LUMPUR, LUMPUR, LUMPUR, PANAS
! ( I )
Musibah luapan lumpur panas akibat ketidak-profesionalisme-an PT. Lapindo
Brantas, semakin memaksa presiden SBY dan jajaran kabinetnya untuk mengambil
langkah-langkah bersifat force majeur untuk membuang lumpur langsung menuju
ke laut, tanpa harus dikelola terlebih dulu. Yang menjadi pertanyaan adalah
kenapa pemerintah tiba-tiba mengambil langkah yang terlalu gampang seperti itu?
Hal ini juga tidak terlepas dari amburadulnya kualitas berpikir para ahli
pemerintah dan tim penanggulangan lumpur panas. Yang kesemuanya sangat
diragukan kapabilitasnya untuk me-manage musibah kelalaian kerja.
Faktor kinerja hantam kromo telah menjadi budaya mapan pemerintahan
Indonesia, dan telah menjadi salah satu branded negatif untuk umpan kritikan
pedas dan cercaan negara luar. Inilah realita pemerintahan Indonesia, yang
sulit untuk diajak berpikir lebih panjang dan bijaksana. Mungkin dapat
dikatakan, bahwa tingkat kecerdasan mereka lebih rendah ketimbang pemerintahan
negara-negara lainnya dalam mengelola manajemen bencana akibat kelalaian. It's
so funny there's nothing to laugh about! Karakter hantam kromo ini telah
menjadi salah satu icon budaya pemerintah Indonesia.
Sedangkan ketika luapan itu terjadi pada waktu awalnya, tidak ada tawaran
alternatif utama bahwa lumpur itu akan dibuang ke laut dan harus menyediakan
peralatan dan sarana pengelolaan lumpur terlebih dahulu. Dari sekian banyak
alternatif yang dikemukakan untuk dilakukan, kenapa alternatif pengadaan alat
pengelolaan lumpur tidak diadakan? Dan kenapa tidak ada kejujuran pemerintah
untuk membuka secara transparan kepada publik, apakah lumpur tersebut
mengandung unsur-unsur racun (B3) yang berdampak membahayakan bagi kesehatan,
lingkungan, dan kehidupan? Semuanya terlalu dirancukan.
Anehnya, untuk pangadaan panser bagi TNI yang akan turut berpartisipasi
sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon, langkah pemerintah begitu
taktis, menjadikan alternatif jitu untuk mengeruk anggaran negara secara
eksploitatif. Fiuuu
Ini adalah pembodohan manis versi kabinet SBY-MJK. Kalau
diperbandingkan dengan pada waktu awal (sekitar sebulan) setelah lumpur panas
meluap di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur; pemerintah hanya mampu memberikan
argumen-argumen sweetener kepada masyarakatnya, beserta dengan bumbu
janji-janji. Terlebih itu cuma perdebatan-perdebatan elitis yang tidak
bersentuhan dengan substansi permasalahan. Menunggu waktu untuk akhirnya harus
dibuang ke laut juga dengan cara-cara paling efisien.
Tentu kita juga memiliki hak untuk suatu jawaban yang bersifat force
majeur, dan harus dilemparkan balik kepada pemerintah, yaitu pemerintah
berusaha untuk efisien dan mencari jalur gampang dalam penanganan lumpur panas.
Sedangkan pemerintah tidak mau ambil pusing dengan tuntutan manajemen
pengelolaan, apalagi anggaran penanganan luapan lumpur itu tidak sebesar
anggaran bencana gempa dan tsunami tempo hari. Jika anggaran penanganan luapan
lumpur itu diambil dari pos bencana di APBN, maka mau tidak mau pemerintah akan
bekerja lebih giat lagi. Intinya, ini adalah urusan proyek dilingkaran
pejabat istana.
Keseganan pemerintah makin bertambah dengan adanya keluarga Bakrie sebagai
pemilik sahamnya. Ketepatan juga salah satu anggota keluarganya saat ini ada
yang duduk-duduk di kursi Menteri Koordinator Bidang Kesra. Tentunya presiden
dan wakilnya tidak bisa berkata apa-apa, karena hutang politik harus dilunasi
dalam tempo lima tahun ini, sewaktu mereka mencalonkan diri sebagai Capres dan
Cawapres lalu. Inilah susahnya demokrasi kaum borjuis di Indonesia, dimana saat
ini telah memperoleh anggapan optimis oleh sebagian kalangan.
Ironisnya, ketika pemerintah dan aparatur hukum tidak menemukan kesalahan
apa-apa dari PT. Lapindo Brantas. Ada praduga awal: sangat luar biasa proteksi
pemerintah kepada kaum konglomerat. Bagaimana mungkin luapan lumpur panas bisa
terjadi kalau tidak ada pengeboran oleh PT. Lapindo Brantas? Ada apa dibalik
langkah force majeur pemerintah? Dan kenapa pemerintah selama ini terkesan
mengulur-ulur waktu dalam penanganan luapan lumpur? Sedangkan saham PT. Lapindo
Brantas secara perlahan akan dilepas ke sesama pemodal yang berputar di
lingkaran keluarga Bakrie juga. Ha ha
Ini cara klasik, namun tetap efektif
dipraksiskan di negara ini. (bersambung)
September 2006, Leonowens SP
---------------------------------
How low will we go? Check out Yahoo! Messengers low PC-to-Phone call rates.
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
