Tempo - Edisi. 46/XXXVI/07 - 13 Januari 2008
Ekonomi dan Bisnis
Sigit Terimpit, Gatot Masuk?
Nasib Direktur Utama BNI ditentukan dalam rapat pemegang saham
bulan depan. Penggantinya disebut-sebut masih kerabat Presiden.
SURAT Gatot Murdiantoro Suwondo ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan, akhir Desember lalu, mengakhiri desas-desus rencana pergantian
direksi Bank BNI. Dalam suratnya, Wakil Direktur Utama BNI itu jelas-jelas
menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa akan digelar pada 6
Februari mendatang.
Salah satu agendanya, ya itu tadi, perubahan susunan direksi perusahaan.
Dengan masuknya agenda ini, hampir dipastikan Sigit Pramono bakal segera
tergusur dari kursi orang nomor satu di bank pelat merah itu, yang didudukinya
sejak empat tahun lalu.
Surat pemberitahuan dilayangkan Gatot setelah pada pertengahan Desember
lalu Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, meminta BNI mengadakan RUPS.
Pemerintah merupakan pemegang 76,36 persen saham BNI. "Perombakan ini untuk
penyegaran dan membuat kinerja lebih optimal," Sofyan memberikan alasan.
Salah satu pangkal persoalan yang memicu pergantian tampuk pimpinan ini,
menurut sumber Tempo, yaitu harga saham BNI yang adem-ayem di lantai bursa.
Padahal pemerintah tadinya berharap, dengan adanya rencana penjualan 15 persen
saham lewat penawaran saham perdana kedua (secondary offering) dan 15 persen
penjualan saham baru lewat penawaran terbatas (rights issue) pada Agustus lalu,
nilai saham BNI bisa terdongkrak.
Kenyataannya, valuasi saham BNI malah melorot. Kalaupun naik, nilainya
masih di bawah harga pada saat divestasi, yang dipatok pada Rp 2.050. Dalam
penutupan pada Jumat lalu, nilai saham BNI pun masih segitu-segitu saja: Rp
1.920 per saham.
Ekonom Dradjad Wibowo berpendapat, terpuruknya saham BNI pada saat
divestasi, salah satunya, disebabkan efek psikologis krisis kredit hipotek dana
perumahan di Amerika, yang membuat banyak harga saham terjun bebas. Setelah
jatuh, investor terdorong menjual saham. "Sehingga tidak ada pemicu untuk
menaikkan harga." Apalagi saham BNI sudah terlalu lama "tidur". Sebelum
divestasi, jumlah saham yang diperdagangkan kurang dari satu persen.
Di luar soal nilai saham, menurut sumber tadi, pemerintah juga punya
persoalan dengan kepemimpinan Sigit. Kementerian Negara BUMN melihat bekas
Direktur Utama Bank Internasional Indonesia ini tidak punya kepemimpinan yang
kuat untuk mengubah kultur lama BNI yang sudah berurat-berakar. Akibatnya,
kinerja BNI tidak maksimal. Tidak semoncer dua bank BUMN lainnya: Bank Mandiri
atau Bank Rakyat Indonesia.
Alhasil, menurut salah seorang bankir papan atas, investor asing yang
merupakan salah satu penggerak pasar modal Indonesia tak kepincut mengoleksi
saham bank yang dulunya berlogo kapal layar itu. Sigit pun dinilai tidak
seberani Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo dalam mengumumkan
debitor bandel. Padahal, cara Agus dianggap lebih tokcer dalam memangkas rasio
kredit bermasalah Bank Mandiri.
Benar-tidaknya sederet alasan tadi, Sigit tidak tahu persis. "Alasan
resmi untuk meminta RUPS itu tidak pernah disampaikan secara langsung," ujarnya
pekan lalu. Yang sayup-sayup mampir ke telinganya memang soal harga saham BNI
yang loyo. Tapi Sofyan menepis sinyalemen itu. "Ini mekanisme normal," katanya.
l l l
KABAR pencopotan Sigit sesungguhnya sudah berembus sejak awal Agustus
tahun lalu. Seorang analis perbankan membisikkan kegagalan tim Sigit menggaet
investor asing pada saat penjualan saham menjadi penyebab pencopotan dirinya
oleh Menteri Sofyan.
Sigit bahkan disebut-sebut tidak bisa memberikan jawaban memuaskan ketika
menggelar road show di New York, Amerika Serikat. Padahal jajak pasar di negeri
adikuasa itu pada akhir Juli lalu dilakukan untuk menakar sekaligus
membangkitkan minat investor asing atas saham BNI.
Sigit kembali menepis kabar itu. "Saya kan bukan satu-dua kali menggelar
road show," katanya. "Jadi tahu persis bagaimana menghadapi tabiat investor
asing." Persoalannya, kata Sigit, minat investor langsung lunglai karena jajak
pasar hampir bersamaan dengan munculnya krisis kredit hipotek perumahan di
Amerika.
Gara-gara krisis ini, banyak perusahaan raksasa, seperti Citigroup dan
Merrill Lynch, rugi besar. Bursa saham di Wall Street, New York, pun ambruk.
Dampaknya menjalar ke bursa dunia lainnya. Pasar tidak bergairah. Akibatnya,
hasil penjajakan ke Amerika tak berbuah maksimal.
Seorang bankir sepakat untuk tidak menimpakan semua kesalahan pada Sigit.
Ia malah menuding salah satu biang keladi kegagalan penjualan saham itu adalah
keterlambatan BNI menerima persetujuan divestasi dari DPR. Lampu hijau
sesungguhnya sudah keluar dari parlemen sejak Maret tahun lalu, tapi mengendap
di Kementerian BUMN. "Gara-garanya, ada gonjang-ganjing pergantian menteri di
kementerian itu," kata sumber tadi.
Akibatnya, persetujuan Dewan baru diterima BNI tiga bulan kemudian. "BNI
saat itu lagi apes," kata bankir tadi. Situasinya pasti berbeda bila divestasi
dilakukan lebih awal, ketika krisis kredit hipotek di Amerika belum meruyak.
Tapi, apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. "Itu semua sudah terjadi," kata
Sigit. "Saya tidak mau menyalahkan keadaan atau pihak lain." Tapi ia juga
meminta jangan manajemen BNI yang melulu disalahkan. Jangan gara-gara harga
saham turun, semua diungkit-ungkit. "Itu tidak adil," ujarnya.
Toh, kata dia, tiga bulan sebelum dan sesudah penawaran saham perdana
kedua, kinerja BNI mengalami peningkatan. Perkara perbaikan itu tidak direspons
dalam bentuk kenaikan harga saham BNI, hal itu di luar kendali manajemen.
"Tugas kami hanya menggenjot kinerja," kata bankir yang punya hobi fotografi
itu. Ia pun keberatan kalau kinerja BNI serta-merta dibandingkan dengan bank
milik negara yang lain. "Karena dana rekapitalisasi bank-bank pascakrisis
ekonomi tidak sama jumlahnya," ujarnya.
Ambil contoh perbandingan dana rekapitalisasi BNI dan Bank Mandiri. Buat
BNI, dana rekapitalisasi yang disuntikkan pemerintah hanya Rp 61,2 triliun.
Sedangkan Bank Mandiri, yang merupakan hasil merger empat bank, mendapat Rp 178
triliun. Akibatnya, rasio kecukupan modal BNI saat itu pas-pasan, sekitar 16
persen. Sementara Bank Mandiri sudah di atas 20 persen. Kondisi awal yang
berbeda itu, kata Sigit, berdampak pada kecepatan sebuah bank dalam menggenjot
kinerja atau ekspansi.
l l l
SIGIT menjabat Direktur Utama BNI sejak 16 Desember 2003. Bekas Direktur
Utama BII itu diberi tugas membenahi BNI setelah bank pemerintah itu kebobolan
Rp 1,3 triliun akibat kasus surat kredit ekspor fiktif. "Saat itu direksi baru
datang dengan misi membenahi sistem," kata sumber Tempo, "karena L/C fiktif
dianggap kasus besar."
Masalahnya, kalangan internal BNI sendiri tak satu suara. Sebagian orang
dalam BNI menilai yang "sakit" bukanlah sistem yang sudah berjalan puluhan
tahun, melainkan perbuatan sejumlah oknum. Resistensi terhadap kepemimpinan
Sigit belakangan juga menguat. Apalagi Sigit bukan orang dalam. Kalangan dalam
ada juga yang menganggap Sigit tidak bisa membangkitkan loyalitas di kalangan
anak buahnya. "Banyak yang merasa target yang selalu dikumandangkannya seperti
bukan target bersama," ujar seorang pegawai BNI.
Karena itulah, kata Dradjad Wibowo, benturan antara gaya kepemimpinan
Sigit dan kultur BNI tak terelakkan. Dradjad, yang pernah menjadi komisaris
BNI, mengakui kultur BNI masih harus disempurnakan agar bank itu lebih
kinclong. Tapi mengubah kultur yang sudah ajek puluhan tahun bukan perkara
mudah. Apalagi posisi Sigit di BNI tidak sekukuh Agus Martowardojo di Bank
Mandiri. Sigit, misalnya, tidak punya kesempatan menentukan jajaran direksi
lainnya ketika ia diangkat. Semuanya sudah ditentukan dalam satu paket versi
pemerintah.
Ini berbeda dengan Agus sebelum masuk Bank Mandiri. Ketika itu Agus
diberi keleluasaan menentukan jajaran direksi, bahkan komisaris. Cara ini cukup
ampuh untuk membuat direksi Mandiri solid serta tahan gempuran tatkala digoyang
dari dalam dan luar. Dengan bekal itu pula Agus berani menggebrak dengan
mengumumkan debitor kakap yang tidak kooperatif. "Cara ini efektif karena
menimbulkan kesan para debitor itu musuh bersama," kata seorang eksekutif di
BNI. Tak mengherankan bila kesan yang tertangkap publik, Agus lebih berani
menghadapi debitor ketimbang Sigit.
Tapi Sigit punya alasan sendiri. "Kami tidak punya debitor kakap,"
katanya. "Lagi pula, mereka kooperatif." Debitor terbesar BNI adalah Bosowa
Group milik Aksa Mahmud, dengan nilai Rp 548 miliar. Sisanya di bawah Rp 100
miliar. Situasi ini, kata Sigit, jelas berbeda dengan Mandiri, yang debitornya
punya utang triliunan rupiah.
Meski tidak segarang Mandiri, Sigit meminta BNI jangan dilihat sebagai
sebuah cerita yang tidak berhasil. "Karena kami juga berhasil menekan rasio
kredit bermasalah dengan cara kami sendiri," katanya. Ini tercermin dari rasio
kotor kredit bermasalah yang turun cepat. Kalaupun rasio bersih kredit
bermasalahnya masih lebih besar dari Mandiri, itu lantaran mereka lebih leluasa
membuat cadangan kredit bermasalah, karena memiliki dana rekapitalisasi lebih
besar.
l l l
PASCA-divestasi, kabar pergantian manajemen BNI kembali menyeruak setelah
Sofyan Djalil mulai buka suara kepada pers pada 14 November lalu. Keeesokan
harinya, Sigit berinisiatif bertemu Sofyan untuk meminta klarifikasi, karena
kabar itu belum disampaikan ke komisaris atau direksi. Akhirnya Sofyan mengirim
surat resmi ke Komisaris BNI mengenai RUPS, Desember lalu. Sigit siap diganti.
"Asalkan tidak dipolitisasi dan sesuai dengan asas pengelolaan korporasi yang
baik," katanya.
Lantas siapa pengganti Sigit? Gatot M. Suwondo disebut-sebut sebagai
calon kuat. Bekas Direktur Bank Danamon itu, kata sumber Tempo di pemerintahan,
memang dipersiapkan menggantikan Sigit sejak ia bergabung ke BNI. Gatot juga
kebetulan masih adik ipar Ani Yudhoyono, istri Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Nama lain yang beredar adalah I Wayan Mertayasa, Wakil Direktur
Utama Bank Mandiri. Namun keduanya mengaku tidak tahu kabar pencalonan itu dan
belum pernah diberi tahu oleh Sofyan Djalil. "Tapi, kalau diminta, saya siap,"
kata Gatot. Ia menepis isu ada peran Istana di balik pencalonannya. "Tidak ada
permintaan khusus dari SBY," ujarnya.
Yandhrie Arvian
mediacare
http://www.mediacare.biz
[Non-text portions of this message have been removed]
