Bagaimanapun usaha membangun demokrasi di Indonesia harus di dukung, sifatnya
demokrasi memang lambat diperlukan kesabaran bagi menata keinginan masyarakat
bukan keinginan Muladi atau Yusuf Kalla yang ingin mempreteli satu-persatu
keinginan demokrasi masyarakat bagi menentukan pemimpin pilihannya. Tolonglah
kita jangan semuanya ingin cepat, wong rakyat kecil ini baru merdeka setelah
Soeharto jatuh, sudah berdarah-darah pula menjatuhkan dia itu, sekarang kita
sudah juga memilih SBY yang jelas sama ABRInya dulu ---sekarang diganti TNI---,
eeh pemilihan daerah provinsi mau dihilangkan. sabarlah bp muladi dan yusuf
kalla, karena perjalanan demokrasi memang lambat membutuhkan pengorbanan dan
jangan buru-buru. yang jelas sudah berlangsung sukses pemilihan lima gubernur,
mbok ya pemilihan ini dievaluasi dimana salahnya, lalu diperbaiki, bukan
ditiadakan partasipasi rakyat memilih pemimpimnya di daerah. maaf sudah saatnya
bukan pemimpin politik yang menentukan siapa yang akan
memimpin di indonesia, tetapi harus berdasarkan pemilihan umum langsung,
dipilih rakyat. udah jangan diganti-ganti lagi yang sudah berjalan, yang sudah
berjalan diperbaiki, mungkin diperbaiki dengan memperbanyak jumlah pengawas
pelaksanaan pemilu.
Demokrasi itu, mahal, rumit, harus dihadapai dengan sabar, tidak banting
kiri-banting kanan seperti yang zaman orde baru sehingga hanya menghasilkan
demokrasi karbitan yang dengan sedikit goncangan langsung bubar. demokrasi itu
hanya bisa bertahan dengan stabilitas tinggi bila dari rakyat oleh rakyat untuk
rakyat. apakah muladi mo pilih pemimpin di daerah seperti zamannya soeharto
menempatkan orang jawa (maaf) memimpin orang sulawesi, memimpin orang
kalimantan, memimpin orang sumatera, memimpin orang ambon. udah jangan lagi.
boleh lah orang jawa memimpin di sumatera asal ia kelahiran sumatera dan memang
berasal dari sumatera.
Lemhanas: Sebaiknya Gubernur Dipilih Presiden
JAKARTA, KAMIS - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengusulkan agar
Gubernur atau Kepala Daerah tingkat I dipilih dan diberhentikan oleh presiden,
karena posisinya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
"Otonomi daerah ini kan ujung tombaknya daerah tingkat dua. Gubernur itu
disebutkan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Jadi dia
kelanjutan tangan dari presiden sebagai kepala pemerintahan. Sebetulnya
pemilihan langsung gubernur oleh rakyat tidak begitu relevan," kata Ketua
Lemhanas Muladi usai acara pembekalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada
peserta program pendidikan Lemhanas angkatan 40 di Istana Negara Jakarta, Kamis
(6/12).
Menurut Muladi, pemilihan langsung oleh rakyat relevan untuk memilih bupati
dan walikota, sementara pemilihan gubernur bisa dilakukan oleh presiden,
melalui penunjukkan kepada DPR RI dan mendapat persetujuan DPRD.
Muladi menuturkan, wacana ini memang akan bertentangan dengan aspirasi rakyat
yang menginginkan pemilihan langsung.
"Ini seperti kasus di Thailand, dulu gubernur dipilih, sekarang ditunjuk.
Kita selama 10 tahun reformasi, pemilihan langsung baru berjalan mulai 2004,
nantinya harus ada evaluasi dan keberanian menata kembali proses demokrasi ini,
sebab pilkada itu mahal sekali," katanya.
Usulan Lemhanas ini sejalan dengan keinginan Wapres Jusuf Kalla yang meminta
dilakukan penyederhanaan dalam proses Pemilu. "Itu pasti terjadi, simplifikasi
Pemilu baik pembiayaan dan sistem, itu usul yang rasional dan fraksi-fraksi
besar di DPR sangat setuju. Tinggal dicari cost politiknya yang rendah
seberapa jauh," katanya menegaskan.
Dalam arahannya, Presiden Yudhoyono menanggapi usulan Lemhanas ini sebagai
usulan yang patut direspon dan ditanggapi oleh siapapun.
"Mengenai apakah gubernur itu elected atau appointed dengan argumentasi
yang disampaikan tadi, saya persilahkan untuk direspon, ditanggapi, dikritisi
oleh siapapun yang peduli pada sistem pemerintahan negeri ini,"
katanya.(ANT/ABI)
---------------------------------
Forgot the famous last words? Access your message archive online. Click here.
[Non-text portions of this message have been removed]
