid > > [Non-text portions of this message have been removed] > . > > > [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
