http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=310952&kat_id=248
*Kualitas Pendidikan Indonesia di UNESCO, Menengah ke Atas* *Paris-RoL--* Posisi Indonesia di Unesco dilihat dari berbagai sisi, terutama kualitas pendidikan berada pada tingkat menengah ke atas dari 193 negara anggota UNESCO. Hal itu dikatakan Dirjen Dikti, Satryo Soemantri Brodjonegoro, pada temu muka dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Prancis di Paris, Prancis pada Minggu, 21/10. Menurut Satryo , saat ini dalam skala kualitas pendidikan, posisi Indonesia tidak begitu buruk dibandingkan negara-negara lain di dunia. "Kita sudah mengarah ke posisi ideal, meskipun keadaannya tidak begitu baik," ujarnya. Ia bersama delegasi Indonesia lainnya mengikuti Sidang Umum Unesco ke-34 untuk mengukur posisi Indonesia di badan PBB itu . Selain itu juga, ada ratifikasi terkait gelar pendidikan dan sistem pendidikan supaya ke depannya gelar yang diperoleh di Indonesia bisa diakui di seluruh dunia. Selama ini, pelajar dan mahasiswa mengalami kesulitan jika hendak melanjutkan pendidikan ke luar negeri karena gelar yang disandangnya tidak diakui. Akibatnya ia harus mengikuti kelas matrikulasi atau mengulang pada tingkat yang sama. Sementara itu , posisi pendidikan di Asia, dikatakan Satryo, cukup bersaing. Hanya saja kondisinya belum optimal. Masih banyak infrastruktur, sarana dan prasarana yang perlu dibenahi. Ia mencontohkan pengakuan kesetaraan pendidikan yang masih dirasa sulit adalah dengan Filipina karena negara tersebut menggunakan sistem pendidikan dasar menengah 10 tahun, berbeda dengan Indonesia, 12 tahun. Namun, menurut dia, selain dengan Filipina, tidak ada masalah kesetaraan dengan negara lain di Asia. Satryo menegaskan pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional berupaya terus melakukan pembenahan-pembenahan baik dalam sistem, sarana maupun prasarana yang mendukung pendidikan. Saat ini, menurut penuturan Satryo, terdapat 40 juta siswa Sekolah Dasar di Indonesia dan angka itu terus menerus ditingkatkan. Indonesia sudah mulai membuka diri dengan dunia luar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Putra mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 1973 Soemantri Brodjonegoro itu itu menepis kritik mahasiswa bahwa pemerintah lepas tangan dengan masalah pendidikan. "Kami (pemerintah) selalu berusaha meningkatkan agar anggaran pendidikan lebih besar dari sektor lain. Kita juga sudah memberikan banyak beasiswa -beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya di dalam maupun di luar negeri," ujar dosen teknik mesin ITB itu. Baru-baru ini di Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat juga telah mensahkan anggaran pendidikan dalam APBN 2008 sebesar 12,3 persen dari total anggaran lebih dari Rp800 triliun. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Fasli Jalal menjelaskan alokasi dana yang terbesar dari anggaran itu atau sekitar 50 persen adalah untuk wajib belajar sembilan tahun. Fasli menjelaskan bahwa di Indonesia masih terdapat 1,5 juta anak yang belum mendapatkan tempat untuk wajib belajar 9 tahun. "Angka ini berusaha kita kurangi terus menerus," ujarnya. Ia menambakan, pemerintah akan memberikan insentif atau tambahan gaji kepada guru-guru yang menunjukkan profesionalitas kerjanya. Menurut dia, saat ini gaji guru sekolah dasar di Jakarta sudah mencapai Rp2,6 juta/ bulan . Pada kesempatan temu muka itu, Ketua PPI Prancis, Mahmud Syaltout, atas nama Jejaring PPI Eropa menyerahkan rancangan naskah kerja hasil studi banding tentang sistem pendidikan tinggi di beberapa negara Eropa, diantaranya Prancis, Belgia, Jerman dan Swiss. Diharapkan ke depannya, rancangan itu dapat menjadi acuan atau referensi untuk reformasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia. *antara/**mim* [Non-text portions of this message have been removed]
