Ngaca dulu sama komentar" ente mus.. :-p Freeport ngasih makan Indonesia? Itu namanya MEMBESAR-BESARKAN.. Infonya aja gak jelas gitu..
Bolivia tuh berhasil menegosiasi ulang kontrak dengan MNC pertambangan.. Tapi lancar" aja (no problem) tuh. Penguasa Indonesia aja yang (maaf) entah bodoh, mudah dibodohi, membodohi publik, bahwa kalau berani mengubah kontrak dengan pihak asing bakal dikucilkan, dituntut, seperti ucapan Henry Kissinger (salah satu elit Freeport juga) sejak tahun 2000-an dulu.. Atau para pejabat di jaman ORBA.. Yang pasti statement begituan, bakal diiyakan/didukung habis"an oleh orang" semacam si mus (and the gank) ini.. CMIIW.. Wassalam, Irwan.K Pajak Ke Negara Nggak Jelas Bos Freeport Dipanggil Paksa posted or edited by Hotsaritua Situmorang last modified 11-01-2007 11 <javascript:void(0)>:42 Mangkirnya bos PT Frefoort Indonesia, James R Moffet atas panggilan Panitia Kerja (Panja) DPR, membuat politisi Senayan kebakaran jenggot. Mereka menangkap kesan bos Freeport ini ogah buka-bukaan soal penerimaan pajak negara, yang diduga'tidak jelas juntrungannya. UNTUK itu, anggota dewan rencananya akan melakukan pemanggilan paksa terhadap orang Amerika ini, kalau perlu menggunakan jalur kepolisian. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sonny Keraf, pemanggilan paksa bisa dilakukan jika pihak Freeport terus mengabaikan pemanggilan dewan. "Pemanggilan ini berkaitan dengan dugaan ketidakjelasan dalam perhitungan pajak pemerintah dari PT Freeport serta adanya kerugian dari sektor lingkungan yang nilai-nya cukup besar,' kata anak buah Megawati kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin. Sonny mengatakan, ketidakjelasan pajak pemerintah bukan nanya terjadi pada PT Freeport melainkan juga kontrak karya lain. Seperti ExxonMobil Indonesia (EMOI), Blok Natuna serta yang kontrak karya lain. Seperti diketahui, dalam kontrak karya migas atau pertambangan, porsi bagi hasil termasuk setoran pajak bagi negara, kerap amburadul. Namun, tampaknya pihak negara yang diwakili Departemen Energi tak berdaya untuk menaikkan posisi tawar pemerintah. Lebih lanjut Sonny mengatakan, peninjauan ulang terhadap sejumlah kontrak perlu dilakukan. "Kesepakatan ini diambil sebagai dukungan partai dari sejumlah kalangan LSM, DPR atau yang lainnya perihal tuntuntannya untuk meninja ulang sejumlah kontrak yang dinilai merugikan negara,' ujarnya dalam Rakernas PDIP di Bali, beberapa hari lalu. Sonny mengungkapkan, ketidakjelasan pajak dari Freeport ini akibat lemahnya sistem pengawasan pemerintah. Untuk itu, persoalan ini harus menjadi perhatian dewan. Kalau perlu dibentuk tim investigasi untuk meneliti penghasilan Freeport sebenarnya. "Semua itu karena lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah. Makanya penerimaan pajak jadi tidak jelas dan ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, yakni dengan cara meninjau ulang isi Kontrak Karya (KK) Freeport," ujar Sonny di Jakarta. Menurut anak buah Megawati itu, sudah sepatutnya KK Freeport ditinjau ulang. Selain, banyak ketimpangan di dalam isi KK tersebut, reaksi masyarakat yang menentang juga teramat banyak. "Adapun persoalan yang terjadi yaitu, persoalan tanah ulayat yang terjadi di daerah Timika, di mana hak ganti rugi tidak diberikan oleh masyarakat, pemberian jasa tambang lebih condong ke pihak asing bukan ke lokal, serta ketidaktrasparanan perihal dana dan saham dalam memproduksi barang tambang," ungkapnya. Hal senada dikemukakan politisi Partai Demokrat (PD), Bur Maras. Menurut dia, polemik penerimaan pajak pemerintah dari Freeport sedang dalam proses investigasi oleh panja DPR, karena bagaimana pun soal ini harus segera dituntaskan, sehingga di situlah akan ketahuan berapa hasil pajak yang akan diterima pemerintah dari Freeport," kata politisi Partai Demokrat itu di Jakarta. Bur Maras mengatakan, rencana pemanggilan terhadap bos PT Freeport James R Moffet sedang di-lakukan pihak panja. "Pemanggilan James R Moffet itu hanya untuk dimintai keterangan mengenai proses pengelolaan hasil tambang," tukasnya. Sementara ketika dikonfirmasi Corporate Secretary PT Freeport Indonesia, Mindo Pangaribuan mengatakan, pihaknya sudah melaporkan hasil pajak serta jumlah royalty yang harus dibayar oleh pemerintah. Bahkan, dia menyarankan agar ditanyakan ke departemen keuangan sehingga tidak terjadi salah persepsi satu sama lain. "Laporan penerimaan pajak serta royalty sudah dilaporkan ke Depkeu, jadi tanyakan saja ke Depkeu,'kilahnya. Terkait mangkirnya James Moffet di Gedung DPR, dia enggan memberikan keterangan. PIK Sumber : Rakyat Merdeka, 11 Januari 2007 On 2/10/07, Hafsah Salim <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > IrwanK <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Quote: > > ".. > > Lalu kenapa harus heran terjadi kekurangan pangan??? Freeport itu > > dikontrakkan kepada perusahaan asing hanyalah salah satu cara untuk > > menambal kekurangan pangan, tapi hal inipun dicaci maki oleh mereka > > yang beriman terutama umat Islamnya. Kalo memang Freeport itu tidak > > boleh dikontrakkan kepada Asing, mau diapakan oleh kita??? > > .." > > > > Tentu saja (ente yang benci Bung Karno) akan menolak seruan soal > > membiarkan dulu kekayaan alam di Indonesia sampai putra-putri > > Indonesia siap mengolahnya. Orang" jenis anda (termasuk elit yang > > menguasai Indonesia?) memang gemar > > Apa alasannya saya harus difitnah benci Bung Karno ??? Sebaiknya > berdebatlah yang wajar jangan fitnah2 yang sama sekali tak ada > dasarnya. Semua pendapat saya selalu berdasarkan realitas yang ada > sama sekali tidak dipengaruhi perasaan benci atau sayang, dan juga > sama sekali tidak dipengaruhi kepercayaan. > > Kalo Sukarno yang jadi penguasa menganggap Freeport tidak perlu > dikontrakkan, tentu hal itu merupakan hak dia sebagai penguasa, namun > dia juga khan tidak benar karena Freeport itu bukan milik pribadi dan > rakyat berhak untuk menikmati hidup tanpa kelaparan. Jadi kalo > Sukarno melarang mengkontrakkan Freeport, sama sekali bukan berarti > Suharto harus melakukan hal yang sama. Sukarno punya alasan meskipun > tak ada dasar yang kuat, sedangkan Suharto punya alasan dengan dasar > yang lebih kuat, yaitu negara butuh uang. Sama halnya dengan SBY yang > membutuhkan dana untuk memberi nafkah kepada rakyatnya. > > Freeport itu cuma perusahaan swasta saja di Amerika sama sekali bukan > tentara. Jadi urusan Freeport disana memang urusan pejabat2 RI > sehingga jangan sembarangan tuduh dan fitnah karena Freeport itu > bukanlah penjajah, bukan juga pemerintahan, juga bukan tentara. Urus > saja hal itu dengan pemimpin2 anda tanpa harus menyalahkan orang2 dari > negara lainnya. > > Ny. Muslim binti Muskitawati. > > > > menjual murah (atau bahkan DIRAMPOK) pihak asing - at least membiarkan > > saja.. > > sehingga tidak digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan > publik/rakyat > > Indonesia agar DAPAT HIDUP LAYAK.. > > > > Satu link yang mungkin bisa memberi gambaran isi UUD 1945 (dan hasil > > amandemen) > > > > http://map-bms.wikipedia.org/wiki/UUD_45 > > > > Seperti amanat UUD 1945 (termasuk versi yang diamandemen).. Dalam > Pasal 27 > > ayat 2 > > "Tiap-tiap WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK > > bagi kemanusiaan" > > > > Jadi, kalau ada warga negara yang TIDAK HIDUP LAYAK (mis: kelaparan atau > > makan > > nasi aking - yang sebenarnya PAKAN TERNAK), artinya SUDAH ADA > PELANGGARAN > > terhadap AMANAT UUD RI.. > > > > ".. > > > Nasi yang dimakan itu berwarna coklat dan berair. Sejak harga > beras mahal, > > > Imi mengaku > > > tak mampu membeli beras. Dia memilih membeli nasi kering yang harganya > > > lebih murah, > > > hanya Rp 600 per liter. "Sebenarnya ini makanan bebek, tapi mau > bagaimana > > > lagi," ujarnya. > > > .." > > > > > > > Mungkin anda (si mus) yang memang 'US minded', hal semacam ini sudah > tidak > > terpikirkan > > lagi.. Bagi anda, apapun yang datangnya dari amrik adalah suci dari > > kesalahan dan harus > > dipatuhi sepenuh jiwa.. Dan yang menolak hegemoni mereka, adalah > teroris.. > > Persis idiomnya Bush.. :-( > > > > CMIIW.. > > > > Wassalam, > > > > Irwan.K > > > > *Warga Tangerang Juga Makan Nasi Aking* > > Kamis, 21 Desember 2006 | 15:13 WIB > > > > *TEMPO Interaktif*, *Jakarta*: > > > > Lebih dari 1000 jiwa warga desa Sukadiri, Kecamatan Sukadiri Kabupaten > > Tangerang > > mengkonsumsi nasi kering ( Aking). Kemarau panjang telah mengagalkan > panen > > padi, > > warga tak mampu membeli beras karena harganya melambung tinggi. > > > > "Sejak bulan puasa, kami makan nasi kering ini, " kata Imi Bin > Tajudin, 60 > > tahun, warga > > Kampung Gang Tali, RT 07, RW 05, Desa Sukadiri, Kecamatan Sukadiri, saat > > ditemui > > Tempo dirumahnya, hari ini. Kampung itu dihuni sekitar 1000 kepala > keluarga. > > > > > > Nasi kering itu adalah nasi sisa yang tak habis dimakan, lalu > dijemur hingga > > kering. > > Setelah itu nasi dicuci, lalu dikukus. Campurannya garam dan parutan > kelapa. > > > > "Tidak membuat kenyang malah bikin sakit perut," kata janda tiga > anak ini > > yang ditemui > > Tempo sedang memasak nasi itu sambil menyuapi cucunya. > > > > Nasi yang dimakan itu berwarna coklat dan berair. Sejak harga beras > mahal, > > Imi mengaku > > tak mampu membeli beras. Dia memilih membeli nasi kering yang > harganya lebih > > murah, > > hanya Rp 600 per liter. "Sebenarnya ini makanan bebek, tapi mau > bagaimana > > lagi," ujarnya. > > > > Joniansyah > > > > On 2/5/07, Hafsah Salim <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > > > > > > > > Kekurangan pangan tetap akan terjadi biarpun sudah seribu tahun > > > merdeka. Kemerdekaan seharusnya diisi dengan kebebasan bukan malah > > > diikat dengan kewajiban beragama !!! > > > > > > Beragama Islam seperti yang dianut mayoritas bangsa ini, membawa > > > bencana pemerkosaan massal amoy, pembakaran gereja2, pembakaran > > > mesjid2 ahmadiah, dlsb seperti kasus Ambon dan Poso. Apakah anda > > > pikir kejadian2 ini tidak berpengaruh terhadap masalah kekurangan > > > pangan??? > > > > > > Yang jelas, Indonesia sudah overpopulated terutama pulau Jawa. > > > Bagaimanapun juga, ketergantungan kepada investasi asing sangatlah > > > berpengaruh, baik untuk membuka lapangan pekerjaan dan juga untuk alih > > > teknologi. Namun akibat masyarakat dan pemerintahnya lebih > > > mengutamakan agamanya, maka investor cenderung mencari jalan selamat > > > karena investasinya bukanlah bahan untuk diumbar umat untuk mengejar > > > pahala melalui teror2 seperti yang saya sebut diatas. > > > > > > Tidak ada anjuran yang lebih baik daripada lepaskan urusan agama dari > > > kenegaraan, urusan agama jangan jadi beban negara dan biarkanlah > > > urusan agama menjadi beban individu masing2 penganutnya saja tanpa > > > harus dicampuri oleh negara. Triliunan rupiah akan bisa dihemat kalo > > > semua biaya pelajaran agama disemua sekolah2 publik dihentikan dan > > > dilarang. Dari 15 juta jumlah guru di Indonesia, 8 juta adalah guru2 > > > agama. Ditambah lagi masih ada sekitar 30 juta guru2 lulusan sekolah2 > > > agama yang menuntut pemerintah agar diangkat jadi guru tetap dengan > > > gaji tetap tentunya. Lalu mau jadi apa negara ini kalo semuanya cuma > > > pandai beragama??? Apalagi, kenyataan2 membuktikan agama terutama > > > agama Islam hanyalah menciptakan berbagai malapetaka baik didalam > > > negeri maupun diluar negeri. Akibatnya, pencari kerja dari Indonesia > > > sering ditolak diluar negeri, mulanya memang mereka cuma basa basi > > > bilang bersedia menerimanya, tapi kalo sudah dikirim maka mereka > > > semuanya dikirim balik, selain karena tidak becus bekerja juga sangat > > > aggresive memaksakan kepercayaan mereka kepada lingkungan ditempat > > > kerjanya sehingga merusak suasana kerja yang tidak lagi productive. > > > Satu2nya jalan hanyalah dipecat, dipulangkan, dikatakan tidak memenuhi > > > persyaratan dan untuk hal seperti ini mereka tidak ada keinginan untuk > > > melatihnya. > > > > > > Lalu kenapa harus heran terjadi kekurangan pangan??? Freeport itu > > > dikontrakkan kepada perusahaan asing hanyalah salah satu cara untuk > > > menambal kekurangan pangan, tapi hal inipun dicaci maki oleh mereka > > > yang beriman terutama umat Islamnya. Kalo memang Freeport itu tidak > > > boleh dikontrakkan kepada Asing, mau diapakan oleh kita??? Teknologi > > > tak ada, pasaran tak punya, wajar kalo tergantung orang2 asing demi > > > sesuap nasi. Mau diberikan kepada pribumi sendiri juga tetap saja > > > sang pribumi akan cari partner dari luar negeri sebagai kerja sama > > > dengan asing yang lebih merugikan negara ini. > > > > > > Ny. Muslim binti Muskitawati. > > > > > > --- In [EMAIL PROTECTED] <CIKEAS%40yahoogroups.com><CIKEAS%40yahoogrou > ps.com>, IrwanK > > > <irwank2k6@> wrote: > > > > > > > > Mustinya, berwacana adalah kemampuan para pengamat dan masyarakat > > > biasa.. > > > > Mereka tidak punya akses yang memadai untuk memberi arahan apa > yang bisa > > > > dilakukan untuk memperbaiki keadaan.. Pengamat dan masyarakat > hanya bisa > > > > berkiprah sebatas kemampuan mereka yang memang terbatas.. > > > > > > > > Beda dengan penguasa.. yang SEHARUSNYA punya kekuatan untuk > menekan tim > > > > dan para anak buahnya untuk memperbaiki keadaan.. tidak sekedar > mengeluh > > > > atau > > > > cuma mengadu ke publik.. seperti TIDAK MENDAPAT MANDAT/AMANAH > APA-APA > > > > dari publik.. > > > > > > > > Kalo (merasa) berat dan tidak mampu membenahi, mengapa dulu > berani/maju > > > > berkompetisi? Baru tahu kalau 'sulit mengelola negara'? Kemana aja > > > selama > > > > ini > > > > jadi Menteri/Pejabat? Atau majunya dulu karena ada KEWAJIBAN > MELINDUNGI > > > > (local) BIG BOSS ORBA dari tuntutan hukum dan politik? > > > > Kalau benar demikian, memang sulit kalau terbiasa tidak jujur dan > > > > berkelit.. :-( > > > > > > > > CMIIW.. > > > > > > > > Wassalam, > > > > > > > > Irwan.K > > > > > > > > On 11/23/06, Haniwar Syarif <syarif@> wrote: > > > > > > > > > > Menurut sy SBY nggak berhak bertanya kenapa..tapi harusnya > > > menjelaskan , > > > > > > > > > > kenapa Indonesia begini > > > > > > > > > > Bayangkan aja.. di jaman Mbah Harto jadi Menteri Pertambangan yang > > > ikut > > > > > tanggung jawab hilangnya kekayaan alam Indonesia tanpa ternikmati > > > dengan > > > > > maksimal bagi rakyat, di Jaman Gus Dur juga jadi menteri.., di > > > Jaman Mega > > > > > jadi Menko.., sekarang Presiden.. > > > > > > > > > > Kok cuma bisa berwacana... berironi.....prihatin..... > > > > > > > > > > mestinya sih jelaskan dong...lalu pecahkan masalahnya.... ayo > > > tinggal 3 > > > > > tahun lagi.. krn SBY orang yang pengalamannya begitu banyak dan > > > katanya > > > > > otaknya encer.... aku kecewa... > > > > > > > > > > Salam > > > > > > > > > > Haniwar > > > > > > > > > > At 14:17 22/11/2006, you wrote: > > > > > > > > > > >Buat saya kok ya aneh kalau SBY bicara begitu, harusnya dia > bertanya > > > > > >kenapa bangsa Indonesia masih bisa kekurangan pangan, padahal > tanah > > > > > >indonesia ini dalam bahasa jawanya dibilang: gemah ripah loh > > > jinawi! dan > > > > > >saya membenarkan! kalau kita masih tetap saja miskin..itu > yang sangat > > > > > >aneh,..aneh tapi nyata!! > > > > > >Dulu waktu SD kata guru saya, negara Indonesia adalah negara > agraris, > > > > > tapi > > > > > >mana buktinya, tanah-tanah persawahan sudah menjadi mall atau > > > perumahan > > > > > >atau pertokoan, hasil pertanian dihargai SANGAT MURAH, pemerintah > > > > > >melegalkan import hasil pertanian. harusnya ya presiden > bertanya pada > > > > > >dirinya sendiri, mengapa indonesia yang katanya 60 tahun > merdeka kok > > > > > begini? > > > > > >Kalau memang benar, SBY punya hati untuk rakyat, situasi > seperti ini > > > > > harus > > > > > >mulai dibenahi sedikit demi sedikit! pajak yang dibayar oleh > > > rakyat harus > > > > > > > > > > >kembali ke rakyat dong! Fasilitas umum pemerintah yang > dibiayai dari > > > > > pajak > > > > > >juga belum mengena ke rakyat kecil. > > > > > >salam prihatin, > > > > > >ana > > > > > > > > Laporan Wartawan Kompas Suhartono > > > > http://www.kompas.co.id/ver1/Ekonomi/0611/21/124544.htm > > > > ==================== > > > > > > > > BOGOR, KOMPAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (21/11) > > > > siang, menyatakan ironis jika Indonesia yang sudah merdeka 60 tahun, > > > > akan tetapi hingga kini masih terjadi kekurangan pangan yang cukup > > > > besar. Lebih ironis lagi jika kekurangan pangan itu masih terjadi di > > > > kalangan masyarakat kecil seperti para buruh dan petani yang justru > > > > menanam padi. > > > > > > > > Pernyataan Presiden Yudhoyono itu disampaikan saat memberikan > > > > pengarahan sebelum menutup Sidang Pleno Konferensi Dewan Ketahanan > > > > Pangan (DKP) ke-3 di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat. Hadir > > > > dalam acara itu Menko Perekonomian Boediono, Menteri Pertanian Anton > > > > Apriyantono dan Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf serta para > > > > gubernur dan bupati. > > > > > > > > Presiden juga mengingatkan para pimpinan di daerah agar berhati-hati > > > > dalam mengelola ketahanan pangan di daerah masing-masing. Pasalnya, > > > > jika terjadi krisis pangan, bisa memancing aneka gejolak. > > > > > > > > "Jika tidak bisa kelola ketahanan pangan, akan terjadi kerawanan > > > > pangan. Jika terjadi kenaikan harga beras dan tidak bisa > > > > dikendalikan, maka kemiskinan bisa melonjak. Hati-hati jaga dan > > > > jangan terjadi terjadi kekurangan pangan. Jika tidak tersedia > pangan, > > > > rakyat akan kesulitan dan bisa terjadi aneka gejolak, termasuk > > > > gejolak politik," tambah Presiden. > > > > > > > > Tentang salah satu butir kesepakatan para gubernur dan pimpinan > > > > daerah lainnya tentang ketahanan pangan, yang dibacakan Gubernur > > > > Provinsi Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Presiden > > > > Yudhoyono menyambut baik. > > > > > > > > "Saya senang dan saya harapkan itu bisa dilakukan. Pengurangan > > > > tingkat kelaparan dan kemiskinan sebesar 1 persen per tahun, itu > > > > tidak mudah. Sebab, adanya lahan yang terbatas di daerah. Apalagi > > > > terjadi peralihan fungsi lahan pertanian. Oleh sebab itu, > kesepakatan > > > > itu bisa terwujud jika ada perluasan lahan pertanian," lanjut > > > > Presiden, seraya minta agar para pimpinan daerah menghentikan segera > > > > konversi lahan pertanian. > [Non-text portions of this message have been removed] *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
