Perempuan Menuntut Keadilan Iklim PDF By Wahyu Arifin, on 05-12-2007 12:53
Published in : COP 13, Artikel Semangat feminisme begitu tercium dalam forum diskusi rabu (5/12/2007) pagi di bale Banjar Kangin (timur) di Kampung Civil Society Forum (CSF), BTDC, Nusa Dua, Bali. Diskusi tentang perspektif gender terhadap kebijakan perubahan iklim ini menghadirkan Demplon dari CSF dan beberapa aktivis perempuan dari Solidaritas Perempuan (SP). Selain membicarakan tentang gender, diskusi ini membicarakan tentang sosialisasi Milennium Development Goal's (MDG's) atau tujuan pembangunan milennium. Menurut Demplon pemanasan global terjadi karena bolongnya lapisan ozon yang melindungi bumi akibat efek Gas Rumah Kaca (GRK) seperti gas Co2, CH4, NH3 dan gas-gas yang lain yang dihasilkan oleh emisi pembakaran karbon di pabrik-pabrik juga oleh peralatan rumah tangga seperti kulkas dan Air Conditioner (AC) yang menggunakan Freon. Demplon juga menambahkan kalau perubahan iklim memperlambat program-program MDG's dalam mengurangi angka kemiskinan. Selain kemiskinan, MDG's mempunyai 8 komitmen dalam pembangunan milennium, diantaranya lingkungan, kesehatan ibu dan anak serta pendidikan. Dan ini merupakan alat untuk menagih janji pemerintah Indonesia terhadap pengentasan kemiskinan. Oleh karenanya perempuan harus membuat langkah maju dalam menuntut keadilan iklim, karena perempuanlah yang lebih merasakan dampak perubahan iklim. Beberapa gerakan feminisme membentuk Kaukus Perempuan untuk UNFCCC yang akan mendesak delegasi pemerintah Indonesia untuk melibatkan perempuan dalam kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam. Namun, dalam diskusi ini ada beberapa penolakan terhadap keterlibatan pemerintah Indonesia dalam MDG's. Dewi, aktivis Solidaritas Perempuan wilayah Aceh mempertanyakan mengapa harus mengikuti MDG's. " Saya khawatir jika pengentasan kemiskinan dijadikan legitimasi oleh pemerintah untuk meminta kucuran utang dari lembaga donor dunia seperti World Bank dan IDB. Karena kita tahu begitu liciknya lembaga donor dunia seperti mereka (World Bank& IDB-Red)," tegas Dewi. Selain dewi, Rina yang juga aktivis SP mengatakan jika MDG's dijadikan alat oleh kita untuk menagih janji kepada pemerintah, berarti gerakan perempuan hanyalah gerakan pasif yang hanya menunggu. " Hal ini mengesankan ada yang diberikan oleh pemerintah kepada perempuan. Kita ini gerakan progresif dan aktif bukanlah gerakan fasif!. " tandas Rina. Para aktivis SP merasa jika kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang terjadi selama ini akibat semangat keserakahan dari laki-laki atau semangat patriarkal.
