KT-Sabtu, 22 Desember 2007 Editorial Biarkan Mereka Beribadah
Kita memang tidak selayaknya menghalang-halangi orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, apalagi sampai menzalimi mereka. Seruan Wakil Presiden Jusuf Kalla kali ini perlu disokong. Ia meminta polisi segera membuka segel tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat. Kita memang tidak selayaknya menghalang-halangi orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, apalagi sampai menzalimi mereka. Menyedihkan, penyegelan itu justru dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan pekan lalu. Dasarnya adalah Surat Keputusan Bersama 2004 yang diteken oleh bupati, kepala kejaksaan negeri, kepala kantor wilayah departemen agama, dan sekretaris daerah. SKB ini melarang kegiatan Ahmadiyah di wilayah Kuningan. Keputusan itu jelas tidak bisa dibenarkan, karena urusan agama tidak termasuk dalam otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, masalah agama dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Betapa kacaunya jika soal agama dan kepercayaan diserahkan kepadamasing-masing daerah. Tiap daerah bisa memiliki kebijakan yang berbeda-beda terhadap agama atau keyakinan yang sama. Terbukti pula, Kabupaten Kuningan tidak mampu menuntaskan kasus Ahmadiyah di Desa Manisan Lor, Kecamatan Jalaksana. Setelah tempat ibadah kaum Ahmadiyah disegel, warga yang anti terhadap ajaran ini tetap tidak puas. Karena melihat tempat ibadah itu masih dipakai, beberapa hari lalu mereka merusak dan membakarnya sekaligus menyerang jemaah Ahmadiyah. Bukan hanya sekali, aksi brutal seperti itu sering terjadi sejak 2002. Padahal sebelumnya penganut ajaran yang mulai tumbuh di Kuningan pada 1950-an ini hidup tenang dan leluasa menjalankan ibadah mereka. Nasib mereka sekarang mirip yang dialami kaum Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat. Kelompok Ahmadiyah di NTB juga dimusuhi dan dikucilkan oleh warga dan pemerintah daerah setempat. Sikap Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah tokoh Islam selama ini seolah justru mendorong agar Ahmadiyah dizalimi. Warga kian berani memojokkan mereka setelah ua tahun lalu MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat. Alasannya, mereka mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Padahal kaum Islam umumnya meyakini Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Persoalannya, siapa yang berwenang menentukan kebenaran suatu agama atau keyakinan? Tidak ada satu lembaga pun yang berhak mengadili keyakinan orang. Konflik akan terus muncul jika ada pihak yang boleh memonopoli kebenaran agama. Itu sebabnya Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menjamin kebebasan warga dalam beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Warga yang anti terhadap Ahmadiyah mestinya menyadari pentingnya toleransi beragama dalam masyarakat majemuk. Begitu juga MUI dan para pejabat di daerah. Aparat pemerintah dan penegak hukum seharusnya bersikap tegas terhadap warga yang merusak dam membakar tempat ibadah jemaah Ahmadiyah. Jika membiarkan aksi brutal, apalagi merestui penyegelan tempat ibadah, sikap mereka tak ada bedanya dengan warga yang sewenang-wenang itu. koran --------------------------------------------------------------------------------------------------------- KT-Sabtu, 22 Desember 2007 Opini Sikap Negara terhadap Aliran Sesat Luthfi Assyaukanie, KOORDINATOR JARINGAN ISLAM LIBERAL, JAKARTA Perilaku negara dan tokoh agama dalam menyikapi aliran dan kelompok agama yang dianggap sesat akhir-akhir ini memunculkan persoalan serius menyangkut kebebasan dan hak-hak individu di negeri kita. Setiap kali ada kelompok agama atau keyakinan baru yang muncul, reaksi yang diperlihatkan para tokoh Islam dan kaum muslim secara umum tampak sangat berlebihan. Jika bukan dihakimi langsung, kaum muslim ramai-ramai menuntut polisi dan aparat pemerintah agar memberangusnya; sering kali dengan cara yang merendahkan dan mempermalukan martabat seseorang. Setelah kasus Al-Qiyadah al-Islamiyah yang masih segar dalam ingatan kita, kini muncul lagi kasus penyerangan terhadap anggota Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat. Ini adalah peristiwa yang kesekian lusin kalinya Ahmadiyah mengalami kekerasan dan permusuhan dari umat Islam. Dengan pemberitaan yang tak adil, media massa kita juga cenderung memihak agama status quo, sambil ikut-ikutan mengecap "sesat kelompok minoritas itu. Kelompok agama atau keyakinan bukanlah sekumpulan preman atau gerakan makar yang harus ditumpas. Mereka memiliki kebebasan dan hak beragama serta berkeyakinan yang dilindungi undang-undang. Secara jelas konstitusi kita menegaskan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (pasal 29). Aturan atau fatwa apa saja yang menegasikan semangat konstitusi yang begitu agung ini sudah semestinya ditinjau ulang. Salah satu alasan yang kerap dikemukakan para pemeluk agama mayoritas (dalam Islam, misalnya), kelompok-kelompok agama atau keyakinan baru dianggap "meresahkan masyarakat" dan karena itu harus ditindak secara hukum. Kepolisian biasanya dipanggil untuk menangkap kelompok-kelompok itu atas alasan yang sangat problematis ini. Mengapa problematis? Istilah "meresahkan masyarakat" tentu bukan milik kelompok agama saja dan bukan hanya milik agama atau keyakinan minoritas. Siapa sajabisa meresahkan masyarakat, dengan cara yang berbeda-beda. Para tokoh agama mayoritas paling sering melakukan tindakan "meresahkan masyarakat". Majelis Ulama Indonesia berkali-kali meresahkan masyarakat dengan fatwa-fatwa mereka (fatwa menghadiri perayaan Natal, misalnya). Para polisi dan aparat keamanan sudah semestinya memikirkan ulang cara mereka menghadapi isu-isu keagamaan. Semestinya mereka bukan memberikan perlindungan kepada kelompok mayoritas, melainkan sebaliknya, kepada kelompok minoritas. Kelompok-kelompok minoritaslah yang paling berpotensi ditekan dan diabaikan hak-hak dasarnya. Agama dan keyakinan adalah hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Tugas polisi melindungi kelompok-kelompok minoritas dari tekanan orang atau lembaga yang mencoba mengancam atau menghancurkannya. Polisi dan aparat negara tidak semestinya terpengaruh--dan apalagi tunduk--kepada kelompok mayoritas untuk memberangus kelompok minoritas. Penegak hukum bekerja bukan atas dasar jumlah manusia, melainkan atasdasar kebenaran. "Sesat" adalah istilah dan kategori teologi yang diwariskan dari abad pertengahan. Polisi tidak memiliki wewenang menangkap seseorang atas dasar pilihan keimanan atau keyakinan. Jika seseorang dianggap "sesat" oleh kelompok mayoritas, polisi wajib turun tangan, bukan untuk membela mayoritas, tapi untuk melindungi keyakinan minoritas yang hak-hak beragamanya ditindas. Polisi hanya bisa ikut campur jika sebuah kelompok terbukti melakukan perbuatan kriminal. Polisi boleh menahan pemimpin atau pengikut kelompok itu semata-mata karena alasan kejahatan--dan bukan karena alasan "sesat". Polisi memiliki wewenang memeriksa para petinggi Al-Qiyadah al-Islamiyah jika mereka dicurigai terlibat penipuan atau kekerasan, tapi bukan karena mereka memiliki keyakinan dan pemahaman agama tertentu. Dari sudut pandang negara, tidak ada aliran yang sesat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, semua agama dan kepercayaan mendapat perlindungan. Sesat adalah kategori teologi, dan bukan kategori hukum. Sanki teologi adalah di akhirat, dan bukan di dunia. Negara kita bukanlah negara agama dan bukan pula negara yang mengadopsi praktek-praktek biadab di zaman kegelapan yang membunuh atau memenjarakan manusia semata-mata karena dianggap kafir, zindik, atau sesat. Indonesia adalah negara netral agama, dan bukan negara yang memihak kepada satu agama tertentu. Otoritas tertinggi di negeri ini adalah UUD 1945 yang menjadi konstitusi kita, bukannya fatwa MUI atau pendapat para tokoh agama. Sudah teramat sering peringatan dari ahli-ahli sejarah bahwa konflik-konflik komunal dimulai dari ikut campurnya agama dalam wilayah politik dan pemerintahan. Setiap ada berita tentang penangkapan seseorang atau kelompok agama karena alasan "aliran sesat", negeri ini sebenarnya sedang menyemai bibit-bibit permusuhan. Semakin sering kita mendengar berita semacam ini, semakin banyak bibit-bibit itu ditebarkan. Satu-satunya cara untuk mengatasi potensi konflik itu adalah mengubah sikap kita yang keliru selama ini dalam melihatisu-isu kebebasan beragama. Para petinggi agama dan aparat negara harus kembali lagi pada konstitusi negeri ini bahwa agama dan keyakinan adalah hak manusia yang paling asasi. Melarang atau menghalangi seseorang menjalankan agama atau keyakinannya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dikutuk oleh semua bangsa. koran mediacare http://www.mediacare.biz [Non-text portions of this message have been removed]
