Program Bantuan Pembangunan menjadi perdebatan Parlemen Jerman
Oleh : Martin Fritz dari Stuttgart
Bagi kebanyakan warga Jerman, program bantuan pembangunan negara asing bak
membuang uang pajak ke dalam sumur yang tak berdasar. Bagi parlemen Jerman
kerjasama pembangunan merupakan kebijakan penting. Namun, bagaimana
pelaksanaannya?
Perlukah negara-negara dengan ekonomi seperti China tetap memperoleh dana
bantuan perkembangan dari Jerman? Pertanyaan ini menyuluh perdebatan keras di
parlemen Jerman, yang hari Kamis lalu membahas kebijakan bantuan perkembangan
negara asing.
Sebagian anggota parlemen menilai China sudah memiliki pengaruh yang cukup
besar dalam pasar internasional. Demikian menurut Helmut Königshaus dari partai
liberal, FDP. Menurut pihak yang kontra ini, pengaruh China bahkan lebih besar
dari beberapa negara industri G8. Selain itu, cadangan devisa China lebih besar
dari defisit anggaran belanja Jerman yang dikelola Menteri Keuangan Jerman,
Peer Steinbrück dari partai sosial demokrat SPD. Königshaus menuduh Steinbruck
mengorbankan anak-anak dan generasi mendatang Jerman, demi kemampuan
mengalirkan dana ke China. Ia katakan,
"Mengapa kita harus melakukan itu? Sekarang China sudah menjadi donor
terpenting di Afrika. Malah tidak seperti Jerman yang meniti jalan agar
mencapai tujuan yang etis. Tidak, pengaruh China di Afrika itu untuk menjamin
pasokan bahan baku. Sementara itu di Afrika, Jerman justru kehilangan pengaruh
maupun pasokan bahan baku itu."
Di pihak lain, Menteri Pembangunan dan Kerjasama Jerman Heidemarie Wieczorek
Zeul berpandangan beda. Menurut dia, Jerman hanya mendukung proyek-proyek
tertentu di China,
"Pemanasan global hanya bisa kita atasi bila bekerjasama dengan China. Bila
kita membantu China mengembangkan energi alternatif yang bisa diperbaharui, hal
itu merupakan investasi bagi masa depan kita sendiri."
Demikian Menteri Pembangunan Jerman, Wieczorek-Zeul juga mengungkapkan,
Jerman akan menggunakan posisinya sebagai Presiden Uni Eropa dan organisasi
negara-negara industri G8 untuk meluaskan jangkauan dukungannya, terutama di
Afrika.
Sementara itu, juru bicara fraksi kiri Jerman Hüseyin Aydin mengingatkan,
bahwa kesenjangan antara negara industri dan negara termiskin di dunia, justru
merupakan dampak politik G8. Dominasi G8 di lembaga-lebaga keuangan
internasional seperti Dana Moneter Internasional, IMF, dan Bank Dunia telah
memaksa negara-negara Afrika melakukan swastanisasi, padahal aksi swastanisasi
itu tidak mengubah kemiskinan rakyatnya.
Thilo Hoppe dari partai Hijau menuntut agar Jerman memulai inisiatif baru
yang secara internasional berkaitan dengan perlindungan lingkungan, pengurangan
senjata dan secara lebih bijak menata baru aturan main globalisasi.
Kanselir Jerman Angela Merkel telah menjadikan politik bantuan pengembangan
negara asing sebagai salah satu titik berat program kerjanya. Hal itu tidak
saja terlihat dari perdebatan panas ini, melainkan juga tampak dari alokasi
dananya dalam anggaran belanja Jerman.
---------------------------------
No need to miss a message. Get email on-the-go
with Yahoo! Mail for Mobile. Get started.
[Non-text portions of this message have been removed]
