Di bawah ini tulisan rekan saya, wartawan Farid Gaban.
Cukup menarik....
Satrio
=======================================================
Posted by: "Farid Gaban" [EMAIL PROTECTED]
faridgaban
Tue Jun 19, 2007 10:56 pm (PST)
Membunuh orang tak berdosa adalah kejahatan yang patut
dikutuk. Period. Pelakunya harus diadili
sekeras-kerasnya, meski dengan prosedur yang benar.
Peran media sangat penting dalam menentukan arah
penyidikan dan mengawal "prosedur yang benar" tadi.
Namun, sejak awal isu terorisme Jemaah Islamiyah
menjadi aktual (selepas 11 September 2001), saya
selalu risau dengan cara media massa, baik
internasional maupun lokal memberitakannya. Mengikuti
secara detil beberapa kasus, saya berkesimpulan
media-massa telah banyak kehilangan daya kritis dan
rentan menjadi alat propaganda.
Mengikuti konsep Homeland Security Act dan Patriot Act
di Amerika, Indonesia mensyahkan UU Anti-Terorisme
selepas Tragedi Bom Bali. Polisi dan badan intelijen
sangat berperan dan berkuasa di sini, untuk
menangkap, memeriksa, menembak, membunuh, menyadap dan
semua hal yang dipahami sebagai hak asasi warga
negara. Tanpa ada check and balance dari lembaga lain,
termasuk pers, polisi dan aparat intelijen sangat
potensial menyalahgunakan kekuasaan dan memanipulasi
publik dalam isu ini.
Apa yang terjadi di Amerika sekarang adalah fenomena
"McCarthyism"(untuk memahami istilah ini kita perlu
nonton filmnya George Clooney "Good Night and Good
Luck"). Dulu "komunisme" kini "terorisme". Hal yang
sama sedang terjadi di Indonesia.
"Terorisme" menjadi newspeak baru, meminjam Noam
Chomsky, sebuah kata yang sudah "ditekuk dan
ditundukkan" untuk menjadi label sekehendak
penggunanya. Sama seperti "komunisme" atau "kiri" atau
"fundamentalis kanan" di masa Orde Baru. Orang yang
terkena newspeak cenderung sudah dianggap bersalah,
tidak patut dibela, tidak perlu dihargai lagi
hak-haknya. Tuduhan atau sangkaan saja sudah cukup
untuk membunuh hak sipilnya.
Jika wartawan ingin menulis tentang terorisme, saya
kira ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang
pertama-tama, adalah memahami apa yang disebut
terorisme sebenarnya, apa bedanya dengan kekerasan
biasa. "Terorisme" per definisi adalah "kekerasan
dengan motif politik", jadi ada goal atau tujuan
politik dari kekerasan (pembunuhan, penyanderaan,
pemboman) itu.
Jadi terorisme selalu dilakukan oleh sebuah gerakan
politik. Gerakan ini umumnya memiliki sayap politik
dan sayap militer. Sayap militer inilah yang biasa
melakukan kekerasan, menunjukkan kekuatan, agar
sayap politik/diplomasi memperoleh amunisi dalam
bargaining-power dari apa yng dituntut dan diinginkan.
Gerakan seperti ini kadang tidak sungkan untuk
mengklaim kekerasan yang tidak dibuatnya hanya agar
dikesankan kuat, memiliki power, yang nanti akan
digunakan dalam negosiasi politik.
Itulah yang terjadi di Irlandia Utara (ada Sein Fenn,
sayap politik, dan ada IRA, sayap militer), di Basque
(Spanyol), di Palestina, di Chehnya, atau di Aceh di
masa lalu. Atau bahkan dalam perang kemerdekaan
Indonesia. Serangan Fajar Soeharto, misalnya, adalah
gertak sambal militer untuk memperoleh daya tawar
politik di lapangan diplomasi. Semuanya memiliki goal
politik yang jelas.
Sebuah gerakan teror kadang hanya mengancam akan
meledakkan sesuatu gedung, misalnya, dengan sebuah
tuntutan politik yang jelas. Dan mereka akan
mengurungkan peledakan jika tuntutannya dipenuhi.
Motif politik inilah yang absen dalam rangkaian teror
bom "Jemaah Islamiyah" di Indonesia, sejak "bom Natal"
(sebelum 11 September Amerika) hingga "Bom Bali", "Bom
Marriott" dan "Bom Kedutaan Australia di Jalan
Kuningan". Bahkan motif politik itu absen dalam
Tragedi 11 September di Amerika.
Kita selalu mendengar motif itu bukan dari pelaku atau
tertuduh sendiri, melainkan dari George Bush ("mereka
membenci demokrasi dan kebebasan ala Amerika") atau
dari polisi Indonesia ("mereka membenci
orang kafir").
Tidak pernah ada klaim dari pelaku teror untuk ledakan
di WTC 11 September 2001, tidak pula dari serangkaian
bom di Indonesia. Jika Usamah bin Laden dalangnya,
misalnya, kenapa dia justru membantah telah melakukan
teror di Amerika itu? Kenapa dia menolak mendapatkan
daya taawr politik yang demikian tinggi? Hal serupa
terjadi di Indonesia.
Kita bisa mengatakan di sini: tidak ada motif politik
dari para pelakunya, bahkan jika para tersangka itulah
yang benar-benar membunuh dan meledakkan bom. Tidak
ada signifikansi politik bagi mereka, bahkan
jika mereka memiliki goal politik yang jelas (selama
ini tidak jelas).
Sebaliknya dari itu, teror bom baik di Amerika maupun
Indonesia justru memberikan leverage politik besar
bagi George Bush atau keuntungan politik maupun
material bagi Datasemen 88/Pemerintahan Yudhoyono,
sama
seperti "Teror Komando Jihad" memberi leverage politik
pada Rezim Soeharto dulu.
"Jemaah Islamiyah" mungkin benar-benar ada, sama
eksis-nya dengan "Komando Jihad" di masa Orde Baru
atau "laskar ini dan laskar itu" yang siapa saja bisa
membuatnya. Tapi, saya tidak bisa sampai sejauh ini
memahami apa goal dan motif politik dari gerakan itu.
Ada banyak orang yang bisa "Jemaah Islamiyah"
definisikan sebagai kafir, tapi kenapa orang kafir di
Cafe itu pada hari itu yang mereka bunuh? Apa pula
signifikansi politiknya, sesuai dengan tujuan politik
mereka? Punyakah mereka sayap politik/diplomasi yang
bisa menangguk daya tawar dalam negosiasi politik dari
kekerasan di Bali itu?
Aspek kedua yang perlu dipahami oleh para wartawan
terletak pada intisari dari profesi ini. Menurut Bill
Kovach, "jurnalisme adalah dispilin verifikasi".
Verifikasi artinya menguji, memeriksa sejumlah klaim.
Apa yang dikatakan oleh polisi dan aparat intelijen
adalah KLAIM (bahwa si anu terlibat dalam anu dan
merencanakan anu), tidak otomatis klaim itu merupakan
FAKTA. Percaya apa saja yang dikatakan oleh polisi
adalah mengebiri profesi jurnalisme di tingkat yang
paling dasar.
Banyak media (televisi dan kantor berita khususnya)
tidak bisa melakukan verifikasi untuk alasan yang bisa
dipahami, karena keterhimpitan deadline misalnya.
Dalam hal ini, banyak media harus bersikap fair kepada
pembacanya. Kantor-kantor berita seperti AFP,
Reuters atau Associated Press, sering sekali
menambahkan frase "The authenticity of the claim could
not be immediately verified"--sebuah pengakuan terbuka
kepada pembaca/pemirsa bahwa mereka belum sempat
membuat verifikasi.
Namun, juru propaganda kini dididik pula untuk
memahami bagaimana cara wartawan bekerja. Wartawan dan
media kini hidup dalam siklus berita(news cycle) yang
makin cepat, jam bahkan menit. Ditimbun oleh
peristiwa, fakta dan klaim terus-menerus, wartawan dan
media rentan untuk lupa melakukan verifikasi.
Dalam isu terorisme internasional, misalnya,
kantor-kantor berita terus mengulang-ulang frase yang
sama, bahwa "The authenticity of the claim could not
be immediately verified"--tanpa benar-benar menunaikan
pekerjaan rumahnya, yakni verifikasi. Dan
terus-menerus menyajikan berita "setengah matang"
kepada audiens-nya, tanpa sadar bahwa apa
yang sebenarnya "setengah-fakta" kemudian ditelan
pembaca dan pemirsanya sebagai "fakta".
Di tengah gempuran peristiwa-peristiwa setiap hari,
didera "siklus berita" yang kian pendek (jam dan
menit), para wartawan mudah terjangkit amnesia (lupa
apa yang mereka tulis/tayangkan dua pekan
lalu) dan tidak sempat melakukan verifikasi sementara
peristiwa-peristiwa baru terus muncul.
Sudah begitu ditambah lagi dengan daya kritis yang
tumpul, prejudice "anti-Islam" yang membuat mereka
lebih cenderung hanya percaya pada polisi. Lebih buruk
lagi, media/wartawan jarang memiliki kerendahan
hati untuk meminta maaf. Adakah media di sini yang
meminta maaf secara sepadan untuk pemberitaan mereka
tentang Abu Bakar Baasyir yang sudah
mereka identikkan sebagai monters di masa lalu?
salam,
Farid Gaban
____________________________________________________________________________________
Choose the right car based on your needs. Check out Yahoo! Autos new Car
Finder tool.
http://autos.yahoo.com/carfinder/
