REFLEKSI: Melihat korupsi diberbagai lapangan dan tingkat dan semua orang yang korupsi adalah orang-orang beragama benar. Pasti dalam logika pikiran sehat orang-orang atheis bahwa agma benar tidak mempunyai fungsi apa-apa untuk membuat orang menjadi jujur. Asumsi ini tentunya mereka kemukakan dengan keterangan tambahan bahwa para koruptor dilindungi penguasa kerajaan langit biru dan olehkarena itu keluarga koruptor hidup pada taraf surga dunia kelimpahan dibandingan dengan rakyat jelata yang harus membanting tulang dan mereras keringat dari pagi sampai sore hari. Benarkah asumsi tsb dari mereka?
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/9/4/n2.htm Korupsi di BUMN Rp 100 Trilyun Jakarta (Bali Post) - Maraknya praktik korupsi yang terjadi di sejumlah BUMN makin mengkhawatirkan. Atas hal itu, Meneg BUMN Sugiharto diminta lebih intensif melakukan pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN, sekaligus pada kementerian yang dipimpinnya itu. Desakan ini disampaikan puluhan Serikat Pekerja (SP) BUMN dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (3/9) kemarin. Menurut Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Abdul Aziz, ketegasan Sugiharto dalam memberantas korupsi di BUMN dan lingkungan kementeriannya diharapkan bisa dijadikan proyek rintisan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Berdasarkan catatan, sejak menjabat sebagai Meneg BUMN, Sugiharto telah menangani sekitar 90 kasus korupsi di lingkungan BUMN yang jumlahnya hampir Rp 100 trilyun. Langkah pemberantasan korupsi ini berhasil menyelamatkan uang negara puluhan trilyun rupiah. Tindakan itu setidaknya telah menimbulkan efek jera dan tingkat korupsi di lingkungan BUMN menurun signifikan. Sementara itu, mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Chaerul Imam berpendapat, pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih belum optimal. Alasannya, upaya itu masih terpaku pada sisi penindakan. Seharusnya, untuk penindakan porsinya cukup 30 persen. Sedangkan pencegahan porsinya 70 persen. ''Kalau para koruptor itu hanya ditindak, tetapi faktor penyebab korupsi tidak ditutup, perilaku korupsi sulit diberantas. Pemerintah harusnya juga dapat mendeteksi faktor-faktor penyebab orang melakukan korupsi dan menyelidiki sistem mana yang berpotensi seseorang jadi korup. Dengan deteksi ini setidaknya bisa lebih menekan lebih kecil lagi tindak pidana korupsi,'' jelasnya. (kmb3 [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
