Ditulis pada Desember 18, 2007 oleh rusdi mathari Melalui metode penelitian, dengan golok saya bisa bedah dada para wartawan dan akan kelihatan siapa yang memesan berita kepadanya. Kata-kata itu diucapkan Profesor Tjipta Lesmana di depan peserta seminar "Kasus Pajak Asian Agri", Selasa (18 Desember 2007) di Hotel Sultan, Jakarta.
Oleh Rusdi Mathari SEMINAR itu adalah acara yang dirancang oleh Veloxxe Consulting dan dibiayai oleh Asian Agri Group untuk (katanya) memaparkan kajian ilmiah terhadap pemberitaan Tempo mengenai penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri. Dua lembaga yang diminta melakukan penelitian (juga dibiayai oleh Asian Agri) adalah Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan Pusat Pengkajian & Penelitian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Perihal akan ada seminar itu, didahului dengan iklan pemberitahuan yang antara lain tercetak seperempat halaman di halaman 44 harian Kompas (17 Desember 2007). Tjipta hadir sebagai pembicara pada acara itu. Dia mengaku tak mengenal secara Sukanto Tanoto pemilik kelompok Raja Garuda Mas (induk perusahaan Asian Agri), dan tidak mengenal pembicara yang lain pada seminar. Sebelum menyatakan kesediannya untuk hadir di acara itu, Tjipta mengaku meminta salinan hasil penelitian oleh dua lembaga itu. Setelah mempelajari, Tjipta berkesimpulan bahwa pemberitaan Tempo soal dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri adalah bias dan tendensius. "Kami di sini dipersatukan oleh ilmu dan melalui metode penelitian, dengan golok saya bisa bedah dada para wartawan dan akan kelihatan siapa yang memesan berita," kata Tjipta tapi tidak menjelaskan siapa yang memesan kepada Tempo (koran dan majalah) untuk menuliskan berita soal dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri. Tjipta meminta agar wartawan tidak melakukan prejudice atau penghakiman sebelum ada keputusan hukum yang tetap. Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan Jakarta itu, juga bertanya kenapa hanya Asian Agri yang terus menerus diberitakan oleh Tempo. "Ada apa ini?" kata Tjipta. Padahal menurut Tjipta, dia pernah bertanya kepada Kompas dan menurut Tjipta orang-orang Kompas mengaku juga tahu soal itu namun tidak memberitakan."Tai kucing itu Metta," kata Tjipta. Metta yang disebut sebagai tai kucing oleh Tijpta adalah Metta Dharmasaputra, wartawan Tempo yang menulis soal dugaan penggelapan pajak Asian Agri penerima bea siswa crash program liputan investigasi dari ISAI, Jakarta pada 1998-1999 sementara Kompas adalah koran nasional yang terbit di Jakarta milik Jacob Oetama. Tjipta yang menyelesaikan S1-nya di PTP (sekarang IISIP Jakarta) membeberkan ada sekitar 10 media yang menghubunginya dalam soal Asian Agri, dan menurut Tjipta mereka juga tidak setuju dengan pemberitaan Tempo. "Wartawan harus banyak belajar, banyak baca buku," kata Tjipta yang mengaku pernah menjadi wartawan di tahun 70-an tapi Tjipta tidak menyebutkan nama media tempat dia bekerja sebagai wartawan. Berita soal dugaan penggelapan pajak Asian Agri sudah dimuat oleh majalah Tempo 21 Januari 2007 dengan judul "Kisah si Pembobol". Berita itu ditulis berdasarkan data-data dan dokumen yang ditemukan oleh Tempo dan pengakuan dari seseorang bernama Vincentius Amin Sutanto. Tak ada yang istimewa dari berita itu hingga kemudian mencuat kasus penyadapan yang dilakukan oleh polisi terhadap telepon milik Metta ketika berhubungan dengan Vincentius. Salinan percakapan SMS dari telepon milik Metta kemudian beredar di banyak orang. Salah satu isi dari SMS yang disadap dan dibocorkan kepada publik itu menyangkut soal uang Rp 70 juta yang diberikan oleh Metta untuk membantu Vincentius. Uang itu bukan berasal dari Metta pribadi tidak juga berasal dari uang Tempo melainkan dari seorang pengusaha. Menurut Metta pemberian uang kepada Vincentius hanya dimaksudkan untuk membantu mencarikan perlindungan hukum bagi Vincentius, isteri dan ketiga anaknya. Dia karena itu lalu menghubungi sejumlah pihak termasuk pengusaha yang kemudian bersedia memberikan uang Rp 70 juta kepada Vincentius melalui Metta. Alasan Metta, selain sebagai sumber berita yang patut dilindungi, Vincentius adalah "whistle blower" atau pembisik yang bisa membantu upaya untuk menyelamatkan uang negara. "Keterlibatan seseorang membiayai kuasa hukum Vincent didorong oleh rasa kemanusiaan dan kepentingan negara. Dalam print-out SMS saya yang telah beredar luas, salah satunya berbunyi 'sepanjang ada manfaat buat negara, (orang itu) akan coba support`," kata Metta (Antara 18 September 2007). Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sisno Adiwinoto, polisi tidak pernah menyadap Metta dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis tetapi yang dilakukan adalah menyadap telepon seorang penjahat. Dalam penyadapan itu, polisi menemukan adanya hubungan antara orang yang dicari dengan Metta sehingga Metta dimintai keterangan untuk menjelaskan ada hubungan apa dengan buronan itu. "Buat apa polisi menyadap wartawan. Itu juga bukan kepentingan polisi kok," kata Sisno (Antara, 18 September 2007) Kepala Satuan II/Fismondev Polda Metro Jaya, AKBP Aris Munandar lantas melayangkan surat panggilan kepada Metta untuk menjadi saksi berkaitan dengan pelarian Vincentius ke Singapura. Hampir bersamaan waktu dengan pemanggilan Metta oleh polisi, salinan percakapan telepon dan SMS dari telepon genggam Metta beredar di publik, terutama kalangan wartawan. (lihat siaran pers Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, 21 September 2007). Salinan percakapan hasil sadapan oleh polisi itulah yang kemudian memicu persoalan. Metta dipersalahkan oleh beberapa pihak karena dianggap terlibat secara personal dengan sumber berita dan karena itu melanggar etika jurnalistik. Menurut Metta bukan hanya SMS dia dengan Vincentius yang disadap melainkan juga hampir semua SMS dia dengan keluarga. Tiga bulan sebelum berbicara pada seminar di Sultan Hotel, Tjipta mengatakan jika benar wartawan Tempo (Metta) memfasilitasi bantuan terhadap tersangka buronan yang menjadi narasumbernya, jelas melanggar kode etik jurnalistik. Wartawan yang sudah menjalin hubungan khusus dengan narasumbernya, menurut Tjipta, bisa terancam netralitasnya karena bisa berpihak. "Itu sebabnya tidak diperbolehkan," kata Tjipta (Antara 18 September 2007). Benarkah Metta melanggar kode etik jurnalistik? Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independen Jakarta yang terdiri dari Atmakusumah Astraatmadja dan Stanley Adi Prasetyo memanggil Metta yang juga anggota AJI pada 21 September 2007. Selain menguji pemenuhan standar profesionalisme dalam proses investigasi yang dilakukan oleh Metta, Majelis Etik juga meminta penjelasan kepada Metta mengenai sejumlah dugaan pelanggaran etika jurnalistik setelah berita tersebut dipublikasikan. Hasilnya tidak ditemukan pelanggaran atas standar profesionalisme dan kode etik jurnalistik. Laporan yang ditulis Metta juga dinilai bersifat faktual, objektif dan berimbang. Dari sisi prosedur kerja pers, Metta telah memenuhi standar kerja jurnalistik investigasi. Apa yang dia lakukan dalam peliputan jurnalistik investigasi ini selalu dikonsultasikan dengan para penanggungjawab redaksi. Pertimbangan moral yang diambil Metta untuk menyelamatkan dan melindungi narasumber dan keluarganya patut dihormati. Sebagai jurnalis, Metta memiliki tanggung jawab moral agar narasumber dan keluarganya tidak kehilangan hak asasinya. (lihat Siaran Pers AJI Jakarta 21 September 2007). Lalu siapa Vincentius? Dia adalah bekas karyawan Asian Agri. Pada 15 November 2006, Vincentius bersama Henri Susilo dan Agustinus Ferry Sutanto membobol keuangan Asian Agri yang tersimpan di rekening Fortis Bank Singapura. Polisi menyatakan uang yang berhasil dibobol Vincentius dan kawan-kawan sebesar US$3,1 juta tapi baru Rp 200 juta yang digunakan oleh Vincent. Sisanya menurut penyidik Aris Munandar berada di rekening penampungan milik Vincentius dan sudah disita oleh polisi dan diserahkan ke kejaksaan. (Bisnis Indonesia, 20 Agustus 2007). Namun menurut Koran Tempo (26 September 2007) Vincetius membobol Rp 200 juta dari nilai US$ 3,1 juta yang direncanakan. Vincentius lalu kabur ke Singapura dan dinyatakan buron oleh polisi. Metta menemuinya di sebuah tempat di negara itu pada 28-30 Nopember 2006. Selain untuk mengorek informasi soal dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri kepada Vincentius, Metta juga menyarankan agar Vincentius menyerahkan diri. Pada 16 Agustus 2007 Vincentius dijatuhi hukuman 11 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena divonis bersalah dalam tindak pencucian uang. Vincentius sekarang mendekam di LP Salemba, Jakarta Pusat. Selesai? Tidak rupanya. Dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri yang ditulis oleh Tempo dan penyadapan telepon Metta oleh polisi terus menjadi diskusi di kalangan wartawan. Seminar yang diadakan oleh Veloxxe pada hari Selasa itu menunjukkan bahwa dua persoalan itu menarik. Selain Tijpta, hadir sebagai pembicara adalah Hermin Indah Wahyuni Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UGM, dan Wahyu Wibowo dari Departemen Riset Pusat Pengkajian dan Penelitian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Menurut Hermin, FISIP UGM melakukan observasi dalam tiga rangkaian penelitian. Pertama tentang isi liputan majalah Tempo dan Koran Tempo terhadap Asian Agri dengan pembanding berita soal Lapindo. Kedua pembingkaian berita yang dilakukan oleh majalah Tempo dan Koran Tempo terhadap Asian Agri dengan pembanding pembingkain berita soal Lapindo. Ketiga wacana pemberitaan yang dilakukan majalah Tempo dan Koran Tempo terhadap Asian Agri dengan pembanding Lapindo. Persoalan yang dikaji "Bagaimana isi pemberitaan yang dilakukan koran dan majalah Tempo terhadap Asian Agri dan Lapindo?" Sementara Wahyu mengatakan, objek formal penelitian P3 ISIP UI adalah analis framing plus dengan objek material penelitian pemberitaan Tempo dan Koran Tempo(edisi Januari- November 2007) tentang Asian Agri. Hasilnya? Kedua lembaga itu mempunyai kesimpulan yang hampir sama: pemberitaan Tempo (koran dan majalah) soal Asian Agri dinilai bias dan tendensius. Menurut Hermin Tempo telah menulis berita dari sesuatu yang belum menjadi realitas. Sementara Wahyu yang berbicara mewakili Dwi Urip Premana Executive Director P3 ISIP UI, menganggap Tempo telah menafsirkan kebebasan pers sebagai otonomi wartawan sebagaimana pernah berkembang di Amerika Serikat pada 70-an. Tempo bahkan dikatakan terbukti berpihak, kendati tidak disebutkan oleh Wahyu dan juga oleh hasil penelitian P3 ISIP siapa pihak dalam hal pemberitaan soal dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri itu yang telah dipihaki oleh Tempo. Kepada saya, Wahyu yang merupakan Lektor Kepala FISIP Universitas Nasional Jakarta mengatakan, permintaan penelitian tentang pemberitaan Tempo soal dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri adalah inisiatif dari lembaganya. "Kami yang mencari gara-gara dan menawarkan kepada Asian Agri," kata Wahyu yang mengaku pernah menjadi wartawan tabloid Paron. Untuk apa? Menurut Wahyu untuk kepentingan Asian Agri. Hermin di depan peserta seminar mengaku ongkos yang diberikan kepada lembaganya oleh Asian Agri sebesar 10 persen dari Rp 1,3 triliun. Angka yang disebut terakhir adalah angka terakhir yang disebut oleh Dirjen Pajak soal dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri (majalah Tempo 11 November 2007). Sementara Wahyu mengaku tak tahu berapa nilai kontrak yang disepakati antara lembaganya dengan Asian Agri tapi dia mengaku menyukai "amplop". Mengapa hanya teks yang diteliti dan bukan subtansi yang diberitakan oleh Tempo? Hermin dan Wahyu mengaku, hal itu bukan wilayah dari kajian lembaga mereka. Memang "Berbeda antara teks dengan kenyataan yang sesungguhnya," kata Hermin dalam kata-kata awal pemaparan hasil penelitiannya. Lalu apakah Tjipta guru besar komunikasi itu, benar-benar akan tahu kenyataan tentang orang yang memesan dalam tulisan soal dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri kepada Metta dengan membelah dadanya hanya berdasarkan hasil penelitian yang menitikberatkan pada persoalan teks? Jangan-jangan Anda sendiri telah bias dan tendensius profesor. *Artikel lain bisa dibaca di http://www.rusdimathari.wordpress.com mediacare http://www.mediacare.biz [Non-text portions of this message have been removed]
