Dear all Temans, Ini ada yang butuh pertolongan. Jelang 2009, banyak BUMN hendak dijadikan ATM Parpol, salah satunya Perum Perhutani. Dengan kinerja yang sangat baik dimana penghasilan terus meningkat dari tahun ke tahun, direksi Perhutani mau diganti. Tahun 2005 penghasilan Perhutani Rp 1,4 triliun. Kemudian naik menjadi Rp Rp 1,7 triliun pada 2006. Pada 2007, hingga November, penghasilan Perhutani telah mencapai Rp 2,1 triliun dari target Rp 2,4 triliun. Penghasilan tersebut dilakukan tanpa menambah tebangan. Kini Perhutani lebih terfokus pada pemanfaatan hasil hutan non kayu. kesejahteraan karyawan perhutani pun juga terus meningkat. dengan kondisi yang baik mengapa harus ada penggantian direksi?
Salam Marison Guciano (Karyawan Perum Perhutani) SUARA PEMBARUAN DAILY, Sabtu 15 Desember 2007 hal 2 --------------------------------- Jelang Pemilu BUMN Mulai Digerogoti [JAKARTA] Menjelang Pemilu 2009 posisi strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai ramai diperebutkan partai politik, salah satunya posisi Dirut Perhutani. Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR, Ario Widjanarko membaca hal itu. Dan ia mengatakan, demi menjaga independensi BUMN maka sebaiknya jabatan Direksi BUMN tidak boleh diisi oleh orang-orang yang berafiliasi dengan partai politik (parpol). "Seharusnya yang benar, jangan memilih orang-orang dari parpol," kata anggota Komisi IV DPR ini kepada pers di Jakarta, Jumat (14/12). Kalau pun seorang yang berafiliasi dengan parpol hendak menjadi Dirut BUMN, maka dia harus menanggalkan atribut parpolnya. Atau dengan kata lain, dia harus keluar dari parpol tersebut. Hal ini penting demi menjaga independensi BUMN. Sayangnya, kata Ario, Undang-Undang (UU) BUMN tidak menyebutkan secara eksplisit larangan seorang anggota parpol menjadi Dirut BUMN. Karena itu, ia menyarankan agar segera melakukan revisi terhadap UU BUMN. Revisi ini harus segera dilakukan, kalau tidak akan mengancam independensi keberadaan BUMN. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS), Apri Sukandar menambahkan, jika dilakukan pergantian terhadap dirut BUMN sebaiknya mengutamakan orang yang proporsional dan untuk kepentingan bangsa. "Sebaiknya jika dilakukan pergantian diutamakan orang yang mengutamakan kepentingan bangsa dan tidak ada kepentingan apapun," ulasnya. Dia mengakui, di bawah kepemimpinan Dirut Perhutani Transtoto Handadhari banyak terobosan yang berhasil dilakukan, di antaranya merehabilitasi hutan sepanjang Pantura dan hutan jati di Cepu. Untuk itu dia melihat yang bersangkutan masih layak menjadi Dirut. Sementara itu, Koordinator Sekretariat Kerja Sama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPI), S Indro Thajono menegaskan, pergantian Dirut Perhutani tidak mendasar. Ada unsur politis di dalamnya. Pasalnya, sejak reformasi Perhutani berhasil menaikkan omset tahun 2007 menjadi Rp1,2 triliun. [L-8] Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com [Non-text portions of this message have been removed]
