POLDA Papua didesak Cabut Status DPO Abepura
Jakarta, 12 November 2007,-Penetapan Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan
Polda Papua terhadap puluhan Pemuda dan Mahasiswa Papua terkait peristiwa
Demonstrasi Massa yang berakhir dengan bentrok 16 Maret 2006 silam sampai
sekarang para aktivis Papua terus menjadi incaran aparat. Dari puluhan DPO yang
terjaring hingga 16 orang sampai sekarang belum dapat beraktivitas bebas.
Intimidasi, teror dan ancaman keamanan masih saja terjadi. Status DPO harus di
cabut oleh POLDA Papua.
Dalam pengaduan yang berlangsung di Gedung Komnas HAM (Senin, 12 November
2007) dua dari enam belas aktivis yang masih berstatus DPO mengadu ke Komnas
HAM. Dalam pengaduan ini langsung di Terima Wakil Ketua I Ridha Saleh di ruang
pengaduan.
Ridha Saleh menyanggupi permintaan aktivis Papua untuk segera berkomunikasi
dengan pihak Polda Papua guna penyelesaian dan pencabutan status DPO yang
sampai sekarang masih berlaku dan menghawatirkan bagi keamanan kawan-kawan
Papua.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, dua aktivis Papua yang juga DPO dan
terancam sampai sekarang mendesak Komisi Naisonal Hak Asasi Manusia untuk
menyelesaikan masalah karena sampai sekarang kami masih dicari-cari pihak
kepolisian maupun aparat.
Pengaduan yang berlangsung selama 15 menit itu didampingi oleh empat
organisasi Mahasiswa dan Pemuda Papua. Usai pengaduan, akan dibahas dalam
pertemuan Komnas HAM bersama Wakil Khusus PBB untuk Urusan HAM Noak pada jam
17.00 WIB di Jakarta.
Demo Massa menuntut penutupan PT. Freeport berakhir dengan bentrok. 22
Aktivis saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Abepura Papua sedangkan 16
lainnya dinyatakan DPO. Penanganan DPO juga selama ini tidak melalui mekanisme
hukum seperti surat pemberitahuan dan pemanggilan dari kepolisian belum pernah
diterima oleh korban.
Penjeratan hukum terhadap warga Papua sampai sekarang belum dicabut
menghawatirkan keamanan dan ketentraman dikemudian hari, baik oleh 16 orang
maupun terhadap siapapun dikemudian hari, karena perangkat penegak hukum yang
semakin represif menimbulkan ketakutan dan rasa terancam masih membayangi hidup
dan aktivitas sebagian aktivis pejuang demokrasi di Papua Barat.
Korban konspirasi freeport kian bertambah, penderitaan orang Papua akibat
restorasi perusahaan Amerika yang puluhan tahun beroperasi di Timika-Papua
berbagai tragedi kemanusian dialami orang Papua. Maka pembatalan dan pencabutan
status DPO terhadap 16 orang aktivis Papua adalah keharusan demi mengurangi
rasa penderitaan orang Papua selama menjadi korban konspirasi kapitalisme
Internasional.
Arkilaus Baho Jurubicara Nasional
Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat
************************
Email:
--------
[EMAIL PROTECTED]
[EMAIL PROTECTED]
Website:
--------
www.kabarpapua.com
www.papuapost.com
***
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
